REGULASI EARLY WARNING SCORE Ns. Hendra Firmansyah, SKep
Regulasi Keperawatan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang RS UU Nomor 38 tahun 204 tentang Keperawatan Permenkes tentang Praktik Perawat Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Survey
Apakah anda pernah melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) pada pasien yang anda rawat atau membantu RJP pasien lain?
Apakah pasien tersebut mengalami kegawatan yang tidak terprediksi (tiba tiba)?
Bagaimana kondisi pasien tersebut setelah resusitasi? ROSC? (Return of Systemic Circulation) Meninggal? Masuk ICU Tetap di ruangan dengan sokongan alat bantu nafas dan obat obatan inotropic serta terpasang monitor
Bagaimana perasaan Anda setelah RJP? Biasa saja? Sedih? Marah? Senang?
Kasus 1
Pasien Tn B, usia 68 tahun masuk ICU karena cardiac arrest. RPD hipertensi dan Atrial Fibrilasi,dengan terapi digoxin.
Pasien masuk ke rawat inap 3 hari yang lalu dengan diagnosis infeksi paru (pneumonia) dan mendapatkan terapi antibiotic IV dan fisioterapi dada.
Pasien dilakukan observasi 1 kali/ shift sesuai kebijakan ruangan.
Kategori EWS hijau sejak masuk dirawat
Berikut review form monitoring pasien, 2 hari sebelum arrest: Kesadaran compos mentis namun pasien cenderung mengeluh sesak nafas Frekuensi napas cenderung meningkat dari 28 x/menit menjadi 29 x/menit Tekanan darah menurun dari awal masuk 165/80 mmHg menjadi 100/65 mmHg Frekuensi Nadi cenderung meningkat dari 98 x/menit menjadi 130 x/menit Suhu cenderung demam 37.5-380C
DISKUSI ETIKOLEGAL KASUS TN B Apakah kasus Tn B merupakan kasus etik atau hukum? Apakah terjadi pelanggaran kode etik atau hukum? Untuk menjawabnya silahkan jawab pertanyaan berikut: Apakah Penyakit Tn B Merupakan kondisi terminal? Apakah diagnosis medis ditegakkan kurang dari 1 x 24 jam? Apakah seluruh pemeriksaan / pemantauan untuk mengidentifikasi masalah dilakukan dan tersedia? Apakah pemeriksaan/ pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien? Atau sesuai dengan prosedur? Apakah setiap masalah yang ditemukan ditangani dengan cepat dan tepat?
APAKAH PERAWAT TN B BERISIKO TERKENA TUNTUTAN HUKUM???
Perawat dihukum karena membuat catatan palsu tentang kondisi pasien
Seorang Perawat Bunuh Diri karena merasa stress setelah melakukan Medication Error
Kim Hiatt seorang perawat ICU senior melakukan kesalahan yang tidak disengaja ketika memberikan obat kepada seorang bayi dengan dosis 10 kali lipat dari yang seharusnya
Pembahasan Kasus: Kasus 1 (Rebecca & Lauro): KESENGAJAAN Kasus 2 (Kim Hiatt): KETIDAKSENGAJAAN Kasus Tn. B: KESENGAJAAN atau KETIDAKSENGAJAAN
Pelayanan Asuhan Keperawatan UGD
BEDAH
PROFESI KEPERAWAT AN
HCU/ICU/ RANAP
PELAYANAN KESEHATAN LAIN
Pelayanan kesehatan merupakan sistem yang komplek dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat Semakin kompleks dan ketat semakin mudah terjadi kecelakaan Praktek keperawatan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi
UU KESEHATAN
UU KEPERAWATAN
UU No. 44 tahun 2009 Pasal 32 Pasien berhak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara PERDATA ATAUPUN PIDANA Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit (Pasal 46 UU No. 44 tahun 2009)
PENGERTIAN Perawat
Adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pelayanan keperawatan Adalah rangkaian kegiatan pemberian asuhan keperawatan, profesional, terintegerasi dengan pelayanan kesehatan lain yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat baik sehat maupun sakit
INTERAKSI PERAW AT
DOKTER/ NAKES LAIN
INTERA KSI
KLIEN / PASIEN
1. Patient safety 2. Pasien sembuh
UU Keperawatan UU Rumah Sakit
MANDIRI
TANGGUNG JAWAB HUKUM
KOLABORA SI
PROFESIONALISME DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN PROFESIONALISME KEPERAWATAN CONDUCT
KOMPETEN
EMPATY + PEDULI
COGNITIF + FISIK
KODE ETIK KEPERAWATA N
STANDAR PROFESI DAN SPO
BAIK
BENAR
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERAWAT DAN PASIEN
FAKTA 1. Badan Pengembangan dan pemberdayaan SumberDaya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemkes RI :
Jumlah tenaga kesehatan secara kesluruhan 534567 orang, terdiri dari perawat sebanyak 220575 orang, 59492 orang tenaga medis dokter + dokter gigi (dokter umum dan spesialis) dan tenaga kesehatan lainnya 251669 orang 2. Tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia (60% dari seluruh tenaga kesehatan yang ada) 3. Keterbatasan tenaga dokter menimbulkan situasi yang mengharuskan perawat melakukan tindakan pengobatan atau medis yang bukan kewenangannya 4. Belum ada pengaturan tentang pelimpahan kewenangan tindakan medis bagi perawat
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KEPERAWATAN LULUS Perguruan Tinggi Ilmu Keperawatan Pasal 18 Perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki STR Uji Kompetensi Ijazah Sertifikat Kompetensi Pernyataan Sumpah Profesi Rekomendasi dari organisasi profesi Surat Keterangan berbadan sehat
Konsil Keperawatan Indonesia (KKI) STR
PERIZINAN PRAKTEK KEPERAWATAN Pasal 19
Perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki surat izin praktek perawat
STR Dinkes Kota/Kabupaten
SIPP
SIPP I
SIPP II
TUGAS PERAWAT 1. Pemberi Asuhan Keperawatan 2. Penyuluh dan konsuler bagi klien 3. Pengelola pelayanan keperawatan 4. Peneliti keperawatan 5. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan, dan/atau 6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu
TUGAS PERAWAT DALAM KEADAAN KETERBATASAN
Merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak ada tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas Wewenang 1. Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga medis 2. Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan 3. Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga kefarmasian
KEWENANGAN PERAWAT 1.
Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik
2.
Menetapkan diagnosis keperawatan
3.
Merencanakan tindakan keperawatan
4.
Melaksanakan tindakan keperawatan
5.
Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
6.
Melakukan rujukan
7.
Melakukan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi
8.
Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter
9.
Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling
10. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas
WEWENANG PERAWAT DALAM KEADAAN DARURAT Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya
Untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan
HUBUNGAN HUKUM DOKTER – PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN DOKTE R
PASIEN
PERAW AT
PELIMPAHAN WEWENANG
• • • •
PASAL 30 KUP PERDATA Sepakat Cakap Hal-hal tertentu Jangan melanggar undangundang
PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang Syarat pendelegasian : 1.Pendelegasian wewenang harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani / paraf dokter dalam rekam medis , tulisan mudah dibaca 2.Tindakan medis yang didelegasikan harus jelas sesuai dengan kompetensinya 3.Tidak boleh bersifat umum 4.Pemberi delegasi harus yakin bahwa perawat mampu melaksanakannya 5.Perawat tidak boleh mengambil kebijakan sendiri 6.Tindakan pendelegasian harus dalam pengawasan 7.Tanggung jawab atas tindakan medis ada pada pemberi pelimpahan wewenang
TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI KEPERAWATAN 1. Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 2. Pasal 1366 KUH Perdata: Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. 3. Pasal 1367 KUH Perdata: Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.
4. Pasal 359 KUHP Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 5. Pasal 360 KUHP Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
