SPIP Perwujudan Peran APIP yang efektif

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SPIP SUB UNSUR PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF (1.7)

NOMOR : PER-1326/K/LB/2009 TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

KATA PENGANTAR Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian

intern,

yang

menjadi

tanggung

jawab

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagai penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masingmasing. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPKP tersebut meliputi: 1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 2. sosialisasi SPIP; 3. pendidikan dan pelatihan SPIP; 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu: 1. lingkungan pengendalian; 2. penilaian risiko; 3. kegiatan pengendalian; 4. informasi dan komunikasi; dan 5. pemantauan pengendalian intern. Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP, BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

i

SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan acuan

langkah-langkah

yang

perlu

dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan sub unsur SPIP. Pedoman

Teknis

Penyelenggaraan

SPIP

Sub

Unsur

Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif pada unsur Lingkungan Pengendalian merupakan acuan yang memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut. Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2009 Plt. Kepala,

Kuswono Soeseno NIP 19500910 197511 1 001

1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .........................................................

1

B. Sistematika Pedoman ...............................................

4

BAB II GAMBARAN UMUM PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF A. Pengertian ...............................................................

5

B. Tujuan dan Manfaat .................................................

8

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 10 D. Parameter Penerapan ............................................... 10

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF A. Tahap Persiapan ...................................................... 13 B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 19 C. Tahap Pelaporan ....................................................... 36

BAB IVPENUTUP


iii


iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian,

informasi

dan

komunikasi,

serta

pemantauan pengendalian intern. Penerapan lima unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Dalam pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

bertanggung

jawab

atas

efektivitas

penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, dalam ayat (2) peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan

pengendalian

intern,

yang

berfungsi

melakukan

penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern, mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi SDM, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat (peer review).


1

Pengawasan intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), melalui kegiatan yang berkaitan langsung

dengan

penjaminan

(assurance)

dan

konsultasi

(consulting) untuk pemberian solusi. Kegiatan penjaminan dapat berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, sedangkan konsultasi untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, serta

pemaparan

hasil pengawasan. Keseluruhan kegiatan penjaminan dan konsultasi tersebut dilaksanakan oleh APIP secara independen dan obyektif, dirancang untuk memberikan nilai tambah, dan meningkatkan operasi organisasi satuan kerja pemerintah. Pengawasan intern, juga bertujuan membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern, dilaksanakan oleh APIP, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal, atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan

pengawasan

intern,

Inspektorat

Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Mengingat tugas dan fungsi APIP yang demikian strategis, maka perwujudan peran APIP yang efektif, sangat diperlukan untuk

memperkuat

dan

menunjang

efektivitas

Sistem

Pengendalian Intern, sehingga APIP diharapkan dapat:


2

1. Memberikan

jaminan

kualitas

(quality

assurance)

atas

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pimpinan pemerintahan pusat dan daerah.

Untuk itu, peran APIP

diharapkan lebih dari sekedar watchdog menjadi jasa pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) di bidang manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola instansi pemerintah. 2. Berfungsi

sebagai

pendorong

(trigger)

bagi

instansi

pemerintah, dalam membangun, dan mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien. 3. Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance), terhadap hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK),

ekstern

selaku

diharapkan

pemeriksa

dapat

berperan

pemerintah.

sebagai

APIP

pendamping

(counterpart), sekaligus koordinator di lingkungan instansi pemerintah terkait , dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pada dasarnya, perwujudan peran APIP yang efektif merupakan kewajiban dari pimpinan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan upaya mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut, diperlukan pedoman teknis

Perwujudan Peran APIP yang Efektif, yang

diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata oleh instansi pemerintah. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

3

Pedoman teknis sub unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP, menjelaskan bagaimana sub

unsur

Perwujudan

Peran

APIP

yang

Efektif

diimplementasikan oleh instansi pemerintah. Ruang lingkup penggunaan pedoman ini meliputi instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. B. Sistematika Pedoman Sistematika penyajian Pedoman Teknis Perwujudan Peran APIP yang Efektif adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman, tujuan dan ruang lingkup, serta sistematika pedoman.

Bab II Gambaran Umum Perwujudan Peran APIP yang Efektif Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan, dan keterkaitan dengan peraturan yang berlaku, serta parameter penerapannya. Bab III

Langkah-Langkah

Penyelengaraan

Perwujudan

Peran APIP yang Efektif Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam menyelenggarakan sub unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif, yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bab IV

Penutup Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting yang perlu diperhatikan kembali, dan penjelasan atas penggunaan pedoman ini.


4

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Peran

APIP

dalam

instansi

pemerintah

adalah

melaksanakan fungsi sebagai auditor intern. Definisi audit intern yang dikembangkan oleh organisasi internal auditor internasional (IIA) adalah sebagai berikut: “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and

improve

an

organization’s

operations.

It

helps

an

organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes” (IIA, 1999).” Sesuai dengan definisi tersebut, untuk mewujudkan peran yang efektif, APIP dituntut untuk melakukan pendekatan dan praktik internal auditing yang modern, berorientasi ke pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan: 1. Pemberian kepastian, keyakinan, dan penjaminan yang memadai (assurance) dengan melakukan kegiatan, antara lain audit, reviu, penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian, dan pemantauan atau monitoring, 2. Konsultasi (consulting) untuk pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dengan melakukan kegiatan, antara lain pendampingan,

pemberian

sosialisasi, bimbingan,

saran/petunjuk

(advice)/

konsultasi, melakukan pelatihan (training), dan survei.


5

Tidak ada perbedaan yang mutlak antara pekerjaan assurance dan konsultasi, namun keduanya berkaitan erat. Setidaknya,

pekerjaan

assurance

digunakan

untuk

mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan konsultasi sebagai bagian yang

direkomendasikan,

sementara

pekerjaan

konsultasi

memberikan kontribusi atas meningkatnya kepastian - assurance. Organisasi internal auditor internasional (IIA), menegaskan bahwa dalam melaksanakan penugasan konsultasi, auditor harus mengupayakan perbaikan melalui pemberian masukan, saran, dan rekomendasi yang berkualitas (spesifik, dapat diterapkan – applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya). Namun, hal tersebut tidak boleh memengaruhi obyektivitas dan pengambilan keputusan tetap merupakan fungsi manajemen. IIA

juga

memberikan

gambaran

perbedaan

antara

assurance dan consulting sebagai berikut: 1. Jasa assurance merupakan penilaian yang obyektif, untuk memberikan

pendapat/simpulan

yang

independen,

atas

manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Sifat dan lingkup kegiatan assurance ditentukan oleh internal auditor. Dalam penugasan, assurance umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu: seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung/pelaku atas suatu proses/sistem/kejadian, seorang atau sekelompok penilaian,

internal auditor yang membuat

dan seorang atau sekelompok

pengguna jasa

penilaian auditor 2. Jasa-jasa consulting lebih bersifat pemberian saran dan pada umumnya dilakukan berdasarkan permintaan khusus klien. Sifat dan lingkup penugasan konsultasi bergantung pada 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

6

perjanjian yang ditugaskan oleh klien, bertujuan untuk meningkatkan

nilai

tambah

dan

perbaikan

tata

kelola

organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian. Umumnya, kegiatan consulting melibatkan dua pihak, yaitu internal auditor sebagai pemberi saran dan klien sebagai penerima saran. Perwujudan peran APIP yang efektif, merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP yang dibangun oleh manajemen instansi pemerintah sebagai unsur lingkungan pengendalian. Dari sudut

pandang

sistem

pengendalian,

APIP

membantu

manajemen untuk melaksanakan pemantauan atas sistem pengendalian intern melalui penilaian independen. Dalam siklus pengendalian intern, manajemen melakukan pemantauan atas berjalannya seluruh sistem pengendalian intern, melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak

lanjut

rekomendasi

hasil

audit.

Evaluasi

terpisah

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Kegiatan evaluasi terpisah tersebut dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah. APIP mempunyai fungsi yang strategis dalam membantu manajemen instansi pemerintah melaksanakan fungsi penilaian yang independen, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain. Pada akhirnya, perwujudan peran APIP yang efektif merupakan kewajiban dari pimpinan instansi pemerintah, sebagai bagian dari upaya

menciptakan dan memelihara lingkungan

pengendalian, agar menimbulkan perilaku positif dan kondusif, untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

7

B. Tujuan dan Manfaat Tujuan

peran

APIP

yang

efektif

adalah

membantu

manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. APIP dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta

proses tata kelola di lingkungan

instansi pemerintah. Perwujudan dengan

peran APIP yang efektif tersebut,

dilaksanakannya

pengawasan berkualitas

masukan,

dan/atau

ditandai

saran,

hasil

(spesifik, dapat diterapkan/applicable

dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya), yang memberikan pengendalian,

peningkatan dan

proses

efektivitas tata

kelola,

manajemen sehingga

risiko, instansi

pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien. Tujuan perwujudan peran APIP yang efektif tersebut memiliki pengertian yang sama dengan Internal Auditing, yaitu suatu kegiatan assurance dan consulting (konsultasi), yang dilaksanakan secara independen dan obyektif, dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Internal Auditing membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.


8

Tujuan audit internal tersebut

telah sesuai dengan maksud

pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

yang

menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif, sekurangkurangnya: 1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2. memberikan

peringatan

dini

dan

meningkatkan

efektivitas

manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 3. memelihara

dan

meningkatkan

kualitas

tata

kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan sub unsur perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif adalah : 1. Dapat memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

kepada pimpinan

pemerintahan pusat dan daerah. Untuk itu, peran APIP diharapkan lebih dari sekedar watchdog menjadi jasa pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) di bidang manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola atas tugas dan fungsi instansi pemerintah. 2. Berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi instansi pemerintah dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP secara efektif dan efisien. 3. Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance) terhadap hasil pemeriksaan

BPK, selaku pemeriksa ekstern pemerintah.

APIP diharapkan dapat berperan sebagai pendamping (counterpart) sekaligus koordinator di lingkungan instansi pemerintah terkait, dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

9

C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Beberapa

peraturan

perundang-undangan

yang

memengaruhi terwujudnya peran APIP yang efektif, antara lain: 1. Pasal 48 sampai dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang Standar Audit; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MPAN.03/2008 tahun 2008 tentang Kode Etik APIP. D. Parameter Penerapan Perwujudan peran APIP yang efektif, pada dasarnya ditandai dengan adanya pelaksanaan masukan dan/atau saran hasil

pengawasan

berkualitas

(spesifik,

dapat

diterapkan/

applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya), yang memberikan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,

dan

proses

tata

kelola,

sehingga

instansi

pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, taat, dan hemat. Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif, selain mempertimbangkan daftar uji, pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP) perlu mempertimbangkan praktik pengawasan intern yang baik dan berlaku umum, serta 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

10

penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, serta telaahan sejawat, guna memelihara dan meningkatkan profesionalisme praktik pengawasan intern. Mengacu pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan daftar ujinya, beberapa parameter yang dapat dipergunakan dalam menilai keberhasilan penerapan sub unsur perwujudan peran APIP yang efektif, antara lain: 1. Di dalam instansi pemerintah, terdapat mekanisme untuk memberikan kehematan,

keyakinan efisiensi,

yang

dan

memadai

efektivitas

atas

ketaatan,

pencapaian

tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. APIP yang independen, melakukan pengawasan atas kegiatan instansi pemerintah. b. APIP

membuat

laporan

hasil

pengawasan,

setelah

melaksanakan tugas pengawasan. c. Untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. 2. Di dalam instansi pemerintah terdapat mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 3. Di dalam instansi pemerintah, terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (good governance) tugas dan fungsi instansi pemerintah.


11


12

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF Penyelenggaraan SPIP pada suatu instansi pemerintah ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: 1. Tahap persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang ditujukan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan. 2. Tahap pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil pemetaan,

yang

meliputi

pembangunan

infrastruktur

dan

internalisasi, serta upaya pengembangan berkelanjutan 3. Tahap pelaporan, merupakan tahap pelaporan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, tahapan berikut langkah-langkahnya dapat

dilakukan

secara

bersamaan

dengan

pelaksanaan

penyelenggaraan unsur/ sub unsur lainnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Perwujudan Peran APIP yang Efektif di setiap tahapan. A. Tahap Persiapan 1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana Penyelenggaraan Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah membuat

rencana penyelenggaraan,

yang antara lain

memuat: 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

13

a. Jadwal pelaksanaan kegiatan; b. Waktu yang dibutuhkan; c. Dana yang dibutuhkan; dan d. Pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan peraturan tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, yang diberi tugas mengawal pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, termasuk penerapan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia. Satgas tersebut terlebih dahulu diberi pelatihan tentang SPIP,

khususnya

sub

unsur

terkait,

agar

dapat

menyelenggarakan sub unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif sebagai bagian unsur Lingkungan Pengendalian SPIP. 2. Pemahaman (Knowing) Tahapan pemahaman dan penyamaan persepsi meliputi langkah-langkah minimal sebagai berikut: a. Memberikan pemahaman untuk membangun kesadaran (awareness building) dan keyakinan terhadap arti penting mewujudkan

peran

pemahaman

yang

APIP

yang

memadai,

efektif.

Dengan

diharapkan

mampu

memperkuat komitmen dan dukungan semua lapisan pimpinan di lingkungan instansi pemerintah dan seluruh pegawai di lingkungan APIP, untuk mewujudkan peran APIP yang efektif. b. Mengomunikasikan pentingnya mewujudkan peran APIP yang efektif, sebagai bagian membangun lingkungan pengendalian, untuk memperkuat efektivitas SPIP.


14

Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui: a. Sosialisasi

kepada

seluruh

pegawai,

pejabat

di lingkungan APIP, dan pimpinan instansi pemerintah, untuk membentuk pemahaman akan perlunya peran APIP yang efektif. Sasaran yang ingin dicapai dari sosialisasi, yaitu: 1) Stakeholders (para pemangku kepentingan) benarbenar memiliki pemahaman dan turut merasakan keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan organisasi yang lebih taat, hemat, efektif, dan efisien. 2) Seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan APIP tergerak untuk mewujudkan

unit kerjanya sebagai

tempat berkonsultasi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan manajemen risiko, menuju tata kelola pemerintahan yang baik. b. Kegiatan komunikasi secara berkelanjutan, penyebaran brosur, penyampaian artikel melalui media massa akan memberikan pemahaman yang utuh dan kuat, bahwa mewujudkan peran APIP yang efektif akan sangat membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien. Pemberian pemahaman yang efektif akan mendorong persepsi yang lebih baik, sehingga pimpinan tertinggi di

lingkungan

instansi

pemerintah

akan

memberikan

dukungan sepenuhnya bagi perwujudan peran APIP yang efektif.


15

Khusus untuk kegiatan pembentukan pemahaman dan kepedulian di

dalam mewujudkan peran APIP yang efektif

lingkungan

APIP,

pimpinan

instansi

pemerintah

(pusat/daerah, atau pimpinan APIP) dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan APIP, misalnya melalui pertemuan intern, diskusi fokus grup, dan pembahasan intern. Sosialisasi kepada manajemen instansi pemerintah

untuk

memberikan

pemahaman

dan

memperoleh dukungan dalam mewujudkan peran APIP yang efektif, dapat dilakukan melalui: 1) Media komunikasi yang dilakukan dengan ceramah, diskusi, seminar, rapat koordinasi, dan diskusi fokus grup, 2) Penyebaran informasi melalui website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas, dengan tujuan pemberitahuan kepada stakeholders (para pemangku kepentingan), 3) Multimedia untuk memperluas sebaran, 4) Penyampaian brosur-brosur seputar APIP. 5) Penyampaian seperti

artikel/penulisan

buletin

dan

majalah

di

berbagai

pengawasan,

media, yang

diterbitkan secara khusus untuk kalangan APIP dan instansi pemerintah. Perwujudan peran APIP yang efektif sangat bergantung pada: 1) Komitmen dari stakeholders (para pemangku kepentingan, yaitu pimpinan tertinggi di lingkungan instansi pemerintah dan manajemen instansi pemerintah yang diawasi), terutama dukungan atas akses informasi/data/sumber daya,

persamaan

fokus/bidang/sektor,

persepsi ruang

dalam

penentuan

lingkup

pengawasan,

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut,

dan penilaian

kinerja APIP. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

16

2) Pengelolaan manajerial pengawasan intern, mulai dari perencanaan

kegiatan tahunan, pelaksanaan kegiatan

sampai dengan pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut. 3) Pengembangan

kemampuan/inovasi

dalam

kegiatan

pengawasan intern, seperti pengembangan kompetensi SDM, pengggunaan teknologi, dan pemahaman terhadap lingkungan pengawasan. Peran APIP dikatakan efektif, bila APIP memberikan masukan, saran, rekomendasi hasil pengawasan intern berkualitas (spesifik, dapat diterapkan – applicable, dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya), dan rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh manajemen instansi pemerintah. Dengan

peran

APIP

yang

efektif

tersebut,

instansi

pemerintah diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif , dan efisien. Dalam mewujudkan peran APIP yang efektif tersebut, diperlukan berbagai infrastruktur, seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab II. Membangun infrastruktur guna mewujudkan peran APIP yang efektif, pimpinan instansi pemerintah

pusat/daerah,

atau

pimpinan

APIP

perlu

melakukan pemetaan. 3. Pemetaan (Mapping) Pemetaan

atau

diagnostic

assessment

dilakukan

terhadap keberadaan infrastruktur untuk mewujudkan peran APIP yang efektif. Keberadaan infrastruktur diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Pemetaan juga diarahkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi penyelenggaraan SPIP

yang sudah berjalan, kesesuaian

penyelenggaraan dengan

kebijakan, sehingga didapatkan

area of improvement (AOI). 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

17

Kegiatan pemetaan dilakukan untuk mengetahui, antara lain: a. apakah

kementerian,

lembaga,

kabupaten/kota telah memiliki

pemerintah

provinsi/

peraturan/kebijakan yang

melandasi Perwujudan Peran APIP yang Efektif; b. peraturan/kebijakan yang ada tersebut, telah sesuai dengan ketentuan di atasnya; c. APIP

telah

memiliki

SOP

atau

pedoman

untuk

menyelenggarakan peraturan tersebut; d. SOP atau pedoman dimaksud, telah sesuai dengan peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun; e. SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan didokumentasikan dengan baik Dengan pemetaan tersebut, dapat diketahui sejauh mana area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat dirumuskan rencana tindak yang jelas. Hasil pemetaan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan, guna mengetahui seberapa jauh peran APIP ini

perlu ditingkatkan efektivitasnya,

pencapaian

tujuan

instansi

dalam membantu

pemerintah.

Selanjutnya,

stakeholders (para pemangku kepentingan) di lingkungan instansi pemerintah, diharapkan memberikan dukungan sepenuhnya, bagi perwujudan peran APIP yang efektif. Pemetaan atas penerapan kebijakan terhadap peran APIP yang efektif, dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, atau diskusi kelompok.


18

B. Tahap Pelaksanaan 1.

Pembangunan Infrastruktur (Norming) Pembangunan kebutuhan

yang

infrastruktur diperoleh

dilakukan dari

hasil

berdasarkan pemetaan.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan

dan

prosedur

yang

terkait

dengan

upaya

perwujudan peran APIP yang efektif. Dalam membangun infrastruktur, instansi pemerintah harus memerhatikan teori, peraturan terkait yang berlaku, serta melihat indikator yang ingin

diraih,

yang

disesuaikan

dengan

kebutuhan

berdasarkan hasil pemetaan. Berikut gambaran mengenai kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif. a. Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP Tugas-tugas

APIP

sangat

rentan

terhadap

konflik

kepentingan (conflict of interest). Pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan dan menerapkan kebijakan berkenaan

dengan aturan perilaku APIP.

Aturan

perilaku, antara lain berisi standar etika dan pedoman perilaku yang disusun secara partisipatif. Aturan perilaku APIP, menggambarkan serangkaian pernyataan nilai dan perilaku yang diharapkan dari auditor APIP, pegawai, dan entitas yang melaksanakan pengawasan intern, sebagai pondasi untuk menjaga kepercayaan bahwa APIP mengedepankan

obyektivitas dalam pemberian

jasa assurance.


19

Kebijakan mengenai aturan perilaku APIP disusun dengan

mengacu kepada kode etik APIP.

Peraturan

Pemerintah

menyatakan bahwa

Nomor

60

Pasal 52

Tahun

2008,

kode etik disusun oleh organisasi

profesi auditor APIP. Selama kode etik sebagaimana disebut dalam peraturan tersebut belum ada, pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP) dapat mengacu kepada Peraturan Menteri PAN Nomor 04/MPAN. 03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik APIP, dan Peraturan Menteri PAN Nomor 05/MPAN.03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP. b. Kebijakan terkait penetapan kedudukan organisasi APIP yang independen Struktur organisasi APIP sebaiknya independen, agar APIP dapat

mengomunikasikan hasil pengawasan

secara efektif, bebas dari organisasi

disesuaikan

segala intervensi. Besaran dengan

kebutuhan

untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kedudukan organisasi APIP yang independen tersebut, telah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: 1) BPKP melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara, kedudukannya independen dari kementerian/lembaga, dan Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden.


20

2) Inspektorat

Jenderal

pengawasan

intern

atau

nama

lain

dari

unit

kementerian

dan

lembaga,

melaksanakan pengawasan di instansinya masingmasing,

dengan

kedudukan

mengacu

kepada

peraturan organisasi dan tata kerja departemen/ lembaga terkait. 3) Inspektorat provinsi/kabupaten/kota, sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/ kota,

dipimpin

oleh

inspektur,

yang

dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada

gubernur/bupati/walikota

(Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). c. Pedoman kegiatan assurance dan konsultasi Pengaturan terhadap kegiatan assurance dan konsultasi, memberikan manfaat bagi APIP untuk mengefektifkan perannya, sehingga APIP dapat berperan sebagai berikut: 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian

tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2) Menghasilkan rekomendasi, yang berdampak pada peningkatan efektivitas pengendalian, (peningkatan ketaatan,

kehematan,


efisiensi,

dan

efektivitas 21

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah), manajemen risiko, dan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 3) Rekomendasi APIP dilaksanakan

oleh manajemen

instansi pemerintah sebagai dasar perbaikan; 4) Menghasilkan efisiensi,

peningkatan

dan

penyelenggaraan

ketaatan,

efektivitas tugas

kehematan,

pencapaian dan

fungsi

tujuan instansi

pemerintah; 5) Memberikan

peringatan

dini

dan

meningkatkan

efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 6) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

instansi

pemerintah; 7) Secara keseluruhan APIP mendorong pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam melakukan kegiatan assurance dan konsultasi, APIP sebaiknya mengacu kepada pedoman penugasan yang sesuai. Pedoman/panduan/SOP kegiatan assurance, antara lain berupa pedoman audit, reviu, evaluasi, dan pedoman pemantauan. Pedoman kegiatan konsultasi, antara lain berupa pedoman sosialisasi, bimbingan teknis, pemaparan, dan pedoman penyelenggaraan pelatihan atas efektivitas pengendalian di lingkungan instansi pemerintah. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

22

Pedoman/panduan/SOP seperti tersebut di atas, juga mencakup

penugasan

peringatan

dini,

dan

yang

bertujuan

penugasan

memberikan

konsultasi

atas

efektivitas manajemen risiko, termasuk tata kelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk meningkatkan quality assurance, early warning, dan tata kelola yang baik, APIP dapat mengacu kepada standar yang berlaku umum dalam praktik internal audit. Dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen risiko, yaitu semua risiko yang dihadapi instansi pemerintah, termasuk risiko terjadinya tindak kecurangan atau risiko fraud. Apabila auditor APIP memandang bahwa potensi tindak kecurangan atau risiko fraud, yang mungkin terjadi pada suatu instansi pemerintah cukup tinggi, maka APIP perlu menindaklanjuti dengan menggunakan prosedur audit investigasi, sebagai bagian dari memberikan peringatan dini. Pedoman/panduan/SOP harus jelas, ringkas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara efektif, mulai dari persiapan sampai

dengan pelaporan, dan tindak

lanjut hasil kegiatan APIP. Pedoman/panduan/SOP tersebut membantu efektivitas APIP dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan,

efisiensi,

dan

efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.


23

2.

Internalisasi (Forming) Tahap

internalisasi

adalah

suatu

proses

untuk

mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari. Perwujudannya, dapat tercermin dalam

konteks

seberapa

jauh

proses

internalisasi

memengaruhi pimpinan instansi pemerintah mengambil keputusan, dan memengaruhi perilaku para pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan internalisasi dalam sub unsur ini bertujuan membangun kesadaran: a. Pimpinan instansi pemerintah mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif , dan b. Auditor APIP melaksanakan perannya secara efektif, sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

instansi

pemerintah; 2) Memberikan

peringatan

dini,

dan

meningkatkan

efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

instansi

pemerintah. Langkah-langkah internalisasi untuk membangun kesadaran sebagai berikut:


24

a. Komitmen

pada

kompetensi,

kemahiran,

dan

kebijakan

yang

kecermatan profesi Pimpinan

APIP

perlu

menyusun

menunjukkan komitmen pada kompetensi SDM. Kebijakan tersebut

diperlukan

agar

SDM

APIP

mampu

mempergunakan kemahiran dan kecermatan profesi dalam melaksanakan penugasan pengawasan intern, dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) APIP. Secara organisasi, APIP perlu mengembangkan spesialisasi SDM sesuai dengan tupoksi organisasi instansi pemerintah sebagai berikut: 1) Individu auditor APIP harus memiliki kemampuan teknis dan analisis, terlihat dari: a) memiliki kompetensi dasar, yang ditunjukkan dengan telah mengikuti diklat jabatan, dan lulus sertifikasi jabatan auditor; b) memiliki

tambahan

kompetensi

spesialis

serta

memiliki kompetensi teknis tupoksi APIP; c) menguasai ilmu pengetahuan teknologi

informasi

untuk melaksanakan tupoksi; d) memerankan

sebagai

auditor

sesuai

dengan

kompetensi dan keahliannya; e) memiliki berbagai

sertifikasi profesi pengawasan

intern. 2) Organisasi

APIP

berkomitmen

pada

kompetensi,

terlihat dari: a) Kebijakan penerapan JFA, sebagai langkah awal untuk perolehan pembinaan yang berkelanjutan; 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

25

b) Organisasi APIP secara kolektif memiliki kompetensi kolektif yang utuh, untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh; c) Kebijakan latar belakang pendidikan auditor APIP, yang fokus pada akuntansi, manajemen, dan disiplin ilmu lain, sesuai dengan tupoksi masing-masing APIP. 3) Program

pendidikan/pengembangan

berkelanjutan

profesi

(Continuing Professional Education/

Development, CPE/CPD).

b. Komitmen tertulis atau piagam audit - Internal Audit Charter Pimpinan

instansi

pemerintah

perlu

merumuskan

komitmen tertulis, berupa piagam audit, atau dokumen sejenis. Hal tersebut terutama untuk menjamin dukungan yang memadai, atas akses informasi/data/sumber daya, perolehan

persamaan

fokus/bidang/sektor

persepsi

ruang

dalam

lingkup

penentuan pengawasan,

pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut, dan penilaian kinerja atas pelaksanaannya. Piagam Audit dokumen

formal,

tertulis,

berisi:

visi,

misi,

sebagai tujuan,

kewenangan, tanggung jawab dan pertanggungjawaban (responsibilitas

dan

akuntabilitas),

ruang

lingkup

pengawasan, standar pelaksanaan pekerjaan, dukungan akses yang memadai dalam pelaksanaan penugasan, dan persetujuan/pengesahan pimpinan tertinggi di lingkungan instansi pemerintah. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

26

Pimpinan APIP perlu membangun komunikasi dengan pimpinan instansi pemerintah (menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota), melalui

persetujuan/

pengesahan piagam audit, sebagai sarana mewujudkan komitmen

tertulis,

sarana

menyamakan

persepsi,

sekaligus melaksanakan kebijakan dari pimpinan instansi pemerintah (menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota). Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1) Komitmen tertulis, berupa piagam audit atau dokumen sejenisnya,

dikomunikasikan

kepada

pemangku

kepentingan manajemen instansi pemerintah, 2) Dengan komitmen tertulis atau piagam audit akan diperoleh persepsi yang sama,

di antara seluruh

pemangku

mencapai

kepentingan

dalam

tujuan

organisasi, 3) Komitmen tertulis atau piagam audit disetujui/disahkan pimpinan

instansi

pemerintah

(menteri/pimpinan

lembaga, gubernur, bupati, dan walikota), sebagai wujud komitmen formal dan tertulis, 4) Komitmen tertulis atau piagam audit, setidaknya mencakup

maksud/tujuan,

kewenangan,

tanggung

jawab dan pertanggungjawaban, kewenangan akses dalam pelaksanaan penugasan, dan lingkup kegiatan, 5) Pimpinan APIP melakukan penilaian secara periodik, atas penerapan komitmen tertulis atau piagam audit tersebut, dalam mencapai tujuan pengawasan intern, dan mengomunikasikan hasil penilaiannya secara periodik kepada pimpinan instansi pemerintah (menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota).


27

c. Komunikasi ekstern atas infrastruktur yang sudah dibangun Komunikasi komitmen tertulis atau dokumen lain sejenis, seperti

piagam

audit,

kepada

stakeholders

(para

pemangku kepentingan) di lingkungan APIP: 1) Pimpinan

instansi

pemerintah

(pusat/daerah

atau

pimpinan APIP) melakukan komunikasi yang intensif, melalui rapat-rapat, berbagai forum kedinasan, agar dapat

meyakinkan

menteri/pimpinan

lembaga,

gubernur, bupati/walikota, bahwa APIP akan sangat membantu pimpinan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sehingga pimpinan menetapkan suatu kebijakan umum yang mendukung perwujudan peran APIP yang efektif. 2) APIP mengomunikasikan komitmen tertulis

atau

dokumen lain sejenis, seperti piagam audit dan kebijakan yang terkait dengan pengawasan intern, kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah,

melalui

berbagai

forum

rapat

dan

koordinasi. Komunikasi merupakan seni dalam menyampaikan informasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Keduanya

harus

dimanfaatkan

untuk

tahap

pemahaman ini, agar semua stakeholders (para pemangku kepentingan) dan pegawai

menerima

informasi dengan baik.


28

Komunikasi verbal dapat mengunakan media antara lain: a) Pendistribusian brosur, stiker. b) Sosialisasi, dengan media komunikasi dilakukan dengan ceramah, diskusi, seminar, atau fokus grup. c) Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas, dengan tujuan transparansi kepada stakeholders (para pemangku kepentingan). Contoh: Pemuatan piagam audit APIP dalam website APIP. d) Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif yang bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas. d. Melakukan komunikasi intern infrastruktur

kepada

seluruh pegawai di lingkungan APIP Pimpinan APIP mengomunikasikan komitmen tertulis atau dokumen lain sejenis. Manfaat dari komunikasi ini adalah semua pegawai memahami infrastruktur yang akan digunakan dalam bekerja. Komunikasi verbal dapat menggunakan media antara lain: 1) Sosialisasi,

dengan

media

komunikasi

dilakukan

dengan pelatihan di kantor sendiri (PKS), ceramah, diskusi, seminar, atau fokus grup. 2) Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif, yang bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas. 3) Media massa, majalah, buletin. e. Pimpinan melaksanakan kebijakan/pedoman/petunjuk/ kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM. Pimpinan

instansi

pemerintah

pimpinan

APIP)

meningkatkan


(pusat/daerah kapasitas

atau SDM 29

di lingkungan APIP, melalui penyelenggaraan berbagai diklat, workshop (bengkel kerja), training (pelatihan), seminar, diskusi fokus grup (Focus Group Discussion/ FGD), dan PKS. Dengan pelatihan yang memadai, dan didukung dengan kompetensi jabatan, maka SDM APIP akan lebih siap dan mampu dalam melaksanakan/mengoperasionalkan semua infrastruktur yang sudah dibangun, berupa pedoman/ standar/panduan/SOP. Selain

melaksanakan

program

pelatihan

dan

pengembangan SDM, pimpinan instansi pemerintah juga perlu menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai, sesuai dengan kebutuhan. Dengan langkah di atas, maka APIP akan memliki kompetensi dan kemampuan secara kolektif untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Untuk

itu,

pimpinan

instansi

pemerintah

(pusat/daerah atau pimpinan APIP) perlu melaksanakan kebijakan sebagai berikut: 1) Mendorong auditor APIP agar memiliki keahlian teknis dan analisis, dengan menyertakan individu auditor APIP dalam: a) Diklat jabatan dan sertifikasi jabatan auditor; b) Berbagai

diklat/seminar/workshop

(bengkel

kerja);FGD, PKS teknis substansi pengawasan dan diklat teknis tupoksi APIP; c) Berbagai diklat/seminar/workshop, FGD, PKS agar auditor APIP menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

30

d) Mengikutsertakan

auditor

APIP

dalam

berbagai

seminar, diklat, workshop di bidang pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola. 2) Mendorong

auditor

APIP,

agar

memiliki

berbagai

sertifikasi profesi pengawasan intern. 3) Memerankan auditor, dalam penugasan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. 4) Organisasi APIP menerapkan JFA, sebagai langkah awal untuk perolehan pembinaan yang berkelanjutan. 5) Organisasi APIP

mempertimbangkan latar belakang

pendidikan auditor APIP, yang fokus pada disiplin ilmu Akuntansi, Manajemen, dan disiplin ilmu lain sesuai dengan tupoksi APIP. 6) Pimpinan APIP melaksanakan program pendidikan/ pengembangan

profesi

berkelanjutan

(Continuing

Professional Education/Development CPE/CPD), agar auditor APIP mampu mempergunakan kemahiran dan kecermatan profesi dalam melaksanakan penugasan pengawasan. 7) Pimpinan APIP melaksanakan berbagai kegiatan yang telah

direncanakan,

dan

mendorong

penggunaan

infrastruktur yang sudah dibangun, dan auditor APIP menggunakan

infrastruktur

menyelesaikan

pekerjaan

tersebut, unit

APIP

dalam sehari-hari,

termasuk dalam melaksanakan penugasan pengawasan. Kepatuhan

dalam

melaksanakan

infrastruktur

memberikan manfaat sebagai berikut:


31

a) Pekerjaan penugasan pengawasan selesai tepat waktu; b) Tidak ada komplain/sanggahan atas hasil pengawasan. 8) Sebagai

bentuk

komitmen

terhadap

pelaksanaan

komitmen tertulis atau dokumen lain yang sejenis, seperti

piagam

pemerintah

audit,

maka

(pusat/daerah

pimpinan

atau

instansi

pimpinan

APIP)

mengembangkan penilaian kinerja atas pelaksanaannya. Manfaatnya adalah sebagai dasar pengukuran kinerja APIP dan pengukuran kepuasan stakeholders (para pemangku kepentingan) APIP. Berikut ini, diberikan contoh praktik yang sering dilakukan oleh auditor intern, sebagai wujud internalisasi atas perannya yang efektif. Contoh kegiatan yang memberikan peringatan dini: 1) APIP memberikan konsultasi/pemberian masukan pada Badan

Pertimbangan

Jabatan

dan

Kepangkatan

(Baperjakat). 2) Membantu

organisasi

dengan

mengidentifikasi

dan

mengevaluasi eksposur risiko yang signifikan, serta memberikan

kontribusi

terhadap

peningkatan

pengelolaan risiko. 3) APIP

memerankan

dirinya

untuk

memvalidasi

pengidentifikasian risiko yang telah dilakukan oleh pihak manajemen. 4) APIP melakukan penjaminan (assurance), melalui reviu atas berjalannya proses pengadaan barang dan jasa, dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan lelang, proses lelang, termasuk verifikasi pembayaran, sampai dengan serah terima pekerjaan. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

32

Contoh internalisasi kegiatan assurance dan konsultasi yang memberikan potensi perbaikan tata kelola (governance) suatu instansi, dimana APIP dengan proaktif membantu manajemen memenuhi tanggung jawabnya melalui: 1) penilaian dan promosi nilai-nilai etika yang kuat dalam organisasi. 2) penilaian dan peningkatan proses akuntabilitas yang meyakinkan. 3) penilaian kecukupan komunikasi tentang risiko dalam organisasi. 4) perbantuan

untuk

meningkatkan

interaksi

antara

manajemen, auditor intern, dan auditor ekstern. 5) pemberian

pelayanan,

sebagai

sumber

referensi

pengetahuan tentang perubahan dan trend dalam lingkungan sektor publik. Contoh internalisasi kegiatan assurance yang memberikan potensi perbaikan pengendalian intern: 1) APIP melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. 2) APIP mereviu sistem yang dibangun, untuk menjamin ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang ada, yang akan berpengaruh secara signifikan

terhadap

operasi,

serta

laporan,

dan

menetapkan apakah organisasi telah mematuhinya. 3) APIP mereviu secara periodik kebenaran dan ketepatan informasi keuangan dan operasi, dengan maksud agar setiap informasi diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan/diungkapkan. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

33

4) APIP melakukan evaluasi atas pengamanan aset, termasuk

inventarisasi

aset,

serta

keabsahan

kepemilikan, hingga pembuktian keberadaan aset. 5) APIP mereviu efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya yang ada. 3.

Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan, untuk memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan menuju perwujudan peran APIP yang efektif, telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP), perlu mengembangkan program yang dapat memberikan keyakinan memadai, mengenai kualitas kinerja dari hasil pengawasan intern yang dilaksanakan, melalui kegiatan penilaian internal dan penilaian eksternal

(internal and

external assessment). Pemantauan yang dapat dilakukan, antara lain: a. Pemantauan perbaikan berkelanjutan, dapat dilakukan melalui: 1) Dibangunnya

mekanisme

internal

assessment

(penilaian internal) Pimpinan instansi pemerintah (pusat/daerah atau pimpinan APIP) dapat mengembangkan penilaian internal secara periodik, sebagai bagian dari program perbaikan kualitas APIP yang berkelanjutan, antara lain melalui:


34

Reviu internal, penggunaan metode balanced score card, control self assessment dalam suatu diskusi fokus grup. Dengan reviu internal tersebut, dapat diketahui area mana saja yang memerlukan perbaikan. Selain itu, masukan dari berbagai forum komunikasi JFA, forum APIP,

dapat

dijadikan

bahan

masukan

untuk

perbaikan guna mewujudkan peran APIP yang efektif. 2) Dilakukannya eksternal),

external

assessment

(penilaian

yaitu penilaian oleh pihak lain di luar

APIP, termasuk telaahan sejawat (peer review). Penilaian eksternal oleh pihak di luar organisasi yang independen dan dari

external

kepada

kompeten dapat dilakukan. Hasil

assessment

pimpinan

tersebut

tertinggi,

disampaikan

menteri,

pimpinan

lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Kewajiban penilaian melalui

telaahan sejawat tersebut diatur

dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilakukan telaahan sejawat, dimana pedomannya disusun oleh organisasi profesi auditor atau oleh Menpan. 3) Berbagai

kelemahan

pemantauan

yang

berkelanjutan,

dijumpai

dari

hasil

ditindaklanjuti

oleh

pimpinan instansi pemerintah, dengan melakukan berbagai upaya perbaikan.


35

C. Tahap Pelaporan Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan penyelenggaraan sub unsur perwujudan peran APIP yang efektif perlu didokumentasikan. Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala, dan tahunan penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi: 1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari: a. Kegiatan pemahaman, antara lain kegiatan sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup), mengenai pentingnya mewujudkan peran APIP yang efektif. b. Kegiatan

pemetaan

keberadaan

dan

penerapan

infrastruktur, antara lain: 1) pemetaan penerapan APIP yang berjalan dibandingkan dengan peran APIP yang efektif, 2) masukan atas rencana tindak yang tepat untuk menyempurnakan

kebijakan

dan

prosedur

guna

mewujudkan peran APIP yang efektif. c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, antara lain berisi: 1) kebijakan pengelolaan APIP yang efektif, 2) penyusunan kebijakan dan pedoman praktik APIP agar efektif. d. Kegiatan internalisasi, antara lain berisi: 1) kegiatan sosialisasi kebijakan dan prosedur pengelolaan APIP yang efektif, 2) kegiatan yang memastikan seluruh pegawai telah menerima

informasi

dan

memahami

kebijakan

dan

prosedur perwujudan peran APIP yang efektif. e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang antara lain berisi: a. kegiatan

pemantauan

penerapan

kebijakan

dan

prosedur perwujudan peran APIP yang efektif; 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

36

b. masukan bagi pimpinan instansi

pemerintah untuk

menyatakan upaya perwujudan peran APIP yang efektif telah dikelola dengan baik. 2. Hambatan kegiatan Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya hambatan. 3. Saran Saran

diberikan

berkaitan

dengan

adanya

hambatan

pelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahan masalah agar tidak berulangnya kejadian serupa, dan guna peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar yang realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan. 4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode sebelumnya. Dokumentasi penyusunan

ini

laporan

merupakan berkala

dan

bahan

dukungan

tahunan

bagi

(penjelasan

penyusunan laporan dapat dilihat pada Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan, yang hasilnya disampaikan kepada

pimpinan

instansi

pemerintah

sebagai

bentuk

akuntabilitas, melalui Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di instansi pemerintah terkait.


37


38

BAB IV PENUTUP Perwujudan peran APIP yang efektif merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP, yang dibangun oleh manajemen instansi pemerintah sebagai unsur lingkungan pengendalian. Perwujudan

peran APIP yang efektif

diawali

dengan

pemahaman bersama, melalui sosialisasi dengan media yang ada, selanjutnya pelaksanaan bersama

dilakukan dan

instansi

pemetaan,

penerapan pemerintah,

pembangunan

infrastruktur serta

infrastruktur,

menjadi

komitmen

dilaksanakan

dengan

konsisten. Sementara, pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar secara kontinu perwujudan peran APIP yang efektif termonitor, sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan rencana tindak yang tepat. Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi pimpinan APIP dalam menciptakan dan melaksanakan sistem pengendalian

intern,

khususnya

pada

unsur

Lingkungan

Pengendalian dengan sub unsur Perwujudan Peran APIP yang Efektif di lingkungan instansi yang dipimpinnya. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan mendasar yang berlaku

secara umum bagi seluruh APIP, yang

minimal perlu dipenuhi dalam mewujudkan peran APIP yang efektif, serta tidak mengatur secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkahlangkah yang perlu diambil, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

39

Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem pengendalian intern, pedoman ini perlu disesuaikan secara terus menerus.


40

SPIP Perwujudan Peran APIP yang efektif

Recommend Documents