Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP

PERAN APIP MENGAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI REVIU DAN IMPLEMENTASI SPIP (LUSIANA) [email protected]

ABSTRAKSI

Maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Pemerintah telah menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah berusaha melakukan berbagai

pembaharuan

agar

memperoleh

kepercayaan

masyarakat

kembali, dimana salah satunya melalui penguatan pengawasan melalui penerapan SPIP dan peningkatan peningkatan peran APIP yang merupakan merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi reformasi birokrasi. birokrasi. Akuntabilitas merupakan merupakan salah satu satu aspek penting dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang salah satunya tercermin melalui Laporan Keuangan. Oleh sebab itu pemerintah dalam rangka untuk memperoleh opini WTP dari BPK RI, memaksimalkan kinerjanya melalui keterlibatan APIP dalam melakukan reviu atas laporan keuangan dan pengimplementasian SPIP di lingkungan pemerintahan. pemerintahan.

A. PENDAHULUAN Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah melakukan upaya perbaikan melalui reformasi birokrasi diseluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan antara lain melalui pelaksanaan pelaksanaa n reformasi dibidang keuangan dengan mengeluarkan paket

kebijakan

dibidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, pemerintah juga telah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi untuk tahun 2010 - 2025 seperti yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – – 2025. Dimana pelaksanaan operasional Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010- 2025, dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Masyarakat Indonesia saat ini menjadi lebih peka tentang apa yang terjadi dengan pemerintahan, terlebih maraknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi didalam tubuh birokrat pemerintah telah mengundang banyak kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Setiawan, H dan Putro, TS (2013), didalam penelitiannya menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan besarnya tingkat kebocoran penggunaan dana pemerintah dikarenakan oleh lemahnya pengendalian dan pengawasan internal. Pengawasan dinilai belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan tetap terjadinya penyimpangan yang berulang-ulang, dalam bentuk kerugian negara, rendahnya keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang diawasi serta terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menjadi salah satu program yang dijalankan dalam reformasi birokrasi adalah melalui penguatan pengawasan seperti yang dituangkan dalam Road Map

Reformasi

Birokrasi

yang

terdapat

dalam

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Dalam fungsi-fungsi manajemen, fungsi pengawasan ( controlling ) controlling ) terkait terhadap

keseluruhan

fungsi-fungsi

lainnya

seperti

perencanaan

( planning ), ( planning ),

pengorganisasian (organizing ( organizing ), ), pengarahan (directing (directing ) dan koordinasi (coordinating ( coordinating ), ), dimana pengawasan berfungsi untuk mengevaluasi apakah organisasi telah berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuannya. Adapun program penguatan penguatan pengawasan pengawasan yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi / RMRB terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1. Penerapan Sistem Pengendalian Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah (SPIP) 2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antara lain agar : 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara negara oleh masing-masing masing-mas ing K/L dan Pemda.

Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

1

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masingmasing K/L dan Pemda. 3. Meningkatnya Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara negara pada masingmasing K/L dan Pemda. 4. Menurunnya tingkat tin gkat penyalahgunaan penyalahg unaan wewenang pada masing-masing masing- masing K/L K/ L dan Pemda. Pengawasan sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, termasuk sebagai upaya pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu pengawasan menjadi unsur penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian good governance, yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintah dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah yang

mengutamakan

komitmen

pimpinan

dan

keterlibatan

seluruh

pegawai.

Pengendalian internal dalam pengawasan dan pelaporan diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam implementasian SPIP, APIP memegang peranan yang penting dalam mewujudkan llingkungan pengendalian sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun tahun 2008,

yaitu dengan perwujudan peran Aparat Pengawasan Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang efektif. APIP juga memegang peranan penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Pemerintah antara lain melalui review, audit, evaluasi,

pemantauan,

dan

pengawasan

lainnya

yang

merupakan

bagian

dari

implementasi SPIP. Secara khusus untuk untuk memberikan jaminan jaminan kualitas terhadap laporan keuangan serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, maka APIP Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

2

dituntut untuk berperan dalam penyajian laporan keuangan melalui reviu atas laporan keuangan agar dapat mendorong entitas pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.Oleh karena itu, maka artikel ini akan membahas mengenai peran APIP dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara melalui reviu dan implementasi SPIP.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA Sukses atau gagalnya mencapai pembangunan yang berkesinambungan salah satunya dipengaruhi bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Jika baik maka manajemen sektor publik menjadi efisien, efektif, terintegrasi serta meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas dan transparansi (Firdausy CM, 2010). Ada 6 prinsip utama Good Governance G overnance,, yaitu partisipasi, keadilan, akuntabilitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas (Hidayat, S dan Abdul Malik Gismar, 2010). Akuntabilitas merupakan merupakan salah salah satu unsur utama dari good governance. Menurut Sadjiarto, A (2000), Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut dan diperlukan pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Akuntabilitas

dapat

juga

diartikan

sebagai

kewajiban

memberi

pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi publik kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Widodo, J. 2001). Sedangkan menurut Kumorotomo Wahyudi (2005), akuntabilitas (accountability ) (accountability ) adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi atau pelayanan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut atau norma dan nilai-nilai masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat. Lembaga Administrasi Negara membedakan akuntabilitas menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 1. Akuntabilitas Akuntabilitas

keuangan,

merupakan

pertanggungjawaban pertanggungjawaban

mengenai

integritas

keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil-hasil kegiatan pemerintah. 3. Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

3

moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan. Pengertian akuntabilitas sangatlah sangatlah luas mencakup seluruh aktivitas birokrasi dan pelayanan pemerintah dalam banyak bidang. Namun, pada artikel ini akan dibahas secara khusus mengenai akuntabilitas keuangan yang tercermin dalam Laporan Keuangan pemerintah. Akuntabilitas keuangan menurut Mohamad Ismail, dkk (2004) merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran

pertanggungjawaban

adalah

keberadaan

Laporan

Keuangan yang disajikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan dan penggunaan uang. Mohamad Ismail, dkk (2004) juga menjelaskan bahwa penerapan akuntabilitas berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang harus dapat diukur pencapaiannya. Ada 4 (empat) dimensi penerapan akuntabilitas yang baik, yaitu : 1. Siapa yang harus melaksanakan melaksanakan akuntabilitas? akuntabilitas? 2. Kepada siapa dia berakuntabilitas? berakuntabilit as? 3. Apa standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas akuntabilit as itu sendiri? 4. Bagaimana nilai akuntabilitas akuntabilita s itu sendiri? Dalam

penyelenggaraan

pemerintah,

maka

yang

mempunyai

kewajiban

melaksanakan akuntabilitas adalah pemerintah. Hal ini jelas sebagaimana yang diamanatkan

oleh

peraturan

mempertanggungjawabkan

perundang-undangan,

kinerjanya

melalui

dimana

penggunaan

pemerintah

sumber

daya

perlu yang

merupakan milik rakyat. Dalam hal ini salah satu perwujudan akuntabilitas keuangan kepada masyarakat yaitu melalui pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (yaitu SAP) untuk selanjutnya hasil hasil pertanggungjawaban pertanggungjawaban tersebut berupa (Laporan (Laporan Keuangan) dinilai oleh pihak yang independen dan objektif (yaitu Auditor eksternal, dalam hal ini dilakukan oleh BPK RI). Laporan Keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 paragraf 9 merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya atau secara spesifik untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

4

Peranan laporan keuangan adalah untuk mengontrol aktivitas organisasi mengenai perkembangannya maupun permasalahan yang dihadapi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pencapaian tujuan organisasi (Samsul, 2009). Jadi Laporan Keuangan Pemerintah merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana APBN/APBD yang dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Kehadiran Kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) selaku auditor eksternal yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah dan kemudian memberikan penilaian berupa sebuah opini terhadap Laporan Keuangan yang diperiksa tersebut, telah menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan sebagai tuntutan reformasi birokrasi karena semakin baik opini yang diperoleh menunjukan tingkat akuntabilitas keuangan yang semakin baik. Namun,

pada

kenyataannya

masih

banyak

Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah Daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang diharapkan. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan K/L dan pemda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan. keuangan. Oleh sebab itu diperlukan penguatan diberbagai bidang dan salah satunya adalah dibidang pengawasan, yaitu dengan memaksimalkan fungsi APIP sebagai Aparatur yang akan mengawal terciptanya akuntabilitas keuangan melalui pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan yang merupakan salah satu bentuk dari implementasi SPIP.

C. SISTEM PENGENDALIAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

menjelaskan

bahwa

Sistem

Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui : 1. Kegiatan yang yang efektif dan efisien. efisien. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan,

efisien

biasanya

dikaitkan

dengan


pemanfaatan

asset

untuk 5

mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar. 2. Keandalan pelaporan keuangan Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi. 3. Pengamanan aset negara. negara. Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara/daerah. Pengamanan asset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan asset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. 4. Ketaatan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun unsur-unsur unsur-unsur SPIP terdiri dari : 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, melalui : a. penegakan integritas integritas dan nilai nilai etika; b. komitmen terhadap terhadap kompetensi; kompetensi; Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

6

c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan pembentuka n struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; kebutuha n; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait. Dalam poin (g) yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif haruslah dapat : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan penyelenggaraan tugas dan f ungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pemerintah. 2. Penilaian Resiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 3. Kegiatan Pengendalian Pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, antara lain melalui : a. Reviu atas kinerja Instansi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. bersangkutan. b. Pembinaan sumber daya manusia. c. Pengendalian Pengendalian atas pengelolaan pengelolaan sistem informasi. informasi. d. Pengendalian Pengendalian fisik atas aset. e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. f. Pemisahan fungsi. g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang yang penting. h. Pencatatan Pencatat an yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. i. Pembatasan akses atas sumber sumber daya daya dan pencatatannya. pencatatannya. j. Akuntabilitas terhadap terhadap sumber sumber daya dan pencatatannya pencatatannya.. k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.


7

4. Informasi dan dan Komunikasi Komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta

tepat

waktu

sehingga

memungkinkan

pimpinan

Instansi

Pemerintah

melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 5. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Hidayah, K dan Rustan, A (2015), menuliskan bahwa dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat menjadi alat untuk mengantisipasi atau mendeteksi ketidaksesuaian atau celah pelanggaran yang mungkin timbul dalam organisasi. Ketika Sistem PengendaIian Intern (SPI) yang dijabarkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bekerja maka SPI yang dilaksanakan terus menerus tersebut dapat menjadi budaya organisasi pemerintahan di Indonesia, sehingga SPIP juga dapat menciptakan sistem yang mencegah atau mendeteksi kejadian-kejadian yang akan merugikan keuangan negara. Dengan

demikian

dengan

penerapan

SPIP

dapat

mengurangi

praktik

kecurangan karena proses pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sehingga bisa diawasi oleh berbagai pihak dalam organisasi pemerintah maupun masyarakat. Melalui pengimplementasian SPIP ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai tata kelola pemerintah yang baik.

D. TUGAS DAN FUNGSI APIP Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri atas : 1. Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pemerintah (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi :


8

a. Kegiatan yang yang bersifat lintas sektoral. sektoral. b. Kegiatan kebendaharaan kebe ndaharaan umum negara n egara berdasarkan penetapan oleh Ment Menteri eri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. BPKP juga melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden serta melakukan pendampingan pada Pemerintah Daerah, antara lain melalui : 

Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L/pemda. K/L/pemd a.



Review laporan keuangan K/L/pemda sebelum diaudit oleh BPK.



Menindaklanjuti Menindaklanjuti hasil temuan BPK.



Pendampingan Pendampinga n perbaikan sistem pelaporan.



Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).



Sosialisasi, Sosialisasi, pembentukan satgas, dan workshop SPIP.



Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan pengelolaan keuangan daerah dan APIP.

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain

yang secara

fungsional melaksanakan

pengawasan intern Melakukan

pengawasan

terhadap

seluruh

kegiatan

dalam

rangka

penyelenggaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. 3. Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Provinsi serta melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 4. Inspektorat Kabupaten/Ko Kabupaten/Kota ta Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.


9

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, indikator kinerja inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut: a. Dilaksanakan SPI atas pengelola keuangan daerah oleh SKPD. b. Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD. c. Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaa n APBD. d. Menentukan efesiensi dan efektifitas efektifit as prosedur dan kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, peran inspektorat selaku internal audit pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan

peraturan

tersebut,

indikator

kinerja

inspektorat

dalam

melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain: a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP. b. Sosialisasi SPIP. c. Peningkatan Peningkata n kompetensi kompetens i auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

E. REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari anggaran pemerintah dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di Indonesia saat ini, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap

Laporan

Keuangan

Pemerintah

masih

menjadi

perhatian

lembaga

pemerintahan maupun masyarakat, karena opini tersebut menunjukkan kualitas akuntabilitas keuangan lembaga pemerintah. Maka sangatlah penting untuk mencapai akuntabilitas akuntabilitas keuangan negara sebagai wujud untuk mencapai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan negara, maka APIP ikut terlibat dalam proses tersebut, antara lain melalui keterlibatan APIP dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari implementasi SPIP dilingkungannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah dapat melakukan “reviu atas Laporan Keuangan” dalam rangka meyakinkan Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

10

keandalan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peran APIP ini dalam rangka memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dilaksanakan dengan membandingkan membandingkan kinerja kinerja dengan tolok ukur kinerja kinerja yang ditetapkan. Reviu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi penilaian terbatas terhadap terhadap keandalan keandalan Sistem Pengendalian Pengendalian Intern (SPI) dan kesesuaian dengan dengan Standar Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan (SAP). Reviu atas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Reviu atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka penyusunan pernyataan tanggung jawab ( statement of responsibility ) atas laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan tentang proses pemahaman terhadap SPI yang terdiri t erdiri atas memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait disetiap prosedur yang ada, melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan dan melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu. Ruang lingkup reviu sebatas penelaahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikn dalam LK terhadap buku besar, buku pembantu, catatan dan laporan lain yang digunakan dalam sistem

akuntansi

di

lingkungan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah

yang

bersangkutan (Syarifuddin, 2009).

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

11

tersebut kepada entitas yang direview untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Reviu atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh APIP. Dalam p asal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008

Bupati/Walikota

menyatakan bertanggung

bahwa

Menteri/Pimpinan

jawab

atas

efektivitas

lembaga,

Gubernur

penyelenggaran

dan

Sistem

Pengendalian Intern (SPI) dilingkungan pemerintahan masing-masing. Berdasarkan pasal ini, tanggung jawab penyelenggaran SPIP dan keberhasilan penerapan SPIP sangat tergantung pada komitmen dari Pimpinan / Kepala Daerah masing-masing. Dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh APIP. Dengan

diterapkan

SPIP,

maka

diharapkan

Pemerintah

dapat

meningkatkan

akuntabilitasnya yang salah satunya tercermin dalam opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah.

F. PERAN APIP DALAM MENGAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA APIP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan (controlling) (controlling) APIP bertanggungjawab dalam mengevalusi dan menilai fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan ( planning ), pengorganisasian (organizing ( organizing ), ), pengarahan (directing ( directing ) dan koordinasi planning ), (coordinating ) agar tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu peran APIP dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara yaitu melalui reviu atas laporan keuangan pemerintah dan merupakan bagian dalam pengimplementasi SPIP secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan fungsi APIP dalam

melakukan

reviu

atas

laporan

keuangan

dan

implementasi

SPIP

dilingkungannya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan secara khusus dalam hal akuntabilitas keuangan yang tercermin melalui opini atas Laporan Keuangan yang diberikan BPK RI. Dalam pengimplementasian SPIP, BPKP selaku APIP berperan dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi : 1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP. 2. Sosialisasi SPIP. 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP. 4. Pembimbingan dan konsultansi SPIP. 5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.


12

Pemerintah ingin meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK RI. Oleh sebab itu diperlukan usaha

yang

melibatkan

semua

unsur

pemerintahan

yang

ditempuh

dengan

pelaksanaan SPIP oleh semua pegawai dan meningkatkan kualitas reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP sebagai fungsi konsultasi dan jaminan mutu. G. KESIMPULAN Akibat maraknya berbagai kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Pemerintah telah menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah berusaha melakukan berbagai pembaharuan diberbagai bidang agar memperoleh kepercayaan masyarakat kembali. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penguatan pengawasan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Akuntabilitas merupakan merupakan salah satu satu aspek penting penting dalam mewujudkan mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas keuangan merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pemerintahan atas penggunaan sumber daya yang diperoleh dari anggaran pemerintah kepada masyarakat. Untuk menilai akuntabilitas keuangan suatu pemerintahan maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang independen, dalam hal ini dilaksanakan oleh auditor eksternal pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hasil pemeriksaan BPK berupa opini atas Laporan Keuangan pemerintahan yang mencerminkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah.

Tingkat

akuntabilitas

keuangan

ini

dapat

meningkatkan

tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. pemerintah. Oleh sebab itu banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berusaha mencapai akuntabilitas keuangan melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangannya. Untuk mencapai maksud tersebut

tentulah

diperlukan

usaha

dan

kerjasama

seluruh

aparatur

dalam

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah masing-masing, dimana salah satu cara yang ditempuh adalah melalui pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang melibatkan seluruh pegawai dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara melalui Reviu dan Implementasi SPIP

13

Untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan, APIP juga melakukan reviu atas Laporan Keuangan sebelum diserahkan ke BPK RI untuk dilakukan audit. Reviu yang dilakukan oleh APIP ini sebagai bentuk evaluasi dan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan terdeteksi lebih dini oleh APIP untuk selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Reviu atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari implementasi SPIP dan diharapkan melalui implementasi SPIP dan Reviu Laporan Keuangan dapat meningkatkan opini atas Laporan Keuangan yang diberikan oleh BPK RI yang tentunya akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.


14

DAFTAR PUSTAKA

Firdausy,Carunia Mulya. 2010. Konsep dan Kebijakan Good Governance : Suatu Tinjauan Ekonomi.Good Governance dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Ekonomi di Daerah. Syarif Hidayat (Editor). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Pembangunan, Vol. XVII Nomor.2 .Yayasan .Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Herbasuki. 2015. Identifikasi Kondisi dan Upaya Penguatan Pengawasan dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pekalongan. Gema Publika Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik . Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

Hidayah, K dan Rustan, A. 2015. Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Borneo Administrato. Volume 11/No. 1/2015 : 73.

Hidayat, S dan Abdul Malik Gismar. 2010. Good Governance VS Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah”, Jurnal Penelitian Politik, vol. 7 no. 1, hlm 23-35. Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada Masa Transisi Pustaka Pelajar . Yogyakarta. Mohamad, Ismail, dkk. 2004. Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta. Purba, CB. 2014. Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Jurnal Akuntansi . Volume XVIII, No. 03, September 2014: 384-407.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ________________, ________________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah. ________________, ________________, Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pengendalian Intern. ________________, ________________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


15

________________, ________________, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. Keuangan. Vol. 2, No. 2, Nopember 2000: 138 – 138 – 150. 150. Samsul. 2009. Analisis Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Tenggara. Tesis. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Setiawan, H dan Tri Sukirno, P. 2013. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218. Syarifuddin. 2009. Analisis Implementasii Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Auditor Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara). Tenggara). Tesis. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Brawijaya. Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penerbit Insan Cendekia. Surabaya.


16

Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP

Recommend Documents