proposal skripsi tentang aset tetap dan penyusutanFull description
teori ak
Deskripsi lengkap
PSAK 24 - Imbalan Kerja
seminar akuntansiDeskripsi lengkap
Resume PSAK 1
psak 66Full description
paperFull description
Resume psak 57Full description
MAKALAH PSAK 23Full description
psakFull description
Deskripsi lengkap
psak 12 dan isak 12Full description
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PER 1 MEI 2011
SAK
PSAK 2
Penyajian laporan keuangan Laporan arus kas
PSAK 3
Laporan keuangan interim
PSAK 4
Laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri Segmen operasi
PSAK 1
PSAK 5 PSAK 6
PSAK 7
PSAK 8 PSAK 9 PSAK 10
Akuntansi dan pelaporan bagi perusahaan dalam tahap pengembangan Penguatan pihak-pihak berelasi Peristiwa setelah periode pelaporan Penyajian aset lancar dan kewajiban jangka pendek Pengaruh perubahan kurs valuta asing
PSAK 13
Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Bagian partisipasi dalam ventura bersama Properti investasi
PSAK 14
Persediaan
PSAK 15 PSAK 16
Investasi pada entitas asosiasi Aset tetap
PSAK 17
Akuntansi penyusutan
PSAK 18
Akuntansi dan pelaporan
PSAK 11
PSAK 12
Acuan IFRS IAS 1 (1 Jan 2009) IAS 7 (1 Jan 2009) IAS 34 (1 Jan 2009) IAS 27 (1 Jan 2009)
IFRS 8 (1 Jan 2009)
IAS 24 (24 Nov 2009) IAS 10 (1 Jan 2009)
IAS 21 (1 Jan 2009)
IAS 31 (1 Jan 2009) IAS 40 (1 Jan 2007) IAS 2 (1 Jan 2008) IAS 28 (1 Jan 2009) IAS 16 (1 Jan 2007)
IAS 26 (1
Tanggal Efektif
Status
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
Dicabut 1 Jan 2001 dan 2011
Dicabut
1 Jan 2011 Penerapan dini diperbolehkan 1 Jan 2011
Released
Released
Dicabut 1 Jan 1999 1 Jan 2012 Penerapan dini diperbolehkan Dicabut 1 Jan 2012
Dicabut
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2008
Released
1 Jan 2009
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2008
Released
Dicabut 1 Jan 2008 1 Jan 2012
Dicabut
Released
Dicabut
Released
PSAK 19
program manfaat purnakarya Aset tak berwujud
PSAK 21 PSAK 22
Biaya riset dan pengembangan Akuntansi ekuitas Kombinasi bisnis
PSAK 23
Pendapatan
PSAK 24
Imbalan kerja
PSAK 25
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan Biaya Pinjaman
PSAK 20
PSAK 26
PSAK 30
Akuntansi perkoperasian Akuntansi asuransi kerugian Akuntnasi minyak dan gas bumi Sewa
PSAK 31
Akuntansi perbankan
PSAK 32
Akuntansi kehutanan
PSAK 33
Akuntansi pertambangan umum Akuntansi kontrak konstruksi Akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi Akuntansi Asuransi jiwa
Akuntansi penyelenggaraan jalan tol Akuntansi restrukturisasi entitas sepengendali Akuntansi kerjasama operasi Akuntansi perubahan
Jan 2009) IAS 38 (1 Jan 2009)
IFRS 3 (1 Jan 2009) IAS 18 (1 Jan 2009) IAS 19 (1 Jan 2009) IAS 8 (1 Jan 2009) IAS 23 (1 Jan 2008) Non IFRS Non IFRS IAS 17 (1 Jan 2007)
Non IFRS IAS 11 (1 Jan 2009)
Non IFRS
Non IFRS Non IFRS
1 Jan 2011
Released
Dicabut 1 Jan 2001 1 Jan 2011 1 Jan 2011
Dicabut Released Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011
Released
1 Jan 2011 1 Jan 2012 (estimasi) 1 Jan 2012 (estimasi) 1 Jan 2008
Released ED Revisi
Dicabut 1 Jan 2010 Dicabut 1 Jan 2010 1 Jan 2012 (estimasi) 1 Jan 2012
Dicabut
Dicabut 1 Jan 2010 1 Jan 2012 (estimasi) Dicabut 1 Jan 2010 1 Jan 2012 (estimasi) 1 Jan 2012 (estimasi) Dicabut 1 Jan
ED Pencabutan Released
Dicabut ED Revisi Released Dicabut ED Revisi Dicabut ED Revisi ED Pencabutan Dicabut
PSAK 41 PSAK 42 PSAK 43
ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi Akuntansi waran
2011
Dicabut 1 Jan 2010 Dicabut 1 Jan 2010 Dicabut 1 Jan 2010 1 Jan 2012 (estimasi) 1 Jan 2012
ED Pencabutan Released
1 Jan 2012
Released
NA 1 Jan 2011
Dicabut Released
Dicabut 1 Jan 2010 1 Jan 2010
Dicabut Released
1 Jan 2012
Released
1 Jan 2012 (estimasi) Dicabut 1 Jan 2012 1 Jan 2012 Penerapan dini diperbolehkan Dicabut 1 Jan 2010 1 Jan 2010
ED Pencabutan Dicabut
Released
IAS 33 (1 Jan 2009) IAS 37 (1 Jan 2009)
1 Jan 2012
Released
1 Jan 2011
Released
IFRS 5 (1 Jul 2009)
1 Jan 2011
Released
Akuntansi perusahaan efek Akuntansi anjak piutang
PSAK 46
Akuntansi aktivitas pengembangan real estat Pelaporan keuangan entitas nirlaba (2011) Pajak penghasilan
PSAK 47 PSAK 48
Akuntansi tanah Penurunan nilai aset
PSAK 49
Akuntansi reksa dana
PSAK 50
Instrumen keungan: penyajian dan pengungkapan Instrumen keungan: penyajian (2010) Akuntansi kuasi organisasi Mata uang pelaporan
IAS 32 (1 Jan 2006)
PSAK 53
Pembayaran berbasis saham
IFRS 2 (1 Okt 2009)
PSAK 54
Akuntansi restrukturisasi utang piutang bermasalah Instrumen keungan: pengakuan dan pengukuran Laba persaham
PSAK 44 PSAK 45
PSAK 50 PSAK 51 PSAK 52
PSAK 55
PSAK 56 PSAK 57
PSAK 58
Provisi, liabilitas kontijensi dan aset aset kontijensi Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi
Non IFRS Non IFRS IAS 12 (1 Jan 2009) Non IFRS IAS 36 (1 Jan 2009)
IAS 32 (1 Jan 2009) Non IFRS
IAS 39 (1 Jan 2006)
Dicabut Dicabut Dicabut
Released
Dicabut
PSAK 59 PSAK 60 PSAK 61
PSAK 62 PSAK 63
PSAK 64
yang dihentikan Akuntansi perbankan syariah Instrumen keuangan: pengungkapan Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah Kontrak asuransi Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi Eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral
Non IFRS
Pindah ke SAK Syariah 1 Jan 2012
Released
1 Jan 2012
Released
IFRS 4 (1 Jan 2009) IAS 29 (1 Jan 2009)
1 Jan 2012 (estimasi) 1 Jan 2012
ED
IFRS 6 (1 Jan 2009)
1 Jan 2012 (estimasi)
IFRS 7 (1 Jan 2009) IAS 20 (1 Jan 2009)
Released
Released
ED
Dalam melakukan konvergensi ke IFRS, DSAK telah mencabut kurang lebih 10 PSAK terutama PSAK berbasis Industri. PSAK yang akan dicabut per 1 Januari 2010 adalah: 1. PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, (berlaku efektif 2010) 2. PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi (efektif 2010) 3. PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol telah disahkan (efektif 2010) 4. PSAK 41 Akuntansi Waran (efektif 2010) 5. PSAK 43 Anjak Piutang (efektif 2010) 6. PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang piutang bermasalah (efektif 2010) 7. PSAK 31 Akuntansi Perbankan (efektif 2010) 8. PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek (efektif 2010) 9. PSAK 49 Akuntansi Reksadana (efektif 2010) 10. ISAK 6 Paragraf 12 PSAK Interpretasi atas paragraph 12 dan 16 PSAK No. 55(1999) (efektif 2010)
Alasan pencabutan biasanya karena adanya tumpang tindih dengan PSAK lain. Sebuah kajian dibutuhkan dalam menelaah dampak pencabutan PSAK industri ini. Apakah pencabutan ini berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan dalam industry tersebut mengingat para penyusun laporan keuangan saat ini sudah terbiasa dipandu oleh standar Akuntansi berbasis industri tersebut.
Berikut adalah salah satu PSAK yang telah konvergen dengan IFRS yaitu PSAK 46 revisi 2010 : Pajak Penghasilan yang telah terkonvergensi dengan IAS 12 : Income Taxes per Januari 2009. Oleh karena itu terdapat perubahan antara PSAK 46
revisi 1997 : Akuntansi Pajak Penghasilan dengan PSAK 46 revisi 2010 : Pajak Penghasilan, berikut telah disajikan dibawah ini perubahan antara keduanya : Perihal
Ruang Lingkup
ED PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan
1. Mencakup seluruh pajak domestik dan luar negeri berdasarkan pada laba kena pajak. 2. Tidak mencakup metode akuntansi untuk hibah pemerintah atau kredit pajak investasi, tetapi mencakup akuntansi untuk perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.
PSAK 46 (1997): Akuntansi Pajak Penghasilan
Tidak mengatur ruang lingkup tersebut
Definisi
aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui akibat dari: a. Perbedaan temporer yang boleh diakui b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan
Tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan.
Pengakuan aset dan liabilitas pajak kini
Manfaat berkaitan dengan rugi pajak yang ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini periode sebelumnya diakui sebagai aset.
Tidak mengatur tersebut
Perbedaan temporer kena pajak
Pengecualian pengakuan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak atas pengakuan awal goodwill.
Pengecualian pengakuan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak goodwill yang dari amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.
Perbedaan temporer kena pajak untuk aset yang diukur pada nilai wajar
Perbedaan antara jumlah tercatat aset terevaluasi dengan DPP merupakan perbedaan temporer yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan.
Tidak mengatur hal tersebut
hal
Perbedaan temporer kena pajak untuk Goodwill
Tidak memperkenankan pengakuan yang dihasilkan oleh liabilitas pajak tangguhan karena goodwill diukur sebagai sisa dan pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan meningkatkan
Tidak mengatur hal tersebut
Pengakuan awal aset atau liabilitas
Pengaturan perbedaan temporer untuk instrumen keuangan majemuk.
Tidak mengatur hal tersebut
Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan
Pengaturan kemungkinan bahwa laba kena pajak tersedia terhadap perbedaan temporer dapat dikurangkan yang dimanfaatkan ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang memadai dan tidak memadai menurut otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang
Tidak mengatur hal tersebut
Perbedaan temporer dapat dikurangkan
Jumlah tercatat goodwill dari transaksi kombinasi bisnis yang lebih rendah dari DPPnya akan menimbulkan aset pajak tangguhan.
Tidak mengatur hal tersebut
Rugi pajak belum dikompensas i dan kredit pajak belum dimanfaatkan
Kriteria pengakuan aset pajak tangguhan timbul dari akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sama dengan pengakuan aset pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan.
Tidak mengatur hal tersebut
Investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama
Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan yang dapat dikurangkan yang timbul.
Tidak mengatur hal tersebut
Pengukuran
Pos yang diakui diluar laporan laba rugi (pendapatan komprehensif lain dan ekuitas)
Pajak tangguhan yang berasal dari kombinasi bisnis
Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP secara konsisten dengan ekspektasi dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas.
Tidak mengatur pengukuran tersebut
Dalam hal perbedaan perlakuan pajak terhadap pendistribusian laba, aset atau liabilitas pajak kini dan tangguhan diukur dengan tarif pajak terhadap laba yang tidak
Tidak mengatur pengukuran tersebut.
Pajak kini dan tangguhan diakui diluar laporan laba rugi jika pajak terkait pos-pos tersebut diakui di luar laporan laba rugi pada periode yang sama atau berbeda. Jumlah transfer secara neto dari pajak tangguhan apabila melakukan transfer surplus revaluasi ke saldo laba dan pelepasan aset tetap.
Hanya mengatur pos- pos yang diakui pada ekuitas.
Jumlah pemotongan pajak atas dividen dibebankan ke ekuitas sebagai bagian dari dividen.
Tidak mengatur hal tersebut
Sebagai hasildarikombinasi bisnis, kemungkinan realisasi suatu praakuisisi aset pajak tangguhan pihak pengakuisisi dapat berubah.
Tidak mengatur hal tersebut
Pengakuan manfaat pajak tangguhan yang diperoleh yang direalisasikan setelah kombinasi bisnis.
Tidak mengatur hal tersebut
Tidak mengatur hal tersebut.
Pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi pembayaran berbasis saham
Dalam hal terdapat pengurangan pajak sehubungan dengan remunerasi, maka dapat menimbulkan perbedaan temporer.
Tidak mengatur hal tersebut.
Penyajian
Tidak mengatur hal tersebut
Penyajian terpisah aset dan liabilitas pajak serta aset/ liabilitas pajak tangguhan dengan aset/liabilitas
Tidak mengatur hal tersebut
Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak boleh disajikan dalam aset dan liabilitas lancar dalam neraca.
Memberikan syarat untuk aset pajak kini dan liabilitas pajak kini yang boleh saling hapus.
Tidak mengatur persyaratan
Memberikan syarat untuk aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang boleh saling hapus.
Tidak mengatur saling hapus untuk pajak
Penyajian terpisah untuk beban (penghasilan) pajak terkait laba rugi dari aktivitas normal jika menggunakan laporan keuangan terpisah.
Tidak mengatur penyajian tersebut.
Saling Hapus
Beban Pajak
Pengungkapan
Pengungkapan terpisah untuk komponen utama beban (penghasilan) pajak.
Tidak mengatur hal tersebut.
Pengungkapan dilakukan untuk jumlah beban (penghasilan) yang berhubungan dengan perubahan dalam kebijakan akuntansi dan kesalahan.
Tidak mengatur pengungkapan untuk hal tersebut.
Pengungkapan lain yang harus disajikan terpisah: a. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan tiap komponen dalam pendapatan komprehensif lain. b. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama. c. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen.
Tidak mengatur ketiga pengungkapan tersebut.
Tidak mengatur pengungkapan yang berasal dari pos luar biasa.
Pengungkapan untuk beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos luar biasa serta sifat setiap jumlahnya.
Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti pendukung atas pengakuannya.
Tidak mengatur hal tersebut.
Pengungkapan atas sifat yang memberikan potensi konsekuensi pajak atas pembayaran dividen dan fitur dari sistem pajak penghasilan yang mempengaruhi konsekuensi tersebut.
Tidak mengatur pengungkapan tersebut.
Pengungkapan sejumlah perbedaan temporer yang mendasar tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan, untuk investasi pada pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama.