UU perlindungan Konsumen

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Meni Menimb mban angg

:

a.

bahw bahwaa pemb pemban angu guna nann nasi nasion onal al bert bertuj ujua uann untu untukk mewu mewuju judk dkan an suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.

bahwa bahwa pembangu pembangunan nan perekonomia perekonomiann nasional opada opada era globalisa globalisasi si harus harus dapat dapat mendukun mendukungg tumbuhny tumbuhnyaa dunia dunia usaha usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

c.

bahwa bahwa semakin semakin terbuka terbukanya nya pasar pasar nasiona nasionall sebagai sebagai akibat akibat dari dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;

d.

bahw bahwaa untu untukk meni mening ngka katk tkan an hark harkat at dan dan mart martab abat at kons konsum umen en perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;

e.

bahwa bahwa

ketentua ketentuann

hukum hukum

yang melindungi melindungi kepentingan kepentingan

konsumen di Indonesia belum memadai

Halaman 1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.













UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

f.

bahwa bahwa berda berdasa sarka rkann pertimba pertimbang ngan an terseb tersebut ut di atas atas diperlu diperlukan kan perangka perangkatt peraturan peraturan perunda perundang-un ng-undang dangan an untuk untuk mewujudka mewujudkann keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g.

bahwa bahwa untuk itu perlu dibentuk dibentuk undang-u undang-undan ndangg tentang perlindungan konsumen.

Menginga Mengingatt

:

Pasal Pasal 5 ayat (1), Pasal Pasal 21 ayat (1), Pasal Pasal 27, dan Pasal Pasal 33 UndangUndangUndang Dasar 1945 Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1.

Perlindunga Perlindungan n konsumen konsumen adala adalahh segala segala upaya upaya yang yang menjam menjamin in adany adanyaa kepast kepastian ian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 2.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 3.

Pelaku Pelaku usaha usaha adalah adalah setiap setiap orang orang perse perseora orang ngan an atau atau badan badan usaha usaha,, baik baik yang yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan















UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 4.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak

maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 5.

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan

bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 6.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang

dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 7.

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8.

Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah

Republik Indonesia. 9.

Lembaga Lembaga Perlindungan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Masyarakat adalah adalah lembaga lembaga non-

pemer pemerint intah ah yang yang terda terdaftftar ar dan dan diakui diakui oleh oleh pemeri pemerinta ntahh yang yang mempun mempunyai yai kegiat kegiatan an menangani perlindungan konsumen. 10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani

dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk

membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

bidang perdagangan. BAB II ASAS DAN TUJUAN
















Perlindun Perlindungan gan konsumen konsumen berasaska berasaskann manfaat, manfaat, keadilan, keadilan, keseimban keseimbangan gan,, keamanan keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan : a.

meningka meningkatkan tkan kesadara kesadaran, n, kemampuan kemampuan dan kemandiri kemandirian an konsumen konsumen untuk untuk melindungi melindungi diri;

b.

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya menghindarkannya dari ekses ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c.

meningka meningkatkan tkan pemberd pemberdayaa ayaann konsumen konsumen dalam memilih, memilih, menentuk menentukan an dan menuntut menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d.

menciptakan sistem perlindungan perlindungan konsumen yang mengandung mengandung unsur unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e.

menumbuh menumbuhkan kan kesadara kesadarann pelaku usaha usaha mengenai mengenai pentingn pentingnya ya perlindung perlindungan an konsumen konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f.

mening meningkat katka kann kualit kualitas as baran barangg dan/a dan/atau tau jasa yang menjamin menjamin kelangs kelangsun ungan gan usaha usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4

Hak konsumen adalah : a.

hak hak atas atas kenyam kenyamana anan, n, keaman keamanan, an, dan kesela keselamat matan an dalam dalam mengk mengkons onsums umsii baran barangg dan/atau jasa;
















c.

hak atas atas informasi informasi yang yang benar, benar, jelas, jelas, dan jujur jujur mengena mengenaii kondisi kondisi dan jaminan jaminan baran barangg dan/atau jasa;

d.

hak untuk untuk didengar pendapat dan keluhannya keluhannya atas barang dan/atau dan/atau jasa yang digunakan;

e.

hak untuk untuk mendapatkan mendapatkan advokas advokasi,i, perlindung perlindungan, an, dan upaya upaya penyelesai penyelesaian an sengketa sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.

hak untuk untuk menda mendapat pat pembinaa pembinaann dan dan pendidika pendidikann konsumen; konsumen;

g.

hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta serta tidak tidak diskriminatif; diskriminatif;

h.

hak untuk untuk mendapatk mendapatkan an kompensasi kompensasi,, ganti rugi rugi dan/atau dan/atau penggan penggantian tian,, apabila apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i.

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan lainnya. Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah : a.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b.

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c.

membayar membayar sesuai sesuai dengan dengan nilai nilai tukar tukar yang disepaka disepakati; ti;

d.

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah : a.

hak untuk untuk menerima menerima pembaya pembayaran ran yang yang sesuai sesuai dengan dengan kesepakat kesepakatan an mengenai mengenai kondis kondisii dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

b.

hak untuk untuk mendapa mendapatt perlindun perlindungan gan hukum hukum dari dari tindakan tindakan konsumen konsumen yang yang beritik beritikad ad tidak
















c.

hak untuk untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya sepatutnya di dalam penyelesaian penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d.

hak hak untu untukk reha rehabi bililita tasi si nama nama baik baik apab apabililaa terb terbuk uktiti seca secara ra huku hukum m bahw bahwaa keru kerugi gian an konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e.

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan lainnya. Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah : a.

beritikad beritikad baik dalam dalam melaku melakukan kan kegiatan kegiatan usahanya usahanya;;

b.

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.

memperlak memperlakukan ukan atau atau melayani konsumen konsumen secara secara benar dan jujur serta tidak tidak diskriminatif;

d.

menjamin mutu barang dan/atau dan/atau jasa yang diproduksi diproduksi dan/atau dan/atau diperdagangkan diperdagangkan berdasarkan ketentuan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.

member memberii kesemp kesempata atann kepad kepadaa konsu konsumen men untuk untuk menguj menguji,i, dan/at dan/atau au mencob mencobaa baran barangg dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.

memberi memberi kompensasi, kompensasi, ganti ganti rugi dan/atau dan/atau penggantia penggantiann atas kerugian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g.

memberi memberi kompensas kompensasi,i, ganti rugi dan/ata dan/atauu pengganti penggantian an apabila apabila barang barang dan/atau dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA Pasal 8


















a.

tidak tidak memen memenuh uhii atau tidak tidak

sesua sesuaii dengan dengan stand standar ar yang yang dipers dipersya yarat ratkan kan dan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan; b.

tidak sesuai sesuai dengan dengan berat berat bersih, bersih, isi bersih bersih atau atau netto, netto, dan dan jumlah dalam dalam hitun hitungan gan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c.

tidak tidak sesuai sesuai denga dengann ukura ukuran, n, takar takaran, an, timbang timbangan an dan jumlah jumlah dalam dalam hitun hitungan gan menurut ukuran yang sebenarnya; sebenarnya;

d.

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e.

tidak sesuai sesuai dengan dengan mutu, mutu, tingkatan tingkatan,, komposisi, komposisi, proses proses pengola pengolahan, han, gaya, gaya, mode, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f.

tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan janji janji yang yang dinyata dinyataka kann dalam dalam label, label, etiket etiket,, keteran keteranga gan, n, iklan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g.

tidak mencantumkan mencantumkan tanggal tanggal kadaluwarsa kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h.

tidak tidak mengik mengikuti uti ketent ketentuan uan berpro berprodu duksi ksi secara secara halal, halal, sebag sebagaim aimana ana perny pernyat ataan aan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i.

tida tidakk mema memasa sang ng label label atau atau membua membuatt penj penjel elas asan an barang barang yang memua memuatt nama nama baran barang, g, ukuran ukuran,, berat berat/is /isii bersih bersih atau atau netto, netto, kompo komposis sisi,i, atura aturann pakai, pakai, tangga tanggall pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j.

tidak mencan mencantumka tumkann informasi informasi dan/ata dan/atauu petunjuk petunjuk penggu penggunaan naan barang barang dalam dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

















UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Pasal 9

(1) Pelaku Pelaku usaha usaha dilarang dilarang menawarkan, menawarkan, memproduksi memproduksikan, kan, mengiklanka mengiklankann suatu suatu barang barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a.

barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

b.

barang barang terseb tersebut ut dalam dalam keadaan keadaan baik dan/atau dan/atau baru; baru;

c.

baran barangg dan/at dan/atau au jasa jasa terse tersebut but telah telah menda mendapa patka tkann dan/at dan/atau au memilik memilikii sponso sponsor, r, persetujuan, perlengkapan perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

d.

barang barang dan/atau dan/atau jasa jasa tersebut tersebut dibuat dibuat oleh perusaha perusahaan an yang mempun mempunyai yai sponsor, sponsor, persetujuan atau afiliasi;

e.

barang barang dan/atau dan/atau jasa tersebut tersebut tersedia tersedia;;

f.

barang barang tersebut tersebut tidak mengand mengandung ung cacat cacat tersembun tersembunyi; yi;

g.

barang tersebut merupakan kelengkapan kelengkapan dari barang tertentu;

h.

barang barang tersebut tersebut berasal berasal dari daerah daerah tertentu tertentu;;

i.

secara langsung atau tidak langsung merendahkan merendahkan barang dan/atau jasa lain;

j.

menggu menggunak nakan an kata-ka kata-kata ta yang berleb berlebiha ihan, n, seperti seperti aman, aman, tidak tidak berbaha berbahaya, ya, tidak tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

k.

menawarkan sesuatu yang mengandung mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang Barang dan/atau dan/atau jasa sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilarang dilarang untuk diperdagangkan.

















UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a.

harga harga atau atau tarif suatu suatu barang barang dan/atau dan/atau jasa;

b.

kegunaan kegunaan suatu suatu barang barang dan/ata dan/atauu jasa; jasa;

c.

kondisi, tanggungan, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas atas suatu barang dan/atau jasa;

d.

tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e.

bahaya bahaya pengguna penggunaan an barang barang dan/atau dan/atau jasa. jasa. Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; a.

menyatak menyatakan an barang barang dan/atau dan/atau jasa jasa tersebut tersebut seolah-ola seolah-olahh telah memenuhi memenuhi standar standar mutu mutu tertentu;

b.

menyatakan barang dan/atau dan/atau jasa tersebut seolah-olah seolah-olah tidak tidak mengandung mengandung cacat cacat tersembunyi;

c.

tidak tidak berniat berniat untuk untuk menjual menjual barang barang yang ditawark ditawarkan an melainka melainkann dengan dengan maksud untuk untuk menjual barang lain;

d.

tidak tidak menyediaka menyediakann barang barang dalam jumlah jumlah tertentu tertentu dan/a dan/atau tau jumlah jumlah yang yang cukup denga dengann


















usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Pasal 13

(1) Pelaku usaha usaha dilarang dilarang menawarkan, menawarkan, mempromosikan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara secara cuma-c cuma-cuma uma dengan dengan maksud maksud tidak tidak member memberika ikann nnya ya atau atau member memberika ikann tidak tidak sebagaimana yang dijanjikannya. (2) Pelaku Pelaku usaha usaha dilarang dilarang menawarkan, menawarkan, mempromosi mempromosikan kan atau mengiklankan mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: a.

tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b.

mengumumk mengumumkan an hasilnya hasilnya tidak tidak melalui melalui media massa; massa;

c.

memberika memberikann hadia hadiahh tidak tidak sesuai sesuai denga dengann yang yang dijanjikan dijanjikan;;

d.

mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.


















Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: a.

tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

b.

tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: yang: a.

mengelab mengelabui ui konsumen konsumen mengena mengenaii kualitas, kualitas, kuantitas, kuantitas, bahan, bahan, keguna kegunaan an dan harga harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b.

mengelabui jaminan/garansi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c.

memuat memuat informasi informasi yang yang keliru, keliru, salah, salah, atau atau tidak tepat tepat mengen mengenai ai barang barang dan/atau dan/atau jasa;

d.

tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e.

mengekspl mengeksploita oitasi si kejadian kejadian dan/ata dan/atauu seseorang seseorang tanpa tanpa seizin seizin yang berwena berwenang ng atau persetujuan yang bersangkutan; bersangkutan;

f.

melang melangga garr etika etika dan/at dan/atau au keten ketentua tuann peratu peraturan ran perund perundang ang-un -unda danga ngann menge mengena naii periklanan.

(2) Pelaku Pelaku usaha usaha periklana periklanann dilarang dilarang melanjutka melanjutkann peredara peredarann iklan yang telah melanggar melanggar ketentuan pada ayat (1). BAB V




















b.

menyat menyataka akann bahwa bahwa pelaku pelaku usaha usaha berha berhakk menola menolakk penyer penyeraha ahann kembal kembalii baran barangg yang dibeli konsumen;

c.

menyataka menyatakann bahwa bahwa pelaku pelaku usaha usaha berhak berhak menolak menolak penye penyeraha rahann kembali kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d.

menyataka menyatakann pemberian pemberian kuasa kuasa dari konsume konsumenn kepada kepada pelaku pelaku usaha baik baik secara secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e.

mengatur mengatur perihal perihal pembuk pembuktian tian atas atas hilangnya hilangnya kegunaa kegunaann barang barang atau pemanfa pemanfaatan atan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.

memberi memberi hak kepada kepada pelaku pelaku usaha usaha untuk untuk mengurang mengurangii manfaat manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g.

menyat menyataka akann tunduk tunduknya nya konsume konsumenn kepad kepadaa peratu peraturan ran yang berupa berupa aturan aturan baru, baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h.

menyatakan bahwa konsumen konsumen memberi memberi kuasa kepada pelaku usaha usaha untuk untuk pembebanan hak hak tanggungan, hak gadai, gadai, atau hak jaminan terhadap barang barang yang




















BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Pasal 19

(1)

Pelaku Pelaku usaha usaha bertanggu bertanggung ng jawab jawab membe memberikan rikan ganti ganti rugi rugi atas atas kerusa kerusakan, kan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2)

Ganti Ganti rugi rugi seb sebaga agaima imana na dima dimaksu ksudd pada pada ayat ayat (1) (1) dapa dapatt berup berupaa peng pengemb embali alian an uang uang atau atau pengg penggan antia tiann barang barang dan/at dan/atau au jasa jasa yang yang sejeni sejeniss atau atau setara setara nilain nilainya, ya, atau atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) (3)

Pemb Pember eria iann gant gantiru irugi gi dilaks dilaksan anak akan an dalam dalam tengg tenggan angg wakt waktuu 7 (tuj (tujuh uh)) hari hari setel setelah ah tanggal transaksi.

(4) (4)

Pemb Pember eria iann ganti ganti rugi rugi sebag sebagai aima mana na dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) dan ayat ayat (2) tida tidakk




















(1) Import Importirir baran barangg berta bertangg nggung ung jawab jawab sebaga sebagaii pembu pembuat at baran barangg yang yang diimpo diimporr apabil apabilaa importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai sebagai penyedia penyedia jasa asing apabila penyediaan penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. Pasal 22

Pembuktia Pembuktiann terhadap terhadap ada tidaknya tidaknya unsur unsur kesalaha kesalahann dalam dalam kasus kasus pidana pidana sebagaima sebagaimana na dima dimaks ksud ud dala dalam m Pasa Pasall 19 ayat ayat (4), (4), Pasa Pasall 20, 20, dan dan Pasa Pasall 21 meru merupa paka kann beba bebann dan dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23




















(2) Pelaku Pelaku usaha sebagaiman sebagaimanaa dimaksud pada pada ayat (1) dibebask dibebaskan an dari tanggung tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 25

(1) Pelaku Pelaku usaha usaha yang memproduks memproduksii barang barang yang pemanfaa pemanfaatann tannya ya berkelanjuta berkelanjutann dalam dalam batas batas waktu waktu sekura sekurangng-kur kuran angny gnyaa 1 (satu) (satu) tahun tahun wajib wajib menyed menyediak iakan an suku suku cadang cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku Pelaku usaha sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat (1) bertanggung bertanggung jawab atas tuntuta tuntutann ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a.

tidak menyediakan menyediakan atau lalai lalai menyediakan menyediakan suku cadang cadang dan/atau dan/atau fasilitas perbaikan;

b.

tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. diperjanjikan.




















b.

cacat cacat barang barang timbul timbul pada pada kemudian kemudian hari;

c.

cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;

d.

kelalaian kelalaian yang diakibatk diakibatkan an oleh konsumen; konsumen;

e.

lewatnya lewatnya jangka jangka waktu waktu penuntuta penuntutann 4 (empat) tahun tahun sejak sejak barang barang dibeli dibeli atau lewatny lewatnyaa jangka waktu yang diperjanjikan. Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan






















b.

berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c.

meningkat meningkatnya nya kualitas kualitas sumberdaya sumberdaya manusia manusia serta meningkatn meningkatnya ya kegiatan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

5.

Ketentua Ketentuann lebih lanjut lanjut mengenai mengenai pembinaa pembinaann penyelengg penyelenggaraa araann perlindunga perlindungann konsumen konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 30





















UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 32

Badan Badan Perlin Perlindun dunga gann Konsum Konsumen en Nasion Nasional al berke berkedud duduka ukann di Ibu Kota Kota Negar Negaraa Republ Republik ik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.






















f.

menerima menerima penga pengadua duann tentang tentang perlin perlindung dungan an konsum konsumen en dari dari masyaraka masyarakat,t, lembaga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;

g. (2)

melakukan survei yang menyangkut menyangkut kebutuhan kebutuhan konsumen. Dalam Dalam melaksa melaksanaka nakann tugas tugas sebag sebagaima aimana na dimaks dimaksud ud pada ayat (1), Badan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional. Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan






















b.

pela pelaku ku usah usaha; a;

c.

lembaga lembaga perlindu perlindungan ngan konsumen konsumen swadaya swadaya masyaraka masyarakat;t;

d.

akad akadem emis is;; dan dan

e.

tena tenaga ga ahli ahli.. Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: a.

warga warga negara negara Republik Republik Indonesi Indonesia; a;

b.

berba berbadan dan sehat; sehat;

c.

berke berkelak lakua uann baik; baik;






















Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya. (2) Pembentukan Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan ditetapkan lebih lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan
























(2) Lembaga Lembaga perlindunga perlindungann konsumen konsumen swadaya masyarakat masyarakat memiliki kesempatan kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. (3) Tugas lembaga perlindungan perlindungan konsumen swadaya swadaya masyarakat meliputi meliputi kegiatan: kegiatan: yebark yebarkan an infor

i dal

gka meningk meningkatk atk

kesad kesad

at

hak dan
























(3) Penyeles Penyelesaian aian sengketa sengketa di luar pengadilan pengadilan sebagaima sebagaimana na dimaksud dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. (4) Apab Apabila ila telah telah dipil dipilih ih upaya upaya penyel penyelesa esaia iann sengk sengketa eta konsum konsumen en di luar luar penga pengadil dilan, an, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
























Pasal 47

Penyeles Penyelesaian aian

keta kons

di luar

adila diseleng diseleng

kan

k

apai
























(3) Anggota Anggota sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) terdiri terdiri atas unsur pemerinta pemerintah, h, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. (4) Anggota setiap unsur unsur sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
























c.

melakukan pengawasan pengawasan terhadap pencantuman pencantuman klausula baku;

d.

melapo melaporka rkann kepada kepada penyidik penyidik umum umum apabil apabilaa terja terjadi di pelan pelangg ggara arann keten ketentua tuann dalam dalam Undang-undang ini; eri

dua

baik baik tertu tertulis lis

pun tidak tidak tertu tertulis, lis, dari kon

tentan tentan















































































































































































































































































































































































































UU perlindungan Konsumen

Recommend Documents