STANDAR REVIU LAPORAN KEUANGAN BPS-RI

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan (LK) serta penyelenggaraan audit oleh pihak yang kompeten dan independen merupakan unsur pokok akuntabilitas, yang menjadi salah satu pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas menjadi pasangan erat dari hak dan kewenangan di sektor publik sehingga diharapkan dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan korupsi. Oleh karena itu menjadi penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjalankan perannya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam hal penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam

rangka

melakukan

pembenahan

tersebut,

Aparat

Pengawasan

Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) BPS dituntut aktif untuk mendorong dan membantu terselenggaranya akuntasi dan pelaporan keuangan yang lebih baik dan sesuai standar yang berlaku. Reviu LK yang dilakukan oleh APIP tidak cukup untuk memberikan jaminan terbatas kepada Kepala BPS bahwa LK BPS telah disajikan sesuai SAP saja, namun lebih jauh lagi untuk meyakinkan Kepala BPS dalam membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan menghadapi pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, APIP dituntut untuk menguasai aturan dan penerapan akuntansi seperti SAP, Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN), serta memahami proses bisnis unit akuntansi yang direviu dan analisis basis data. Standar Reviu Laporan Keuangan BPS ini disusun dalam rangka menunjang peran APIP sebagaimana disebutkan di atas. Standar ini menjadi panduan bagi auditor Inspektorat Utama untuk melakukan reviu LK di lingkungan BPS seluruh Indonesia agar tercipta kualitas reviu yang lebih baik. Jakarta, 21 Mei 2012 Inspektur Utama

Arizal Ahnaf, MA

Standar Reviu Laporan Keuangan BPS-RI

iii

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar .........................................................................................................

iii

Daftar Isi ...................................................................................................................

iv

Daftar Tabel ............................................. ................................................................

v

Daftar Lampiran ....................................... ...............................................................

vi

Daftar Istilah .............................................................................................................

vii

Bab I. Pendahuluan ..................................................................................................

1

A. B. C. D. E. F. G.

Latar Belakang ............................................................................................... Landasan Hukum ........................................................................................... Tujuan Reviu ................................................................................................. Ruang Lingkup Reviu ..................... ............................................................... Sasaran Reviu ................................................................................................ Waktu Pelaksanaan Reviu ............................................................................. Kompetensi ................................... ................................................................

1 2 3 4 5 5 6

Bab II. Perencanaan Reviu ........................................................................................

7

Bab III. Pelaksanaan dan Prosedur Reviu . ................................................................

9

A. B. C. D. E.

Pelaksanaan Reviu ......................................................................................... Prosedur Reviu Tingkat UAKPA ..................................................................... Prosedur Reviu Tingkat UAPPA-W ................................................................ Prosedur Reviu Tingkat UAPPA-E1 ................................................................ Prosedur Reviu Tingkat UAPA .......................................................................

9 10 12 13 14

Bab IV. Pelaporan Reviu ........................... ................................................................

42

Bab V.

Penutup ......................................................................................................

44

Lampiran ...................................................................................................................

45

iv


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Langkah-langkah Reviu untuk Seluruh Akun LRA .........................................

15

Tabel 2. Langkah-langkah per Akun LRA ............................... ....................................

16

Tabel 3. Langkah-langkah Reviu untuk Seluruh Akun Neraca ..................................

20

Tabel 4. Langkah-langkah Reviu per Akun Neraca ................ ....................................

21

Tabel 5. Langkah-langkah Reviu CaLK ................................... ....................................

34


v

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Kertas Kerja Reviu Neraca (KKR Neraca) ......................................................

45

Lampiran 2. Kertas Kerja Reviu LRA (KKR LRA) ................................................................

48

Lampiran 3. Kertas Kerja Reviu CaLK (KKR CaLK) ..............................................................

50

Lampiran 4. Catatan Hasil Reviu (CHR) .............................................................................

53

Lampiran 5. Daftar Isi Laporan Hasil Reviu (LHR) ........................ ....................................

54

Lampiran 6. Laporan Hasil Reviu (LHR) .............................................................................

55

Lampiran 7. Pernyataan Telah Direviu tanpa Paragraf Penjelas

.....................................

59

.................................

60

Lampiran 8. Pernyataan Telah Direviu dengan Paragraf Penjelas

vi


DAFTAR ISTILAH

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS adalah Inspektorat Utama yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pusat Statistik. 2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 4. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. 6. Dokumen Sumber (DS) adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 9. Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam laporan keuangan yang didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang – undangan. 10. Kehandalan informasi adalah penyajian informasi dalam LK BPS yang didasarkan fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dari pengertian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material.


vii

11. Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK yang dihasilkan dari proses akuntansi. 12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing – masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan entitas akuntansi, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 14. Penyajian Laporan Keuangan BPS adalah pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BPS. 15. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data. 16. Pereviu adalah Aparat Pengawasan Intern BPS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas reviu laporan keuangan. 17. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BPS oleh auditor Aparat Pengawas Intern BPS yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK BPS telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Kepala BPS untuk menghasilkan LK BPS yang berkualitas. 18. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada BPS yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 19. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BPS. 20. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang– undangan yang berlaku, dan kehandalan penyajian laporan keuangan. 21. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip–prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan BPS sesuai

viii


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis (Bultek) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 22. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah Unit Akuntansi Instansi (UAI) yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 23. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 24. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 25. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.


ix

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Salah satu hal penting yang diatur dalam paket perundang-undangan tersebut adalah adanya kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L). LK K/L dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang ada pada Kementerian Negara/Lembaga tersebut. Dalam rangka menjamin bahwa LK K/L telah disusun berdasarkan SAI dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus melakukan reviu atas LK K/L sebelum disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Kementerian Keuangan. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor BPS-RI yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK BPS telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Pimpinan BPS menghasilkan LK BPS yang berkualitas. Reviu dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sebagai APIP BPS untuk kepentingan Kepala BPS dalam memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK BPS serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP sehingga dapat menghasilkan LK yang berkualitas. LK yang berkualitas adalah target pemerintah, yang telah mencanangkan komitmen kuat untuk mendapatkan opini “unqualified” atau “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” paling lambat tahun 2011 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pencapaian target “unqualified” terhadap LKPP sangat dipengaruhi oleh perolehan opini setiap LK Kementerian/Lembaga sebagai salah satu unsur pembentuk LKPP. Tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPS RI dalam melakukan reviu LK tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan


1

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2010 Pasal 7 tentang Pelaksanaan Reviu. Merujuk pada kedua peraturan tersebut maka dianggap perlu membuat Standar Reviu LK bagi Inspektorat Utama BPS-RI sebagai panduan dalam melaksanakan reviu LK dan penyamaan persepsi bagi seluruh auditor Inspektorat Utama BPS-RI. Standar Reviu LK ini diharapkan dapat menjadi standar pelaksanaan yang lebih komprehensif bagi APIP dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Dengan ini maka APIP dituntut untuk tidak hanya mengenal tetapi harus menguasai aturan dan penerapan akuntansi pemerintahan seperti SAP, SAK, SIMAK BMN, serta memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu dan analisis basis data.

B.

Landasan Hukum Standar Reviu LK Inspektorat Utama BPS RI ini didasarkan pada: 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

2


11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Juklak Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja. 13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 14. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

C.

Tujuan Reviu Tujuan dari reviu Laporan Keuangan ini adalah: 1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BPS. 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK BPS serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan BPS, sehingga dapat menghasilkan LK BPS yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraaan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi (tingkat UAPPA E-1, dan UAPA) dan/atau operator SAI dan SIMAK-BMN (tingkat UAKPA UAPPA-W) harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Reviu tidak memberikan dasar untuk memberikan opini atau pendapat sebagaimana audit Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan barang bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa digunakan dalam penugasan suatu audit.


3

D.

Ruang Lingkup Reviu Ruang lingkup reviu adalah penelahaan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BPS, termasuk penelahaan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Reviu menitikberatkan pada unit akuntansi dan/atau akun LK BPS yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau penyajian LK BPS. Reviu dilakukan dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang mencakup unit-unit akuntansi pada BPS, yaitu UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA serta UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB. Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas: 1. Penelusuran LK BPS ke catatan akuntansi dan dokumen sumber. 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LK BPS antara unit akuntansi dengan Kanwil DJPB/DJKN dan/atau antara unit akuntansi dengan KPPN – L tingkat UAKPA. 3. Analitik dijelaskan sebagai penelusuran untuk mengetahui hubungan antar pos dan hal–hal yang tidak kelihatan biasa.

4


Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Reviu Berjenjang dan Paralel

Pernyataan Telah Direviu UAPPA/B – E1

R E V I U

R E V I U

R E V I U

R E V I

R E V I U

R E V I U

Statement of Responsibility

Perbaikan kelemahan penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan

E.

Sasaran Reviu Sasaran Reviu adalah Kepala BPS-RI pada tingkat UAPA, UAPPA-E1, Kepala BPS Provinsi pada tingkat UAPPA-W dan Kepala BPS Kabupaten/Kota pada tingkat UAKPA, agar memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK BPS disajikan sesuai dengan SAP, serta dapat menghasilkan LK BPS yang berkualitas.

F.

Waktu Pelaksanaan Reviu Pelaksanaan reviu LK BPS dilakukan dalam 2 (dua) periode, yaitu: 1. Reviu LK semester dilaksanakan setelah LK diterima Inspektorat Utama dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Reviu dilaksanakan dengan metode desk review.


5

2. Reviu LK tahunan dilaksanakan dalam 2 (dua) metode, yaitu desk review dan field review (asistensi).

G.

Kompetensi Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas LK BPS, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu atas LK BPS, maka pereviu seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut: 1. Menguasai SAP; 2. Mengetahui Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK BMN); 3. Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu; 4. Menguasai dasar-dasar audit; 5. Menguasai teknik komunikasi; dan 6. Memahami analisa basis data.

6


BAB II PERENCANAAN REVIU

Tahapan perencanaan reviu diawali dengan pembangunan komitmen pada tingkat pimpinan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas, diantaranya melalui penetapan target opini LK K/L yang akan dicapai. Tahapan perencanaan reviu selanjutnya merupakan aktivitas individual yang meliputi penyusunan tim reviu, pemahaman obyek reviu, dan pemilihan prosedur reviu berbasis risiko yang akan digunakan. Penyusunan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. Tim reviu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang. Sebagai dasar pelaksanaan penugasan reviu atas LK BPS, maka pimpinan Inspektorat Utama BPS RI membuat dan menandatangani Surat Tugas Reviu. Surat Tugas Reviu sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan Inspektorat Utama BPS-RI) dan susunan tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan reviu. Penyeleksian dan penentuan obyek reviu dilakukan dengan menggunakan kriteria–kriteria antara lain: a. Materialitas Satker yang mempunyai saldo akun LRA atau neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam data LK BPS Satker tersebut periode pelaporan sebelumnya. b. Kepatuhan penyampaian LK serta kualitas LK Unit akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK, tidak disusun berdasarkan SAI dan tidak disajikan sesuai SAP, meski memenuhi batas waktu penyampaian LK. c. Signifikansi Satker yang menghadapi permasalahan LK yang signifikan yang antara lain tercermin dalam hasil audit Inspektorat Utama, serta hasil audit BPK atas LK Satker dan/atau hasil reviu sebelumnya. d. Ketersediaan Sumber Daya Penentuan jumlah Satker yang akan direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pereviu. Pemahaman atas obyek reviu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi yang


7

bersangkutan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) guna memahami garis besar sifat transaksi sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian LK. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan mendalami: a. LK Satker Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya. b. Hasil reviu dan/atau audit atas LK Satker sebelumnya. c. Bagan organisasi unit akuntansi, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pengamatan atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN. d. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional unit akuntansi. e. Standar Akuntansi Pemerintahan, kebijakan akuntansi, dan SAI beserta aturan terkait lainnya.

8


BAB III PELAKSANAAN DAN PROSEDUR REVIU

A.

Pelaksanaan Reviu Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan penyusun LK BPS RI pada tingkat UAPA dan penyusunan LK BPS pada tingkat UAPPA-E1. Koordinasi tersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas rencana pelaksanaan reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan hasil reviu, dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. Tahap pelaksanaan reviu meliputi identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK serta pemberian saran perbaikan dan bantuan agar segera dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi. Apabila diperlukan, APIP dapat melakukan koordinasi dengan BPK. Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, serta penyusunan kertas kerja reviu. Berkaitan dengan konsep dasar reviu yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berjenjang yang meliputi tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 sampai dengan UAPPA, pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal. Apabila lokasi UAKPA yang menjadi obyek reviu tersebar secara geografis, maka aktivitas pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan meminta para penanggung jawab dan petugas akuntansi pada masing-masing UAKPA untuk hadir di UAPPA-W dengan terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data dan informasi yang diperlukan oleh pereviu. Setelah menetapkan metode pengumpulan data dan informasi, maka pereviu melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan. Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK BPS pada unit akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahap perencanaan reviu. Penelaahan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur reviu dimasing-masing unit akuntansi yang disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:


9

1. Tentukan langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LK BPS. 2. Tentukan langkah-langkah reviu per akun LK BPS, yang berisi: a. Tujuan serta prosedur reviu, yaitu memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LK BPS. b. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LK BPS. c. Langkah-langkah reviu akun LK BPS. d. Prinsip dasar reviu, yaitu apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Pereviu dapat memilih prosedur reviu yang dibutuhkan berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan pada tahap perencanaan reviu. Selanjutnya, pereviu dapat menambah, mengurangi atau memperdalam langkah-langkah reviu. Apabila menurut pertimbangan dan justifikasi pereviu hal tersebut harus dilakukan.

B.

Prosedur Reviu Tingkat UAKPA 1.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Prosedur reviu LRA tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, pelaporan akun LRA telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA telah dipenuhi. Prosedur reviu LRA UAKPA disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LRA. b. Langkah-langkah reviu per akun, yang bersisi: 1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LRA. 2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LRA. 3) Langkah-langkah reviu akun LRA. 4)

10

Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.


2. Neraca Prosedur reviu neraca tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun neraca telah sesuai dengan SAP dan akurasi, kehandalan dan keabsahan neraca telah dipenuhi. Prosedur reviu neraca UAKPA disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Langkah - langkah reviu untuk seluruh akun neraca b. Langkah - langkah reviu per akun, yang berisi: 1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam neraca. 2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun neraca. 3) Langkah - langkah reviu akun neraca. 4) Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. 3. Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran LK UAKPA Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAKPA telah terpenuhi. Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAKPA disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAKPA. b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan lampiran LK UAKPA. c. Langkah - langkah reviu segmen CaLK dan lampiran LK UAKPA. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dan ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.


11

C.

Prosedur Reviu Tingkat UAPPA – W 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Prosedur reviu LRA dan neraca tingkat UAPPA-W dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi LRA dan neraca UAKPA yang berada di bawahnya serta proses rekonsiliasi LRA dan neraca UAPPA-W dengan Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB. Prosedur reviu LRA dan neraca UAPPA-W disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA dan neraca UAPPA-W. b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu LRA dan neraca UAPPA-W. c. Langkah - langkah reviu LRA dan neraca UAPPA-W. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. 2. CaLK dan Lampiran LK UAPPA-W Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-W bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-W dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-W telah terpenuhi. Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-W disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK UAPPA-W dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-W. b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-W. c. Langkah - langkah reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-W. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

12


D.

Prosedur Reviu Tingkat UAPPA – E1 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Prosedur reviu pelaporan keuangan tingkat UAPPA-E1 dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi LRA dan neraca UAPPA-W dan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawahnya serta proses rekonsiliasi LRA dan neraca UAPPA-E1 dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Prosedur reviu LRA dan neraca UAPPA-E1 disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA dan neraca UAPPA-E1. b. Dokumen - dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu LRA dan neraca UAPPA-E1. c. Langkah - langkah reviu LRA dan neraca UAPPA-E1. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. 2. CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1 Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-E1 bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-E1 dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-E1 telah terpenuhi. Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-E1 disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK UAPPA-E1 dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-E1. b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-E1. c. Langkah-langkah reviu CaLK dan lampiran LK UAPPA-E1. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.


13

E.

Prosedur Reviu Tingkat UAPA 1. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Prosedur reviu LRA dan neraca tingkat UAPA dititikberatkan pada penelaahan atas proses kompilasi LRA dan neraca UAPPA-E1 yang ada di bawahnya serta proses rekonsiliasi LRA UAPA dengan Direktorat Jenderal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK). Prosedur reviu LRA dan neraca UAPA disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu memastikan terpenuhinya akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA dan neraca UAPA. b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu LRA dan neraca UAPA. c. Langkah-langkah reviu LRA dan neraca UAPA. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. 2. CaLK dan Lampiran LK UAPA Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAPA bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK UAPA telah terpenuhi. Prosedur reviu CaLK dan lampiran LK UAPA disusun dengan menggunakan tahapan sebagai berikut: a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK UAPA dan kecukupan pengungkapan informasi dan CaLK UAPA. b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan lampiran LK UAPA. c. Langkah - langkah reviu segmen CaLK dan lampiran UAPA. d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan akuntansi (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK unit akuntansi), maka pereviu bersamasama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

14


Tabel 1 Langkah-Langkah Reviu untuk Seluruh Akun LRA UAKPA PROSEDUR REVIU

Desk Reviu

Field Reviu

1. Pastikan bahwa rincian akun LRA telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS.

√

√

2. Pastikan bahwa angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA dengan melakukan penelusuran ke DIPA atau revisinya dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA.

√

√

3. Pastikan bahwa saldo akun LRA telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Pendapatan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Belanja memliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA.

√

√

4. Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi telah didukung dengan SKTJM/Memo Koreksi dengan menelusuri keberadaan SKTJM/Memo Koreksi beserta dokumen pendukungnya.

√

√

5. Pastikan hasil rekonsiliasi berupa BAR dengan KPPN tidak ada selisih dan telah ditindaklanjuti seluruhnya

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.


15

Tabel 2 Langkah-Langkah Reviu per Akun LRA PROSEDUR REVIU

Desk Reviu

Field Reviu

Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara. 2. Realisasi PNBP pada satu periode laporan adalah sebesar total capaian atau persentase capaian dari anggarannya (estimasi penerimaan). 3. Akuntansi PNBP dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya/jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. 4. PNBP juga berasal dari pengembalian Belanja atas Belanja yang terjadi pada tahun anggaran lalu, yang dibukukan sebesar nilai pengembaliannya sebagai Pendapatan Lain-lain.

√

√

Dokumen yang Diperlukan : 1. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Dialokasikan, berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) revisi dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA; 2. Dokumen setoran bukan pajak, misalnya Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Tanda Bukti Setor (STBS), dan dokumen lain yang dipersamakan; 3. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); 4. Bukti Penerimaan Negara (BPN); 5. Laporan PNBP; 6. Memo Penyesuaian untuk PNBP; 7. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atau dokumen lain yang dianggap sah.

√

√

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Langkah-langkah Reviu :

16


1. Pastikan bahwa saldo PNBP di LRA telah sesuai dengan laporan PNBP dan telah disajikan dalam LRA melalui penelusuran ke laporan PNBP maupun BAR internal dan eksternal.

√

√

2. Pastikan bahwa setiap transaksi PNBP telah didukung dokumen terkait melalui penelusuran ke dokumen setoran bukan pajak (SSBP)/ SPM terkait.

√

√

3. Pastikan bahwa setiap transaksi pengembalian Belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan ke dalam akun PNBP, melalui penelusuran dokumen SSBP.

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Penerimaan Hibah Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Penerimaan Hibah adalah penerimaan yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2. Penerimaan Hibah diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara. Transaksi Penerimaan Hibah yang terjadi tanpa diterima pada Kas Umum Negara, dapat diakui pada saat dilakukan pengesahan atas transaksi Penerimaan Hibah. 3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Penerimaan Hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya telah diinput seluruhnya. 4. Akuntansi Penerimaan Hibah dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya/jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.


√

√

17

Dokumen yang Diperlukan: 1. Estimasi Penerimaan Hibah yang Dialokasikan, berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) revisi dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA; 2. Bukti Penerimaan Negara (BPN); 3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atau dokumen lain yang dianggap sah.

√

√

Langkah-langkah Reviu: 1.

Pastikan dan lakukan pengujian bahwa saldo dan transaksi Penerimaan Hibah di LRA telah sesuai dengan dokumen pendukung.

√

√

2.

Pastikan telah dilakukan rekonsiliasi penerimaan hibah dengan KPPN melalui penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Belanja Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Negara. 2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

√

√

Dokumen yang Diperlukan : 1. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA), SKO, dan dokumen lain yang dipersamakan; 2. Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 3. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); 4. Memo Penyesuaian untuk Belanja; 5. Laporan Realisasi Belanja;

√

√

18


6.

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atau dokumen lain yang dianggap sah.

Langkah-langkah Reviu : 1. Pastikan bahwa rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi.

√

√

2. Lakukan uji petik atas transaksi Belanja Barang dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D.

√

√

3. Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan dan seluruhnya telah dicatat, melalui penelusuran ke dokumen SSPB dan LRA PB.

√

√

4. Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat dan menambah Aset Tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D.

√

√

Terhadap Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap agar dilakukan Jurnal Penyesuaian, dijelaskan dalam CaLK berdasarkan hasil konsultasi dan rekonsiliasi dengan DJPB/KPPN maupun DJKN/KPKN-L. Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.


19

Tabel 3 Langkah-Langkah Reviu untuk Seluruh Akun Neraca PROSEDUR REVIU

Desk Reviu

Field Reviu

1. Pastikan bahwa rincian akun Neraca telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS.

√

√

2.

Pastikan bahwa saldo awal akun Neraca telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya.

√

√

3.

Pastikan bahwa saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal (misalnya : akun Aset memiliki saldo normal Debet positif dan akun Kewajiban memiliki saldo normal Kredit positif), dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar Neraca.

√

√

4. Pastikan bahwa saldo akun Neraca telah sesuai dengan Buku Besar, dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar Neraca.

√

√

5.

Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi akun Neraca telah didukung dengan Memo Penyesuaian, dengan menelusuri keberadaaan Memo Penyesuaiannya.

√

√

6. Pastikan bahwa rekonsiliasi internal akun Neraca telah dilakukan antara operator SIMAK-BMN dengan SAKPA, melalui penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal.

√

√

7.

√

√

Pastikan bahwa rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara satuan kerja (satker) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi.


20


Tabel 4 Langkah-Langkah Reviu per Akun Neraca PROSEDUR REVIU

Desk Reviu

Field Reviu

Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. 2. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan yang sumbernya berasal dari dana UP yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. 3. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

√

√

Dokumen yang Diperlukan : 1. Rekening Koran; 2. Buku Kas Umum; 3. Buku Kas Pembantu; 4. Berita Acara Pemeriksaan Kas; 5. Register Penutupan Kas; 6. Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP)/Surat Setoran Pajak(SSP); 7. SPM, SP2D-UP dan SP2D-TUP; 8. Memo Penyesuaian Kas di Bendahara Pengeluaran; 9. Bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.

√

√

√

√

Kas di Bendahara Pengeluaran

Langkah-langkah Reviu : 1. Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang


21

disajikan di Neraca hanya mencakup UP dan TUP dengan membandingkan saldo kas (Uang Tunai di Brankas, Saldo rekening Koran di Bank, bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, dan tidak termasuk Jasa Giro) dengan BKU, Buku Pembantu dan SP2D-UP serta SP2D-TUP. 2.

Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sebesar nilai rupiahnya, dengan melakukan penelusuran ke BKU, Buku Pembantu, Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas.

√

√

3.

Pastikan bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke BKU, Buku Pembantu, Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka pastikan bahwa saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya.

√

√

4. Pastikan bahwa jumlah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan adalah sesuai dengan BKU, Buku Pembantu, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, dan bukti-bukti pengeluarannya, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen dimaksud.

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Kas di Bendahara Penerimaan Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. 2. Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca adalah kas yang benar-benar menjadi hak negara pada tanggal Neraca. 3. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebesar nilai

22

√

√


rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diperoleh dari Laporan Keadaan Kas (LKK) Bendahara Penerimaan yang dilampiri bukti penerimaan kas dari wajib pungut. Pada akhir tahun, saldo Kas di Bendahara Penerimaan harus nihil, namun apabila tidak nihil maka harus disajikan dalam Neraca. Dokumen yang Diperlukan : 1. Rekening Koran; 2. Buku Kas Umum; 3. Buku Kas Pembantu; 4. Berita Acara Pemeriksaan Kas; 5. Register Penutupan Kas; 6. Memo Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan; 7. SSBP dan SSP.

√

√

Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan di Neraca hanya mencakup hak negara yang belum disetorkan dan tidak mencakup uang milik pihak ketiga (seperti uang jaminan), melalui penelusuran ke Buku Kas Umum (BKU) maupun Buku Pembantu Bendahara Penerimaan.

√

√

2. Pastikan bahwa saldo kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke BKU, Buku Pembantu, Berita Acara Pemeriksaan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka pastikan bahwa saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya.

√

√

3.

√

√

Langkah-langkah Reviu : 1.

Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disajikan sebesar nilai rupiahnya dengan menelusuri BKU, Buku Pembantu, Berita Acara Pemeriksaan Kas. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing, pastikan bahwa saldo tersebut telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca, melalui permintaan keterangan dan perbandingan ke kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca.


23

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari Setara Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. 2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 3. Setara Kas dicatat sebesar nilai rupiah nominal. Apabila terdapat setara kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. 4. Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi tersebut memiliki masa jatuh tempo paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya. 5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran selain pengelolaan Uang Persediaan.

√

√

Dokumen yang Diperlukan : 1. Untuk Setara Kas berupa: Sertifikat Deposito atau sertifikat lain yang berkaitan dengan investasi jangka pendek – paling lama 3 bulan. 2. Untuk Kas Lainnya berupa : 1) Buku Kas Umum; 2) Buku Kas Pembantu; 3) Berita Acara Pemeriksaan Kas; 4) Register Penutupan Kas; 5) Memo Penyesuaian Kas di Bendahara Pengeluaran;

√

√

24


Langkah-langkah Reviu : 1. Pastikan bahwa saldo Setara Kas yang disajikan di Neraca hanya mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid seperti Deposito yang berjangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, melalui penelusuran ke Sertifikat Deposito.

√

√

2. Pastikan bahwa saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca hanya mencakup selain dari pengelolaan UP : 1) Pendapatan yang bukan berasal dari anggaran BPS yang telah diterima sebelum tanggal neraca (seperti bunga jasa giro, hibah langsung atau pungutan perpajakan), namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara. 2) Kewajiban satker kepada pihak lain (sepertil SPM LS Honor yang belum dibayarkan atau SPPD yang belum dibayarkan).

√

√

3. Lakukan penelusuran ke dalam BKU dan Buku Pembantu bahwa Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas telah dicatat dan didukung dengan BA Pemeriksaan Kas.

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Persediaan Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan. 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan telah diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat


√

√

25

diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 3. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan (apabila diperoleh dengan cara pembelian), biaya standar (apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri) dan nilai wajar (apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan). Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi dan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Dokumen yang Diperlukan : 1. Berita Acara Opname Fisik Persediaan; 2. Daftar Rekapitulasi Persediaan/laporan persediaan (SIMAKBMN); 3. Surat penetapan lelang; 4. Memo Penyesuaian Persediaan.

√

√

1. Pastikan bahwa saldo Persediaan di Neraca telah sesuai dengan saldo di Berita Acara Opname Fisik Persediaan

√

√

2.

Pastikan bahwa Persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang telah dikeluarkan dari saldo Persediaan, melalui penelusuran ke Berita Acara Opname Fisik Persediaan, Neraca (SAK), Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK BMN) dan Aplikasi Persediaan dan dijelaskan dalam CaLK.

√

√

3.

Pastikan bahwa saldo Persediaan yang disajikan di Neraca adalah sama dengan saldo fisik Persediaan dikalikan dengan biaya perolehan terakhir sesuai Berita Acara Opname Fisik Persediaan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Opname Fisik Persediaan, Neraca (SAK), Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK BMN) dan Aplikasi Persediaan.

√

√

4.

Pastikan bahwa satuan kerja (satker) telah menggunakan Aplikasi Persediaan secara optimal (Inputasi up to date) melalui penelusuran pada aplikasi Persediaan. Terhadap hambatan dan kendala penggunaan aplikasi persediaan agar dijelaskan dalam CaLK.

√

√


26


5. Pastikan bahwa terhadap pelelangan persediaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Penetapan Pelelangan.

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Aset Tetap Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 2. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal jika Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, dan bukti kepemilikannya terdokumentasi dengan memadai, serta dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan. 3. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya, untuk setiap perolehan Aset Tetap baru, entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar (bila tidak ada biaya perolehannya). 4. Biaya perolehan Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam rangka memperoleh aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 5. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. 6. Apabila penyelesaian pekerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan disajikan sebagai


√

√

27

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Biaya perolehan dari Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh (nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan). Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari peraturan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap. Aset bersejarah (heritage assets) tidak harus disajikan di

28


Neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, seperti bangunan bersejarah yang digunakan sebagai ruang perkantoran, maka aset ini ditetapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset lainnya. 14. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang harus direklasifikasi ke akun Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen yang Diperlukan : 1. Daftar Barang Milik Negara dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara; 2. Daftar Realisasi Belanja Modal, SP2D/SPM Belanja Modal, Kuitansi, Faktur Pembelian; 3. Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan BMN; 4. Surat Keputusan Penghapusan; 5. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Air, Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Besar, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan, Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan, Daftar Barang Lainnya (DBL), Daftar Barang Ruangan (DBR), Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), Laporan Kondisi Barang (LKB), dan Laporan BMN; 6. Memo Penyesuaian Aset Tetap; 7. Laporan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN (oleh Tim Pelaksana DJKN dan Tim Kementerian Negara/Lembaga), yang terdiri dari : a) Laporan BA01 Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi; b) Laporan BA02 Laporan Hasil Inventarisasi Barang Rusak Ringan dan Rusak Berat; c) Laporan BA03 Laporan Hasil Inventarisasi Barang Berlebih; Laporan BA04 Laporan Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan.

√

√

√

√

Langkah-langkah Reviu : 1. Pastikan bahwa saldo awal Aset Tetap di Neraca telah menunjukkan nilai wajar, melalui penelusuran pada Berita


29

Acara Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL dan Neraca periode sebelumnya. 2. Pastikan bahwa jika ada hasil inventarisasi BMN oleh Tim Penertiban Aset telah masuk pada LK.

√

√

3. Pastikan bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK.

√

√

4. Pastikan bahwa saldo dan rincian Aset Tetap pada CaLK telah sesuai dengan Laporan BMN (Laporan Intrakomptabel).

√

√

5.

Pastikan bahwa Aset Tetap (misalnya Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK.

√

√

6.

Pastikan bahwa Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan.

√

√

7.

Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui penelusuran LRA dengan Laporan BMN (Laporan Intrakomptabel).

√

√

8.

Pastikan bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam SIMAK-BMN telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Pembelian, Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan Lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait.

√

√

9.

Pastikan bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya, melalui penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset Lainnya.

√

√

10. Pastikan jumlah dan kondisi BMN telah konsisten antara Laporan Kondisi Barang dengan Laporan BMN (Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel).

√

√

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan

30


perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Aset Lainnya Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu: 1. Aset Lainnya terdiri dari Piutang Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, TP/TGR, dan Aset Lain-lain. 2. Setiap transaksi Aset Lainnya telah didukung dokumen yang sah. 3. TP/TGR yang jatuh tempo 1 (satu) tahun telah direklasifikasi ke akun Bagian Lancar TP/TGR. 4. Seluruh aset tak berwujud telah tercatat dalam SIMAK-BMN.

√

√

Dokumen yang Diperlukan : 1. Dokumen ketetapan TP/TGR; 2. Memo Penyesuaian Aset Lainnya; 3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal atau dokumen lain yang dianggap sah.

√

√

Pastikan bahwa saldo Aset Lainnya di Neraca telah sesuai dengan dokumen sumber dan pendukung (seperti Laporan BMN Intrakomptabel, Laporan TP/TGR dan Hasil Rekonsiliasi KPKNL)

√

√

2. Pastikan setiap transaksi Aset Lainnya telah didukung dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumendokumen terkait (misalnya dokumen ketetapan TP/TGR).

√

√

3.

Pastikan bahwa akun TGR yang jatuh tempo 1 (satu) tahun telah direklasifikasi ke akun Bagian Lancar TP/TGR pada akhir tahun, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Memo Penyesuaiannya.

√

√

4. Pastikan Aset Tak Berwujud telah dilakukan inventarisasi dan direkam pada SIMAK BMN.

√

√

Langkah-langkah Reviu : 1.

Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan


31

perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang. Kewajiban Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu : 1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 2. Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 3. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas bulan) dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 5. Kewajiban diakui/dicatat jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur. 6. Kewajiban dapat timbul dari : a) transaksi dengan pertukaran (exchange transaction); b) transaksi tanpa pertukaran (non exchange transaction), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan; c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); d) kejadian yang diakui pemerintah (governmentacknowledgement events). 7. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran dalam mata uang asing menggunakan kurs

32

√

√


8.

tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Dokumen yang Diperlukan : 1. Laporan rekapitulasi kewajiban; 2. Dokumen tagihan; 3. Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 4. Memo Penyesuaian Kewajiban; 5. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atau dokumen lain yang dianggap sah.

√

√

1. Pastikan bahwa saldo Kewajiban di Neraca telah sesuai dengan laporan rekapitulasi kewajiban dari unit teknis dan bahwa seluruh akun Kewajiban yang dikelola oleh unit teknis telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke laporan rekapitulasi kewajiban dan dokumen sumber maupun pendukung lainnya yang sah.

√

√

2.

√

√


Lakukan uji petik atas transaksi Kewajiban dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait (seperti Laporan Rekap Akrual dan dokumen tagihan).



33

Tabel 5 Langkah-Langkah Reviu CaLK PROSEDUR REVIU

Desk Reviu

Field Reviu

Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa aspek formal LK dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK telah terpenuhi, yaitu : 1. CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK. 2. CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos LK dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain : a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan LK dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka LK; e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan di lembar muka LK. 3. CaLK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas

√

√

34


pelaporan untuk diketahui pembaca LK. 4. Dalam menyajikan CaLK, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian LK dan kebijakan akuntansi. 5. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbanganpertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Secara umum, kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini : a. Entitas pelaporan; b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK; c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan LK; d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; 6. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami LK. 7. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. 8. Entitas pelaporan yang menyusun LK berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 9. CaLK juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Dokumen yang Diperlukan : 1. LRA versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan). 2. Neraca versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).


√

√

35

3.

CaLK dan Lampiran-lampirannya versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).

Langkah-langkah Reviu : Pastikan bahwa LK Semesteran dan Tahunan telah memuat informasi mengenai :

√

√

1. Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK.

√

√

2. Gambaran ringkas mengenai LK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

√

√

√

√

√

√

5. Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halaman).

√

√

6. Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK).

√

√

7.

Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) terhadap penggunaan anggaran pada lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan memuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan isi LK yang disampaikan; bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan bahwa LK telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.

√

√

8. Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan CaLK.

√

√

9. Realisasi pendapatan dan belanja, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI (laporan semester I atau laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan).

√

√

√

√

3. Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel dan nomor halaman). 4. Daftar grafik (nama grafik, nomor dan nomor halaman).

a.

36

Jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Penerimaan telah dijelaskan di CaLK. Realisasi Penerimaan juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan


(dalam bentuk tabel per jenis penerimaan). b.

Jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial) telah dijelaskan dalam CaLK. Realisasi Belanja juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan.

√

√

c.

CaLK telah disertai Catatan Penting Lainnya yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

√

√

10. Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI (Neraca komparatif yang membandingkan posisi per semester I/ tahunan dengan posisi akhir periode tahun sebelumnya).

√

√

√

√

√

√

√

√

a.

Kas di Bendahara Pengeluaran Menjelaskan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Apabila terdapat Saldo UP yang disetor sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal setor, dilampirkan bukti SSBP-nya, dan dilengkapi dengan tabel penyetoran UP tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

b.

Kas di Bendahara Penerimaan Menjelaskan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Apabila terdapat penyetoran PNBP sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal setor, dilampirkan bukti SSBP-nya, dan dilengkapi dengan tabel penyetoran PNBP tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

c.

Kas Lainnya dan Setara Kas Menjelaskan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tahun


37

anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas harus diungkapkan dalam tabel. Apabila terdapat penyetoran/ pembayaran sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal pembayarannya, dilampirkan buktinya, dan dilengkapi dengan tabel penyetorannya. d. Piutang Bukan Pajak Menjelaskan Saldo Piutang Bukan Pajak tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

e.

Bagian Lancar TP/TGR Menjelaskan Saldo Bagian Lancar TP/TGR tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

f.

Uang Muka Belanja Menjelaskan Saldo Uang Muka Belanja tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

g.

Persediaan Menjelaskan Saldo Persediaan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

√

√

Mengungkapkan dalam bentuk tabel daftar persediaan beserta kondisinya per tanggal neraca. h. Aset Tetap Menjelaskan Saldo Aset Tetap dan mutasinya pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel dan grafik. Apabila terdapat perolehan aset tetap yang bukan berasal

38


dari Belanja Modal harus diungkapkan. Perbandingan aset tetap tahun berjalan antara SIMAK BMN dan Neraca (SAK) harus dijelaskan dalam bentuk tabel dan jika terdapat selisih harus diungkapkan. i.

Tanah Menjelaskan saldo Tanah tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

j.

Peralatan dan Mesin Menjelaskan saldo Peralatan dan Mesin serta mutasinya pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

Mutasi peralatan dan mesin dijelaskan dalam bentuk tabel mutasi/ perubahan. Apabila terdapat perolehan Peralatan dan Mesin yang bukan berasal dari Belanja Modal harus diungkapkan jenis dan nilainya. k.

Gedung dan Bangunan Menjelaskan saldo Gedung dan Bangunan serta mutasinya pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

l.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Menjelaskan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan serta mutasinya pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

m. Aset Tetap Lainnya Menjelaskan saldo Aset Tetap Lainnya serta mutasinya pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√


39

n. Konstruksi Dalam Pengerjaan Menjelaskan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan serta mutasinya pada tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

o. Aset Lainnya Menjelaskan saldo dan rincian Aset Lainnya (TP/ TGR, Aset Tak Berwujud, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-Lain) tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

p. Kewajiban Menjelaskan saldo Kewajiban (Utang Kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari KPPN, Pendapatan yang Ditangguhkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Jangka Pendek Lainnya) tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

q. Ekuitas Menjelaskan saldo Ekuitas sebagai akun penyeimbang (Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan) tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel.

√

√

11. Catatan Penting Lainnya menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan LK termasuk hambatan dan kendala serta hal-hal lainnya dalam rangka full disclousure

√

√

12. Lampiran pendukung yaitu Ringkasan LRA, LRA Pendapatan Negara dan Hibah, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, serta Neraca Percobaan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI.

√

√

13. Lampiran laporan BMN Semesteran/Tahunan (Laporan Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan), Laporan Kondisi Barang, CRBMN, dan Laporan Persediaan.

√

√

14. Pengungkapan Penting Lainnya terdiri dari : a. Tindak Lanjut atas Temuan BPK , dengan menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta daftar temuan BPK dan tindak lanjutnya

√

√

40


b. Laporan dan Daftar Rekening Pemerintah c. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Prinsip Dasar : Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.


41

BAB IV PELAPORAN REVIU

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Laporan tersebut merupakan dasar penyusunan Pernyataan Telah Direviu. Pelaporan reviu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkahlangkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan reviu dibuat pada setiap tingkatan unit akuntansi mulai dari UAKPA sampai dengan UAPA yang disajikan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu. Adapun pada tingkat UAPPA-E1 dan UAPA disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari CHR dan pada seluruh unit akuntansi di bawahnya. Dalam hal penyusunan CHR, pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK yang belum diselenggarakan berdasarkan SAI dan/atau penyajian LK belum sesuai SAP, maka pereviu harus membuat CHR kepada unit akuntansi yang terkait. Hal-hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain: a. Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan dikoreksi. b. Permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyusunan LK berdasarkan SAI dan/atau penyajian sesuai SAP. c. Tindakan perbaikan yang disepakati oleh pereviu dan unit akuntansi serta telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi. Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Aparat Pengawasan Intern BPS untuk membuat Pernyataan Telah Direviu pada tingkat UAPA yang antara lain menyatakan bahwa: a. Reviu telah dilakukan atas LK BPS berupa neraca, LRA, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan. b. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu Laporan Keuangan BPS. c. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen BPS.

42


d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi LK BPS serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Kepala BPS-RI. e. Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. f. Simpulan reviu, yaitu apakah LK BPS telah atau belum disajikan sesuai SAP. g. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang mengurangi perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK BPS yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit akuntansi.


43

BAB V PENUTUP

Untuk melengkapi Standar Reviu LK Badan Pusat Statistik, dalam buku ini dilampirkan format Kertas Kerja Reviu (KKR), CHR, dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.09/2010. Buku standar ini akan dievaluasi dan direvisi apabila terdapat perubahan peraturan dan perundangundangan yang berlaku dalam rangka mengakomodasi setiap perkembangan dan dinamika dalam penerapannya. Demikian, buku standar ini disusun dengan harapan dapat menjadi panduan dan mempermudah APIP BPS-RI untuk melakukan reviu Laporan Keuangan secara berjenjang, mulai dari tingkat satker sampai dengan tingkat instansi. Reviu LK diharapkan mampu menjadikan LK BPS semakin berkualitas dan mampu menghasilkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK RI.

44


Lampiran 1 Kertas Kerja Reviu Neraca (KKR-Neraca) Badan Pusat Statistik Inspektorat Utama

BadanPusatStatistikRepublik Indonesia InspektoratUtama

UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) UAPPA – E1 UAPPA – W UAKPPA Komponen LK LRA Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi Langkah – langkah Reviu

No. Indeks KKR NRC Disusun Oleh/Tanggal Direviu Oleh/Tanggal Disetujui Oleh/Tanggal Badan Pusat Statistik RI Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi ..... x Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten ..... x x Neraca CaLK Asetlancar, AsetTetap, Kewajiban, Ekuitas

Seluruh Akun Neraca: 1. Pastikan bahwa rincian akun Neraca telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS. 2. Pastikan bahwa saldo awal akun Neraca telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya. 3. Pastikan bahwa saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal (misalnya : akun Aset memiliki saldo normal Debet positif dan akun Kewajiban memiliki saldo normal Kredit positif), dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar Neraca. 4. Pastikan bahwa saldo akun Neraca telah sesuai dengan Buku Besar, dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar Neraca. 5. Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi akun Neraca telah didukung dengan Memo Penyesuaian, dengan menelusuri keberadaaan Memo Penyesuaiannya. 6. Pastikan bahwa rekonsiliasi internal akun Neraca telah dilakukan antara operator SIMAKBMN dengan SAKPA, melalui penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal. 7. Pastikan bahwa rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara satuan kerja (satker) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. Kas di Bendahara Pengeluaran: 8. Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan di Neraca hanya mencakup UP dan TUP dengan membandingkan saldo kas (Uang Tunai di Brankas, Saldo rekening Koran di Bank, bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, dan tidak termasuk Jasa Giro) dengan SP2D-UP dan SP2D-TUP. 9. Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah disajikan sebesar nilai rupiahnya, dengan melakukan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas.

45

10. Pastikan bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka pastikan bahwa saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya. 11. Pastikan bahwa jumlah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan adalah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, dan bukti-bukti pengeluarannya, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen dimaksud. Kas di Bendahara Penerimaan: 12. Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan di Neraca hanya mencakup hak negara yang belum disetorkan dan tidak mencakup uang milik pihak ketiga (seperti uang jaminan), melalui penelusuran ke Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan. 13. Pastikan bahwa saldo kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran adalah nihil, melalui penelusuran ke Berita Acara Pemeriksaan Kas. Apabila saldo kas tidak nihil, maka pastikan bahwa saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara, melalui penelusuran ke dokumen SSBP-nya. 14. Pastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disajikan sebesar nilai rupiahnya dengan menelusuri Berita Acara Pemeriksaan Kas. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing, pastikan bahwa saldo tersebut telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca, melalui permintaan keterangan dan perbandingan ke kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas 15. Pastikan bahwa saldo Setara Kas yang disajikan di Neraca hanya mencakup: a. Pendapatan yang bukan berasal dari anggaran BPS yang telah diterima sebelum tanggal neraca (seperti bunga jasa giro atau hibah langsung), namun sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara. b. Kewajiban satker kepada pihak lain (sepertil SPM LS Honor yang belum dibayarkan). Persediaan 16. Pastikan bahwa saldo Persediaan di Neraca telah sesuai dengan saldo di Berita Acara Opname Fisik Persediaan. 17. Pastikan bahwa Persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang telah dikeluarkan dari saldo Persediaan, melalui penelusuran ke Berita Acara Opname Fisik Persediaan. 18. Pastikan bahwa saldo Persediaan yang disajikan di Neraca adalah sama dengan saldo fisik Persediaan dikalikan dengan biaya perolehan terakhir sesuai Berita Acara Opname Fisik Persediaan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Opname Fisik Persediaan. 19. Pastikan bahwa satuan kerja (satker) telah menggunakan Aplikasi Persediaan secara optimal (Inputasi up to date) melalui penelusuran pada aplikasi Persediaan. Aset Tetap 20. Pastikan bahwa saldo awal Aset Tetap di Neraca telah menunjukkan nilai wajar, melalui penelusuran pada Berita Acara Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL dan Neraca periode sebelumnya. 21. Pastikan bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK.

46

22. Pastikan bahwa saldo Aset Tetap pada CaLK telah sesuai dengan Lampiran BMN (Laporan Intrakomptabel). 23. Pastikan bahwa Aset Tetap (misalnya Tanah, Gedung dan Bangunan, Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK. 24. Pastikan bahwa Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan. 25. Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui penelusuran LRA dengan Lampiran BMN (Laporan Intrakomptabel). 26. Pastikan bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam SIMAK-BMN telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, Perolehan Lainnya, Pengurangan Nilai Aset, Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas, Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset, Penerimaan Aset Tetap Renovasi, Penghapusan, Transfer Keluar, Hibah (Keluar), Reklasifikasi Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait. 27. Pastikan bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi Rusak Berat/Usang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya, melalui penelusuran dokumen Berita Acara Penghentian Penggunaan Aset Tetap ke akun Aset Lainnya. 28. Pastikan jumlah dan kondisi BMN telah konsisten antara Laporan Kondisi Barang dengan Lampiran BMN (Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel). Aset Lainnya 29. Pastikan bahwa saldo Aset Lainnya di Neraca telah sesuai dengan Lampiran pendukung (seperti Laporan Intrakomptabel dan Laporan TP/TGR) 30. Pastikan setiap transaksi Aset Lainnya telah didukung dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen terkait (misalnya dokumen ketetapan TP/TGR). 31. Pastikan bahwa akun TGR yang jatuh tempo 1 (satu) tahun telah direklasifikasi ke akun Bagian Lancar TP/TGR pada akhir tahun, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Memo Penyesuaiannya. Kewajiban 32. Pastikan bahwa saldo Kewajiban di Neraca telah sesuai dengan laporan rekapitulasi kewajiban dari unit teknis dan bahwa seluruh akun Kewajiban yang dikelola oleh unit teknis telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke laporan rekapitulasi kewajiban. 33. Lakukan uji petik atas transaksi Kewajiban dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen yang sah, melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait (seperti Laporan Rekap Akrual dan dokumen tagihan). Simpulan Komentar KKR telahlengkap

47

Lampiran 2 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran (KKR-LRA) Badan Pusat Statistik InspektoratUtama

BadanPusatStatistikRepublik Indonesia InspektoratUtama

UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) UAPPA – E1 UAPPA – W UAKPA

No. Indeks KKR LRA Disusun Oleh/Tanggal Direviu Oleh/Tanggal Disetujui Oleh/Tanggal Badan Pusat Statistik RI Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi ..... Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten .....

Komponen LK x LRA Neraca CaLK Akun/SegmenPenyelenggaraanAkuntansi PNBP danBelanja Langkah–langkahReviu 1. Pastikan bahwa rincian akun LRA telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS. 2. Pastikan bahwa angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA dengan melakukan penelusuran ke DIPA atau revisinya dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA. 3. Pastikan secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal koreksi telah didukung dengan SKTJM/Memo Koreksi dengan menelusuri keberadaan SKTJM/Memo Koreksi beserta dokumen pendukungnya. 4. Pastikan bahwa saldo PNBP di LRA telah sesuai dengan laporan PNBP dan telah disajikan dalam LRA melalui penelusuran ke laporan PNBP. 5. Pastikan bahwa setiap transaksi PNBP telah didukung dokumen terkait melalui penelusuran ke dokumen setoran bukan pajak (SSBP)/ SPM terkait. 6. Pastikan bahwa setiap transaksi pengembalian Belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan ke dalam akun PNBP, melalui penelusuran dokumen SSBP. 7. Pastikan bahwa saldo Penerimaan Hibah di LRA telah sesuai dengan dokumen pendukung. 8. Pastikan telah dilakukan rekonsiliasi penerimaan hibah dengan KPPN melalui penelusuran Berita Acara Rekonsiliasi. 9. Pastikan bahwa rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi. 10. Lakukan uji petik atas transaksi Belanja Barang dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dokumen SPM dan SP2D. 11. Pastikan bahwa pengembalian Belanja hanya merupakan transaksi pengembalian Belanja untuk periode berjalan, melalui penelusuran ke dokumen SSPB. 12. Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dicatat dan menambah Aset Tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D .

48

Simpulan Komentar (Diisi oleh pereviu KKR LRA/Pemberi Persetujuan KKR LRA) KKR telah lengkap

49

Lampiran 3 Kertas Kerja Reviu Cacatan atas Laporan Keuangan (KKR-CaLK)

Badan Pusat Statistik InspektoratUtama BadanPusatStatistikRepublik IndonesiaInspektoratUtama

UAPA (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) UAPPA – E1 UAPPA – W UAKPA

No. Indeks KKR CALK DisusunOleh/Tanggal DireviuOleh/Tanggal DisetujuiOleh/Tanggal Badan Pusat Statistik RI Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi ..... Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten .....

Komponen LK LRA Neraca x CaLK Akun/SegmenPenyelenggaraanAkuntansi PNBP danBelanja Langkah–langkah Reviu Pastikan bahwa LK Semesteran dan Tahunan telah memuat informasi mengenai : 1. Identitas unit kerja Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK. 2. Gambaran ringkas mengenai LK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 3. Daftar tabel (nama tabel, nomor tabel dan nomor halaman). 4. Daftar grafik (nama grafik, nomor dan nomor halaman). 5. Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halaman). 6. Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK). 7. Pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) terhadap penggunaan anggaran pada lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan memuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan isi LK yang disampaikan; bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan bahwa LK telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. 8. Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan, yang mencakup gambaran mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan CaLK. 9. Realisasi pendapatan dan belanja, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI (laporan semester I atau laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan). a. Jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Penerimaan telah dijelaskan di CaLK. Realisasi Penerimaan juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan (dalam bentuk tabel per jenis penerimaan). b. Jumlah rupiah dan persentase dari target yang direncanakan dalam DIPA Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial) telah dijelaskan dalam CaLK. Realisasi Belanja juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan. c. CaLK telah disertai Catatan Penting Lainnya yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara

50

10.

anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Posisi aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI (Neraca komparatif yang membandingkan posisi per semester I/ tahunan dengan posisi akhir periode tahun sebelumnya). a. Kas di Bendahara Pengeluaran Menjelaskan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Apabila terdapat Saldo UP yang disetor sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal setor, dilampirkan bukti SSBP-nya, dan dilengkapi dengan tabel penyetoran UP tahun berjalan dan tahun sebelumnya. b. Kas di Bendahara Penerimaan Menjelaskan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Apabila terdapat penyetoran PNBP sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal setor, dilampirkan bukti SSBP-nya, dan dilengkapi dengan tabel penyetoran PNBP tahun berjalan dan tahun sebelumnya. c. Kas Lainnya dan Setara Kas Menjelaskan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas harus diungkapkan dalam tabel. d. Piutang Bukan Pajak Menjelaskan Saldo Piutang Bukan Pajak tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. e. Bagian Lancar TP/TGR Menjelaskan Saldo Bagian Lancar TP/TGR tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. f. Uang Muka Belanja Menjelaskan Saldo Uang Muka Belanja tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. g. Persediaan Menjelaskan Saldo Persediaan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel. Mengungkapkan dalam bentuk tabel daftar persediaan beserta kondisinya per tanggal neraca. h. Aset Tetap Menjelaskan Saldo Aset Tetap tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan tahun anggaran yang lalu, dan dilengkapi dengan tabel dan grafik. Apabila terdapat perolehan aset tetap yang bukan berasal dari Belanja Modal harus diungkapkan. Perbandingan aset tetap tahun berjalan antara SIMAK BMN dan Neraca harus dijelaskan dalam bentuk tabel. Dan jika terdapat selisih harus diungkapkan. i. Tanah Menjelaskan saldo Tanah tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. j. Peralatan dan Mesin Menjelaskan saldo Peralatan dan Mesin tahun anggaran berjalan dan membandingkan

51

dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. Mutasi peralatan dan mesin dijelaskan dalam bentuk tabel mutasi/ perubahan. Apabila terdapat perolehan Peralatan dan Mesin yang bukan berasal dari Belanja Modal harus diungkapkan jenis dan nilainya. k. Gedung dan Bangunan Menjelaskan saldo Gedung dan Bangunan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. l. Jalan, Irigasi dan Jaringan Menjelaskan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. m. Aset Tetap Lainnya Menjelaskan saldo Aset Tetap Lainnya tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. n. Konstruksi Dalam Pengerjaan Menjelaskan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. o. Aset Lainnya Menjelaskan saldo Aset Lainnya (TP/ TGR, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain) tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. p. Kewajiban Menjelaskan saldo Kewajiban (Utang Kepada Pihak Ketiga, Uang Muka dari KPPN, Pendapatan yang Ditangguhkan, Utang Jangka Pendek Lainnya) tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. q. Ekuitas Menjelaskan saldo Ekuitas (Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan) tahun anggaran berjalan dan membandingkan dengan anggaran yang lalu, dan dan dilengkapi dengan tabel. 11. Lampiran pendukung yaitu Ringkasan LRA, LRA Pendapatan Negara dan Hibah, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, serta Neraca Percobaan berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI. 12. Lampiran laporan barang kuasa pengguna yaitu Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (Laporan Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan), Laporan Kondisi Barang, CRBMN, dan Laporan Persediaan. 13. Lampiran Laporan Rekening Bendahara Pengeluaran. 14. Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK , dengan menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta daftar temuan BPK dan tindak lanjutnya. Komentar (Diisi dengan komentar-komentar pereviu KKR CALK atau pemberi persetujuan KKR) Simpulan: Komentar (Diisi dengan komentar-komentar pereviu KKR CALK atau pemberi persetujuan KKR)

52

Lampiran 4 Catatan Hasil Reviu (CHR)

Badan Pusat Statistik InspektoratUtama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Inspektorat Utama

Disusun Oleh/Tanggal Direviu Oleh/Tanggal Disetujui Oleh/Tanggal

UAPA UAPPA – E1 UAPPA – W UAKPA

Badan Pusat Statistik RI Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten Uraian Catatan Hasil Reviu Index KKR Penyelenggaraan Akuntansi: Penyajian LK: A. LRA KKR – LRA B. Neraca KKR – NRC C. CaLK KKR – CaLK Koreksi/Perbaikan yang belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Auditor:

Mengetahui: Inspektur Wilayah xx

53

Lampiran 5 Daftar Isi Laporan Hasil Reviu

Daftar Isi Halaman 1.

Ringkasan Eksekutif

2.

Dasar Hukum

3.

Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu

4.

Metodologi Reviu

5.

Gambaran Umum Objek Reviu

6.

Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran

7.

Hasil Reviu atas Neraca

8.

Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK

9.

Hal – hal Lain yang Perlu Diungkapkan

10. Apresiasi Daftar Lampiran a. Catatan Hasil Reviu (CHR) b. Kertas Kerja Reviu (KKR)

54

Lampiran 6 Laporan Hasil Reviu (LHR)

Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum Laporan Hasil Reviu Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern BPS-RI telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan BPS untuk Tahun Anggaran 20xx berupa Neraca per tanggal xxx, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. BPS-RI sebagai unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) terdiri dari (jumlah UAPPA-E1) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), (jumlah UAPPA-W) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), dan (jumlah UAKPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada (UAPPA-E1, UAPPA-W, dan UAKPA). Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka – angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal – hal yang kelihatan tidak biasa. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebgai berikut: 1. Terdapat koreksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. xxx, pada UAPPA-E1 (sebutkan nama UAPPA-E1) atas kelebihan pencatatan penerimaan dari denda keterlambatan penerbitan SP2D yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. 2. Terdapat koreksi realisasi belanja sebesar Rp. xxx, atas belum dicatatnya hasil rekonsiliasi belanja dengan direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. 3. Terdapat koreksi Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. xxx,- untuk kekurangan pencatatan di (nama UAPPA-E1) yang sudah ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. 4. Terdapat koreksi Piutang Pajak sebesar Rp. xxx,- atas kesalahan pencatatan pada (nama UAPPA-E1) yang belum ditindaklanjuti oleh unit akuntansi. 5. Terdapat koreksi Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. xxx,- atas duplikasi pencatatan pada (nama UAPPA-E1) yang belum ditindaklanjuti oleh unit akuntansi.

55

6.

7.

Terdapat koreksi aset tetap sebesar Rp. xxx,- atas kekurangan dan kelebihan pencatatan tanah, gedung dan bangunan serta konstruksi dalam pengerjaan, namun unit akuntansi hanya mengakui dan menindaklanjuti sebesar Rp. xxx,-. Terdapat (jumlah UAKPA/UAPPA-W, UAPPA-E1) yang terlambat menyampaikan LK secara berjenjang.

Dasar hukum: Berisi mengenai ketentuan perundang – undangan yang mendasari pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Kementeraian/Lembaga, termasuk surat tugas reviu. 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Pasal 33 ayat (3). 2. Peraturan Pemerintah no. 60 Tahun 2008 tentang sisitem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 57 ayat (1). 3. Peraturan Menteri Keuangan no. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pasal 66 ayat (6). 4. Surat Tugas Inspektur Utama/Inspektur Wilayah xxx nomor xxx Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu: Berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup reviu atas LK K/L Tujuan reviu adalah untuk (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada (UAPPA-E1, UAPPA-W, UAKPA). Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas Sistem Pengendalian Internal, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Metodologi Reviu: Berisi mengenai tahapan – tahapan dan langkah – langkah reviu atas LK K/L Reviu atas LK (nama kementerian/lembaga) dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembentu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yaitu: 1. UAKPA: (Uraikan UAKPA yang direviu) 2. UAPPA-W: (Uraikan UAPPA-W yang direviu)

56

3. UAPPA-E1: (Uraikan UAPPA-E1 yang direviu) Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk: 1. Menelusuri angka – angka LK ke catatan akuntansi dan dokumen sumber 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi 3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal – hal yang kelihatannya tidak biasa Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses keuangan pelaporan keuangan. Gambaran Umum Objek Reviu: Berisi mengenaik identitas objek reviu dan informasi keuangan secar umum. Laporan Keuangan (nama K/L) disusun berdasarkan LK (jumlah UAPPA-E1) UAPPA-E1, yaitu: No

Nama UAPPA-E1

Nama UAPPA-W

Jumlah UAKPA

1 2 3 4 5 Jumlah Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LRA Penerimaan Negara Bukan Pajak Terdapat kelebihan pencatatan atas akun Penerimaan Negara Buka Pajak pada (nama UAPPA-E1) sebesar Rp. xxx,- yang berupa denda atas keterlambatan penerbitan SP2D. Belanja Terdapat realisasi belanja yang kurang dicatat sebesar Rp. xxx, karena belum dibukukannya hasil rekonsiliasi antara (nama UAPPA-E1) dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hasil Reviu atas Neraca: Berisi mengenai catatan reviu atas akun neraca Kas di Bendahara Penerimaan Terdapat transaksi Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. xxx,- yang belum dibukukan oleh (nama UAPPA-E1). Piutang Pajak Terdapat kelebihan pencatatan piutang pajak sebesar Rp. xxx,- oleh (nama UAPPA-E1) sehingga terjadi salah saji pada Neraca LK Semester I tahun 20xx. Aset Tetap

57

Terdapat kekurangan dan kelebihan pencatatan aset tetap sebesar Rp. xxx yang terdiri dari:  Kekurangan pencatatan tanah pada (nama UAPPA-E1) sebesar Rp. xxx, Kekurangan pencatatan tanah pada (nama UAPPA-E1) sebesar Rp. xxx, Kelebihan pencatatan gedung dan bangunan pada (nama UAPPA-E1) sebesar Rp. xxx  Kekurangan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. xxx Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK: Berisi mengenai catatan reviu atas CaLK Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan: Berisi mengenai catatan reviu atas penyelenggaraan akuntansi dan hal-hal lain seperti status temuan BPK-RI yang belum ditindaklanjuti, kelengkapan lampiran LK, serta ketidaktepatan waktu penyampaian LK. Terdapat (jumlah UAPPA-E1, UAPPA-W, UAKPA) yang terlambat menyampaikan LK secara berjenjang, yaitu: No Nama Unit Akuntansi Tanggal Jadwal Keterlambatan Penyampaian Penyampaian 1 2 3 Apresiasi: Berisi mengenai apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif mendukung tugas reviu.

58

Lampiran 7 Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 20XX

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia untuk tahun anggaran 20xx berupa Neraca per tanggal 30 Desember 20xx, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Lapran Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pusat Statistik. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait. Jakarta, ................... 20xx Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Arizal Ahnaf, MA

59

Lampiran 8 Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 20XX Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia untuk tahun anggaran 20xx berupa Neraca per tanggal 30 Desember 20xx, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Lapran Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pusat Statistik. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu. Kami memberikan catatan atas terdapatnya: (1) kelemhan administrasi piutang bukan pajak pada beberapa stauan kerja berkenaan dengan daluwarsa penagihan; (2) kelemahan pengelolaan aset tetap berkenaan dengan penambahan aset yang berasal dari belanja barang, penggunaan aplikasi input revaluasi aset pada satuan kerja tertentu. Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait. Jakarta, ................... 20xx Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Arizal Ahnaf, MA

60

STANDAR REVIU LAPORAN KEUANGAN BPS-RI

Recommend Documents