Modul A-2
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Permen PU No. 03/PRT/M/2013)
Perencanaan Umum Penyelenggaraan PSP Rencana Induk Studi Kelayakan Perencanaan Teknis dan Manajemen
Persampahan
Perencanaan Umum Penyelenggaraan PSP Untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:
Rencana Induk; dan
Studi Kelayakan.
Untuk kota sedang dan kecil berupa:
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
RENCANA INDUK
Rencana Induk Rencana induk di dalam satu wilayah
administrasi kota; Rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota;
dan Rencana induk lintas provinsi.
Muatan Rencana Induk Daerah pelayanan Kebutuhan dan tingkat pelayanan Penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek
teknis,
kelembagaan,
pengaturan,
pembiayaan dan
peran serta masyarakat
Tahapan pelaksanaan.
Aspek Teknis Rencana Induk Pembatasan timbulan sampah; Pendauran ulang sampah Pemanfaatan kembali sampah; Pemilahan sampah; Pengumpulan sampah; Pengangkutan sampah; Pengolahan sampah; dan Pemrosesan akhir sampah.
Dasar Penyusunan Rencana Induk Kondisi kota Rencana pengembangan kota Kondisi penyelenggaraan PSP Permasalahan penyelenggaraan PSP.
Hal-hal Pokok yang Harus Dikaji Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP; Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah; Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Keterpaduan dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.
Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya. Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
Jangka Waktu Rencana Induk Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
Sosialisasi & Konsultasi Publik Rencana Induk Rencana induk harus disosialisasikan oleh
pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk konsultasi publik sekurangkurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
STUDI KELAYAKAN
Studi Kelayakan Studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan
penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari.
Dasar Penyusunan Studi Kelayakan Rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah
ditetapkan; Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan Kajian lingkungan, sosial, hukum dan
kelembagaan.
Penyusun Studi Kelayakan Studi kelayakan disusun oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya dan/atau swasta.
1. Kelayakan Teknis Kelayakan teknis antara lain memuat: Rencana teknik operasional; Kebutuhan lahan; Kebutuhan air dan energi; Kebutuhan prasarana dan sarana; Gambaran umum pengoperasian dan
pemeliharaan; Masa layanan sistem; dan Kebutuhan sumber daya manusia.
1. Kelayakan Teknis Kelayakan teknis didasarkan atas kajian:
Timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah;
Teknologi dan sumber daya setempat;
Keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
Kondisi fisik setempat.
Kelayakan teknis dilakukan dengan
membandingkan usulan atau perencanaan teknik dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Kegiatan dinyatakan layak teknis, jika sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
2. Kelayakan Ekonomi Kelayakan ekonomi diukur berdasarkan:
Nisbah hasil biaya ekonomi ( Economic Benefit Cost Ratio (EBCR)); Nilai ekonomi kini bersih ( Economic Net Present Value (ENPV)); dan Laju pengembalian ekonomi internal ( Economic Internal Rate of Return (EIRR)).
2. Kelayakan Ekonomi Kelayakan ekonomi memperhitungkan:
Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible ) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung; dan Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible ).
2. Kelayakan Ekonomi Manfaat langsung antara lain:
Pendapatan dari material yang dapat didaur ulang ; Pemanfaatan kompos sebagai pupuk dan/atau pengganti tanah penutup TPA; Pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi; dan d. pendapatan dari pemanfaatan lahan bekas TPA untuk keperluan ruang terbuka hijau.
Manfaat tidak langsung antara lain:
Peningkatan nilai harga tanah dan bangunan; dan
Pengurangan biaya pengolahan air baku air minum.
2. Kelayakan Ekonomi Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai
uang antara lain:
Pengurangan tingkat pencemaran;
Terjaganya kelestarian sumber daya air; dan
Penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran
2. Kelayakan Ekonomi Kegiatan sebagaimana dinyatakan layak
ekonomi, jika manfaat ekonomi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.
3. Kelayakan Keuangan Kelayakan keuangan diukur berdasarkan: Periode pengembalian pembayaran ( Pay Back
); Period ); Nilai keuangan kini bersih ( Financial Net Present
Value (FNPV)); dan Laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return (EIRR)).
3. Kelayakan Keuangan Kelayakan keuangan memperhitungkan : Tingkat inflasi; Jangka waktu proyek; Biaya investasi; Biaya operasi dan pemeliharaan; Biaya umum dan administrasi; Biaya penyusutan; Tarif retribusi; dan Pendapatan retribusi.
3. Kelayakan Keuangan Kelayakan keuangan dilakukan dengan
membandingkan pendapatan dari tarif atau retribusi dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal Kegiatan dinyatakan layak keuangan, jika
pendapatan dari tarif atau retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.
4. Kajian Lingkungan Kajian lingkungan didasarkan atas studi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
5. Kajian Sosial, Hukum dan Kelembagaan Kajian Sosial
harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana penyelenggaraan PSP.
Kajian Hukum
ketentuan peraturan perundang-undang perundang-undangan; an;
kebijakan; dan
perijinan yang diperlukan.
Kajian Kelembagaan
Sumber daya manusia;
Struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara; dan
Alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta.
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PERSAMPAHAN
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Muatan Perencanaan Teknis dan Manajemen Rencana daerah pelayanan; Tingkat pelayanan; Tahapan pelaksanaan; dan Rencana penyelenggaraan PSP yang telah
memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Perencanaan Teknis dan Manajemen
Persampahan disusun oleh pemerintah kabupaten/kota
Daftar Modul Modul A: PENGANTAR
A-1 : Definisi dan Istilah
A-2 : Perencanaan Umum
A-3 : Penanganan Sampah
A-4 : Fasilitas Pengolahan dan d an Pemrosesan Akhir Sampah
A-5 : Penutupan dan Rehabilitasi TPA
A-6 : Peran Masyarakat dan Swasta
A-7 : Pembinaan dan Pengawasan
A-8 : Kompetensi, dan Penelitian & Pengembangan
Modul B : PERENCANAAN UMUM Modul C : PENGUMPULAN SAMPAH, TPS & TPS-3R Modul D : PENGOPERASIAN, PENUTUPAN, REHAB TPA Modul E : PENGOLAHAN & PEMROSESAN AKHIR SAMPAH Modul F : INDEKS RESIKO PENUTUPAN DAN REHAB TPA
Sumber : Permen PU No. 03/PRT/M/2013) Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
Nawasis.Com
Water Inspiration
dimana inspirasi mengalir sampai jauh ...
Sanitasi.Net
Spirit of Water
tak kenal lelah, terus mengalir, mengalir, untuk kehidupan...
Contact: Joy Irmanputhra Email :
[email protected] [email protected] m
