Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN I.

BADAN BADAN PERL PERLIND INDUNG UNGAN AN KONS KONSUME UMEN N NASIO NASIONAL NAL (BPKN) (BPKN)

Badan Badan Perlin Perlindung dungan an Kon Konsum sumen en Nasion Nasional al (BPKN) (BPKN) dibent dibentuk uk berdas berdasark arkan an amant amant Pasal Pasal 43 Undang-Undang No. 8 Tahun 1 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. !" Tahun #$$1 tentangBadan Perlindungan Konsumen Nasional. %embaga ini dibentuk untuk membantu u&a'a  &engembangan &erlindungan kosumen. BPKN berkedudukan di bukota e&ublik ndonesia dan bertanggung*a+ab ke&ada Presiden, dan a&abila di&erlukan BPKN da&at membentuk &er+akilan di bukota aerah Proinsi untuk  membantu &elaksanaan tugasn'a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mem&un'a /ungsi memberikan saran dan  &ertimbangan ke&ada Pemerintah dalam u&a'a mengembangkan menge mbangkan &erlindungan konsumen. Untuk  men*alankan /ungsin'a BPKN mem&un'ai /ungsi0 a. ember emberik ikan an sara sarann dan rekom rekomend endas asii ke&a ke&ada da &emer &emerin inta tahh dalam dalam rang rangka ka &en &en'u 'usu sunan nan kebi*akan di bidang &erlindungan konsumen2  b. elakukan &enelitian dan &engka**ian terhada& &eraturan &erundang-undangan 'ang  berlaku di bidang &erlindungan konsumen2 . ela elakuk kukan an &ene &eneli liti tian an terh terhada ada&& bara barang ng dan danat atau au *asa *asa 'ang 'ang men' men'ang angkut kut kese kesela lama mata tann konsumen2 d. endor endorong ong berkem berkembang bangn'a n'a %embag %embagaa Perlin Perlindung dungan an Kon Konsum sumen en 5+ada'a 5+ada'a as'arak as'arakat at (%PK5)2 e. en' en'eba ebarl rlua uask skan an in/o in/orm rmas asii mela melalu luii medi mediaa meng mengena enaii &erl &erlin indun dungan gan kons konsum umen en dan memas'arakatkan sika& ke&er&ihakan ke&ada konsumen2 /. ene eneri rima ma &eng &engad adua uann tent tentan angg &erl &erlin indu dung ngan an kons konsum umen en dari dari mas' mas'ar arak akat at,, leba lebaga ga  &erlindungan konsumen s+ada'a mas'arakat atau &elaku usaha2 dan g. elakukan elakukan surei 'ang men'angkut men'angkut kebutuhan kebutuhan konsum konsumen. en. Keanggotaan BPKN 5ebagaimana Pasal 3! UU Nomor 8 Tahun 1 anggota BPKN terdiri sekurang-kurangn'a 1! orang dan seban'ak-ban'akn'a #! orang 'ang me+akili semua unsur, dengan seorang ketua dan +akil merangka& anggota. 6nggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, atas usul enteri Perdagangan, setelah dikonsultasikan dengan P dan masa *abatan sebagai anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun ahun dan dan da&a da&att dian diangk gkat at kem kembali bali un unttuk 1 (sat (satu) u) kali kali mas masa *aba *abata tann ber berikut kutn'a. n'a.

Unsur keanggotaan BPKN terdiri dari0 1. Pemerintah #. Pelaku Usaha 3. %embaga Perlindungan Konsumen 5+ada'a as'arakat 4. 6kademisi !. Tenaga 6hli

II.

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

BP5K adalah lembaga non struktural 'ang berkedudukan di seluruh Kabu&aten dan Kota 'ang mem&un'ai /ungsi 7men'elesaikan sengketa konsumen di luar &engadilan7. Keanggotaan BP5K  terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen dan unsur &elaku usaha.

BP5K dihara&kan da&at mem&ermudah, mem&ere&at dan memberikan suatu *aminan ke&astian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak &erdatan'a ke&ada &elaku usaha 'ang tidak   benar. 5elain itu da&at &ula men*adi akses untuk menda&atkan in/ormasi serta *aminan  &erlindungan hukum 'ang sama bagi konsumen dan &elaku usaha.

alam &enanganan dan &en'elesaian sengketa konsumen, BP5K ber+enang melakukan  &enelitian dan &emeriksaan terhada& bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil u*i laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik 'ang dia*ukan oleh konsumen mau&un oleh &elaku usaha.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1 tentang Perlindungan Konsumen, mengamanatkan &embentukan lembaga 'ang akan men'elenggarakan &erlindungan konsumen, 'aitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan %embaga Perlindungan Konsumen 5+ada'a as'arakat (%PK5), sehingga melalui /ungsi, tugas dan +e+enang dari kedua lembaga tersebut dihara&kan da&at me+u*udkan &erlindungan konsumen 'ang bersi/at &reenti/.

5edangkan dalam memberikan &erlindungan konsumen 'ang bersi/at re&resi/ 'aitu melalui  &engaturan tanggung *a+ab &elaku usaha untuk memberi ganti rugi ke&ada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sd Pasal #8 'ang lebih dikenal dengan sebutan tanggung  *a+ab &erdata dan lembaga 'ang diamanatkan oleh Undang-undang &erlindungan konsumen 'ang akan memberikan &erlindungan 'ang bersi/at re&resi/ adalah Badan Pen'elesaian 5engketa Konsumen (BP5K).

alam hal ini &eran BP5K dalam &en'elenggaraan &erlindungan konsumen meru&akan u*ung tombak di la&angan untuk memberikan &erlindungan ke&ada konsumen 'ang telah dirugikan atau 'ang telah menderita sakit. Perlindungan 'ang diberikan oleh lembaga BP5K ke&ada konsumen adalah melalui &en'elesaian sengketa antara konsumen dengan &elaku usaha dan *uga melalui &enga+asan terhada& setia& &enantuman &er*an*ian atau dokumen 'ang menantumkan klausula baku 'ang merugikan konsumen. BP5K dalam hal ini ber/ungsi ganda, disatu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ke+enangan 'udikati/ untuk  men'elesaikan sengketa konsumen dan disisi lain diberikan ke+enangan eksekuti/ ke&ada BP5K  untuk menga+asi &enantuman klausula baku 'ang dibuat se&ihak oleh &elaku usaha.

Proses &en'elesaian sengketa konsumen seara &erdata melalui BP5K dilakukan dengan konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, 'ang bersi/at non litigasi. 5edangkan &roses &en'elesaian sengketa &erdata melalui badan &eradilan umum, bersi/at litigasi. Prinsi& dasar &en'elesaian, di BP5K antara lain 0







Pen'elesaian sengketa konsumen melalui BP5K berdasarkan &ilihan sukarela &ara &ihak  'ang bersengketa. Bilamana &ara &ihak telah se&akat memilih BP5K sebagai tem&at  &en'elesaian sengketa, maka &ara &ihak untuk kedua kalin'a  harus se&akat untuk memilih salah satu dari ara &en'elesaian sengketa 'ang berlaku di BP5K, 'akni dengan ara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Bukan ber*en*ang, 9ika konsumen dan &elaku usaha telah se&akat memilih ara  &en'elesaian sengketa dengan ara konsiliasi dan tern'ata tidak terda&at &en'elesaian, maka sengketa tidak da&at dia*ukan &en'elesaiann'a dengan ara mediasi atau arbitrase. Pen'elesaian oleh Para Pihak, Bilamana &ara &ihak telah se&akat memilih ara  &en'elesaian seara konsiliasi atau mediasi, maka &en'elesaian se&enuhn'a berada ditangan  &ara &ihak baik mengenai bentuk dan besarn'a ganti rugi seara &emba'aran tunai atau iilan. a*elis BP5K han'a bersi/at /asilitator 'ang +a*ib memberikan masukan, saran, dan menerangkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.







Pen'elesaian oleh a*elis, Bilamana &ara &ihak se&akat memilih &en'elesaian seara arbitrase, maka &en'elesaian se&enuhn'a &en'elesaian diserahkan ke&ada a*elis BP5K baik   bentuk dan besarn'a ganti rugi. Tan&a Pengaara, Pada &rinsi&n'a &en'elesaian sengketa konsumen melalui BP5K tan&a la+'er (&engaara), hal ini mengingat 'ang diton*olkan dalam &roses &en'elesaian sengketa adalah mus'a+arah kekeluargaan, bukan masalah as&ek hukum 'ang ketat, kaku karena  &utusan 'ang dihara&kan di BP5K adalah +in-+in solution. urah, :e&at dan 5ederhana, Pen'elesaian sengketa di BP5K tidak di&unggut bia'a,  baik ke&ada konsumen mau&un &elaku usaha, sedangkan +aktu &en'elesaiaann'a relati/  e&at, 'akni selambat-lambatn'a dalam +aktu #1 hari ker*a sudah diterbitkan &utusan BP5K.

5am&ai tahun #$11 telah terbentuk seban'ak ;! BP5K diKabu&atenKota, &embentukan BP5K  meru&akan usulan&ermohonan Ke&ala aerah Tingkat  (Kabu&atenKota) dengan men'ia&kan sarana, &rasarana, dana o&erasional 'ang dibebankan melalui 6PB setem&at.

Keanggotaan BP5K di+akili dari 3 (tiga) unsur, 'ang terdiri dari unsur &emerintah, unsur &elaku usaha, dan unsur konsumen. Unsur &elaku usaha berasal dari &erkum&ulanorganisasi atau asosiasi &elaku usaha, sedangkan unsur konsumen berasal dari %embaga Perlindungan Konsumen 5+ada'a as'arakat (%PK5) 'ang telah terda/tar dan diakui oleh Bu&ati atau
9umlah keanggotaan BP5K &aling sedikit  orang dan setia& unsur di+akili 3 orang, dan &aling  ban'ak 1! orang 'ang setia& unsur di+akili ! orang.

BP5K berkedudukan di bukota Kabu&atenKota 'ang ber/ungsi menangani dan men'elesaikan sengketa konsumen di luar &engadilan, khusus untuk bukota K 9akarta BP5K berkedudukan daerah tingkat Proinsi.

Tugas dan /ungsi BP5K sebagaimana diatur dalam Pasal !# Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang Perlindungan Konsumen, 'ang antara lain 0 

elaksanakan &enanganan dan &en'elesaian sengketa konsumen, dengan ara melalui

mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase2 

emberikan konsultasi &erlindungan konsumen2



elakukan &enga+asan terhada& &enantuman klausula baku2





















ela&orkan ke&ada &en'idik umum a&abila ter*adi &elanggaran ketentuan dalam undang-undang2 enerima &engaduan baik tertulis mau&un tidak tertulis, dari konsumen tentang ter*adin'a &elanggaran terhada& &erlindungan konsumen2 elakukan &enelitian dan &emeriksaan sengketa &erlindungan konsumen2 emanggil &elaku usaha 'ang diduga telah melakukan &elanggaran terhada&  &erlindungan konsumen2 emanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli danatau setia& orang 'ang diangga& mengetahui &elanggaran undang-undang2 eminta bantuan &en'idik untuk menghadirkan &elaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setia& orang sebagaiamana dimaksud &ada huru/ g dan huru/ h, 'ang tidak bersedia memenuhi  &anggilan badan &en'elesaian sengketa konsumen2 enda&atkan, meneliti danatau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna  &en'elidikan dan atau &emeriksaan2 emutuskan dan meneta&kan ada atau tidak adan'a kerugian di&ihak konsumen2 emberitahukan &utusan ke&ada &elaku usaha 'ang melakukan &elanggaran terhada&  &erlindungan konsumen2 en*atuhkan sanksi administrati/ ke&ada &elaku usaha 'ang melanggar ketentuan undang-undang.

Konsumen da&at mengadu ke BP5K se&an*ang di&enuhi &ers'aratan berikut 0



Konsumen sebagai &ihak 'ang menga*ukan &ermohonan &engaduan atau gugatan, han'a da&at diterima *ika dia*ukan oleh konsumen akhir.

Terhada& &engertian konsumen akhir, *uga meli&uti +arga negara asing 'ang berada di ndonesia, maka da&at menggugat &elaku usaha di BP5K. =ugatan sekelom&ok  orangkonsumen 'ang mem&un'ai ke&entingan 'ang sama, 'ang dikenal dengan sebutan gugatan lass ation tidak da&at diterima di BP5K demikian *uga dengan &enga*uan gugatan 'ang dia*ukan oleh %PK5. Kedua gugatan tersebut han'a da&at dia*ukan ke Pengadilan  Negeri. 



>ang da&at diadukan konsumen ke BP5K adalah &elaku usaha, baik orang  &erserorangan, badan usaha berbentuk hukum mau&un bukan badan hukum, termasuk BU dan BUN, bukan instansi atau lembaga &emerintah. >ang da&at diadukan ke BP5K adalah barang danatau *asa 'ang terkait dengan ! (lima)  &arameter &erbuatan 'ang dilarang bagi &elaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 'aitu0 Barang 'ang tidak memenuhi standar, n/ormasi 'ang mengelabui, :ara men*ual 'ang merugikan, :idera *an*i, Klausula baku

5am&ai saat ini baru terda&at ;! BP5K di Kabu&atenKota. 9umlah kasus 'ang ditangani dari tahun #$$3 hingga #$1$ adalah seban'ak 1.3;4 kasus.

III.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)

alam Undang-undang &erlindungan konsumen %PK5 memiliki kesem&atan untuk ber&eran akti/ dalam me+u*udkan &erlindungan konsumen. Tugas %PK5, adalah 0

1. en'ebarkan in/ormasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan ke+a*iban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang danatau *asa2 #. emberikan nasihat ke&ada konsumen 'ang memerlukann'a2 3. Beker*a sama dengan instansi terkait dalam u&a'a me+u*udkan &erlindungan konsumen2 4. embantu konsumen dalam mem&er*uangkan hakn'a, termasuk menerima keluhan atau  &engaduan konsumen2

!. elakukan &enga+asan bersama &emerintah dan mas'arakat terhada& &elaksanaan  &erlindungan konsumen.

Untuk men*amin adan'a suatu ke&astian hukum, keterbukaan dan ketertiban dalam  &en'elenggaraan &erlindungan konsumen di ndonesia, setia& %PK5 +a*ib melakukan Penda/taran &ada Pemerintah Kabu&aten atau Kota, untuk mem&eroleh Tanda a/tar %PK5 (T%PK) sebagai bukti bah+a %PK5 'ang bersangkutan benar-benar bergerak dibidang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan bun'i 6nggaran asar dan atau umah Tangga dari 6kta Pendirian %PK5 tersebut.

Tanda a/tar %PK5 da&at di&ergunakan oleh %PK5 'ang bersangkutan untuk melakukan kegiatan &en'elenggaraan Perlindungan Konsumen di seluruh ndonesia, dan &enda/taran tersebut dimaksudkan sebagai &enatatan dan bukan meru&akan suatu &eri?inan.

%PK5 'ang telah didirikan dan melakukan kegiatan dibidang Perlindungan Konsumen, *ika  belum menda/tarkan dan mem&eroleh Tanda a/tar %PK5 dari Pemerintah Kabu&atenKota setem&at, maka %PK5 'ang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang Perlindungan Konsumen belum memenuhi s'arat atau belum diakui untuk bergerak  di&erlindungan konsumen.

5etelah %PK5 'ang bersangkutan mem&eroleh Tanda a/tar %PK5, maka Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1 tentang Perlindungan Konsumen men*adi landasan hukum bagi %PK5, untuk men'elenggarakan &erlindungan konsumen di ndonesia, baik melalui kegiatan u&a'a  &emberda'aan konsumen dengan ara &embinaan, &endidikan konsumen mau&un mam&u melalui &elaksanaan tugas %PK5 sesuai UU Nomor 8 Tahun 1, berikut &eraturan  &elaksanaann'a.

%PK5 &osisin'a amat strategis dalam ikut me+u*udkan &erlindungan konsumen. 5elain men'uarakan ke&entingan konsumen, lembaga ini *uga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks ligitas ke&entingan konsumen di ndonesia. @ak gugat tersebut da&at dilakukan oleh lembaga konsumen (%PK5) 'ang telah memenuhi s'arat, 'aitu bah+a %PK5 'ang dimaksud telah berbentuk Badan @ukum atau >a'asan 'ang dalam anggaran dasarn'a memuat tu*uan &erlindungan konsumen. =ugatan oleh lembaga konsumen han'a da&at dia*ukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 4; Undang-undang Perlindungan Konsumen).

5am&ai saat ini %PK5 'ang telah memiliki T%PK ber*umlah #4$ %PK5, tersebar di  bebera&a Kabu&atenKota. Berdasarkan &emantauan se*ak tahun #$$3 sam&ai dengan tahun #$1$, dari %PK5 'ang teratat telah menangani mediasi dan adokasi ke&ada konsumen seban'ak 1814 kasus konsumen. Pada tahun #$1$, dari !81 kasus konsumen 'ang ditangani, didominasi oleh 13 kasus &embia'aan konsumen (#4A), 4! kasus &erbankan (8A), dan ;; kasus &ela'anan mas'arakat se&erti listrik, P6, trans&ortasi, dan lainn'a (11A).