TUGAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konsumen Dosen Pengampu: Laily Rahmah S.Psi, M.Si, Psi
Disusun Oleh :
Naila G!aha Salsaila "#$#1"#1""$ % &
'AKULTAS PSIKOLOGI UNI(ERSITAS ISLAM ISL AM SULT SU LTAN AN AGUNG SEMARANG )#1*
1+ Pen,e!ian K.nsu/en
Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut pengertian Pasal 1 angka !! PK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan#atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.$ Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan penge%er. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir.
)+ Asas 0an Tuuan
Menurut pengertian Pasal 1 angka !! PK, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan#atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan$. Lebih lanjut, di ilmu ekonomi ada dua jenis konumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen dan penge%er. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. Sebelumnya telah disebutkan bah&a tujuan dari !! PK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pe%ut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya Pasal ' !! PK menyebutkan bah&a tujuan perlindungan konsumen adalah: (
Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi
(
diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan %ara menghindarkannya dari
(
akses negati) pemakaian barang dan#atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut
(
hak(haknya sebagai konsumen. Men%iptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
(
hukum dan keterbukaan in)ormasi serta akses untuk mendapatkan in)ormasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung ja&ab dala m berusaha.
(
Meningkatkan kualitas barang dan#atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan#atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Sedangkan asas(asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal !! PK adalah: (
*sas man)aat *sas ini mengandung makna bah&a penerapan !! PK harus memberikan man)aat
yang sebesar(besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak(haknya. (
*sas keadilan Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal +( !! PK yang mengatur mengenai hak
dan ke&ajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan ke&ajibannya se%ara seimbang. (
*sas keseimbangan Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta
pemerintah dapat ter&ujud se%ara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi. (
*sas keamanan dan keselamatan konsumen Diharapkan penerapan !! PK akan memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan peman)aatan barang dan#atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. (
*sas kepastian hukum Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan
memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
"+ Ha2 0an Ke3aian K.nsu/en
Konsumen diberikan suatu bimbingan mengenai suatu produk sehingga membuat konsumen tidak %emas dalam memilah suatu produk, serta konsumen diberlakukan adil dan mendapat jaminan. Se%ara psikologis, konsumen yang baik adalah dalam memenuhi ke&ajibannya berdasarkan prosedur yang sesuai serta bersikap sesuai
dengan aturan dan norma dalam
berperilaku atas penggunaan suatu produk. a. -ak Konsumen. Sebagai pemakai barang#jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan ke&ajiban. Pengetahuan tentang hak(hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. ujuannya, jika diketahui adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia se%ara spontan dapat menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak(haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bah&a hak(haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. /erdasarkan !! Perlindungan konsumen pasal +, hak(hak konsumen sebagai berikut: 1. -ak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan#atau jasa, . -ak untuk memilih barang dan#atau jasa serta mendapatkan barang dan#atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, '. -ak atas in)ormasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan#atau jasa, +. -ak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan#atau jasa yang digunakan, 0. -ak untuk mendapatkan adokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen se%ara patut, 2. -ak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, . -ak untuk diperlakukan atau dilayani se%ara benar dan jujur serta tidak diskriminati), 3. -ak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan#atau penggantian, apabila barang#atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, 4. -ak(hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang(undangan lainnya. Dengan demikian jelaslah bah&a konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak(hak konsumen yang merupakan ke&ajiban pelaku usaha dalam !! 5o. 3 tahun 1444 tentang perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi
konsumen 6bab 7889, bagaimana konsumen memperjuangkan hak(haknya 6bab 8, , dan 89.
b. Ke&ajiban Konsumen. Ke&ajiban konsumen sesuai dengan Pasal 0 !ndang(undang Perlindungan Konsumen adalah: 1. Memba%a atau mengikuti petunjuk in)ormasi dan prosedur pemakaian atau peman)aatan barang dan#atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; . /eritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan#atau jasa; '. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati; +. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen se%ara patut. 4+ Ha2 0an Ke3aian Pela2u Usaha
Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan ke&ajiban. -ak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 2 !!PK adalah: a. -ak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan#atau jasa yang diperdagangkan; b. -ak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; %. -ak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. -ak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti se%ara hukum bah&a kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan#atau jasa yang diperdagangkan; e. -ak(hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang(undangan lainnya. Membantu pelaku usaha se%ara mental dalam men%iptakan suatu barang#jasa yang baik serta menghindari dari perilaku negati) dari para konsumen yang bukan kesalahan dari produsen.
Sedangkan ke&ajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal !!PK adalah: 1. /eritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; . Memberikan in)ormasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan#atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; '. Memperlakukan atau melayani konsumen se%ara benar dan jujur serta tidak diskriminati); +. Menjamin mutu barang dan#atau jasa yang diproduksi dan#atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan#atau jasa yang berlaku;
0. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan#atau men%oba barang dan#atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan#atau garansi atas barang yang dibuat dan#atau yang diperdagangkan; 2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan#atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan peman)aatan barang dan#atau jasa yang diperdagangkan; . Memberi kompensasi, ganti rugi dan#atau penggantian apabila barang dan#atau jasa yang dterima atau diman)aatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ketika pelaku usaha memberikan perlakuan yang baik terhadap konsumen baik dalam melayani ataupun memberikan in)ormasi kepada konsumen, maka se%ara psikologis akan lebih mampu menarik minat para konsumen, karena konsumen lebih merasa tidak dirugikan dikarenakan adanya jaminan dan kompenasasi atau suatu produk.
*+ Pe!uaan 5an, Dila!an, Ba,i Pela2u Usaha
*da 1< larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 619 !! PK, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan#atau memperdagangkan barang dan#atau jasa yang: a. idak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang(undangan; b. idak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; %. idak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. idak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistime&aan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan#atau jasa tersebut; e. idak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan#atau jasa tersebut; ). idak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan#atau jasa tersebut; g. idak men%antumkan tanggal kadalu&arsa atau jangka &aktu penggunaan atau peman)aatan yang paling baik atas barang tertentu; h. idak mengikuti ketentuan berproduksi se%ara halal, sebagaimana pernyataan "halal$ yang i.
di%antumkan dalam label; idak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat#isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut j.
ketentuan harus di pasang#dibuat; idak men%antumkan in)ormasi dan#atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang(undangan yang berlaku. Dalam pasal ini mendorong para pelaku usaha untuk memperoduksi suatu barang#jasa
yang baik lengkap se%ara kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga tidak merugikan jika digunakan oleh para konsumen. Pasal 4 membahas mengenai perlindungan dari suatu barang#jasa yang dita&arkan, dipromosikan, serta diiklankan se%ara berlebihan yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi suatu barang#jasa. Sehingga membuat para pelaku usaha harus lebih kreati) dan menghilangkan hal(hal negati) dalam mena&arkan produk barang#jasa yang dihasilkan. =ika para konsumen mendapatkan suatu produk yang mejanjikan atas promosi yang ada, konsumen akan merasa puas. 5amun ketika mengetahui promosi itu tidak benar maka akan membuat para konsumen ke%e&a dan tidak ingin men%ari produk yang dihasilkan suatu produsen yang sama lagi. Pasal 1< menuntut pelaku usaha untuk mempromosikan suatu barang#jasanya se%ara benar dan sesuai. Setiap orang atau semua konsumen tertarik pada ta&aran obral dan lelang, dikarenakan barang#jasa yang dijualkan berharga %ukup murah dengan harapan barang#jasa yang diperdagangkan pun masih dalam kondisi yang baik. Sehingga ketika mereka mendapatkan hal negati) dari suatu barang#jasa, tidak menutup kemungkinan membuat para konsumen tidak berminat pada hal yang diperjualkan karena merugiakan para konsumen. Promosi dalam jumlah dan dalam &aktu tertentu membuat para konsumen berdatangan untuk mengetahui suatu barang#jasa yang dita&arkan, namun jika &aktu yang ditentukan ternyata tidak sesuai membuat para konsumen tidak ingin lagi mengikuti promosi atau pena&aran tersebut.
6+ Klausula Ba2u Dala/ Pe!anian
Setiap aturan atau ketentuan dan syarat(syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu se%ara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan &ajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang di%antumkan dalam kuitansi, )aktur#bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.
$+ Ba0an Pe!lin0un,an K.nsu/en Nasi.nal 7Pasal "1 4" a. >ungsi /PK5 adalah "memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
upaya mengembangkan perlindungan konsumen di 8ndonesia$. b. /erkedudukan di 8bu Kota R8 dan bertanggungja&ab kepada Presiden, bila diperlukan dibentuk per&akilan di propinsi. %. /PK5 terdiri dari ketua#&akil ketua merangkap anggota dan minimum 10 atau ma?imum 0 anggota, berasal dari unsur(unsur pemerintah, pelaku usaha, LPKSM, *kademisi dan tenaga ahli. d. *nggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR(R8. e. /PK5 diangkat dan dilantik pertama kali pada tanggal 14 @ktober <<+
er%iptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pembeli adalah salah satu aspek penting dalam dunia pemasaran. Para pelaku usaha akan dengan mudah memberi in)ormasi atau mengenalkan suatu produk jika hubungannya dengan konsumen terjalin se%ara sehat. Dan konsumen akan mudah menerima in)ormasi dari produsen yang mampu menjalin hubungan yang baik pada konsumennya. Pengembangan lembaga perlindungan konsumen sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya insani dan penelitian dibidang perlindungan konsumen. Meningkatnya kualitas SDM dan semakin banyaknya penelitian yang berkualitas mengenai perlindungan konsumen akan semakin memperluas dan memproses &a&asan masyarakat bukan hanya mengenai perlindungan konsumen tetapi juga akan hak dan ke&ajiban setiap elemennya.
8+ Le/a,a Pe!lin0un,an K.nsu/en S3a0a5a Mas5a!a2a 7LPKSM Pasal 44
Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat dan berperan akti) dalam me&ujudkan perlindungan konsumen. ugasnya yaitu menyebarkan in)ormasi, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya dan melakukan penga&asan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Penga&asan adalah hal yang perlu dilakukan oleh pihak(pihak tertentu untuk menjamin bah&a produk#jasa yang siap konsumsi benar(benar layak dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi pengkonumsinya.
9+ Ba0an Pen5elesaian Sen,2ea K.nsu/en 7Pasal 49-*8
/PSK dibentuk sebagai tempat penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 6pasal +49. *nggota(anggotanya terdiri dari ' unsur pemerintah, ' unsur pelaku usaha, ' unsur konsumen. Pengangkatan dan pemberhentian anggota /PSK dan sekretariat /PSK ditetapkan oleh menteri. 1#+ San2si
Aaitu sanksi ekonomi yang diberlakukan karena alasan(alasan non(politik, biasanya sebagai bagian dari suatu pertikaian perdagangan, atau semata(mata karena alasan ekonomi. LaBimnya melibatkan pengenaan tari) khusus atau langkah(langkah serupa, dan bukan larangan total. /PSK ber&enang jatuhkan sanksi administrati). Pada pelanggar pasal 1469 dan 6'9, <, 0 dan 2 berupa ganti rugi maksimum sebesar << juta rupiah 6pasal 2<9. untutan pidana dapat ditujukan pada pelaku usaha dan#atau pengurusnya 6pasal 219. Pelaku usaha pelanggar terdapat pada pasal 3, 4, 1<, 1' 69, 10, 1619 a, b, %, 69 dan 13, dipidana maksimal 0 tahun atau denda maksimal sebesar milyar rupiah 6pasal 2 6199. Pelanggar pasal 11, 1, 1'619, 1+, 12, 1619d, ), dipidana maksimal tahun atau denda sebesar 0<< juta rupiah 6pasal 2699. Penyebab luka berat, %a%at tetap atau mati, diberlakukan hukum pidana berlaku yang terdapat pada pasal 2 6'9. -ukuman tambahan dapat berupa: a. Perampasan barang tertentu, b. !mumkan putusan hakim, %. /ayar ganti rugi, d. Perintah hentikan penyebab kerugian konsumen, e. Penarikan barang, ). Pen%abutan iBin usaha 6pasal 2'9
11+ Keenuan Pe!alihan
Semua ketentuan perundang(undandan yang telah berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dan#atau tidak bertentangan dengan !!PK.
1)+ Keenuan Penuu;
!! perlindungan konsumen berlaku 16satu9 tahun sejak diundangkan. =angka &aktu setahun adalah untuk proses sosialisasi !!, kesiapan semua pihak terkait, pembentukan lembaga(lembaga yang diamanatkan oleh !!PK.
