Perlindungan Konsumen
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam Dalam kegiata kegiatan n bisnis bisnis,te ,terda rdapat pat hubung hubungan an antara antara pelaku pelaku usaha usaha sebaga sebagaii pihak yang memproduksi atau menyalurkan barang atau jasa,dengan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Antara pelaku usaha dan konsumen,memiliki kepentingan yang berbeda. Pelaku usaha berkepentingan untuk memperoleh laba transaksi dari konsumen. Sementara konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap suatu produk. Perbedaan Perbedaan kepentinga kepentingan n diantarany diantaranyaa keduanya,s keduanya,seringk eringkali ali menyebabka menyebabkan n timbulnya konflik. Konsumen biasanya berada pada posisi tawar menawar yang lemah dan rawan menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha. Masalah konsumen seperti ini merupakan hal yang selalu aktual dan dipersoalkan. Masalah ini adalah masalah manusia yang berhubungan dengan kesehatan,dan juga tidak lepas dari unsu unsurr dilu diluar ar keseh kesehat atan an,m ,misa isaln lnya ya seper seperti ti unsu unsurr keag keagam amaan aan.. Dalam Dalam bany banyak ak kasus, kasus,seri seringk ngkali ali juga juga para para pelaku pelaku bisnis bisnis tidak tidak peduli peduli bahwa bahwa pabrik pabrikny nyaa telah telah mencem mencemari ari lingk lingkung ungan an atau atau produk produkny nyaa ternyat ternyataa bermasal bermasalah ah bagi bagi keseha kesehatan tan konsumen. Sebenarnya,masalah pelanggaran hakhak konsumen di !ndonesia sudah terlalu banyak terjadi,tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan saja kasus kasus yang menimpanya. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan akan menjadi berteletele,dan tidak mau berurusan dengan polisi. Sebagian masyarakat tidak tahu harus ke mana untuk mengadukan permasalahan tersebut. Mereka juga khawatir akan mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan sengketa. "leh karena itu,sebagai upaya perlindungan hukum baik kepada konsumen ataupun ataupun produsen,p produsen,pemerint emerintah ah mengeluarka mengeluarkan n #ndang#nd #ndang#ndang ang $omor $omor % &ahun ahun '((( tentang Perlindungan Konsumen. #ndangundang ini secara tegas mengatur hakhak serta kepentingan konsumen dan produsen. dalam pembahasan makalah
ini juga akan dijelaskan mengenai caracara penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen. 1.2 Perumusan Masalah
'.).'
*agaimanakah posisi konsumen dalam perdagangan bebas+
'.).)
Apa saja hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha+
'.).
*agaimanakah peranan -ayasan embaga Konsumen !ndonesia/-K!0 dalam perlindungan hukum konsumen+
'.).1
*agaimanakah penyelesaian sengketa pada perlindungan konsumen+
1.3 u!uan
'..'
#ntuk mengetahui posisi konsumen dalam perdagangan bebas.
'..)
#ntuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha.
'..
#ntuk mengetahi peranan -ayasan embaga Konsumen !ndonesia/-K!0 dalam perlindungan hukum konsumen.
'..1
#ntuk mengetahui penyelesaian sengketa pada perlindungan konsumen.
BAB 2. PEMBAHA"AN
2.1 Posisi Konsumen Dalam Perdagangan Be#as
Situasi akhirakhir ini yang mendesak pemerintah dan pelaku usaha untuk segera memulihkan kegiatan bisnis dan perekonomian sering kali dihadapkan pada persoalan perlindungan konsumen. Pasokan barang dan jasa melalui kegiatan promosi yang gencar tidak selamanya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan sering kali mengakibatkan masyarakat menjadi korban. Sifat berpikir objektif sering dikalahkan oleh kegiatan promosi yang menggebu gebu dengan berbagai teknik promosi yang dikemas sedemikian rupa sehingga mengubur sikap rasional konsumen. Situasi kondisi yang mengharuskan !ndonesia terlibat aktif dalam pasar bebas dan globalisasi semakin membuat masalah yang dihadapi konsumen semakin kompleks. Melalui ## $omor 2 &ahun '((1, $egara kita telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan "rganisasi Perdagangan dunia atau 3orld &rade "rgani4ation /3&"0.
Dalam aturan 5aturan yang ditetapkan 3&", sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum, misalnya stanadar standar barang dan jasa yang diperdagangkan dan sanksi bagi negaranegara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuam hukum. Dalam &6!Ps /&rade 6elated !ntelectual Properties0 antara lain disebutkan bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagi korban peniruan merek. Misalnya dalam kasus $ike di !ndonesia, Mahkamah Agung 6! berpendapat bahwa menggunakan merek terkenal di dunia internasional tanpa i4in dapat juga mengelabui konsumen seolaholah barang yang dipalsukan mereknya tersebut barang asli, padahal mungkin barang tiruan tersebut mungkin mutunya lebih rendah dari barang aslinya. Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam 7A&& (General Agreement on Tariffs and Trade) mensyaratkan pencantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. *ila dilihat dari sisi perlindungan komsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu sebagai berikut8 '. Posisi konsumen diuntungkan 9al ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyaknya pilihan bagi konumen mengenai jenis serta macam barang, mutu maupun harga. ). Posisi konsumen dirugikan Masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang dan peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negaranegara berkembang tersebut menjadi sasaran tujuan bagi barangbarang reject , yang di $egara maju tidak memenuhi persyaratan pasar. 2.2 Hak dan Ke$a!i#an Konsumen % Pelaku Usaha
9ukum,
khususnya
hukum
ekonomi,
mempunyai
tugas
untuk
menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, mas yarakat
dan pemerintah. ## nomor % tahun '((( tentang perlindungan konsumen /##PK0secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional. Pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang mrmiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selanjutnya, upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam pasal 1 ##PK mengatur hak 5 hak dari konsumen. 9ak 5 hak konsumen tersebut adalah 8 '. ). . 1. :. <. 2. %. (.
'. ). . 1. '. ). . 1. :.
9ak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa . 9ak untuk memilih barang dan jasa. 9ak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa. 9ak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 9ak untuk mendapatkan bantuan hukum /ad;okasi0, perlindungan dan penyelesaian sengketa. 9ak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen. 9ak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 9ak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan. 9ak 5 hak yang ditentukan dalam perundang 5 undangan lain. Selanjutnya pasal : ##PK mengatur kewajiban konsumen yaitu 8 Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang benar. *eritikad baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa. Membayar sesuai kesepakatan. Mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Sementara itu, hak 5 hak pelaku usaha /pasal < ##PK0 adalah8 9ak untuk menerima pembayaran dari konsumen. 9ak untuk dilindungi /hukum0 atas itikad tidak baik konsumen. 9ak untuk membela diri dalam sengketa konsumen. 9ak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah. 9ak 5 hak yang ditentukan dalam peraturan perundang 5 undangan lain. Mengenai kewajiban pelaku usaha, terdapat dalam pasal 2 ##PK, yaitu 8
'. *eritikad baik dalam kegiatan usaha.
).
Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa termasuk penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan. . Melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 1. Menjamin mutu barang atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. :. Memberi kesempatan kepada konsumen menguji barang atau jasa dan memberi jaminan=garansi atas barang yang diperdagangkan. <. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul dari pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Memberi ganti rugi atau kompensasi atas kerugian karena tidak sesuai perjanjian.
Dalam rumusan kewajiban produsen /pelaku usaha0 sesuai pasal 2 butir a ##PK, pelaku usaha
diwajibkan untuk beritikad baik dalam akti;itas
produksinya. 6umusan tersebut mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang suka atau tidak suka harus dilaksanakan. Disamping kewajiban tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan tindakan tindakan tertentu yang dapat merugikan konsumen sebagaiman diatu pasal % sampai dengan pasal '% undangundang tersebut. *eberapa larangan tersebut, misalnya diatu dalam pasal % ayat ' bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dna atau memperbanyak barang dan atau jasa yang8 '.
&idak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundangundangan> ). &idak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut> . &idak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya> 1. &idak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket dan keterangan barang dan atau jasa tersebut> :. &idak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut>
<.
&idak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan
atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut> 2. &idak mencantumkan tanggal kadaluwasrsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu> %. &idak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan ?9alal@ yang dicantumkan dalam label> (. &idak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat> '. &idak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa !ndonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dalam Pasal '% diatur mengenai pembatasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian atau dokumen yang dibuat pelaku usaha. Maksudnya, untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip
kebebasan
berkontrak.
Pelanggaran
ketentuanketentuan
tersebut
menyebabkan perjanjian atau dokumen menjadi batal demi hukum. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila8 a. Mengatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha> b. Mengatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen> c. Mengatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas penjualan barang dan atau jasa yang dibeli konsumen> d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran> e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen> f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa>
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya> h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selanjutnya sesuai ##PK, jika suatu produk merugikan konsumen, produsen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen, kewajiban itu melekat pada produsen, meskipun antara pelaku dan korban tidak terdapat kesepakatan sebelumnya. Bontohnya ketika penjual es krim berkewajiban untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban yang menikmati es krim tersebut jika es krim tersebut mengandung bakteri penyakit. Dalam hal ini penjual es krim berkewajiban menanggung penderitaan korban karena perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan di dalam pasal '<: K#9 Perdata. Selanjutnya perlu diketahui bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya /pasal )2 ##PK0 apabila 8 '. ). . 1. :.
Sesuatu barang seharusnya tidak untuk diedarkan. *arang mengalami cacat di kemudian hari. Bacat timbul sebagai akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Kelalaian yang berasal dari konsumen. Setelah terjadinya mas kadaluarsa penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau diperjanjikan. Pada saat seseorang akan melakukan klaim pada dasarnya terdapat dua dasar tuntutan, yaitu sebagai berikut 8
'. Pelanggaran jaminan 9al ini dikaitkan dengan adanya suatu jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak cacat atau rusak. Bacat atau rusaknya barang diartikan dalam tiga hal yaitu dikarenakan konstruksi barang, desain dan atau karena pelabelan. ). Prinsip kehatihatian Pelaku usaha dapat diklaimkarena pelaku usaha gagal menunjukkan adanya kehatihatian yang cukup dalam melakukan proses produksinya mulai dari perencanaan pembuatan sampai dengan pendistribusian atau pemasaran.
2.3
Peranan
&a'asan
Lem#aga
Konsumen
(ndonesia
)&KL(*
dalam
Perlindungan Hukum Konsumen.
-ayasan embaga Konsumen !ndonesia /-K!0 merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal '' Mei '(2. Keberadaan -K! diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya berarti pula bahwa dorongan terhadap produsen untuk menghasilkan barang yang terjamin mutunya. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalihkan perhatiannya pada produk luar negeri. Kepercayaan konsumen yang diterima oleh produsen dengan sendirinya membuat produsen memperbesar ;olume produksinya. !ni berarti bahwa produsen akan menambah jumlah tenaga kerjanya yang akan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. -K! sebagai lembaga sosial dapat berperan aktif sebagai lembaga mediasi dalam melindungi konsumen, menumbuhkan kesadaran konsumen atas haknya, memberikan masukan kepada produsen atas kewajibannya, serta berbagai masukan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi produsen dan perlindungan konsumen. Cisi -K! adalah tatanan masyarakay yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hakhaknya secara indi;idual dan berkelompok. Misi -K! adalah sebagai berikut8 '. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen. ). Memfasilitasi terbentuknya kelompokkelompok konsumen . Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik 1. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen. Strategi dan kegiatan -K!8 ad;okasi Mempengaruhi para pengambil keputusan di sektor industri dan pemerintahan agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, pada tingkat lokal dan nasional. Penggalangan solidaritas
Meningkatkan kepedulian kritis konsumen melalui penggalangan solidaritas antar konsumen, serta melalui prasarana kegiatan berbagai kelompok konsumen. Pengembangan jaringan Memperkuat kerjasama antar organisasi konsumen dan juga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Penyebaran informasi yang tidak memihak Mengimbangi informasi yang telah ada dengan informasi dan data objektif lainnya
yang
diperoleh
berdasarkan
kajian
dan
bukti
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengimplementasian strategi yang dilakukan -K! dalam rangka melaksanakan ;isi dan misinya adalah secara aktif melakukan kegiatan riset dan penelitian terhadap suatu produk yang beredar dimasyarakat.Misalnya pengjujian suatu produk halal yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kedua adalah melakukan pembelaan konsumen /ad;okasi0 terhadap konsumen yang dirugikan oleh perusahaan yang menghasilakan produk atau pelayanan jasa. Apabila permasalahan harus diselesaikan secara hukum, maka -K! akan bertindak sebagai pendamping terhadap konsumen yang dirugikan. Ketiga, -K! menerbitkan majalah bulanan yang berisi berbagai permasalahan perlindungan konsumen.keempat, berbagai artikel pendidikan terhadap konsumen yang akan meningkatkan
wawasan dan pengetahuan konsumen, sehingga konsumen
mengetahui hak dan kewajibannya dan produsen akan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. 2.+ Pen'elesaian "engketa Konsumen memiliki hak untuk mendengar, menyampaikan keluhan, dan
memberitahu. "leh karena itu, dibentuknya #ndang#ndang Perlindungan Konsumen yang berfungsi untuk melindungi konsumen dari segala dampak buruk dari produk atau halhal yang dihasilkan oleh produsen. Selain memberikan dasar tentang tuntutan pidana kepada pelaku usaha, #ndang#ndang tersebut juga mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui gugatan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tertentu dapat mengajukan gugatan perdata ke lingkugan peradilan umum /Pengadilan $egeri, Pengadilan
&inggi, dan Mahkamah Agung0. Dalam mengajukan gugatan perdata disamping gugatan kon;ensional, juga diperkenalkan gugatan kelompok / class action0. *erikut ini merupakan pihakpihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran pelaku usaha yang telah dituliskan dalam pasal 1< #ndang#ndang Perlindungan Konsumen8 '0 Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan> )0 Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama> 0 embaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hokum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya> 10 Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Penyelesaian
sengketa
sesuai
##PK
memberikan
manfaat
bagi
konsumen,pelaku usaha,serta pemerintah yaitu8 • •
Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama. Karena,apabila ada satu orang yang mengadu secara prosedural,orang lain akan
•
tertolong. Menunjukkan sikap kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan kepentingan
•
konsumen. Pengaduan dapat dijadikan tolok ukur dan titik tolak untuk memperbaiki mutu
•
produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada. Menjadi informasi dari adanya kemungkinan produk palsu atau tiiruan. Dalam pasal ) ##PK disebutkan bahwa dalam hal pelaku usa ha pabrikan dan=atau pelaku usaha distributor menolak dan=tidak memberi tanggapan dan=tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen,maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui *adan Penyelesaian Sengketa Konsumen /*PSK0 atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Maka dari itu,jelas bahwa ##PK memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut *PSK atau melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen. Pilihan penyelesaian sengketa melalui *PSK tersebut paralel atau sejajar dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. ).:.' *adan Penyelesaian Sengketa Konsumen /*PSK0 Badan Pen'elesaian "engketa Konsumen disingkat sebagai *PSK
adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah &ingkat !! kabupaten dan kota di seluruh !ndonesia sebagaimana diatur menurut #ndangundang $o.% tahun '((( tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, *PSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, *PSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau buktibukti lain, keputusan *adan Penyelesaian Sengketa Konsumen /*PSK0 bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak. &ugas dan wewenang *PSK adalah sebagai berikut8 '0
Melakukan penanganan dan pentelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi>
)0 Memberikan konsultasi perlindungan konsumen> 0 Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku> 10
Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan #ndang#ndang Perlindungan konsumen>
:0
Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen>
<0
Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen>
20
Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan=atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap #ndang#ndang Perlindungan Konsumen>
%0
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen>
(0
Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan>
'0 Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen> ''0 Memberikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen> dan ')0 Menjatuhkan sanksi administrati;e kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan #ndang#ndang Perlindungan Konsumen. Putusan *PSK cukup menjadi momok bagi pelaku usaha yang curang karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik sehingga penyelesaian sengketa melalui *PSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan yang berlaku. ).:.) Penyelesaian Sengketa Melalui *PSK Dalam penyelesaian sengketa konsumen,*PSK membentuk majelis dengan anggota yang berjumlah ganjil dan terdiri dari sedikitnya tiga orang yang mewakili semua unsur,dibantu seorang panitera. *PSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam jangka waktu )' hari terhitung sejak gugatan diterima oleh *PSK. Penyelesaian sengketa melalui *PSK ini dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha yang ingin cara cepat dan murah. ).:. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 3alaupun putusan yang dijatuhkan majelis *PSK bersifat final dan mengikat,pihakpihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputuskan dalam waktu )' hari dengan waktu '1 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. &erhadap putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum kasasi ke
Mahkamah Agung 6! yang akan diputuskan dalam waktu hari,dengan waktu '1 hari untuk mengajukan kasasi.
BAB 3. KE"(MPULAN
Dari makalah yang telah kita susun, kita dapat mengambil kesimpulan sederhana bahwa dalam era globalisasi seperti ini konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dari semua kegiatan perdagangan bebas seperti ini. Posisi konsumen ada pada dua posisi, yaitu posisi konsumen yang diuntungkan dan posisi konsumen yang dirugikan. Menjaga kepentingan konsumen sangat perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam ##PK, terdapat kewajiban dan hak dari konsumen dan pelaku usaha yang harus dan perlu diperhatikan dalam kegiatan perdagangan. Disamping kewajiban dan hak tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan tindakantindakan tertentu yang dapat merugikan konsumen sebagaiman diatu pasal % sampai dengan pasal '% undangundang tersebut. Selain itu, dalam Pasal '% diatur mengenai pembatasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian atau dokumen yang dibuat pelaku usaha. Maksudnya, untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha
berdasarkan
prinsip
kebebasan
berkontrak.
Pelanggaran ketentuanketentuan tersebut menyebabkan perjanjian atau dokumen menjadi batal demi hukum. Dalam hal perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya berarti pula bahwa dorongan terhadap produsen untuk menghasilkan barang yang terjamin mutunya. Dengan demikian konsumen tidak akan mengalihkan perhatiannya pada produk luar negeri. Kepercayaan konsumen yang diterima oleh produsen dengan sendirinya membuat produsen memperbesar ;olume produksinya. !ni berarti bahwa produsen akan menambah jumlah tenaga kerjanya yang akan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa, terdapat pihakpihak tertetu saja yang dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran pelaku usaha, beberapa pihak tertentu yang dapat mengajukan gugatan disebutkan dalam pasal 1< #ndang#ndang
Perlindungan Konsumen. &entu saja, pengajuan gugatan akibat dari pelaku usaha yang melanggar hukum perlindungan konsumen memberikan manfaat bagi konsumen,pelaku usaha,serta pemerintah.
DA,A- PU"AKA
Dahlan *anusi *intang. ). Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis . *andung8 P& Bitra Aditya *akti 9arjono, Dhaniswara K. )<. Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. Eakarta8 P& 6aja 7rafindo http8==id.wikipedia.org=wiki=*adanFPenyelesaianFSengketaFKonsumen Syawali, 9usni $eni Sri !maniyati. ). Hukum Perlindungan Konsumen. *andung8 Mandar Maju www.ylki.or.id
