KETENTUAN PEMOTONGAN DAN D AN PEMUNGUT PEMU NGUTAN AN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2010
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI 1
MEKANISME POTONG/PUNGUT PEMOTONG (Witholder)
MEMBAYAR
YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan
Pemberi Hasil
OBJEK PEMOTONGAN
BUKAN OBJEK
Psl 4 (1) & (2) UU PPh
Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN KEW AJIBAN PERP PERPAJAKAN AJAKAN
* POTONG/PUNGUT * SETOR * LAPOR
SSP Bukti Potong
SPT MASA 2
MEKANISME POTONG/PUNGUT PEMOTONG (Witholder)
MEMBAYAR
YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan
Pemberi Hasil
OBJEK PEMOTONGAN
BUKAN OBJEK
Psl 4 (1) & (2) UU PPh
Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN KEW AJIBAN PERP PERPAJAKAN AJAKAN
* POTONG/PUNGUT * SETOR * LAPOR
SSP Bukti Potong
SPT MASA 2
OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh
PEMOTONGAN PPh PASAL 21/26
PEMUNGUTAN PEMOTONGAN PPh PPh PASAL 22 PASAL 23/26
PEMOTONGAN PEMOTONGAN PPh PPh PASAL4 PASAL15 AYAT (2)
3
DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21
•
UU
PP
PER MENKEU
PER DIRJEN
•
UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
-PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsl PNS dkk) -PP No. 80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) -PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
-PERDIRJEN No.31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21) -PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21) -PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP) Dit.P2Humas 4 4
PENGERTIAN PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA : -GAJI -UANG PENSIUN -TUNJANGAN, - BONUS, THR - PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
- UPAH - HONORARIUM - KOMISI, FEE, UANG HADIR - HADIAH DAN PENGHARGAAN
WP DN
WP LN
PPh PASAL 21
PPh PASAL 26 5
PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMOTONG PEMBERI KERJA
ORANG PRIBADI BADAN (TERMASUK BUT)
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)
DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK
PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH, ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN, ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN 6
TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21
BUKAN PEMOTONG KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK
PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAK UKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAA N B EBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJA KA N ORANG PRIBA DI UNTUK MELAK UKAN PEKERJA AN RUMAH TANGGA A TA U P E K E R J A A N B U K A N D A L A M R A N G K A M E L A K U K A N KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJ AA N BEB AS
7
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI TETAP* PEGAWAI TIDAK TETAP
B U K A N P E GA WA I
TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA, OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING
PESERTA KEGIATAN PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA *PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG 8 Dit.P2Humas 8 BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH ( FULL TIME ) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.
TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN
PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING TERMASUK ORANGORANG YANG DIPERBANTUKAN & BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA MEREKA
•
•
•
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITU KMK. NO. 574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 215/PMK.03/2008
WNI YG BEKERJA SBG OFFICIAL BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
BUKAN WNI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
•
•
BUKAN WNI TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA
TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR SBG OFFICIAL 9
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENGHASILAN DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN, UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN Dit.P2Humas 10 10 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS ( DEEMED PROFIT )
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEA SISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGK A MENGIKUTI PENDIDIKA N FORMAL /NON FORMA L (TERSTRUKTUR DAN BERJ ENJA NG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMB ERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI Dit.P2Humas 11 11 HUBUNG AN ISTIMEWA
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP*
PENERIMA PENSIUN
GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI
UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN
DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA UTK ) PEGAWAI TETAP - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
HONORARIUM, KOMISI DAN FEE** YG BERKESINAMBUNGAN DAN MEMENUHI SYARAT PUNYA NPWP & HANYA M ENERIMA PENGHASILAN YG DARI 1 PEMBERI KERJA
DIKURANGI
TARIF PS.17 UU PPh *YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA
BUKAN PEGAWAI
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
HONORARIUM KOMISI DAN FEE YG TIDAK MAUPUN YG BERKESI- NAMBUNGAN
PESERTA KEGIATAN UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN
D I K U R A N G I
PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
**YANG DIBAYARKAN
12
Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar
DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,-
LEBIH DARI Rp 150.000,DIKURANGI Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21
DIPOTONG PPh TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan
TARIF 5%
PKP TARIF Psl 17
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp 6.000.000 JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp 6.000.000
Dit.P2Humas DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI 13
Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN
PPh SEBULAN 14
PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP BARU Mulai 1-1-2009 SETAHUN (Rp)
SEBULAN (Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)
15.840.000,-
1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)
17.160.000,-
1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
18.480.000,-
1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
19.800.000,-
1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)
1.760.000,21.120.000,-
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 1.320.000 PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN 15 TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA • • •
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI SENDIRI, YAITU RP 15.840.000,00 SETAHUN
STATUS KAWIN, SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
STATUS TIDAK KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI - TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
SYARAT: MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN 16
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) NO
Lapisan Penghasilan
Tarif
1.
S.d. Rp 50.000.000,-
2.
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,-
30%
5%
Dit.P2Humas
17
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)
PERHITUNGAN SETIAP MASA
PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR (BULAN DESEMBER)
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN (PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR)
PPh Ps.21 atas DIKURANGI: - BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00/BULAN
SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK
PENGHASILAN NETO
DIKURANGI : PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK
D I K U R A N G I PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS 18
*BIAYA JABATAN
Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
- GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
- UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKALI 12 DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP
DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari
Rp3.500.000,-
Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-
(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)= Rp2.100.000+Rp600.000 = Rp2.700.000
Rp39.300.000,-
DIKURANGI
PTKP PENGHASILAN KENA PAJAK
X TARIF PS.17 UU PPh
- Rp15.840.000 Rp23.460.000 Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000 19 19 12 12
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21 terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak
PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs
PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000) (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000
X 5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250
Rp 1.075.250* Dit.P2Humas X 11 *Rp97.750/BULAN
Rp169.000 20
Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur
PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12
PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000
X 5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250
Rp 1.173.000* *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.17 Dit.P2Humas
Rp169.000 21
DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI
SEJAK AWAL TAHUN
MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA
JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM
TIDAK DISETAHUNKAN
CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN
SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK
MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN
CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 22 12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
23
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.
PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan per hari Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh atas upah Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21
Rp140.000,00 Rp150.000,00
Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 = Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai berikut:
PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan 10 hari PTKP 10 hari 10 x (Rp15.840.000,00/360) Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10 ( 5% x Rp960.000,00)
Rp1.400.000,00 Rp 440.000,00 Rp 960.000,00 Rp 48.000,00
Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11 maka Pasal 21 yang terutang : 11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00 PTKP 11 hari {11 x (Rp15.840.000,00/360)} Rp 484.000,00 Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00 PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00 PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00 Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka a kan dipotong Bendahara Dit.P2Humas 24 24 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%
BUKAN PEGAWAI
TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS
PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,
TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,
BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,
EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUATU PANITIA
SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN;
PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR
PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;
AGEN IKLAN;
PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA
PENJAJA BARANG DAGANGAN
PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;
DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
MENERIMA IMBALAN BERUPA
MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN
DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17 DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI 25 HARUS MEMILIKI NPWP & TDK
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 5% x (50% x Rp10.000.000) = 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP 5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,5% x (Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-
Contoh 2 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai penceramah sebesar Rp100.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x (50% x Rp100.000.000) = Dit.P2Humas 5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000
26
26
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
5% x ((50% x Rp10.000.000)
–
Rp1.320.000) =
Dit.P2Humas
27
27
PESERTA KEGIATAN 1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; 2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA; 3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; 4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; 5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN :
UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH 28
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 3 Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) N PWP) menerima uang rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000 Jika Benny Ganteng tidak memiliki memil iki NPWP, NPWP, maka atas uang rapat yang diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar sebesar : 5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000
29
KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI
DOKTER (BUKAN PEGAWAI) YG MELAKUKAN PRAKTIK DI RUMAH SAKIT/KLINIK
BUKAN PEGAW PEGAWAI AI YG MEMPERKERJAKAN ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA
MENERIMA MENERIMA
HONORARIUM, KOMISI DAN FEE
HONORARIUM, KOMISI DAN FEE
PENGHASILAN BRUTO = PENGHASILAN BRUTO = JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPA GAJI/UPAH H PEGAWAI PEGAW AI YG DIPERKERJAKAN DIPE RKERJAKAN
DI DALAM KONTRAK DIPISAHKAN BIAYA BAGIAN GAJI/ UPAH TSB
JUMLAH BRUTO JASA DOKTER YG DIBAY DIBAYARKAN PASIEN PASIEN MELALUI RUMAH SAKIT / KLINIK SEBELUM DIPOTONG BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL OLEH RUMAH SAKIT/KLINIK
30
KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL PASAL 21
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, & PENSIUNANNYA MENERIMA
PENGHASILAN YG BERSUMBER APBN/APBD
PEGAWAI DIATUR DALAM KETENTUAN KHUSUS
MENERIMA
UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAY DIBAYARKAN SEKALIGUS
31
UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP NO.68 TAHUN 2009 TARIF dipotong
0% TARIF dipotong
5% TARIF dipotong
15% TARIF dipotong
25%
Jumlah Penghasilan Bruto s.d Rp50 Jt Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp50 Jt s.d Rp100 Jt Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp100 Jt s.d Rp500 jt Jumlah Penghasilan Bruto di atas Rp500 Jt
UANG MANFAAT PENSIUN, PESANGON TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA
Penghasilan Bruto s.d Rp50 Jt Penghasilan Bruto s.d Rp50 Jt
TARIF dipotong
0% TARIF dipotong
5%
Yg Dibayarkan Sekaligus (pembayarannya Dilakukan dlm jangka waktu paling lama 2 tahun kalender)
Pemotongan Bersifat Final & Pemotong Wajib Memberikan Bukti Potong kpd Penerima Penghasilan32 Termasuk yg Dipotong dgn tarif 0%
UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP NO.68 TAHUN 2009
Jika Dibayarkan Pada Tahun ke-3 & Tahun Tahun Berikutnya
dipotong TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a
Jika Tdk memiliki NPWP, Tarifnya 20% Lebih Tinggi
Atas Jumlah Bruto Seluruh Penghasilan Yg Terutang atau Dibayarkan Kpd Pegawai pd Masing2 Tahun Kalender Ybs Contoh : Si A Tahun ke-3 menerima pesangon sebesar Rp 50 jt, PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp50 jt = Rp 2,5 jt Jika Si A tdk memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 terutang : 5% x 120% x Rp50 jt = Rp3 jt
33
KETENTUAN KHUSUS TENTANG UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS PP NO.68 TAHUN 2009
1. Pembayaran uang Pesangon kpd pegawai dpt dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kpd Pengelola Dana Pesangon tenaga Kerja; 2. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon; 3. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap/berkala kpd Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon; 4. Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kpd Perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, pegawai sbg peserta dianggap telah menerima hak atas Uang manfaat pensiun yg dibayarkan secara sekaligus 34
KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN DITERIMA
DITERIMA
PEGAWAI TETAP/ PENERIMA PENSIUNAN YG TIDAK MEMILIKI NPWP TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PEGAWAI TETAP/ PENERIMA PENSIUNAN MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM MASA DESEMBER DLM TAHUN KALENDER YBS
BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP
TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
SELISIH PENGENAAN TARIF 20% LEBIH TINGGI DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL.21 UTK BLN SELANJUTNYA
TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA NORMAL DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN Dit.P2Humas PADA BULAN SELANJUTNYA
BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP DAFTARKAN DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS
DAPAT DIKREDITKAN DALAM SPT TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK YBS KETENTUAN TARIF 20% LEBIH TINGGI TIDAK BERLAKU 35 35 ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
36
KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
37
TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26
TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO
PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA* *Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkanmelaporkan beberapa masa pajak dalam satu
DITANGGUNG PEMERINTAH
TDK ADA PENYETORAN BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
38
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26
DITANGGUNG PEMERINTAH
TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP
MELAPORKAN PENGHITUNGAN PPh PSL 21 DLM DAFTAR TERSENDIRI
PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR* JIKA JATUH PD HARI LIBUR
KPP/KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa
39
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG
PELAPORAN DENGAN SPT MASA PPh PASAL 21/26 KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI) PALING LAMA20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*
JIKA JATUH PD HARI LIBUR PADA HARI KERJA SEBELUMNYA *Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa Dit.P2Humas pajak terakhir.
40
Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...………….
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2009 Tanggal: 25 Mei 2009
(1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR :
N PW P
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
No.
Perubahan
-
-
-
(2)
-
-
(3)
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)
Tarif
PPh yang Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1.
………………………………………
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan
12.
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah Terbilang : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
*) Lihat petunjuk pengisian Perhatian :
………………….,
………………… ….
20
…… .
(4)
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pemotong Pajak (5)
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
N P WP
:
N a ma
:
-
-
-
-
-
sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.33.01
......................................................... (6)
41
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)
…………………………………….. .………….
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR :
Perubahan
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
-
………………………………………
-
-
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(1)
(2)
(3)
1.
(2)
-
-
Tarif
(3)
PPh yang dipotong
(4)
(5)
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
2.
Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH
Terbilang :
…………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
………………….,
…………………….
20
…….
(4)
Pemotong Pajak (5) NPWP
:
Nama
:
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
-
-
-
-
-
Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
......................................................... (6)
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
Dit.P2Humas
42
42
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)
Masa Pajak (Bulan/Tahun)
/ 2 0
Bukti Pemotongan No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perubahan
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah
Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Dit.P2Humas
43
43
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL) Bukti Pemotongan
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
Masa Pajak (Bulan/Tahun)
/
2
0
Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perubahan
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke
dari
halaman
DirektoratDit.P2Humas Penyuluhan Pelayanan
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
44
44
Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
x
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-____
Formulir ini digunakan untuk melaporkan kew ajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Tahun Kalender
Formulir
1721
20 (Bulan/Tahun)
Masa Pajak
/
2 0
Bagian A – Informasi Iden titas Wajib Pajak
1
NPWP
2
Nama WP
3 4
Perubahan
-
Alamat Nomor Telepon
5
Alam at Email
Bagian B – Objek Pajak No
Golongan Penerima Penghasilan
Jumlah Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
6
Pegaw ai Tetap
7
Penerima Pens iun Berkala
8
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9
Distributor MLM
10
Petugas Dinas Luar Asuransi
11
Penjaja Barang Dagangan
12 13
Tenaga Ahli Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengawa s yang tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap
14
Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15
Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16
Peserta Kegiatan
17
Bukan Pegawai y ang Menerima Penghasilan yang Bersifa t Berkesinambungan
18
Bukan Pegawai y ang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifa t Berkesinambungan
19
Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
20
Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
21
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)
22
STP PPh Pasal 2 1 dan/a tau Pasal 2 6 (ha nya Pokok Pajak)
23
Kelebihan setor PPh Pasal 21 da n/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak
24
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor ( angka 20 – angka 24)
1
2
3
4
5
6
7
Tahun Kalender
8
9
10
11
12
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
26 27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kur ang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
Dit.P2Humas
45
45
Bagian C – Objek Pajak – Final No
Golongan Penerima Penghasilan
Jumlah Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
29
Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat P ensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari T ua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
30
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/P OLRI dan Pensiunan yang Menerima Hono rarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)
31
Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP
c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
d) Dafta r Bukti Pemotonga n Pajak Penghasilan Tidak Final
e) Dafta r Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final
f) Formulir 1721 – I
g) Formulir 1721 – II
h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan ( D i s a m p a i k a n
i)
(D i s a m p a i k a n h a n ya p a d a M a s a P a j a k terjadi perubahan Pegawai Tetap)
( D i sa m p a i k a n h a n y a p a d a M a s a Pajak Desember)
h a n y a p a d a M a s a P a j a k
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan
Perubahan
Dengan menyadari sepenuhnya akan s egala akibatnya termasuk sanksi - sanksi ses uai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa y ang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PA JA K (PIMPINAN)
Kuasa Wajib Pajak
Diisi oleh Petugas
SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
Nama
Melalui Pos NPWP Tanda Tangan
Tanggal (dd/mm/yyyy)
____/_____/____
Tanggal (dd/mm/yyyy)
Tanda Tangan
___/___/_____
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 a dalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 aya t (1) huruf a UU PPh atas penghas ilan yang diterima oleh: 1.
P e ga w ai t et a p.
2. 3.
Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4.
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5.
Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6.
Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7.
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8.
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9.
Mantan pegawai yang menerima a tau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagiorangpribadi bukan Pegawai sepertipetugasdinas luara suransiyang tidakberstatussebagai pegawai,distributorMLMatau directselling,penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasila n lainnya yang menerima pengh Syarat bagi penerima penghasilan bukanpegawai untukmendapatkanpengurangan PTKPyaitu orangpribadi bukanpegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka sua minya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW BIAYA JABATAN Biaya Jaba tan ditetapkan sebes ar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah s etinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan s ebesar 5% dari penghasi lan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIP OTONG PPh PASAL 21 Batas penghasilan brutoyangditerimaatau diperoleh pegawai harian,mingguan danpegawai tidaktetap lainnyasampai dengan jumlah Rp150.000,00 seharitidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah mele bih PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Dit.P2Humas
46
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
A.
1721 - I
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA
Tahun Kalender 2
0
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
Penghasilan Bruto (Rupiah)
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1.
Pegawai Tetap dan Penerima Pens iun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
B.
Pegawai Tetap dan Penerima Pens iun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. C.
Orang
Dit.P2Humas
Jumlah (A1 + B)
47
Contoh Formulir yg wajib dibuat Pemotong tetapi tidak perlu disampaikan dalam SPT Masa 1721 - A1
R I L U M R O F
R E D N E L A K N U H A T
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
N A M A PE G A W A I A T A U PE N E RI M A P EN S I UN / T HT / JH T
:
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT ALAMAT PEG AWAI ATAU P ENERIMA PENSIUN/THT/J HT
1. 2.
Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2
0
: : :
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAW AN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
KAW IN K /
TIDAK KAWIN TK/
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
KARYAWAN ASING
HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
S.D
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2.
TUNJANGAN PPh
2
3.
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4.
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5.
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
7.
JUMLAH (1 s.d. 6)
7
8.
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
PENGURANGAN : 10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
22
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
22a
Pemerintah 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP
22b
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) b.
23
YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a.
D IP OT ON G D AR I P EM BA YA RA N G AJ I
B UL AN
b.
D IP ERH IT UN GK AN DE NGA N P Ph P AS AL 2 1
B ULA N
T AH UN 24
T AH UN
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN PEMOTONG PAJAK
KUASA
(tempat)
TGL
BLN
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
NPWP
48
Contoh Formulir yg wajib dibuat Pemotong tetapi tidak perlu disampaikan dalam SPT Masa 1721 - A2
R I L U M R O F
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
NPWP BENDAHARA
:
NAMA BENDAHARA
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
NIP / NRP
:
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
R E D N E L A K N U H A T
1. 2.
Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2
0
: :
PANGKAT / GOLONGAN
:
JABATAN
:
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
KAWIN
TIDAK KAWIN
K/
TK/
PEREMPUAN
LAKI-LAKI HB/
S.D
RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : PENGHASILAN BRUTO :
•
1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
2.
TUNJANGAN ISTERI
2
3.
T UN JA NG AN A N AK
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
9 10
PENGURANGAN 11.
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
B.
•
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15.
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
16.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
17.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
18.
PPh PASAL 21 TERUTANG
18
19.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
19
20.
JUMLAH PPh PASAL 21 : a.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
:
DIPINDAHKAN
20
PINDAHAN
BARU
PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)
TGL
BLN
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA NAMA
:
NIP/NRP
:
49
Contoh Formulir yg hanya dilaporkan pada saat Pegawai Tetap yg keluar atau masuk daN/atau ada Pegawai yg baru memiliki NPWP 1721 - II
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
A.
DAFT AR PERUBAHAN PEGAWAI TE TAP
MASA PAJAK ( Bulan/Tahun )
/
2
0
Pegawai Tetap yang Keluar
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
Penghasilan Bruto (Rupiah)
PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. B.
P eg aw ai Te ta p ya ng Ma su k Status Karyawan
No
NPWP
(TK, K,
Nama Wajib Pajak
K/I, PH, HB)
(1)
(2)
(3)
(4)
Jumlah Tanggungan (5)
1. 2. 3. 4. 5. C.
Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
No
NPWP
Tanggal Terdaftar
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5. Halaman ke
dari
halaman
Dit.P2Humas
50
Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA
1721 - T MASA PAJAK (Bulan/Tahun)
/
2
0
Status Karyawan No (1)
NPWP* (2)
Nama Wajib Pajak (3)
PH, HB)
Jumlah Tanggungan
(4)
(5)
(TK, K, K/I,
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Dit.P2Humas
51
51
Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru Hanya diisi Dlm transaksi Pengalihan hak Atas tanah dan Atau bangunan Dan Kegiatan Membangun sendiri
SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
LEMBAR
(SSP)
1
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi ses uai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
ALAMAT WP
:
NOP
:
………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….………………………………………………………………………… ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………
Kode Akun Paj ak
Uraian Pembayaran :
……………………………………………...…………… ……………………………………………...…………………..……………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………… ……………………………………………...…………………..………………………………
Kode Je ni s Se toran
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda si lang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
/
:
/
Diisi T ahun terutangnya Pajak
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Perubahan
J uml ah Pe mb ayaran
: …………………………………………………………………………….…………………………… Diisi dengan rupiah penuh ………………………………….……………………………………………...…………………………...……………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...…………………………………………………………………………………………………………………… Terbilang :
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal
……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor
………………………………..
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
,
Tanggal ……………...………….
Cap dan tanda tangan
…………………………………….
Nama Jelas :
…………………………………………..
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
52
DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
•
UU
PP
PER MENKEU
PER DIRJEN
•
UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
-PP No. 80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -KMK No.254/KMK.03/2001 STTD PMK No.210/PMK.03/2008 (PPh Ps.22) -PMK No. 181/PMK.03/2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184/PMK.03/2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/PMK.03/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) - PMK No.253/PMK.03/2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)
-KEPDIRJEN No.32/PJ/1995 jo.No.65/pj/1995 (PPh Ps.22 Utk Otomotif) -KEPDIRJEN No.69/PJ/1995 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod.Kertas) -KEPDIRJEN No.01/PJ/1996 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Baja) -KEPDIRJEN No.401/PJ/2001 (Pemungut.PPh Ps.22 Utk Prod. Semen) -KEPDIRJEN No.417/PJ/2001 (Tata Cara Pemungut.PPh Ps.22) -PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul) -PERDIRJEN No.23/PJ/2009 (PPh Ps.22 Bagi PedagangPengumpul) -PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP) Dit.P2Humas 53 53 -PERDIRJEN No.52/PJ/2008 (Perlakuan PPh Utk Penyalur/Prod Rokok)
PEMUNGUT PPh PASAL 22 PEMUNGUT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
- BEND. PEMERINTAH PUSAT/DAERAH - INSTANSI PEMERINTAH PEME RINTAH - LEMBAGA PEMERINTAH/NEGARA
BADAN-BADAN TERTENTU
-BUMN/BUMD TERMASUK BI, PPA, BULOG, PT. TELKOM, PT PLN, PT.GARUDA PT.GARUDA IND, PT INDOSA INDOS AT, PT KRAKAT K RAKATAU AU STEEL, PERTAMINA, PERTAMINA, BANK-BANK BUMN
W A J I B PA PA J A K B A D A N TERTENTU
W A J IB IB P A J A K B A D A N Y G M E L A K U K A N P E NJ NJ U A L A N B A R A N G Y G T ER ER G O L O N G SANGAT MEWAH
-BADAN SWASTA
54
PEMUNGUT PPh PASAL 22 PEMUNGUT - DITJEN ANGGARAN - BEND. PEMERINTAH PUSAT/ PUSAT/ DAERAH BUMN/BUMD BI, PPA , BULOG, PT TELKOM, PT PLN, PT GARUDA IND, PT INDOSAT, KRAKATAU STEEL, PERTAMINA, BANK-BANK BUMN - BANK DEVISA - DITJEN BEA DAN CUKAI PERTAMINA DAN PRODUSEN LAINNYA (IMPORTIR) BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN PELUMAS ATAS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK, GAS DAN PELUMAS BADAN USAHA DI BIDANG: - INDUSTRI SEMEN*) - INDUSTRI KERTAS - INDUSTRI BAJA - INDUSTRI OTOMOTIF
WAJIB PAJ PAJ AK B ADAN TERTENTU TERTENTU
OBJEK PEMBAY PE MBAYARAN ARAN ATAS PEMBELIAN BARANG PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG DARI NON BELANJA NEGARA/DAERAH
IMPOR PENJUALAN HASIL PRODUKSI DAN PENJUALAN DARI IMPOR PENJUALAN HASIL PRODUKSI DI DALAM NEGERI PENJUALA N BARA NG YANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH 55
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
IMPOR
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/ PENYE RAHAN/ PEMBELIAN BARANG DI DALAM NEGERI
56
IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 IMPOR BARANG YG DIBEBASKAN DARI BEA MASUK : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16.
17. 18.
BARANG PERWKl.NEG. ASING BESER. PARA PEJABATNYA YG BERTUGAS DI IND. BERDSR ASAS TIMBAL BALIK; BRG UTK KEPERL.BDN INT. YG DIAKUI DAN TERDAF. PD PEM. IND BESER PEJABT-NYA YG BERTUGAS DI IND. DAN TDK MEMEG PASPOR IND.; BRG KIRIMAN HADIAH UTK KEPERL. IBADAH UMUM,AMAL,SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN; BRG UTK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YG TERBUKA UNTUK UMUM; BRG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ; BRG UTK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYAND CACAT LAINNYA; BARANG PINDAHAN; PETI ATAU KEMASAN LAIN YG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH; BRG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN SAMPAI BATAS NILAI PABEAN ATAU JUMLAH TERTENTU; BARANG YG DIIMPORT OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU DAERAH YG DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN UMUM; PERSENJATAAN, AMUNISI, DAN PERLENGKAPAN MILITER, TERMSK SUK.CAD YG DIPERUNTUKAN BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA; BRG DAN BAHAN YG DIPERGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BRG BAGI KEPERLUAN HANKAM NEGARA; VAKSIN POLIO DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PIN; BUKU PELAJ. UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA; KPL LAUT, KPL ANGK. SUNGAI., DANAU DAN UTK PENYEBRANGAN., KPL PANDU, KPL PENANGKAP IKAN, KPL TONGKANG DAN SUKU CADANG, ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU KESELAMATAN MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN PERUS. PEL.NIAGA NAS. ATAU PERUS.PENAGKAPAN IKAN NASIONAL; PES.UDARA DAN SUK.CAD.SERTA ALAT KESELAMATAN PENERB. ATAU ALAT KESALAMATAN MANUSIA, PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUS.ANGK.UDARA NIAGA NAS. KERETA API DAN SUK.CAD. SERTA PERALATAN UTK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT KERETA API INDONESIA PERALATAN YG DIGUNAKAN UTK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WIL.NEG.RI YG57 Dit.P2Humas 57 DILAKUKAN OLEH TNI
IMPOR YG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 IMPOR BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh IMPOR ADA WAKTU IMPORNYA NYATA-NYATA DIMAKSUDKAN SEMENTARA JIKA UNTUK DI EKSPOR KEMBALI PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN GABAH DAN/ATAU BERAS OLEH BULOG
58
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH) PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM/PDAM DAN BENDA POS, PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI EMAS BATANGAN YG AKAN DIPROSES UTK MENGHASILKAN BRG HIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR PEMBAYARAN / PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL OLEH KPPN IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI 59
TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN OBJEK
TARIF
PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG
1.5 % X HARGA PEMBELIAN DENGAN API DENGAN API (IMPOR KEDELAI, GANDUM, & TEPUNG TERIGU TANPA API TIDAK DIKUASAI
•
: 2,5 % X NILAI IMPOR*
•
IMPOR
• •
PENJUALAN HASIL PRODUKSINYA DI DALAM NEGERI
PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
*Nilai impor = Cost Insurance and Freight (CIF) + Bea Masuk + Pungutan Lainnya (menurut UU pabean)
: 0,5% X NILAI IMPOR : 7,5 % X NILAI IMPOR : 7,5 % X HARGA JUAL LELANG
- SEMEN : 0,25% X DPP PPN : 0,1% X DPP PPN - KERTAS - BAJA : 0,3% X DPP PPN - OTOMOTIF : 0,45% X DPP PPN 5% DARI HARGA JUAL : 1. PESAWAT UDARA PRIBADI DGN HARGA JUAL LEBIH DARI Rp 20 MILIAR; 2. KAPAL PESIAR & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL LEBIH DARI Rp 10 MILIAR; 3. RUMAH BESERTA TANAHNYA DGN HARGA JUAL/HARGA PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN LUAS BANGUNAN LEBIH DARI 500 M2 4. APARTEMEN/KONDOMINIUM & SEJENISNYA DGN HARGA JUAL/ PENGALIHANNYA LEBIH DARI Rp 10 MILIAR DAN/ATAU LUAS BANGUNAN LEBIH 400 M2; 5. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 PENGANGKUTAN ORG KURANG DARI 10 ORG BERUPA SEDAN, JEEP, SPORT 60 UTILITY (SUV), MULTI PURPOSE VEHICLE (MPV), MINIBUS 60 & SEJENIS DGN HARGA LEBIH DARI Rp 5 MILIAR DGN
TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX DAN GAS JENIS PRODUKSI - PREMIUM - PREMIX - SOLAR - SUPER TT
MINYAK TANAH
PERTAMINA
SWASTANISASI
0,25% X PENJUALAN
0,3% X PENJUALAN
0,3% X PENJUALAN
GAS LPG
0,3% X PENJUALAN
PELUMAS
0,3% X PENJUALAN
61
SIFAT PEMUNGUTAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN DI BIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
PUNGUTAN OLEH BANK DEVISA , DJBC, DJA, BEND. PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
P E NJ U A L A N B A R A N G YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
PENYALUR/AGEN
FINAL
PEMBELI LAINNYA
TDK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL 62
SAAT PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 IMPOR
SAAT PEMBAYARAN BEA MASUK/ PENYELESAIAN DOKUMEN
PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/ BELANJA DAERAH
SAAT PEMBAYARAN
PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) DI BIDANG BBM JENIS PREMIX DAN GAS KEPADA PENYALUR/AGEN
SAAT PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGELUARAN BARANG (DELIVERY ORDER )
PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, ROKOK, KERTAS, BAJA, DAN OTOMOTIF PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
SAAT PENJUALAN
SAAT PENJUALAN 63
TATA CARA PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR
TANPA LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan)
DENGAN LKP
DIPUNGUT OLEH BEA DAN CUKAI
DILUNASI SENDIRI KE BANK DEVISA
BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22 1. IMPORTIR/ WAJIB PAJAK 2. KPP 3. PEMUNGUT
SSP (SEBAGAI BUKTI SSP SSP SSP PEMUNGUTAN) SSP
2 3
1. IMPORTIR 2. KPP MELALUI KPPN 3. KPP MELALUI BANK DEVISA 4. BANK DEVISA 5. DITJEN BEA DAN CUKAI
64
TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR DENGAN SSP PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
1. WAJIB PAJAK 2. KPP MELALUI KPKN 3. LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN 4. BANK PERSEPSI/ KANTOR POS 5. PEMUNGUT
65
TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF DIPUNGUT PADA SAAT PENJUALAN
BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22
2 3
1. PEMBELI/ WAJIB PAJAK 2. KPP (LAMPIRAN LAPORAN BULANAN) 3. PEMUNGUT
66
TATA CARA PEMUNGUTAN/ PELUNASAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA LAIN (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX, SUPER TT DAN GAS
DILUNASI SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (PEMBELI) SEBELUM DELIVERY ORDER (DO) DITEBUS BANK PERSEPSI/ KANTOR POS PENYALUR/ AGEN
PEMBELI LAINNYA
FINAL
SSP (SEBAGAI BUKTI SSP PEMUNGUTAN) SSP SSP SSP
SSP(SEBAGAI BUKTI SSP PEMUNGUTAN) SSP SSP SSP Dit.P2Humas
67
67
TATA CARA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH DIPUNGUT PADA SAAT PENJUALAN
BUKTI PEMUNGUTAN BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
BUKTI PEMUNGUTAN 1 PPh PASAL 22 PPh PASAL 22
2 3
1. PEMBELI/ WAJIB PAJAK 2. KPP (LAMPIRAN LAPORAN BULANAN) 3. PEMUNGUT
Dit.P2Humas
68
68
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR TANPA LKP DJBC MENYETOR DENGAN SSP 1 HARI SETELAH PEMUNGUTAN (SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR SECARA MINGGUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SETELAH BATAS WAKTU PENYETORAN DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22 KE KPP TEMPAT BENDAHARA DJBC TERDAFTAR
Dit.P2Humas
69
69
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI BELANJA NEGARA/DAERAH DISETOR PADA HARI YG SAMA KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA OLEH BENDAHARA REKANAN DAN DITANDATANGANI
OLEH BENDAHARAWAN SSPBUKTI DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DAN DITANDATANGANI (SEBAGAI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) REKANAN DAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) OLEH BENDAHARAWAN (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN) (SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN)
MELAPOR PALING LAMA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR Dit.P2Humas
70
70
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG DARI APBN MAUPUN NON APBN DISETOR PALING LAMA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS
MELAPOR PALIN LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22 KE KPP TEMPAT BENDAHARA/BUMN/BUMD TERDAFTAR Dit.P2Humas
71
71
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI SEMEN, KERTAS, BAJA DAN OTOMOTIF MENYETOR DENGAN SSP PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR (SECARA KOLEKTIF)
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPh PASAL 22 SPALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR Dit.P2Humas
72
72
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTAMINA DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA (IMPORTIR) YANG BERGERAK DI BIDANG BBM JENIS PREMIX SUPER TT DAN GAS
MELAPORKAN PPh PASAL 22 PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DENGAN SPT MASA PPh PASAL 22
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR Dit.P2Humas
73
73
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YG TERGOLONG SANGAT MEWAH
MENYETOR DENGAN SSP PALING LAMA TGL. 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE BANK PERSEPSI/ KANTOR POS MELAPOR DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPh PASAL 22 PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
KE KPP TEMPAT PEMUNGUT TERDAFTAR Dit.P2Humas
74
74
PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN PPh PASAL 22 PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN SETELAH MASA PAJAK TERJADINYA PENJUALAN
DAPAT DIKURANGKAN DARI PPh PASAL 22 TERUTANG PADA MASA PAJAK TERJADINYA PENGEMBALIAN SYARAT TIDAK DIGANTI DGN BARANG YG SAMA BAIK FISIK MAUPUN HARGA
PEMBELI MEMBUAT NOTA RETUR
Dit.P2Humas
75
75
NOTA RETUR ATAS PENJUALAN BARANG YANG DIKEMBALIKAN NOTA RETUR
DIBUAT OLEH PEMBELI DIBUAT OLEH PEMBELI DIBUAT OLEH PEMBELI DALAM RANGKAP 3 DALAM RANGKAP 3 DALAM RANGKAP 3
MENCANTUMKAN: Nomor dan tanggal nota retur Nama, alamat, dan NPWP pembeli Nama, alamat, dan NPWP penjual Nomor dan tanggal faktur pembelian barang yang dikembalikan Macam, jenis, kuantum, dan harga barang yang dikembalikan Tanda tangan pembeli
1
2
3
1. PEMUNGUT PAJAK 2. DILAMPIRKAN PADA SPT MASA PPh Ps, 22 PEMUNGUT 3. ARSIP PEMBELI
• • •
•
•
•
Dit.P2Humas
76
76
Contoh SPT Masa PPh Pasal 22 baru (mulai 1-10-2009)
77
Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22 baru (mulai 1-10-2009)
78
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 22 baru (mulai 1-10-2009)
79
DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 •
UU
PP
PER MENKEU
PER DIRJEN SE DIRJEN
•
UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa lain yang Diatur dalam Pasal 23) KEPDIRJEN No.108/PJ/1996 sttd PERDIRJEN No.42/PJ/2008 (Bentuk
Formulir) PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP)
SE DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-53/PJ/2009 (JUMLAH BRUTO PPh PASAL 23)
Dit.P2Humas
80
80
PEMOTONG PPh PASAL 23/26
• • •
• •
BADAN PEMERINTAH SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI PENYELENGGARA KEGIATAN BENTUK USAHA TETAP PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARNNYA
MODAL
PENYERAHAN JASA
Dit.P2Humas
PENYELENGGARA KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
81
81
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23/26
PPh PASAL 23
PPh PASAL 26
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
•
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
BUT
•
Dit.P2Humas
82
82
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 •
•
• •
DEVIDEN TERMASUK DEVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KPD PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG ROYALTI HADIAH, PENGHARGAAN DAN BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA SELAIN SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SESUAI DENGAN PP 5 TAHUN 2002 IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSTRUKSI; JASA KONSULTAN; JASA LAIN SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21 •
• • •
•
Dit.P2Humas
83
83
DIPOTONG PPh PASAL 26 PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT • •
•
DEVIDEN BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN
HADIAH DAN PENGHARGAAN PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG
Dit.P2Humas
84
84
PENGHASILAN DARI SEWA
PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK
ADANYA KESEPAKATAN UNTUK MEMBERIKAN HAK MENGGUNAKAN HARTA SELAMA JANGKA WAKTU TERTENTU
DENGAN PERJANJIAN BAIK TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS
SEHINGGA HARTA TERSEBUT HANYA DAPAT DIGUNAKAN OLEH PENERIMA HAK SELAMA JANGKA WAKTU YG TELAH DISEPAKATI
Dit.P2Humas
85
85
JASA TEKNIK PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN MELIPUTI PEMBERIAN INFORMASI DALAM PELAKSANAAN PROYEK TERTENTU
SEPERTI PEMETAAN DAN/ATAU PENCARIAN DENGAN BANTUAN GELOMBANG SEISMIK
PEMBERIAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN SUATU JENIS PRODUK TERTENTU
SEPERTI PEMBERIAN INFORMASI DALAM BENTUK GAMBAR-GAMBAR, PETUNJUK PRODUKSI, PERHITUNGAN-PERHITUNGAN DLL
PEMBERIAN INFORMASI YG BERKAITAN DGN PENGALAMAN DI BIDANG MANAJEMEN
SEPERTI PEMBERIAN INFORMASI MELALUI PELATIHAN ATAU SEMINAR DGN PESERTA DAN MATERI YG TELAH DITENTUKAN OLEH 86 PENGGUNA JASA
JASA KONSULTAN PEMBERIAN ADVIS (PETUNJUK, PERTIMBANGAN, ATAU NASIHAT) PROFESIONAL DALAM SUATU BIDANG USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA AHLI, YG TIDAK DISERTAI DGN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA TENAGA AHLI TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA
JASA MANAJEMEN
PEMBERIAN JASA DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG DALAM PELAKSANAKAN ATAU PENGELOLAAN MANAJEMEN Dit.P2Humas
87 87
JASA MAKLON
PEMBERIAN JASA DLM RANGKA PROSES PENYELESAIAN SUATU BRG TERTENTU YANG PROSES PEKERJAANNYA YG DILAKUKAN PIHAK PEMBERI JASA (DISUBKONTRAKKAN), YANG SPESIFIKASI, BAHAN BAKU DAN ATAU BARANG SETENGAH JADI DAN ATAU BAHAN PENOLONG/PEMBANTU YG AKAN DIPROSES SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DISEDIAKAN PENGGUNA JASA, DAN KEPEMILIKAN ATAS BARANG JADI BERADA PADA PENGGUNA JASA
Dit.P2Humas
88
88
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN BANDAR UDARA BIDANG AERONAUTIKA •
• • •
JASA PENDARATAN, PENEMPATAN, PENYIMPAANAN PESAWAT UDARA DAN JASA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENDARATAN PESAWAT UDARA JASA PENGGUNAAN JEMBATAN PINTU JASA GROUND HANDLING JASA PENUNJANG LAINNYA DI BIDANG AERONAUTIKA
BIDANG NON-AERONAUTIKA •
•
JASA CATERING DI PESAWAT DAN JASA PEMBERSIHAN PANTRY PESAWAT JASA PENUNJANG LAIN DI BIDANG NON- AERONAUTIKA
Dit.P2Humas
89
89
JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli
JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)
KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MELIPUTI ANTARA LAIN PENYELENGGARAAN PAMERAN, KONVENSI, PEGELARAN MUSIK, PESTA, SEMINAR, PELUNCURAN PRODUK, KONFERENSI PERS, DAN KEGIATAN LAIN YANG MEMANFAATKAN JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Dit.P2Humas
90
90
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS BERUPA : 1. JASA PENYEMENAN DASAR ( PRIMARY CEMENTING ) 2. JASA PENYEMENAN PERBAIKAN ( REMEDIA L CEMENTING ) 3. JASA PENGONTROLAN PASIR ( SAND CONTROL ); 4. JASA PENGASAMAN ( MATRIX AC IDIZING ); 5. JASA PERETAKAN HIDROLIKA ( HYDRAULIC ); 6. JASA NITROGEN DAN GULUNGAN PIPA ( NITROGEN DA N COIL TUB ING ) 7. JASA UJI KANDUNG LAPISAN ( DRILL STEA M TESTING ); 8. JASA REPARASI POMPA REDA; 9. JASA PEMASANGAN INSTALASI DAN PERAWATAN; 10. JASA PENGGANTIAN PERALATAN/MATERIAL; 11. JASA MUD L OGGING ; 12. JASA MUD ENGINEERING ; 13. JASA WEL L L OGGING & PERFORATING ; 14. JASA STIMULUS DAN SECONDARY DECOVERY ; 15. JASA WEL L TESTING & W IRE L INE SERVICE ; 16. JASA ALAT KONTROL NAVIGASI LEPAS PANTAI YG BERKAITAN DGN DRILLING
17. JASA PEMELIHARAAN UNTUK PEKERJAAN DRILLING ; 18. JASA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI ANJUNGAN DRILLING ; 19. JASA LAINNYA YG SEJENIS DI BIDANG PENGEBORAN MIGAS Dit.P2Humas
91
91
TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 A.
PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
B.
SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI;
C.
DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1)
DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN
2)
BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ;
D.
BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF;
F.
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
G.
PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Dit.P2Humas
92
92
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
SEWA DAN JASA LAINNYA
TARIF 15 %
TARIF 2%
DASAR PEMOTONGAN
J U M L A H
B R U T O
JIKA PEMBERI JASA TDK MEMILIKI NPWP MAKA Dit.P2Humas TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
93
93
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN ATAS KARYA SINEMATOGRAFI SE-58/PJ/2009 Pemanfataan Hasil Sinematografi Melalui : 1. Perjanjian dgn memberikan hak mengunakan hak cipta hasil karya Sinematografi kpd pihak lain utk mengumumkan/memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dgn persyaratan tertentu seperti penggunaan Karya Sinematografi utk jangka waktu atau wilayah tertentu; 2. Perjanjian dgn memberikan hak cipta hasil karya Sinematografi kpd pihak lain utk diumumkan ciptaannya dgn menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dgn pengusaha bioskop.
ROYALTI
DASAR PENGENAAN PAJAK
NOMOR 1, SEBESAR SELURUH PENGHASILAN TARIF NOMOR 2, SEBESAR 10% DARI BAGI HASIL
15%
94
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN Jasa KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR Catering PEMBAYARAN GAJI DSB); & Jasa 2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS Yg telah DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); dikenakan 2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA kecuali PPh DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN bersifat DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); final 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN (konstruksi) PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Dit.P2Humas 95 95
OBJEK & TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 23 NO
OBJEK
TARIF
DASAR PENGHITUNGAN
1
DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA
15%
JUMLAH BRUTO*
2
JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN
2%
JUMLAH BRUTO*
3
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
2%
JUMLAH BRUTO*
4
IMBALAN JASA LAIN 1. JASA PENILAI (APPRAISAL)
2%
JUMLAH BRUTO*
2. JASA AKTUARIS
2%
JUMLAH BRUTO*
3. JASA AKUNTANSI,PEMBUKUAN DAN ATESTASI LAPORAN KEUANGAN
2%
JUMLAH BRUTO*
4. JASA PERANCANAG (DESIGN)
2%
JUMLAH BRUTO*
5. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,KECUALI YG DILAKUKAN BUT
2%
JUMLAH BRUTO*
6. JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS
2%
JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
Dit.P2Humas
96
96
OBJEK & TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 23 NO
OBJEK
TARIF
DASAR PENGHITUNGAN
7.
JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS
2%
JUMLAH BRUTO*
8.
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA
2%
JUMLAH BRUTO*
JASA PENEBANGAN HUTAN
2%
JUMLAH BRUTO*
10. JASA PENGELOLAAN LIMBAH
2%
JUMLAH BRUTO*
11. JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA (OUTSOURCING SERVICE)
2%
JUMLAH BRUTO*
12. JASA PERANTARA ATAU KEAGENAN
2%
JUMLAH BRUTO*
JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA, KECUALI YG DI LAKUKAN BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI
2%
JUMLAH BRUTO*
14. JASA KOSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YG DILAKUKAN KSEI
2%
JUMLAH BRUTO*
15. JASA PENGISIAN SUARA (DUBBING DAN/ATAU SULIH SUARA
2%
JUMLAH BRUTO*
9.
13.
Dit.P2Humas
97 97
OBJEK & TARIF PEMOTONGAN PPh Pasal 23PPH PASAL 23 NO
OBJEK
TARIF
DASAR PENGHITUNGAN
16. JASA MIXING FILM
2%
JUMLAH BRUTO*
17. JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE KOMPUTER, TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
2%
JUMLAH BRUTO*
18. JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK, TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
2%
JUMLAH BRUTO*
19. JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU BANGUNAN, SELAIN YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
2%
JUMLAH BRUTO*
20. JASA MAKLON
2%
JUMLAH BRUTO*
21. JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN
2%
JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
Dit.P2Humas
98
98
OBJEK & TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 23 NO
OBJEK
TARIF
DASAR PENGHITUNGAN
22. JASA PENYELENGGARA KEGIATAN
2%
JUMLAH BRUTO*
23. JASA PENGEPAKAN
2%
JUMLAH BRUTO*
24. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA MASA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK PENYAMPAIAN INFORMASI
2%
JUMLAH BRUTO*
25. JASA PEMBASMI HAMA
2%
JUMLAH BRUTO*
26. JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE
2%
JUMLAH BRUTO*
27. JASA KATERING ATAU TATA BOGA
2%
JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
Dit.P2Humas
99
99
TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA
BUKTI PEMOTONGAN
F.1.1.33.06
UNTUK WP PENERIMA PENGHASILAN
1
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26
2 3
ARSIP PEMOTONG
Dit.P2Humas
100100
TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK* APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA *Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
Dit.P2Humas
101101
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2
LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
PALING LAMA TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA*
KE KPP/ KP2KP PD HARI KERJA SEBELUMNYA
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Dit.P2Humas Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari
102102
Contoh SPT Masa PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009)
103
Contoh Daftra Bukti Potong Potong PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009) 1- 10-2009)
104
Contoh Bukti Poton Potong g PPh Pasal 23 baru (mulai 1-10-2009)
105
Contoh Bukti Poton Potong g PPh Pasal 26 baru (mulai 1-10-2009)
106
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002)
Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No. 132 Thn 2000)
Penghasilan dari Jasa Konstruksi (PP No. 51 Thn 2008)
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan (PP No. 48 Thn 1994 jo. PP No. 71 Thn 2008 )
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO*
*jumlah bruto tidak termasuk PPN
DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI JUMLAH BRUTO*
DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : - 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA - 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK
1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO* KECUALI < Rp 60 jt 2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO* KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA
107
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) Penghasilan dari Transaksi derivatif berupa Kontrak berjangka yg Diperdagangkan di Bursa (PP No. 17 Thn 2009)
Penghasilan dari Bunga Obligasi (PP No. 16 Thn 2009)
Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi yg dibayar kpd anggotanya (PP No. 15 Thn 2009)
Penghasilan dari Bunga deposito & Tabungan serta Diskonto SBI (PP No. 11 Thn 2000)
Penghasilan dari Penjualan saham (PP No. 41 Thn 1994 jo. PP No. 17 Thn 1997)
YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
DIPUNGUT DGN TARIF 2,5% DARI MARGIN AWAL (LIHAT PP 17 THN 2009)
*jumlah bruto tidak termasuk PPN
DIPOTONG 5% s.d 20% (lihat PP No.16/2009)
DIPOTONG 20% DARI JUMLAH BRUTO* UNTUK BUNGA > Rp 240.000/ BULAN (lihat PP No.15/2009)
DIPOTONG 20% DARIJUMLAH BRUTO, KEC. JUMLAH DEPO/TAB DAN SBI TIDAK MELEBIHI Rp 7 JUTA & BUNGA YG DITERIMA DANA PENSIUN, PERBANKAN DAN DLM RANGKA RS DAN RSS TERTENTU
DIPOTONG DGN TARIF 0,1% DARI JUMLAH BRUTO* NILAI TRANSAKSI
108
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH
PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
No. : 394/ KMK.04/1994 jo. No. : 120/ KMK.03/2002
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-50/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002
109
OBJEK PPh
PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH
ORANG PRIBADI
BADAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA
* TANAH * RUMAH * RUMAH SUSUN * RUMAH TOKO * APARTEMEN * TOKO
* KONDOMINIUM * GEDUNG PERKANTORAN/ PERTEMUAN/PERTOKOAN TERMASUK BAGIANNYA * RUMAH KANTOR * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI 110
TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : 1.
FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2.
PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN
3.
JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL
111
PELUNASAN PPh PENYEWA
ORANG PRIBADI
ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
* BADAN PEMERINTAH
BUKAN SUBJEK PAJAK
PEMBAYARAN SENDIRI
OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN
* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
PEMOTONGAN
OLEH PENYEWA
112
BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MENYEWAKAN
ORANG PRIBADI
BADAN
BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI
10%
10%
10%
DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN
SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN 113
KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 114
Contoh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
115
Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
116
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
117
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 71 THN 2008 )
DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH
PP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71 Thn 2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NO : 635/ KMK.04/1994 jo NO: 392/ KMK.04/1996 dan NO: 566/ KMK.04/1999
SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
- SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996 - SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997 - SE-55/PJ.42/1999
118
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) 119
WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHAN DITANDATANGANI OLEH PPAT
PPh 1%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)
120
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN
AKTA PENGALIHAN HAK
NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA
121
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK SELAIN PEMERINTAH JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
PENGHASILAN LAINNYA TDK MELEBIHI PTKP
TIDAK TERUTANG PPh
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN
PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL) 122
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS
DIPUNGUTOLEH : - BENDAHARAWAN, ATAU - PEJABAT YG BERWENANG
SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)
123
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
PENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHI PTKP
TIDAK TERUTANG PPh
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN
TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)
124
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI ATAS BEBERAPA BIDANG TANAH YG JUMLAH KESELURUHANNYA MENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH
WALAUPUN TERDAPAT BIDANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG NILAINYA < Rp 60 jt
WAJIB MELUNASI PPh 5% DARI NILAI MENURUT RISALAH LELANG
DIPOTONG DAN DISETOR OLEH KEPALA KANTOR LELANG NEGARA
SEBELUM RISALAH LELANG DITANDA TANGANI
125
TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI
DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN :
- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN. - LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN - NAMA PEMBELI
BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN 0.000.000.0.XXX (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL
126
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 DAN PERUBAHANNYA YAITU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2009
BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008
127
PENGERTIAN-PENGERTIAN Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 128
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan 129
SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi
WP Badan
BUT
YANG BERGERAK DI BIDANG
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
130
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL
JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN
JASA PELAKSANAAN YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
2%
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR
3%
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
6%
131
PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMBERI HASIL
• •
• • • •
•
BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK
• •
ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK
PELUNASAN PPh MELALUI PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL
PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA 132
KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMBERI HASIL
• •
• • • •
•
BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK
• •
ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK
PELUNASAN PPh MELALUI
PENYETORAN SENDIRI OLEH PENYEDIA JASA 133
KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI TIDAK DILUNASI SELISIH PPh YG TIDAK DIBAYAR PENGGUNA JASA
TIDAK TERUTANG PPh FINAL
SYARAT DICATAT SEBAGAI PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU PPh
DIKENAKAN PPh FINAL APABILA PIUTANG TSB DAPAT DITAGIH KEMBALI
134
PENGHASILAN LAIN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YG PAJAKNYA TERUTANG DAN DIBAYAR DI LUAR NEGERI
DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK YG TERUTANG BERDASARKAN UU PPh
PENGHASILAN LAIN DI LUAR USAHA JASA KONSTRUKSI
DIKENAKAN TARIF BERDASARKAN UU PPh
KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS DARI KEGIATAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERMASUK DLM PERHITUNGAN NILAI KONTRAK
DIKENAKAN PPh FINAL
WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN YG TERPISAH ATAS BIAYA YG TIMBUL
135
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI HASIL YG DITUNJUK SBG PEMOTONG WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 136
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :
MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA IMBALAN
LAPORAN BULANAN PPh BAGI WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP 137
KETENTUAN KHUSUS UNTUK BENTUK USAHA TETAP PENGHASILAN DARI JASA KONSTRUKSI DIKENAKAN PPh FINAL DITERIMA
BENTUK USAHA TETAP SISA LABA OBJEK PPh PASAL 26 ATAU TAX TREATY DITERIMA
INDUKNYA DI LUAR NEGERI 138
KETENTUAN PERALIHAN KONTRAK YG DITANDATANGANI SEBELUM 1 AGUSTUS 2008 DAN PEMBAYARAN DARI KONTRAK ATAU BAGIAN DARI KONTRAK TERSEBUT DILAKUKAN S.D TGL 31 DESEMBER 2008
KONTRAK YG DITANDATANGANI SEBELUM 1 AGUSTUS 2008 DAN PEMBAYARAN DARI KONTRAK ATAU BAGIAN DARI KONTRAK TERSEBUT SETELAH TGL 31 DESEMBER 2008
TUNDUK PADA KETENTUAN LAMA DITERIMA
DITERIMA
WAJIB PAJAK SERTIFIKAT KUALIFIKASI USAHA KECIL & PENGADAAN S.D Rp 1 MILIAR
WAJIB PAJAK SERTIFIKAT KUALIFIKASI MENENGAH & BESAR
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN PEKERJAAN DITANDATANGANI PENYEDIA JASA S.D 31 DES. 2008
TUNDUK PADA KETENTUAN LAMA DIKENAKAN PPh FINAL : -2% DARI JUMLAH BRUTO UTK JASA PELAKSANAAN -4% DARI JUMLAH BRUTO UTK JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN APABILA
MELALUI PEMOTONGAN
APABILA
SETOR SENDIRI
DIKENAKAN PPh PASAL 23 DGN TARIF 2% DARI JUMLAH BRUTO
DIKENAKAN PPh PASAL 25 UU PPh
APABILA
APABILA
MELALUI PEMOTONGAN
TIDAK DIPOTONG
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN PEKERJAAN DITANDATANGANI PENYEDIA JASA SETELAH 31 DES.2009 TUNDUK PADA KETENTUAN BARU (PP 51 TAHUN 2008)
139
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
140
PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
PP No. 138 TAHUN 2000
KEP-395/PJ./2001
141
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.
Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
142
Perbedaan No .
Jenis Hadiah
Definisi
1.
Hadiah undian
hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian
2.
Hadiah atau penghargaan perlombaan
hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan
3.
Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah
4.
Penghargaan
imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan 143 tertentu
Tarif No . 1.
2.
Jenis Hadiah Hadiah Undian
Tarif
Sifat
25%
Final
Hadiah atau OPDN Psl. 17 penghargaan (PPh 21) perlombaan, penghargaan, dan WPLN non BUT 20% (PPh 26) hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, WP BDN DN/BUT dan kegiatan 15% (PPh 23)
Tidak Final Tidak Final
Tidak Final
144
Tidak termasuk Hadiah dan Penghargaan hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir Syarat : tanpa diundi dan tersebut diterima langsung oleh hadiah konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.
145
Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai 1-10-2009)
146
PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF a
POINTER PP 15 TAHUN 2009 20 09
1. PENGHASILAN BERUP BERU PA BUNGA SIMPANAN SIMPANAN YG DIBAY DIBAYARKAN OLEH KOPERASI YG DI DIRIKAN DI INDONESIA KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI DIKENAI PPh YG BERSIFA BERSIFAT FINAL; 2.
TARIF PPh AT ATAS BUNGA SIMPANAN SIMPANAN YG DIBAY DIBAYARKAN KOPERASI KEPADA KEPADA ANGGOT ANGGOTA A KOPERASI ORANG PRIBADI ADALAH 0% UNTUK PENGHASILAN S.D Rp240 RIBU PERBULAN ATAU 10% DARI JUMLAH BRUTO BUNGA UNTUK PENGHASILAN BERUPA BUNGA SIMPANAN LEBIH DARI Rp240 RIBU PERBULAN ;
3.
KOPERASI WAJIB WAJIB MELAKUKAN MELAKUKAN PEMOTONGAN PEMOTONGAN PPh YG BERSIFA BERSIFAT T FINAL ATAS PEMBAYARAN BUNGA SIMPANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI.
147
PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C
POINTER PP 16 TAHUN 2009 20 09 1. OBLIGASI OBLIGASI ADALAH ADALAH SURAT SURAT UTANG UTANG & SURAT SURAT UTANG UTANG NEGARA, NEGARA, YG BERJANGKA BERJANGKA WAKTU WAKTU > 12 BLN 2. BUNGA OBLIGASI OBLIGASI ADALAH ADALAH IMBALAN YG DITERIMA & ATA ATAU U DIPEROLEH PEMEGANG PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI DLM BENTUK BUNGA & ATAU DISKONTO. 3. ATAS PENGHASILAN PENGHASILAN YG DITERIMA & ATA ATAU U DIPEROLEH WP BERUPA BERUPA BUNGA OBLIGASI OBLIGASI DIKENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN YG BERSIFAT FINAL BESARNYA PPh ADALAH : A. UNTUK BUNGA DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR - 15% WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU ATAU SESUAI DGN TARIF TARIF P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT DARI JUMLAH BRUTO BUNGA SESUAI DENGAN MASA KEPEMILIKAN OBLIGASI; B. DISKONTO DARI OBLIGASI DENGAN KUPON SEBESAR: - 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN TARIF P3B BAGI W P LUAR NEGERI SELAIN BUT DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI, TIDAK TERMASUK BUNGA BERJALAN C. DISKONTO DARI OBLIGASI TANPA TANPA BUNGA SEBESAR: - 15% BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT; DAN - 20% ATAU SESUAI DGN P3B BAGI WP LUAR NEGERI SELAIN BUT, DARI SELISIH LEBIH HARGA JUAL ATAU NILAI NOMINAL DI ATAS HARGA PEROLEHAN OBLIGASI; D. BUNGA & ATAU DISKONTO DARI OBLIGASI YG DITERIMA &ATAU DIPEROLEH W P REKSADANA YG TERDAFTA TERDAFTAR R PADA PADA BADAN BADAN PENGAWA PENGAWAS S PASAR PASAR MODAL & LEMBAGA LEMBAGA KEUANGAN KEUANGAN SEBESAR: SEBESAR: - 0% UNTUK TAHUN TAHUN 2009 SAMPAI SAMPAI DENGAN TAHUN TAHUN 2010; - 5% UNTUK TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2013; DAN - 15% UNTUK TAHUN 2014 DAN SETERUSNYA.
148
PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF C
POINTER PP 17 TAHUN 2009 1. PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ; 2. BESARNYA PAJAK PENGHASILAN ADALAH SEBESAR 2,5% DARI MARGIN AWAL.; 3. TRANSAKSI DERIVATIF ADALAH TRANSAKSI YANG DIDASARI PADA KONTRAK ATAU PERJANJIAN PEMBAYARAN YANG NILAINYA MERUPAKAN TURUNAN DARI NILAI INSTRUMEN YANG MENDASARI SEPERTI SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, KOMODITI, EKUITI DAN INDEKS BAIK YANG DIIKUTI DENGAN PERGERAKAN MAUPUN TANPA PERGERAKAN DANA ATAU INSTRUMEN; 4. KONTRAK BERJANGKA ADALAH SUATU PERJANJIAN TERMASUK KONTRAK STANDAR UNTUK MEMBELI ATAU MENJUAL SEJUMLAH EFEK ATAU KOMODITI YANG JUMLAH, MUTU, JENIS, TEMPAT, DAN WAKTU PENYERAHAN DI KEMUDIAN HARI TELAH DITETAPKAN 149
