PERTEMUAN 18: PSAK 46

PERTEMUAN 18: PSAK 46 A.

TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Akuntansi komersial dan perpajakan, mahasiswa harus mampu dan memahami : 18.1.

PSAK 46 menurut Akuntansi

18.2.

PSAK 46 menurut Perpajakan

B.

URAIAN MATERI

Tujuan Pembelajaran 18.1: PSAK 46 menurut Akuntansi

Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh entitas dikenakan pajak setelah dikurangkan beban yang diperbolehkan. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Penghasilan menurut pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama,

karena memiliki tujuan yang berbeda. Pajak menganut konsep matching

principles artinya jika penghasilan tersebut diterima pada suatu periode maka konsekuensi pajaknya harus diperhitungkan pada periode tersebut. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Setiap akhir pelaporan entitas melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.

Beban pajak dalam laporan keuangan merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Praktik sebelum PSAK No.46 beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi adalah beban pajak kini saja, tanpa memperhitungkan pajak tangguhan. Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terutang pada periode masa depan. Perbedaan temporer ini akan menimbulkan jumlah pajak terutang pada periode mendatang atau jumlah pajak terpulihkan di masa mendatang. Akibat pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan menurut pajak, maka akan menimbulkan pajak terutang di masa depan sehingga akan diakui kewajiban pajak tangguhan. Sebaliknya jika pengakuan pendapatan menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan penghasilan menurut pajak, maka entitas akan melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu atas pendapatan tersebut sehingga akan diakui aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan juga dapat terjadi karena akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasikan. Dengan PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Kesalahan itu bisa berupa overvalued atau undervalued terhadap apa yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.

1. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.Secara garis besar prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 1)

Pajak penghasilan tahun berjalan yang kurang bayar atau terutang diakui sebagai Kewajiban Pajak Kini (Hutang Pajak) sedangkan yang lebih dibayar disebut Aktiva Pajak Kini (Piutang Pajak)

2)

Konsekuensi pajak peiode mendatang yang dapat didistribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai Kewajiban Pajak Tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan

dan sisa kerugin yang belum

dikompensasikan diakui sebagai Aktiva Pajak Tangguhan. 3)

Pengukuran kewajiban dan aktiva pajak didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku

4)

Penilaian kembali Aktiva Pajak Tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aktiva pajak direalisasikan dalam periode mendatang

2.

Tujuan PSAK 46 Tujuan PSAK 46 adalah

1.

Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan

2.

Bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak :

a.

Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.

b.

Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

c.

Mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.

d.

Perbedaan pengaturan dengan IAS 12 : SKP, penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan

3.

Ruang Lingkup PSAK 46 Batasan/ Ruang Lingkup PSAK 46

1.

Diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan.

2.

Pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak.

3.

Pajak penghasilan termasuk : pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Tidak berlaku pada : a)

Hibah pemerintah (PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan

b)

Pengungkapan Bantuan Pemerintah) atau kredit pajak investasi.

Namun, berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi. Pencatatan Pajak Tangguhan 

Jurnal untuk mencatat timbulnya asset pajak tangguhan adalah : Aset pajak tangguhan ( D )

XXX

Pendapatan pajak tangguhan ( K ) 

XXX

Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah : Beban pajak tangguhan ( D )

XXX

Kewajiban pajak tangguhan ( K )

XXX

Tujuan Pembelajaran 18.2: PSAK 46 menurut Perpajakan

1.

Pengertian Pajak Kini Jumlah Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak atas Laba Fiskal yang dikalikan dengan tarif Pajak.

2.

Pengertian Pajak Tangguhan Pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pengakuan Pajak Tangguhan dapat berakibat :

3.

a)

Berkurangnya Laba Bersih (Jika ada pengakuan Biaya Pajak tangguhan)

b)

Berkurangnya Rugi Bersih (Jika ada pengakuan Manfaat Pajak tangguhan)

Perbedaan Temporer/ Beda Waktu Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya yang sifatnya sementara akan

mengakibatkan koreksi fiskal positif pada saat diterima dan menyebabkan koreksi fiskal negatif pada tahun berikutnya. Contoh : 

Penyusutan/Amortisasi Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (1)) adalah :



a.

Metode garis lurus (straight-line method) .

b.

Metode saldo menurun (declining-balance method)

Penilaian Persediaan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat (6), yaitu :

1.

Metode rata-rata (average) atau

2.

Metode FIFO

Perbedaan Temporerdapat berupa : 1.

Perbedaan Temporer Kena Pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amount) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat asset tidak dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi (settled).

2.

Perbedaan Temporer Yang Boleh Dikurangkan (deductable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductable amount) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat asset tidak dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi (settled).

4.

DPP Asset dan DPP Liabilities DPP Asset adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuktujuan fiskal, terhadap setiap

manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Contoh : 1)

Piutang Bunga mempunyai nilai tercatat 100.Untuktujuan Fiskal, pendapatan

bunga diakui dengan dasar kas. DPP Piutang adalah nihil DPP Liabilities adalah nilai tercatat liabilities dikurangi dengan jumlah yang dapat dikurangkan pada masa yang akan datang. Contoh : 1) Biaya yang masih harus dibayar (accrued expense) Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan dasar kas. DPP nya adalah nol. Penentuan dasar pengenaan pajak dari aktiva dan kewajiban tidaklah mudah, karena peraturan perpajakan lebih mengutamakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban daripada pengakuan dan pengukuran aktiva dan kewajiban.Dalam akuntansi perpajakan, aktiva dan kewajiban merupakan akibat semata mata dari hasil dari pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Gambar 18.1 Akuntansi PPh

Laporan Keuangan terdiri dari neraca /Laba Rugi dibuat menggunakan acuan PSAK sedangkan dalam proses menuju Laba Fiskal maka perlu diadakan koreksi Fiskal dari laporan Laba/ Rugi Komersial (yang dicatat oleh Akuntansi) berdasarkan acuan UU Perpajakan dalam hal ini UU Nomor 36 Tahun 2008 tentag Pajak Penghasilan> Koreksi yang dihasilkan dapat menghasilkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi Fikal Positif berarti akan menambah Laba Perusahaan sedangkan Koreksi Fiskal Negatif akan mengurangi Rugi Perusahaan. Koreksi tersebut disebabkan adanya beda tetap dan beda waktu. Dari Koreksi Fiskal dapat menghitung Pajak Kini dan Pajak Tangguhan. Pajak Kini terjadi dikarenakan adanya beda tetap sedangbeda waktu mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan (Asset dan Kewajiban Pajak han)Tangguhan. Untuk Mengakomodir hal tersebut timbul PSAK 46.

Gambar 18.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal didalamnya terdapatbeda tetap danbedawaktu dimana beda tetapberpengaruh pada tahun berjalan sedangkan beda waktu berpengaruh pada tahun berjalan dan masa akan datang. 5.

Contoh PSAK 46

Pada tanggal 2 Januari 2014, perusahaan membeli sepeda motor dengan harga perolehan sebesar Rp 12.000.000,00. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan aset tersebut. Perusahaan mengestimasi bahwa masa manfaat motor tersebut 3 tahun dengan pertimbangan medan lapangan tempat perusahaan berada. Secara perpajakan, masa manfaat sepeda motor yaitu 4 tahun karena masuk dalam kelompok 1 pada aset bukan bangunan. Maka perbandingan perhitungan penyusutan aset tetap menurut perusahaan dan peraturan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun

Perhitungan Perpajakan

Perhitungan Perusahaan

Perhitungan

Perhitungan

B. Penyusutan

B. Penyusutan

2014

12.000.000 : 4 =

3.000.000

12.000.000 : 3 =

4.000.000

2015

12.000.000 : 4 =

3.000.000

12.000.000 : 3 =

4.000.000

2016

12.000.000 : 4 =

3.000.000

12.000.000 : 3 =

4.000.000

2017

12.000.000 : 4 =

3.000.000

Jumlah

12.000.000

0 Jumlah

12.000.000

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan pengakuan beban penyusutan setiap tahunnya, namun jumlah pembebanan pada akhirnya sama. Jadi inilah yang dimaksud dengan beda temporer, hanya beda waktu pengakuan saja karena pada keseluruhannya sama. Nah, bagaimana dengan aset pajak tangguhan? Maka kita perlu dahulu menghitung selisih pengakuan perpajakan dan pengakuan perusahaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahun

Perpajakan

Perusahaan

Selisih

Koreksi Fiskal

2014

3.000.000

4.000.000

1.000.000

Positif

2015

3.000.000

4.000.000

1.000.000

Positif

2016

3.000.000

4.000.000

1.000.000

Positif

2017

3.000.000

3.000.000

Negatif

12.000.000

0 12.000.000

Faktor Perpajakan

Kita sudah lihat jumlah selisih beban penyusutan dari masing-masing tahun. Koreksi fiskal positif karena selisih pengakuan tidak diakui secara perpajakan, sehingga beban menjadi lebih kecil dan menambah pajak. Koreksi fiskal negatif karena perusahaan tidak melakukan pembebanan penyusutan, namun pajak mengakui adanya beban penyusutan sehingga biaya bertambah dan pajak menjadi lebih rendah.

Aset pajak tangguhan diakui ketika adanya koreksi positif pada jenis beda temporer. Ketika pada saat pengakuan aset pajak tangguhan, akun yang menjadi lawannya adalah manfaat pajak tangguhan. Manfaat pajak tangguhan merupakan bagian dari laporan laba rugi yang akan dinettokan dengan beban pajak penghasilan.

Seandainya pada kasus ini, peredaran usaha perusahaan mencapai lebih dari Rp 50.000.000.000,00. Maka dalam perhitungan pajak, perusahaan menggunakan tarif 25%. Maka perhitungan manfaat pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Tahun

Koreksi Fiskal

Selisih

Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Perhitungan

Nominal

2014

Positif

1.000.000

1.000.000 x 25% =

250.000

2015

Positif

1.000.000

1.000.000 x 25% =

250.000

2016

Positif

1.000.000

1.000.000 x 25% =

250.000

2017

Negatif

3.000.000

3.000.000 x 25% =

(750.000)

Maka jurnal yang dilakukan perusahaan untuk mengakui manfaat dan beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Tahun

Keterangan

Debet

2014

Aset pajak tangguhan

250.000

Manfaat pajak tangguhan 2015

Aset pajak tangguhan

250.000 250.000

Manfaat pajak tangguhan 2016

Aset pajak tangguhan

250.000 250.000

Manfaat pajak tangguhan 2017

Beban pajak tangguhan

250.000 750.000

Aset pajak tangguhan

C.

Kredit

750.000

TUGAS

Laba sebelum pajak tahun 2006 = Rp 900.000.000. Koreksi fiscal atas laba tersebut adalah sebagai berikut : a. Pendapatan bunga deposito Rp 60.000.000 b. Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp 40.000.00 c. Penyusutan fiskal lebih kecil Rp 15.000.000 daripada penyusutan komersial. Angsuran PPh 25 Rp 20.000.000 per bulan.

Pertanyaan: a. Tentukan Penghasilan Kena Pajak. b. Tentukan PPh Kurang/Lebih Bayar. c. Tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan. d. Buatlah jurnal dan penyajiannya.

D.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan Ilyas B.Wiryawan, Diaz.2014. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media Yusuf Al Haryono. 2014.Dasar – dasar Akuntansi Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN. Samryn.2011. Pengantar Akuntansi. EdisiIFRS. Buku 1. Jakarta: Penerbit PT.Raja Grafindo Perkasa Hery.2014. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT. GramediaWidiasarana Indonesia Purwono Hery.2010. Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Erlangga Bina Fiscal Indonesia.2016. Brevet A dan B. Jakarta: Penerbit Tax Center Unpam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan tata cara Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Asset tetap Perusahaan untuk tujuan Perpajakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Asset tetap Perusahaan untuk tujuan Perpajakan GLOSARIUM Aset pajak tangguhan : jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: a)

perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;

b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan c)

akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

Liabilitas pajak tangguhan : jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Beban pajak (Penghasilan pajak) : jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode  dipadankan dengan dengan laba akuntansi Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) : laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi). Pajak penghasilan : pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Pajak kini : jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: –

Perbedaan temporer kena pajak - liabilitas

–

Perbedaan temporer dapat dikurangkan – aset

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) : jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagaiakibat adanya: a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan b) sisa kompensasi kerugian.