Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UNIVERSITAS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/AK-XXI/SI/IV/2009 003/BAN-PT/AK-XXI/SI/IV/2009

Judul : “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG BITCOIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” KONSUMEN”

Oleh : Nama : Fakhri Azzumar NPM : 2010200232 2010200232

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

PENULISAN HUKUM DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN MENYELESAIKAN PROGRAM S-1 ILMU HUKUM

BANDUNG 2014

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

























PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan sta ndar mutu akademik yang setinggisetinggitingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: Fakhri Azzumar

No. Pokok

: 2010200232 2010200232

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum hukum yang berjudul : “Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakantindakan yang : a. b.

Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup san ggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksisanksi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga. Bandung, 12 Desember 2014 Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



























Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Dekan

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



























ABSTRAK

Perkembangan mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia berkembang sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 1999 dan berlaku pada tahun 2000. Dalam perkembangannya, perkembangannya, masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang disebut sebagai konsumen pengguna pengguna barang dan/atau jasa, banyak mendapatkan permasalahan dan kerugian dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Saat ini, berkembang mata uang Bitcoin yang telah beredar di berbagai negara di dunia. Mata uang Bitcoin saat Bitcoin saat ini berkembang sebagai salah satu alat pembayaran elektronik yang berasal dari negara Jepang. Negara-negara di penjuru dunia telah memberikan sikapnya terhadap keberadaan mata uang Bitcoin Bitcoin terkait perlindungan terhadap pengguna mata uang Bitcoin di Bitcoin di masing-masing negara. DI Indonesia, Indonesia, telah

terjadi transaksi ekonomi dengan dengan menggunakan menggunakan mata uang

Bitcoin sebagai alat tukar yang di gunakan di wilayah Seminyak, Bali. Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasi memberikan himbauan kepada masyarakat atas peredaran mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia. Melihat kejadian tersebut, masyarakat sebagai konsumen, wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam upaya perlindungan konsumen pengguna mata uang Bitcoin. Melalui Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akan dibahas tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsume pengguna mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka akan dilihat tentang bagaimana upaya serta peran Pemerintah dan Bank Indonesia atas beredarnya mata Uang Bitcoin di Bitcoin di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang akan diberikan serta pengaturan tentang keberadaan mata uang Bitcoin di Bitcoin di Indonesia.



























ABSTRACT

The development of consumer protection laws in Indonesia evolved since the creation of Act Number. 8 of 1999 on Consumer Protection in 1999 and enacted in 2000. In the process, the community as a user of the goods and/ or services that are referred to as user consumer goods and/ or services, many get problems and disadvantages in the use of goods and/ or services. Currently, developing Bitcoin currency that has been circulating in various countries in the world. Bitcoin currency is growing as one of the electronic payment instrument that originated from Japan. Countries around the world have given his attitude towards the existence of Bitcoin currency related to protection against currency Bitcoin users in each country. In Indonesia, there has been economic transactions using Bitcoin currency as a medium of exchange that is in use in the area of Seminyak, Bali. Bank Indonesia through the Ministry of Communications appealed to the public on Bitcoin currency circulation in Indonesia. Seeing the incident, the public as consumers, shall receive legal protection in consumer protection efforts currency Bitcoin users. Through Law Number. 8 of 1999 on Consumer Protection, will discuss how legal safeguards against consumerism currency Bitcoin users in Indonesia. This being the case, it will be about how the efforts and the role of Government and Bank Indonesia on circulating currency Bitcoin Money in Indonesia and efforts will be given legal protection and regulation of the existence of Bitcoin currency in Indonesia.



























KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Penulisan Hukum dengan judul “ PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG

BERDASARKAN BITCOIN

UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. KONSUMEN”. Adapun Karya Penulisan Hukum ini

disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Karya Penulisan Hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.

Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Penulis sehingga Karya Penulisan Hukum ini dapat rampung tepat pada waktunya. waktunya.

2.

Orang tua Penulis, Ayah terhebat Wawan Agus Heryana, S.H, Ibu tersayang Dian Meidiana dan adik yang Penulis banggakan Revky Herdyana. Berkat kasih sayang, dukungan, perhatian, doa, kesabaran dan ketulusan yang luar biasa diberikan kepada Penulis, maka Penulis mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Penulis telah memberikan orang tua terbaik bagi Penulis.

3.

Kakek dan nenek Penulis, Alm. H. Hasan Bisri, Alm.Hj. Mimin Uminah, dan H. Ahmad Durwita, Alm. Hj. Ma’ani Jubaedah yang telah memberikan semangat, doa





























Uminah dan Alm. Hj. Ma’ani Jubaedah Jubaed ah tidak sempat melihat Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum dan upacara wisuda. 4.

Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M, sebagai pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang telah memberikan inspirasi, masukan, arahan, serta bimbingan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, tanpa peran dari beliau tentunya Penulisan Hukum ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

5.

Ibu Prof. Dr. Bernadette M.W, S.H., M.H., C.N, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan maupun semangat kepada penulis dan telah membantu penyempurnaan skripsi ini.

6.

Bapak Prof. Dr. Willa Chandrawilla, S.H, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan semangat dan masukan selama kegiatan akademis maupun penyelesaian penulisan hukum ini.

7.

Seluruh Bapak dan Ibu Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas pengajaran dan pelajaran yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

8.

Seluruh Bapak dan Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tanpa lelah dan penuh kerja keras membantu Penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.



























Domela, Dea Prilia, Risfan, Andrew Sinaga, Galih P, Andria, Ibu Ros, tim BAAK, dan pimpinan Rektorat Universitas Katolik Parahyangan. 11.

Rekan Parahyangan Law Debate Community (PLDC) yang telah banyak merubah pribadi Penulis untuk selalu menjadi yang lebih baik, Ibu Tety Marsaulina Simanjuntak, Ibu Wurianalya Maria, Ibu Dewi Suka, Andre K. Sitepu, S.H, Andreas, S.H, Hendrik Ho, S.H, Oktavianus Wijaya, S.H, Fuadi M. Abdullah, S.H, Wiliam Sanjaya, S.H, Fernando Lintong, S.H, Linda Novita, S.H, Anggita P. Panjaitan, S.H, Marin Setiawan, S.H, Mario, S.H, Fikri M. I, dan seluruh rekan terbaik di PLDC.

12.

Rekan seperjuangan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Santika Merdianti, Kania Hafidziani Rahim , Inkan Ayu Adika, Dian Ririana, Putri Yulia, Sakti Teguh Alfianto, Okki Islam Pribadi, Giga Dwi Langit, Reza Ariesta, Ariesta , Redinal Riski, Danny Wandyra, Rivo Fikri, Nurul Prayuda, Risfan, Joshua Mulia, Beliandri, M. Habi, Annisa Shabrina, serta rekan hebat yang telah membagi suka duka dan canda tawanya, serta terima kasih karena tidak pernah bosan memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis mulai dari awal Penulis menyusun proposal penelitian hingga menyelesaiakan Karya Penulisan Hukum ini.

13.

Yayasan Kanker Anak Indonesia di Jakarta Pusat, kepada Ibu Ira Soelistiyo terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk dapat berbagi kasih sayang, pengajaran dan dukungan kepada sahabat-sahabat kecil Penulis yang sedang



























dan tawanya selama Penulis meluangkan waktu di panti asuhan. Kejar terus mimpi kalian! 15.

Sahabat-sahabat Penulis saat di jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Cirebon, Sahabat Penulis di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Cirebon, Sahabat Penulis di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Tasikmalaya dan Sahabat Penulis di jenjang Sekolah Dasar Negeri Panglayungan Kota Tasikmalaya.

16.

Sahabat-sahabat Penulis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) yang telah membantu memberikan data dan info mengenai perkembangan bisnis dan mata uang Bitcoin di Amerika yaitu, Maulana Rozak, S.Mn, S.Mn, Abdullah, S.Mn, dan Triwahyuni, S.Mn dan seluruh karyawan Perpustakaan SBMITB yang telah membantu memberikan buku-buku yang luar biasa untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

17.

Pihak Bank Indonesia cabang Bandung dan Jakarta, kepada Bapak Edi Muyono selaku pimpinan pusat informasi Bank Indonesia cabang Bandung dan Bapak Wurtopo selaku wakil kepala pusat pelaksanaan Informasi cabang Jakarta. Terima kasih atas informasi dan sarannya. PT. Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok, Jakarta, PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Banten dan PT. Krakatau Bandar Samudra, terima kasih atas kesempatan untuk dapat bekerja dan menambah ilmu pada saat



























Terima kasih banyak juga Penulis ucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh Penulis karena terlalu banyak tetapi kalian tetap pihak-pihak yang terbaik yang Penulis kenal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. “ Let us rise up and be thankful, for if we didn’t learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn’t learn a little, at least we didn’t get sick, and if we got sick, at least we didn’t die; so let us all be than kful .” – Buddha. Buddha. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis menerima saran, kritik, dan masukkan atas kekurangan dari Karya Penulisan Hukum ini untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. datang.

Bandung, 12 Desember 2014

Penulis



























DAFTAR ISI ABSTRAK .......................................... ................................................................ ............................................ ............................................. ....................................... ................ i KATA PENGANTAR........................................... ................................................................. ............................................ .........................................iii ...................iii

............................................................... ............................................. .......................................1 ................1 BAB I PENDAHULUAN ......................................... 1. Latar Belakang ................................................... .......................................................................... ............................................ ..........................................1 .....................1 2. Identifikasi Masalah ............................................ .................................................................. ............................................ ......................................... ...................14 3. Tujuan dan Manfaat Penulisan.......................................... Penulisan................................................................. ............................................. ..........................15 ....15 4. Metode Penelitian ........................................... .................................................................. ............................................ ............................................ .......................15 15 5. Sistematika Penulisan ............................................................... ..................................................................................... .........................................16 ...................16 BAB II GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ..................................19 ..................................19

1. Sejarah Seja rah Perlindungan Konsumen ............................................. ................................................................... .........................................19 ...................19 2. Perlindungan Konsumen ............................................ ................................................................... ............................................ .................................21 ............21 2.1 Tujuan Perlindungan Konsumen ........................................... .................................................................. ......................................23 ...............23 2.2 Pengertian Konsumen ......................................... ............................................................... ............................................ ..................................25 ............25





























4. Hubungan Hukum Konsumen dengan Pelaku Pela ku Usaha ............................................ ........................................................46 ............46 5. Dasar Hukum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia .................................49 .................................49 6. Asas dan Tujuan dalam Hukum Perlindung Perli ndungan an Konsumen ............................................ ................................................50 ....50 BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG DI DI BITCOIN

................................................................. ............................................ .................................60 ............60 INDONESIA ..........................................

1. Latar Belakang Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin di Indonesia ............................. ................................................... ..................................60 ............60 1.1 Pengertian dan Status Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin ............................................ ................................................................... .......................61 61 1.2 Karakteristik Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin ....................................... ............................................................. ......................................... ................... 62 1.3 Kegunaan Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin dan dan Bentuk Perlindungan Terhadap Terha dap Konsumen .........64 .........64 2. Latar Belakang dan Keberadaan Bank Indonesia ............................ .................................................. ..................................68 ............68 3. Bentuk dan Tugas Bank Indonesia ........................................... .................................................................. .........................................69 ..................69



























3. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan Perli ndungan terhadap Konsumen mengenai Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin di Indonesia ........................................... .................................................................. ............................................. ..........................79 ....79 BAB V PENUTUP............................................. .................................................................... ............................................ ............................................ .......................88 88

1. Kesimpulan .......................................... ............................................................... ............................................ ............................................. ..................................88 ............88 1.1 Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Penggunaan Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin Berdasarkan UndangUndang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Perl indungan Konsumen ...................................88 ...................................88 1.2 Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perli ndungan Konsumen Konsumen terkait Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin di Indonesia.....................................89 .....................................89 1.3 Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen mengenai Mata Uang Bitcoin Uang Bitcoin di Indonesia ............................................. ................................................................... ..........................90 ....90 2. Saran ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................ .........................................91 ...................91 2.1 Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-



























BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

Perlindungan Konsumen telah berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Te ntang Perlindungan Konsumen yang berlaku pada pa da tanggal 20 April 2000. Perjalanan mengenai perlindungan konsumen kian hari semakin banyak digunakan baik dalam kepentingan individu maupun kelompok di Indonesia. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) 1 dalam ketentuan tersebut menyatakan, bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia karena dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara 2

adalah sama (sederajat) (equality before the law). law). Sebagai warga negara, kedudukan hukum konsumen tidak boleh lebih rendah daripada pelaku usaha atau pihak distributor dari pelaku



























kelancaran sistem keuangan di Indonesia. Melalui hal tersebut, bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus djaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. 4 Menindaklanjuti hal diatas, sistem keuangan negara saat ini dikelola oleh Bank Indonesia sebagai Bank sentral yang memegang kendali atas keuangan di Indonesia. Mata uang rupiah dikelola penuh oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari fungsi moneter. Rupiah menjadi mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai satu-satunya mata uang negara Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan perekonomian di Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank sentral, mempunyai kewenangan penuh terhadap mata uang Rupiah tersebut.



























Saat ini mata uang elektronik Bitcoin elektronik Bitcoin akhir-akhir akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di dunia internasional, khususnya Indonesia. Saat ini Indonesia masih ragu akan kejelasan mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia, sehingga Bank Indonesia sebagai Bank sentral tidak dapat berbuat banyak tentang keberadaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin tersebut. tersebut. Negara Amerika dan Eropa sejak Tahun 2009 telah banyak menggunakan mata uang Bitcoin Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagian dari negara-negara di dunia, seperti Cina, Rusia dan Thailand mengambil sikap hati-hati dengan tidak mengakui mata uang Bitcoin Bitcoin sebagai mata uang. Sebagian lagi memberi peluang dengan bersikap wait and see, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Umumnya Umumnya negara Eropa mengambil jalan j alan tengah sambil mempelajari implikasinya pada berbagai aspek ekonomi, seperti pajak, transaksi gelap, pencucian uang dan sebagainya. sebagainya.

5

Adanya kekosongan hukum yang mengatur akan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia, maka dengan dasar tersebut, hal tersebut sewaktu-waktu dapat mengakibatkan dampak





























hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam 6

melaksanakannya.

Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam hal menimbang huruf b menyebutkan “bahwa pembangu nan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau dan/at au jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat da pat meningkatkan kesejahteraan masyakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” Serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang definisi



























Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada huruf d ikut memperkuat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.” Maka, konsumen yang ada di wilayah negara Indonesia berhak mengetahui dan dapat menggali informasi tentang bagaimana kepastian hukum dari penggunaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin dan dan perlindungan terhadap pengguna maupun penerima mata uang Bitcoin Bitcoin tersebut di Indonesia dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang memberikan kepastian hukum akan keberadaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia.



























Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 2 Angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir

(ultimate consumer). consumer). Istilah

“pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang ua ng untuk memperoleh barang bara ng dan/atau dan/ata u jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract). 3. Barang dan/atau jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut



























Kata-kata Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannnya itu sebagai transaksi konsumen. Pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai “konsumen” menurut UUPK. 4. Yang tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang perumahan sudah biasa mengadakan



























Indonesia, sebab kegunaan dan manfaat dari mata uang Bitcoin Bitcoin itu sendiri sama halnya seperti mata uang Rupiah. Seperti yang telah ditetapkan dalam hal menimbang pada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam huruf b “bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Indonesia .” Karena mata uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi di wilayah di Indonesia, khususnya rupiah sebagai mata uang yang dipergunakan di Indonesia. Maka mata uang asing yang berada di Indonesia, harus mendapatkan status hukum secara yuridis oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan mata uang yang beredar di Indonesia dapat dipakai oleh





























6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu ( common measure of value) value ) Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) ini dinyatakan di dalam uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank sentral setiap negara. Di dalam legal tender terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama, keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua untuk pembayaran. Ditinjau dari teori Hukum Tata Negara, suatu kewenangan yang diberikan



























terhadap masayarakat yang menggunakan mata uang Bitcoin tersebut. Karena secara umum 11

dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu : 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the ( the right to safety) safety ) 2. Hak untuk mendapatkan informasi (the ( the right to be informed ) 3. Hak untuk memilih (the (the right to choose) choose )



























Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan Bitcoin dan virtual currency lainnya currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin Bitcoin dan virtual currency currency lainnya. Segala

risiko

terkait

kepemilikan/penggunaan

Bitcoin Bitcoin ditanggung

pemilik/pengguna Bitcoin pemilik/pengguna Bitcoin dan dan virtual currency lainnya. currency lainnya.

sendiri

oleh



























Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana ma salah yang timbul, yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun inti dari permasalahan yang ingin dikaji oleh penyusun dan menemukan jawabannya jawabannya setelah melakukan penelitian ini adalah : 2.1. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 dapat melindungi masyarakat dari penggunaan penggunaan mata mat a uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia?



























Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian adalah metode yuridis normatif. Dalam artian penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan perundang-undangan

suatu

bidang kehidupan

tertentu,

sesuai

dengan





























Bab ini berisi tentang uraian teori-teori hasil dari studi kepustakaan yang



























status perlindungan konsumen terhadap kekosongan hukum atas status mata



























BAB II



























Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen terbagi dalam 4 (empat)



























berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mata uang Bitcoin adalah Bitcoin adalah sebuah uang sebuah uang elektronik yang diciptakan pada Tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber lunak sumber terbuka yang

dia

rancang,

dan

juga

menggunakan

jaringan

peer-ke-peer yang

menghubungkan menghubungkan semuanya. 61 Dengan pengertian tersebut, bentuk dari mata uang Bitcoin Bitcoin menjadi mata uang elektronik yang penggunaannya melalui perangkat lunak (software) (software) yang dapat digunakan melalui berbagai media me dia elektronik manapun. Setelah mata uang Bitcoin pada Bitcoin pada Tahun 2009 tersebut dikenal oleh masyarakat dunia, kini perkembangan mata uang Bitcoin semakin Bitcoin semakin luas dan kini telah berkembang di Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga independen yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, belum menerapkan kebijakan perihal keberadaan, peredaran dan penggunaan penggunaan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia. Oleh karena itu, maka perlindungan terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dipandang perlu adanya pengaturan kebijakan lebih lanjut oleh Bank Indonesia mengenai mata uang Bitcoin di Bitcoin di Indonesia dan peredarannya. Sebab, melihat kasus yang terjadi di dunia internasional tentang transaksi mata uang Bitcoin uang Bitcoin dan hilangnya mata uang Bitcoin uang Bitcoin yang yang terjadi di Amerika Serikat, menyebabkan Pemerintah dan Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi tentang pengaturan, keberadaan, penyebarluasan dan pemakaian mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia. Dengan dasar tersebut apabila ada kerugian yang terjadi terhadap masyarakat, maka melalui reguluasi tersebut masyarakat dapat menggunakan aturan tersebut untuk melindungi pengguna mata uang Bitcoin uang Bitcoin tersebut. tersebut. 1.2.

Karakteristik Mata Uang

Bitcoin



























Mata uang Bitcoin Bitcoin menurut Chief Executive Officer Bitcoin Bitcoin Indonesia Oscar menjelaskan bahwa pada dasarnya Bitcoin Bitcoin merupakan e-money seperti halnya perfect halnya perfect money dan money dan paypal paypal .

Namun

kedua

mata

uang

tersebut

beredar

dengan server yang dengan server yang

mengaturnya. Sedangkan dalam peredaran mata uang Bitcoin, Bitcoin, seluruh komputer pengguna merupakan server mata uang Bitcoin. Bitcoin.62 Melihat bentuk tersebut, maka mata uang Bitcoin sebagai mata uang asing yang berada di Indonesia secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai e-money yang e-money yang penggunaannya menggunakan jaringan server dimana pengguna mata uang Bitcoin uang Bitcoin dapat dapat dengan bebas melakukan transaksi melalui alat elektronik yang berbasis pada server mata uang Bitcoin uang Bitcoin tersebut. tersebut. Bila mata uang Bitcoin dikatakan Bitcoin dikatakan sejajar dengan emoney, money, maka keberadaan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia masuk dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/12/PBI/ Tentang Uang Elektronik ( Electronik ( Electronik Money). Money). Mengenai keberadaan e-money e-money di Indonesia telah memiliki dasar hukum di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8/ PBI/ 2014 Tentang Uang Elektronik ( Electronic Electronic Money). Money ). Uang elektronik (e-money ( e-money)) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu : 1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; 2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server seperti server atau chip; chip; 3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (merchant ( merchant ) yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; 4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perBankan.



























Apabila dilihat Peraturan Bank Indonesia mengenai mata uang elektronik (Electronic Money, Money, maka terdapat perbedaan dengan mata uang Bitcoin yang Bitcoin yang beredar saat ini. Karena mata uang Bitcoin yang Bitcoin yang berada di Indonesia tidak melakukan tahap-tahap seperti uang elektronik yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik ( Electronic Electronic Money). Selanjutnya bila dilihat media uang elektronik yang digunakan di Indonesia, ada 2 (dua) tipe produk e-money yaitu e-money yaitu63 : 1. Prepaid card / kartu prabayar/ electronic purses, purses, dengan karakteristik : a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu chip (integrated circuit ) yang tertanam pada kartu; b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat card reader . 2. Prepaid software (disebut juga digital cash), cash), dengan karakteristik : a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu hard disk komputer yang terdapat dalam Personal dalam Personal Computer (PC); b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran. Bentuk media uang elektronik tersebut dapat ditemukan pada bank-bank konvensional yang menyediakan media mata uang elektronik sebagai suatu alat pembayaran yang dapat digunakan oleh pengguna jasa layanan perbankan tersebut dalam bertransaksi. Sedangkan mata uang Bitcoin Bitcoin hingga saat ini belum jelas tentang media serta bagaimana unsur-unsur dalam penggunaan dan penerbitan mata uang tersebut di Indonesia. 1.3.

Kegunaan Mata Uang Bitcoin dan Bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen dan

Apabila melihat kegunaan sebuah mata uang pada umumnya, mata uang digunakan



























dilakukannya transaksi ekonomi nasional maupun internasional demi memenuhi kehidupan dari masyarakat di wilayah tertentu. Mengaitkan bentuk perlindungan terhadap konsumen dengan keberadaan mata uang Bitcoin di Indonesia , maka menurut rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang isinya yaitu “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi : a. No Conflict (pre-purchase) 1) Legislation (legislative area) Legislation Legislation yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen melalui legislation, dilakukan dengan merancang dan menetapkan berbagai peraturan perundangundangan. 2) Voluntary self-regulation Perancangan dan penetapan peraturan oleh pelaku usaha sendiri secara sukarela (voluntary) (voluntary) di dalam perusahaannya (baik barang maupun jasa) adalah suatu upaya perlindungan terhadap konsumen. b. Conflict (post-purchase) Conflict (post-purchase) secara secara litigation Perlindungan hukum hukum kepada konsumen konsumen dengan dengan pengajuan perkara perkara yang terjadi terja di antara a ntara pelaku usaha dan konsumen ke ke pengadilan. 64 Perlindungan konsumen memiliki asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “Perlindungan



























konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum,” dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Asas manfaat Hal dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen

harus

memberikan

manfaat

sebesar-besarnya

bagi

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan Hal dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan Dalam hal ini, konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum Hal ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dari penjabaran asas-asas tersebut, ternyata asas kepastian hukum dan asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan asas yang tepat digunakan dalam perlindungan hukum





























dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas ini dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para pengguna mata uang Bitcoin uang Bitcoin.. Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk dapat memberikan jaminan bahwa penggunaan mata uang Bitcoin Bitcoin ini aman digunakan dan dimiliki oleh konsumen. Adapun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adanya pengaturan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa, berkewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Dengan aturan tersebut, diharapkan para pengguna mata uang Bitcoin merasa aman dengan kepemilikan atas mata uang Bitcoin uang Bitcoin serta serta pada saat penggunaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia. 2.

Latar Belakang dan Keberadaan Bank Indonesia

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 23 D menyebutkan bahwa ”negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undangundang” dalam hal ini tidak dinyatakan secara tegas bahwa Bank sentral yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia ini yaitu Bank Indonesia. Tetapi dalam aturan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang PerBankan dalam Pasal 1 ayat (20) yang menyatakan, “ Bank Indonesia



























Pada

Undang-Undang

Nomor.

23

Tahun

1999

Tentang

Bank

Indonesia

mengamanatkan bahwa Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga independen. Amanat tersebut terlihat pada bagian konsideran huruf d yaitu “bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen”, independen” , lembaga Bank Sentral yang independen dalam konsideran tersebut bertujuan untuk menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki tugas, fungsi, peraturan serta kebijakan yang memungkinkan pengaturan

dalam

sektor

keuangan

nasional

yang guna mendukung terwujudnya

perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi. 3.

Bentuk dan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, memiliki bentuk sebagai lembaga independen sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan berbentuk badan hukum menurut Pasal 4 ayat (3) UndangUndang Nomor. 23 Tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum oleh undang-



























Melihat lembaga independen ini, maka Bank Indoensia memiliki tugas sebagaimana di atur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu : a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi Bank. Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 8 tersebut, Pasal 15 mengatur mengenai Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang untuk : a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; c. menetapkan penggunaan alat pembayaran. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Dengan dasar tersebut, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur



























Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, Bank Indonesia sebagai Bank sentral yang memiliki bentuk lembaga yang independen, mempunyai beberapa tugastugas yang diamanatkan antara lain untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur beberapa tugas-tugas yang berada di dalam Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia dikeluarkan melalui berbagai departemen yang berada di dalam lingkup Bank Indonesia untuk mengatur beragam permasalahan yang termasuk dalam ruang lingkup Bank Indonesia seabgai Bank sentral di Indonesia. Dalam hal ini, salah satu contohnya yaitu mengenai informasi kepada masyarakat mengenai mata uang Bitcoin Bitcoin yang berada di Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasi No : 16/ 6/ Dkom mengenai himbauan atas penggunaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia. Dalam hal ini, fungsi Bank Indonesia adalah menjalankan kebijakan moneter, mengingat Bank Indonesia lebih berpengalaman dan keahlian dalam masalah moneter. Hal ini sejalan dengan pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Lastra dan Miller, bahwa dalam menjalankan kebijakan moneter ini Bank sentral secara teknis dianggap lebih mempunyai pengalaman dan keahlian dibandingkan dengan Pemerintah, sebagaimana pengadilan dianggap lebih mempunyai keahlian dan pengalaman dalam memberikan interpretasi



























sangat berdampak terhadap perlindungan hukum dan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan sebagai media transaksi ekonomi maupun halhal lainnya. Tindakan Bank Indonesia mengenai kebijakannya mengeluarkan peraturan, ini didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan Bank Indonesia dalam mengatur sistem keuangan di Indonesia. Artinya Bank Indonesia akan membuat keputusan-keputusan secara independen sesuai dengan wewenang wewena ng yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, keputusan Bank Indonesia yang dianggap tidak populer tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk menyatakan Bank Indonesia telah keliru dalam mengambil keputusan, sebagaimana Pemerintah tidak dapat mempersalahkan lembaga peradilan yang membuat 67

keputusan yang tidak populer. Karena dalam hal ini, Peraturan Bank Indonesia dikatakan sebagai produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang undang maka kedudukan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana lainnya.68 Dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan PerundangUndangan, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pasal 7 yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat,

Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah





























Maka, demi melindungi pengguna mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia, Bank Indonesia dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia ini dengan tujuan dan harapan memberikan kepastian yang jelas mengenai status mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka segala resiko yang akan diterima oleh masyarakat sebagai konsumen pengguna mata uang Bitcoin Bitcoin akan terlindungi dengan adanya aturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nantinya.



























BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN MATA UANG BITCOIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, KONSUMEN, BENTUK BEN TUK TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA DAN DASAR HUKUM TENTANG MATA UANG

1.

Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang

BITCOIN

Bitcoin

Berdasarkan

Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penggunaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia melibatkan masyarakat Indonesia sebagai pihak konsumen dalam hal penggunaan penggunaan mata uang Bitcoin Bitcoin yang dimana keberadaan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu alat transaksi ekonomi selain mata uang Rupiah serta valuta asing yang berlaku di Indonesia. Konsumen dalam perlindungan konsumen adalah pihak yang membutuhkan



























kepada mereka oleh pelaku usaha. Menurut A.Z. Nasution dalam buku yang berjudul AspekAspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, istilah konsumen berasal dari bahasa consumer (Inggris - Amerika) atau consument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang. 69 Selain itu, Hondius, seorang pakar masalah konsumen di Belanda mengatakan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en dienstein).70 Lalu menurut Susanto Adi Nugroho, bahwa Konsumen akhir adalah setiap orang alami (natuurlijke person) person) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Keluarga dan/atau rumah tangganya tangganya dan tidak untuk diperdagangkan diperdagangkan kembali.

71

Bila melihat mengenai definisi konsumen dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka definisi tersebut dimaksudkan sebagai konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum sebagai konsumen berdasarkan UndangUndang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, konsumen



























perlindungan, berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha. Dalam Pasal ini, diatur mengenai

kerugian

atas

kerusakan,

pencemaran

atau

kerugian

yang

diakibatkan

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan. Konsumen dapat mengajukan pertanggung jawaban seperti tercantum dalam Pasal 19 ini karena dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dari konsumen yang mendapatkan kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, serta tidak dipenuhinya ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Dari tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan



























Berbicara mengenai tanggung jawab, maka bentuk dari tanggung jawab hukum yaitu kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai se bagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Dalam hal ini, Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula pula dengan pelaksanaan kekuasaan. 72 Apabila melihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk “melaksanakan dan memberikan persetujuan

dan

penyelenggara

izin

jasa

atas

sistem

penggunaan alat pembayaran. pembayaran.””

penyelenggaraan

jasa

sistem

pembayaran, mewajibkan

pembayaran melaporkan kegiatannya serta

menetapkan





























melalui Pasal ini Bank Indonesia dapat melakukan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat masyarakat pengguna mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia. Apabila melihat konsideran huruf b Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen , disebutkan “bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau dan/at au jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.” konsumen.” Melalui konsideran huruf b Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Te ntang Perlindungan Konsumen, hal ini berkaitan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank



























Perlu adanya aturan yang dapat mengikat mengenai keberadaan mata uang Bitcoin di Bitcoin di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan mata uang tersebut perlu diberikan informasi yang jelas mengenai aturan pemakaian hingga tingkat keamanan, kepastian hukum hingga perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna mata uang Bitcoin uang Bitcoin di di Indonesia atas dampak kerugian berupa kehilangan, penipuan maupun kerusakan sistem terhadap sistem mata uang Bitcoin di Indonesia. Melalui Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan yang dapat mengatur secara khusus mengenai permasalahan keuangan yang di hadapi oleh Bank Indonesia, maka peraturan tersebut adalah penetapan yang dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur beberapa

berada di dalam Pasal

(2) Undang-Undang



























Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini, ada 3 Pasal yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bank Indonesia mengenai keberadaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin di Indonesia, yaitu : a. Pasal 1 ayat 1 menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Bank Indonesia tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 1 ini, dijelaskan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan memberi perlindungan kepada konsumen.” konsumen.” Pasal ini menjelaskan bahwa konsumen memerlukan kepastian hukum atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Kepastian hukum yang dibutuhkan berupa aturan hukum yang mengatur dan mengikat secara menyeluruh terhadap konsumen maupun



























kerugian yang didapat oleh konsumen melalui barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Selanjutnya pada Selanjutnya pada huruf d yaitu “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.” Hal ini menciptakan adanya konsumen yang nyaman, aman dan memperoleh keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dikarenakan adanya sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan adanya keterbukaan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia. Dasar ini menjadikan bahwa konsumen begitu penting kedudukannya dalam



























Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, terdapat 2 (dua) isi peraturan ini yang menjadi pertimbangan terkait dasar hukum yang akan membentuk aturan mengenai perlindungan konsumen melalui Peraturan Bank Indonesia mengenai penggunaan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia. Pasal yang akan menjadi pertimbangan dalam pembentukan aturan tersebut yaitu : Pasal 8 huruf b yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada





























keberadaan mata uang Bitcoin Bitcoin sebagai barang dan/atau jasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. 64, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor. 5223).



























Indonesia tetapi belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai mata uang Bitcoin ini. Dengan hal ini, maka perlulah digunakan pertimbangan dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk membentuk aturan hukum mengenai pengaturan mata uang Bitcoin terkait Bitcoin terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan mata uang Bitcoin uang Bitcoin ini. ini.



























BAB V PENUTUP 1.

Kesimpulan

1.1.


Bitcoin

Berdasarkan

Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



























pelaku usaha yang memberikan kerugian terhadap kerugian terhadap penggunaan penggunaan mata uang Bitcoin Bitcoin di Indonesia dapat dikenakan terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 1.2.

Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Perlindungan Konsumen terkait Kekosongan Hukum Mengenai Mata Uang

di di Bitcoin

Indonesia



























1.3.

Dasar Hukum Dalam Pembentukan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen mengenai Mata Uang Bitcoin di di Indonesia

Pengaturan perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan mata uang Bitcoin di Bitcoin di Indonesia tidak hanya bertumpu terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tetapi melihat kondisi di Indonesia dengan adanya sikap





























2.1.


Bitcoin

Berdasarkan



























Indonesia. Dalam hal ini penulis menjabarkan mengenai bagaimana upaya Bank



























Mengingat perlu adanya pengaturan lebih khusus mengenai keberadaan mata uang



























DAFTAR PUSTAKA



























Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,



















































Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Mata Uang Bitcoin Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Recommend Documents