Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Nama: Sylvia Diansari/ 05120100003 Dian Kartika/ 05120100004 Cindy Felia Tedja/ 05120100005 Cesaria Oktaviana/ 05120100011 Masyitha Shalatine/ 05120100016 Adean Halim/ 05120099029

FAKULTAS HUKUM 2010 UPH SURABAYA

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan globalisasi dan perdagangan bebas didukung kemajuan teknologi telekomunikasi semakin memperluas ruang gerak arus dan transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya, barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Keadaan ini juga memberikan permasalahan bagi konsumen, sebab konsumen dijadikan obyek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan hak-hak konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan suatu regulasi untuk melindungi konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang dan/atau boleh dilakukan oleh pelaku usaha. UUPK juga mencantumkan tanggung jawab pelaku usaha atas segala kerugian dari konsumen akibat menggunakan barang/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Konsumen selaku pihak yang dilindungi dalam UUPK harus mengenal dan mengetahui siapa saja orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan latar belakang ini, maka dibuatlah









1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah pengertian dari Pelaku Usaha dan kepada siapa konsumen dapat menuntut ganti rugi? 2. Apakah bentuk-bentuk tanggung jawab Pelaku Usaha? 3. Apakah Pengertian dari Product Liability? 4. Apakah tanggung jawab Pelaku Usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen?









Bab II Pembahasan

2.1 Pengertian Pelaku Usaha dan Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan dari Pasal 1 angka 3 UUPK pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan) Pengertian korporasi adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentik badan hukum Pengertian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiiki oleh negara (UU No.9 Tahun 1969 jo. UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN) Pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan









Pengertian Importir adalah orang atau serikat dagang (perusahaan) yang memasukkan barang-barang dari luar negeri. Pengertian Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaanya sehari-hari Pengertian distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan distribusi (penyalur) atau konsumen antara (pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung) Tujuan diketahuinya macam-macam Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen adalah untuk mengetahui urutan Pelaku Usaha manakah yang digugat oleh konsumen apabila ia merasa dirugikan, yaitu: 1) Pelaku Usaha pembuat produk tersebut, apabila berdomisili di dalam negeri dan tempatnya diketahui oleh konsumen. 2) Apabila produksi yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka konsumen dapat menggugat importirnya. (Pasal 21 ayat 1 dan 2 UUPK) 3) Apabila produsen/importir tak diketahui domisilinya, maka yang digugat adalah penjual (kepada siapa konsumen membeli barang tersebut). 2.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Pelaku Usaha

Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain : a) Contractual liability,

yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian ( privity of contract ) antara pelaku usaha dengan konsumen









kontraktual). Berkaitan dengan contoh kasus pada program investasi BCABersama.com, bentuk tanggung jawabnya adalah melalui contractual liability. b) Product liability,

yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-unsur dalam tortius liability antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi , Product liability Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian ( no privity of contract ) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada product liability atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19

Undang-Undang

Perlindungan

Konsumen

yang

menyatakan

pelaku

usaha

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

konsumen

akibat

mengkonsumsi

barang

yang

dihasilkan

atau

diperdagangkan. c) Professional liability,

Dalam hal terdapat perjanjian ( privity contract ) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung ( strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikanya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian ( privity of contract ) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarka didasarkan n pada pertangg pertanggungjawab ungjawaban an profesion profesional al yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak ( contractual liability)











diberikan. d) Criminal liability,

yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UndangUndang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi , kedudukan tanggung jawab perlu diperhat diperhatikan, ikan, karena memperso mempersoalkan alkan kepentin kepentingan gan konsume konsumen n harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai product liability. Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5, yaitu: 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat









2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab/pembuktian terbalik (presumption of liability) Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. 3. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability) Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Sebagai contoh pada hukum pengangkutan pada bagasi atau kabin tangan, yang didalam pengawasan konsumen sendiri. 4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Biasanya prinsip ini diterapkan karena beberapa hal, diantaranya: a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya; c) Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati. Prinsip ini bisa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen (product liability). Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal:









Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal transaksi dalam hukum perlindungan konsumen ada 3 macam, yaitu: 

Tanggung jawab atas informasi Tanggung jawab atas informasi ini meliputi tanggung jawab informasi atas iklan di internet (webvertizing), bisa juga tanggung jawab atas informasi atas kontrak elektronik, dan juga atas upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut



Tanggung jawab atas produk Tanggung jawab atas produk disini yaitu pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha misalnya,

kerusakan,

pencemaran,

dan/atau

kerugian

konsumen

akibat

mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau diperdagangkannya 

Tanggung jawab atas keamanan Tyang dimaksud dengan tanggung jawab atas keamanan pelaku usaha wajib untuk menjaga keamanan konsumen pada saat konsumen melakukan transaksi, khususnya pada jaringan transaksi yang dilakukan secara elektronis. Pada transaksi ini harus mempunyai kemampuan untuk menjamin keamanan dan kehandalan arus informasi. Perlu diperhatikan untuk pihak merchat perlu menyediakan jaringan sistem yang cukup memadai untuk mengontrol keamanan transaksi.









mengatur. Secara historis, product liability lahir karena ketidak seimbangan tanggung jawab antara antara produsen produsen dan konsumen. konsumen. Menurut Johanes Gunawan, Tujuan utama dunia hukum memperkenalkan product liability adalah:

a. memberi perlindungan kepada konsumen b. agar terdapat pembebanan risiko yang adil antara produsen dan konsumen Ciri-ciri product liability: 1. yang dapat dikategorikan sebagai produsen. (pengertian produsen ada pada pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999) 2. yang dapat dikategorikan sebagai konsumen (pengertian konsumen ada pada pasal 1 angka 2 UU No. 8 tahun 1999) 3. yang dapat dikategorikan sebagai produk (pengertian produk ada pada pasal 1 angka 4 UU No. 8 tahun 1999) 4. yang dapat dikategorikan sebagai kerugian 5. yang dapat dikategorikan bilamana mengandung kerusakan apabila suatu produk tidak memenuhi keamanan dari harapan seseorang dengan mempertimbangkan semua aspek. Dalam prinsip product liability berlaku sistem tanggung jawab mutlak. Hal ini berarti prinsip tanggung jawab di mana kesalahan tidak dianggap sebagai faktor yang menetukan. Dalam tanggung jawab mutlak tidak harus ada hubungan antara subyek









2.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen

Berdasarkan substansi pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi : 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak











a. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi Berdasarkan wanprestasi.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.









3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat seuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila seorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disbut orang tersebut melakukan wanprestasi. Apabila pihak debitur yang melakukan wanprestasi maka pihak kreditur yang menuntut atau mengajukan gugatan. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu: a. Secara parate executie; Dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak









sengketa dengan cara parate executie, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan rileele executie di depan hakim di pengadilan.

b. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum Perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) diatur dalam ps. 1365 sampai dengan ps.1380 KUHPer. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (ps. 1365 KUHPer). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada









selama dalam pengawasannya. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian harta benda, tetapi dapat pula berupa berkurangnya kesehatan atau tenaga kerja.



Apabila tuntutan ganti kerugian berdasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat (produsen dan konsumen) terikat perjanjian. Sehingga pihak ke 3 (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wan prestasi.



Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian atara perodusen dengan konsumen.

MEKANISME TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Di dalam dunia perdagangan tidak jarang kita mendengar adanya kelalaian atau tidak adanya itikad baik pada pelaku usaha yang sering kali menimbulkan kerugian pada konsumen. Namun karena keterbatasan pengetahuan, konsumen tidak tahu bagaimana









2. Ada Kerugian 

Kerugian yang timbul dari perbuatan orang lain, dalam hal ini pelaku usaha, baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

3. Ada hubungan sebab akibat 

Hubungan sebab akibat misalnya hubungan kerugian yang diterima konsumen dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

4. Ada Kesalahan (schuld) 

Adanya unsur kesalahan yang dapat dibuktikan.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.











2. Cacat desain Sebab

apabila

desain

produk

tidak

dipenuhi

sebagaimana

mestinya

maka

kemungkinan akan timbul kejadian yang merugikan konsumen. 3. Informasi yang tidak memadai Cacat peringatan atau instruksi adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Tanggung jawab atas cacat peringatan ini secara tegas dibebankan kepada produsen, tetapi dengan syarat-syarat tertentu beban tanggung jawab juga bisa dibebankan kepada pelaku









BAB III Penutup 3.1 Kesimpulan

UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila ia dirugikan. Dalam hal ini, konsumen juga harus memahami seluk beluk mengenai mengenai UUPK sebab Pelaku Usaha juga mengambil celah-celah hukum yang terdapat dalam UUPK sehingga seringkali gugatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen

Recommend Documents