3.1 SPIP Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SPIP SUB UNSUR REVIU ATAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (3.1)

NOMOR : PER-1326/K/LB/2009 TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

KATA PENGANTAR Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

merupakan

tanggung

jawab

Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem

pengendalian

intern,

yang

menjadi

tanggung

jawab

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagai penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masingmasing. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan tanggung jawab BPKP tersebut meliputi: 1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 2. sosialisasi SPIP; 3. pendidikan dan pelatihan SPIP; 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Kelima

kegiatan

dimaksud

diarahkan

dalam

rangka

penerapan unsur-unsur SPIP, yaitu: 1. lingkungan pengendalian; 2. penilaian risiko; 3. kegiatan pengendalian; 4. informasi dan komunikasi; dan 5. pemantauan pengendalian intern. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

i

Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,

BPKP

telah

menyusun

Pedoman

Teknis

Umum

Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut merupakan pedoman tentang hal-hal apa saja yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan sub unsur SPIP. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Reviu atas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

pada

unsur

Kegiatan

Pengendalian merupakan acuan yang memberikan arah bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sub unsur tersebut, dan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut. Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.

Jakarta, Desember 2009 Plt. Kepala,

Kuswono Soeseno NIP 19500910 197511 1 001

3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………....

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………....

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………....…

1

B. Sistematika Pedoman …………………………….......

2

BAB II GAMBARAN UMUM A. Pengertian ………………………………………….......

5

B. Tujuan dan Manfaat ………………………………....... 10 C. Peraturan Perundang-undangan Terkait ………....... 11 D. Parameter Penerapan .....…………………………….. 11

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN A. Tahap Persiapan ….....……………………………….. 14 B. Tahap Pelaksanaan ......………………………………. 19 C. Tahap Pelaporan …......……………………………….. 33

BAB IV PENUTUP


iii


iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Salah satu Pemerintah

unsur pengendalian dalam Peraturan

Nomor

60

Tahun

2008

adalah

kegiatan

pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan pimpinan dilaksanakan, serta tindakan yang perlu

dilakukan

untuk

mengendalikan

risiko

yang

telah

diidentifikasi dalam rangka pencapaian tujuan instansi. Salah satu sub unsur dari kegiatan pengendalian adalah reviu atas kinerja instansi pemerintah. Reviu diartikan sebagai suatu proses untuk mengetahui apakah hasil kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reviu kinerja instansi pemerintah, meliputi reviu terhadap pencapaian hasil, kegiatan, program, kebijakan, dan keselarasan tujuan dengan misi dan visi instansi, penganggaran, keuangan, pelaporan,

dan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan. Reviu

dilakukan

pada

tingkat

pimpinan

instansi

pemerintah dan reviu pada tingkat kegiatan. Reviu pada tingkat pimpinan meliputi reviu terhadap kesesuaian rencana strategis, kebijakan, pengukuran, serta pelaporan hasil kinerja yang dicapai dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun reviu mengetahui

pada tingkat kegiatan ditujukan untuk

kesesuaian

antara

hasil

kinerja

keuangan,

anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

1

Pedoman ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman disusun dengan tujuan agar tersedia sebuah acuan yang memberikan arah kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang penyelenggaraan reviu kinerja instansi. Dalam penerapannya,

pedoman ini

dapat

disesuaikan

dengan

karakteristik masing-masing instansi yang dapat meliputi fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.

B. Sistematika Pedoman Pedoman ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut Bab I

Pendahuluan. Bab ini

menguraikan latar belakang

SPIP, tujuan

penyusunan pedoman, dan deskripsi singkat pedoman. Bab II

Gambaran Umum Bab

ini

menjelaskan

secara

singkat

pengertian

kegiatan pengendalian berikut sub unsur reviu, serta kaitannya dengan penilaian risiko. Demikian pula, uraian mengenai perlunya kegiatan pengendalian dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Pada bagian akhir, dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat

reviu

kinerja

instansi

pemerintah,

serta

peraturan-peraturan terkait serta parameter penerapan sub unsur ini.


2

Bab III

Langkah-Langkah Penyelenggaraan Bab ini menjelaskan langkah-langkah implementasi reviu kinerja instansi pemerintah, yaitu mulai dari tahap persiapan

yang

kemudian

tahap

meliputi

knowing

pelaksanaan

dan

mapping,

meliputi

kegiatan

norming, forming dan performing. Bab IV

Penutup Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal yang perlu diperhatikan dan penjelasan atas penggunaan pedoman.


3


4

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Pengertian Sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan Kegiatan pengendalian, merupakan unsur ketiga dari lima unsur

yang

terdapat

dalam

sistem

pengendalian

intern

pemerintah. Kegiatan pengendalian intern adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dalam

menetapkan

kegiatan

pengendalian,

harus

dipertimbangkan hubungannya dengan proses penilaian risiko dan kecukupan kegiatan pengendalian. Hubungan kegiatan pengendalian dengan penilaian risiko ditunjukkan seperti gambar di bawah ini.


5

7

Tim SPI Pusat BPKP

Gambar 1.1

Unsur kegiatan pengendalian terdiri dari sebelas sub unsur, yaitu: 1. Reviu atas kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan; 2. Pembinaan sumber daya manusia; 3. Pengendalian pengelolaan sistem informasi; 4. Pengendalian fisik atas aset; 5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6. Pemisahan fungsi; 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting; 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern, serta transaksi dan kejadian penting. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

6

Untuk

mengelola

risiko

yang

berkaitan

dengan

pencapaian tujuan masing-masing kegiatan, pimpinan instansi pemerintah harus selalu fokus pada kegiatan pengendalian yang telah ditetapkan. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik untuk membantu meyakinkan, bahwa tindakan-tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen, diperlukan untuk pencapaian tujuan secara efektif. Kebijakan dibuat untuk mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur. Prosedur adalah rangkaian urut-urutan tindakan, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, dengan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Kebijakan dan prosedur tertulis harus ditetapkan oleh manajemen sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pengertian yang lebih luas dari

kegiatan

pengendalian

juga

mencakup

teknik

dan

mekanisme, bukan hanya kebijakan dan prosedur. Teknik merupakan penjelasan lebih rinci dari prosedur, sedangkan mekanisme

merupakan

penjelasan

mengenai

siapa

dan

bagaimana teknik tersebut dilakukan. Penyelenggaraan

kegiatan

pengendalian

sekurang-

kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah. b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

7

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis. f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Reviu atas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu sub unsur dari unsur kegiatan pengendalian. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan,

sesuai

dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian, reviu kinerja merupakan kegiatan penelaahan kembali capaian kinerja instansi pemerintah, dengan cara membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Tolok ukur kinerja antara lain berbentuk target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu. Reviu atas kinerja instansi pemerintah dapat dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu:


8

1. Reviu pada Tingkat Pimpinan Reviu pada tingkat pimpinan merupakan upaya pimpinan instansi pemerintah memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolok ukur dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan; b. Pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai; c. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana; d. Inisiatif

signifikan

dari

instansi

pemerintah

dipantau

pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang telah diambil. Pimpinan adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Bab I pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 2. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan Pimpinan instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok

ukur

kinerja,

dengan

mempertimbangkan

hal-hal

sebagai berikut: a. Pimpinan instansi pemerintah pada setiap tingkat kegiatan mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan (trend), dan mengukur hasil dibandingkan dengan target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu; b. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional

mereviu

serta

membandingkan

kinerja

keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan;


9

c. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, antara lain

rekonsiliasi, dan pengecekan ketepatan

informasi melalui pengamatan operasi lapangan. Pimpinan pada tingkat kegiatan adalah penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan, yang kedudukannya berada di bawah tingkat pimpinan instansi pemerintah, sampai dengan tingkat yang terendah. B. Tujuan dan Manfaat Tujuan dilakukan reviu adalah untuk mengetahui apakah hasil pencapaian kinerja

instansi pemerintah

telah sesuai

dengan tolok ukur yang telah ditentukan, dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Reviu

dilakukan terhadap

seluruh kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi kinerja kegiatan, kinerja program, kinerja kebijakan, penganggaran, keuangan, dan pelaporan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui sasaran sebagai berikut : 1. Tersusun, tersosialisasi, dan diterapkannya kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan reviu atas kinerja Instansi pemerintah. 2. Tertanganinya risiko semua tujuan yang relevan dan kegiatan penting lainnya. 3. Terlaksananya kegiatan pengendalian instansi pemerintah dengan efisien dan efektif. Manfaat dari sub unsur ini antara lain membantu dan memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah telah dilaksanakan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

10

C. Peraturan Perundangan-undangan Terkait Peraturan yang berkaitan dengan reviu kinerja instansi pemerintah adalah: 1. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 3. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah.

D. Parameter Penerapan Parameter penerapan sub unsur reviu atas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Reviu pada tingkat puncak–pimpinan instansi pemerintah memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagai tolok ukur kinerja. Halhal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan; b. Pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai;


11

c. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan dengan rencana; d. Inisiatif

signifikan

dari

instansi

pemerintah

dipantau

pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang telah diambil. 2. Reviu manajemen pada tingkat kegiatan–pimpinan instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan dengan tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Pimpinan instansi pemerintah pada setiap tingkatan kegiatan

mereviu

laporan

kinerja,

menganalisis

kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan dengan target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu; b. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional

mereviu

serta

membandingkan

kinerja

keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan; c. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, antara lain seperti rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi.


12

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN Reviu atas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari suatu sistem manajemen berbasis kinerja, sehingga untuk dapat menerapkan secara efektif perlu dibangun suatu model yang komprehensif yang menggambarkan bahwa proses reviu atas kinerja,

mulai

dari

penyusunan

rencana

strategis

instansi

pemerintah dan berakhir dengan adanya pemanfaatan hasil reviu untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan sub unsur reviu atas kinerja instansi pemerintah terdiri dari : 1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang ditujukan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang lebih baik serta pemetaan kebutuhan penerapan. 2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas hasil pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur dan internalisasi, serta upaya pengembangan yang berkelanjutan. 3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap pelaporan kegiatan. Dalam langkahnya

pelaksanaannya, dapat

dilakukan

tahapan secara

berikut bersamaan

langkahdengan

pelaksanaan penyelenggaraan unsur/sub unsur lainnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah nyata yang perlu dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan reviu kinerja instansi pemerintah di setiap tahapan.


13

A. Tahap Persiapan 1. Penyiapan

Peraturan,

Sumber

Daya

Manusia

dan

Rencana Penyelenggaraan Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah membuat

rencana

penyelenggaraan

yang

antara

lain

memuat:  jadwal pelaksanaan kegiatan;  waktu yang dibutuhkan;  dana yang dibutuhkan; dan  pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan peraturan tersebut, satuan tugas SPIP yang dibentuk antara lain akan menyusun rancangan manajemen berbasis

kinerja,

memfasilitasi

penyamaan

pemahaman

mengenai manajemen berbasis kinerja, dan melakukan survei dalam rangka menyiapkan penerapan manajemen berbasis kinerja pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, Tim Satgas tersebut terlebih dulu diberi pelatihan tentang SPIP, khususnya terkait dengan manajemen kinerja agar dapat mengawal penyelenggaraan reviu kinerja dengan baik. 2. Pemahaman (Knowing) Tahap pemahaman sangat penting dalam menerapkan suatu reviu atas kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari suatu program manajemen berbasis kinerja. Dalam tahap pemahaman ini, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

14

a. Komitmen Semua orang yang terlibat dalam proses reviu atas kinerja instansi pemerintah, khususnya yang berada pada tingkat pimpinan

perlu

mempunyai

komitmen

terhadap

manajemen berbasis kinerja. Tingkat komitmen terhadap manajemen berbasis kinerja akan menentukan tingkat sukses dari kegiatan reviu atas kinerja instansi pemerintah. Komitmen juga harus terus dijaga, karena memudarnya komitmen akan menggagalkan kegiatan yang sudah direncanakan. b. Keterlibatan Reviu atas kinerja instansi pemerintah merupakan proses yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Oleh karena itu, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi, meliputi pejabat, para pegawai, dan pemakai hasil reviu lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui mengenai apa yang dipikirkan, diinginkan, atau diperlukan para pemangku kepentingan. Satuan Tugas SPIP harus dapat merancang proses pemberian

pemahaman

yang

efektif

kepada

pemangku kepentingan dalam organisasi. disampaikan

untuk

meningkatkan

seluruh

Materi yang

pemahaman

mereka

dirancang sedemikian sehingga meningkatkan pemahaman akan pentingnya reviu kinerja. Materi yang diberikan terkait dengan manajemen berbasis kinerja, yakni suatu pendekatan secara sistematik untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan, yang terdiri dari: 1) Mendefinisikan misi organisasi dan tujuan strategis; 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

15

2) Menetapkan

suatu

sistem

pengukuran

kinerja

yang

terintegrasi; 3) Menetapkan akuntabilitas kinerja; 4) Menetapkan suatu proses/sistem untuk mengumpulkan data kinerja; 5) Menetapkan suatu proses/sistem untuk menganalisis, mereviu, dan melaporkan data kinerja; dan 6) Menetapkan proses/sistem untuk menggunakan informasi kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Pemberian

pemahaman

dapat

dilakukan

media

komunikasi

melalui

berbagai media, antara lain: a. Sosialisasi,

menggunakan

yang

dilakukan dengan tatap muka, seperti ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan diskusi kelompok secara terfokus. b. Website, memiliki cakupan yang lebih luas dengan tujuan agar dapat dipahami lebih luas baik, oleh pimpinan maupun setiap pegawai. c. Multimedia,

media

ini

bersifat

lebih

interaktif

dan

bermanfaat untuk memperoleh sebaran yang lebih luas. d. Majalah, merupakan media komunikasi dalam bentuk cetakan yang diterbitkan secara reguler dan dapat memberikan contoh-contoh yang konkret. e. Akses

ke

jaringan,

misalnya

dengan

menggunakan

password yang harus dijawab dengan benar oleh pegawai, sebelum masuk ke dalam jaringan. Pemilihan media tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya tidak semua wewenang dan tanggung 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

16

jawab yang didelegasikan perlu diketahui oleh pihak lain secara luas. Jika informasi tersebut hanya untuk diketahui oleh pihak internal, tidak perlu menggunakan website, tetapi cukup menggunakan jaringan internal instansi.

3. Pemetaan (Mapping) Tahap pemetaan diperlukan dalam rangka mengetahui sejauhmana pemahaman pemangku kepentingan terhadap reviu atas kinerja instansi pemerintah, dan menganalisis kesiapan sumber daya organisasi dalam menerapkan reviu atas

kinerja

instansi

pemerintah.

Pemetaan

dilakukan

terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Kegiatan utama dari instansi pemerintah; b. Masukan (Input) dari organisasi dan sumbernya; c. Keluaran (Output)/produk dan jasa layanan organisasi; d. Pemakai produk dan layanan organisasi; e. Hasil (Outcome) untuk masing-masing kegiatan; f. Fungsi pendukung yang penting dalam pelaksanaan reviu atas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, dilakukan pemetaan atas keberadaan dan implementasi dari kebijakan dan prosedur terkait reviu kinerja. Hal-hal yang harus diketahui dari pemetaan adalah sebagai berikut:


17

a. Reviu kinerja telah memiliki peraturan yang melandasinya; b. Peraturan/kebijakan yang ada tersebut telah sesuai dengan ketentuan di atasnya, yang mengatur pelaksanaan reviu kinerja c. Peraturan/kebijakan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Standard Operating Procedures (SOP) atau pedoman untuk dapat melaksanakan peraturan tersebut; d. SOP atau pedoman dimaksud telah sesuai dengan peraturan yang ada dan atau yang akan dibangun; e. SOP atau pedoman pelaksanaan kegiatan atau bagian dari kegiatan

tersebut

telah

dilaksanakan/diterapkan

dan

didokumentasikan dengan baik. Hasil pemetaan adalah berupa gap antara kondisi ideal organisasi untuk dapat melakukan reviu atas kinerja dengan baik dan kondisi organisasi sekarang. Dengan mengetahui gap, maka akan dapat dianalisis risiko yang akan dihadapi oleh organisasi, sehingga dapat direncanakan langkahlangkah untuk membangun kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur

lainnya

dalam

rangka

mengurangi

risiko

organisasi terhadap kegiatan reviu atas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan

hasil

pemetaan

pemahaman

akan

diketahui pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan. Adapun dari hasil pemetaan infrastruktur, akan diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibangun (area of improvement). B. Tahap Pelaksanaan 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

18

Tahap pelaksanaan terdiri dari tiga tahap kegiatan, yaitu: membangun

infrastruktur

pedoman)

berdasarkan

(kebijakan hasil

dan

prosedur

pemetaan,

serta

kemudian

menginternalisasikan atau menerapkan kebijakan yang telah dibangun ataupun disempurnakan tersebut. Setelah internalisasi atau penerapan ini berjalan perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan terus menerus terhadap pendokumentasian yang baik agar sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang diinginkan. 1. Membangun Infrastruktur (Norming) Berdasarkan hasil dari survei/pemetaan pemahaman tersebut, diketahui pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan. Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan berbeda sesuai dengan tingkat keterlibatan pejabat/pegawai yang menerima

latihan.

Keahlian

pengukuran

dan

analisis

merupakan kebutuhan utama bagi pejabat/pegawai yang melakukan reviu. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan di bidang teknik pengukuran dan analisis, yang materinya memuat mengenai instrumen statistik, teknik manajemen, etika, dan ISO. Satuan

Tugas

SPIP

perlu

membuat

model

pengembangan manajemen berbasis kinerja karena reviu atas kinerja merupakan bagian dari manajemen berbasis kinerja. Model tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:


19

Tahap 6: Menetapkan suatu proses untuk menggunakan informasi kinerja dalam mendorong perbaikan

Tahap 1: Mendefinisikan misi dan tujuan strategis organisasi

Tahap 3: Menetapkan akuntabilitas terhadap kinerja

Tahap 5: Menetapkan suatu proses untuk menganalisis, meriviu dan melaporkan data kinerja

Tahap 4: Menetapkan suatu proses untuk mengumpulkan data dan menilai kinerja

Tahap 2: Menetapkan suatu sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi

Gambar 3.1 Model Pengembangan Manajemen Berbasis Kinerja

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 1) Mendefinisikan misi organisasi dan tujuan strategis Pernyataan misi dibuat dalam rangka menjelaskan tujuan organisasi yang mudah dipahami bagi orang yang berada di dalam dan di luar organisasi.

Pernyataan misi harus

menjelaskan mengenai produk yang diberikan kepada mitra

dan

jenis

kegiatan

yang

dilakukan

untuk

menghasilkan produk tersebut. Dalam mendefinisikan misi organisasi perlu dilakukan focus group discussion yang difasilitasi oleh satgas SPIP. Pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan adalah sebagai berikut: a) Apakah pernyataan misi jelas bagi setiap orang yang ada di dalam dan di luar organisasi?; b) Apakah pernyataan misi mengenai kegiatan anggota organisasi, dan bagaimana cara melaksanakannya?; 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

20

c) Apakah telah jelas siapa mitra kita?; d) Apakah fokus utama organisasi telah jelas? Apakah hal ini mencerminkan kompetensi khusus organisasi?; e) Apakah pernyataan misi mencerminkan nilai dasar, filosofi, dan keyakinan organisasi? Apakah pernyataan tersebut

menggerakkan,

mendorong,

dan

membangkitkan organisasi?; serta f) Apakah pernyataan tersebut singkat, sehingga mudah diingat oleh setiap orang? 2) Membangun sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi Dalam membangun sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi, komponen yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Rencana strategis; b) Proses kegiatan utama; c) Kebutuhan-kebutuhan pemangku kepentingan; d) Keterlibatan pimpinan; dan e) Keterlibatan Pegawai. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam memilih kerangka kerja pengukuran kinerja: a. Akuntabilitas untuk ukuran-ukuran yang digunakan; b. Kerangka kerja konseptual, seperti pengukuran kinerja organisasi

dapat

dihubungkan

dengan

proses

perencanaan strategis; dan c. Komunikasi sangat penting untuk menetapkan dan memelihara sistem pengukuran kinerja. Dalam membangun sistem pengukuran kinerja diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

21

a. Menggunakan

proses

kolaborasi,

pengukuran-pengukuran

mengembangkan

menggunakan

proses

kolaborasi terdiri dari kelompok orang yang akan diukur kinerjanya dan kelompok orang yang akan menerapkan proses pengukuran; b. Menguraikan

proses

organisasi,

yaitu

dengan

mengembangkan suatu model proses arus atau bagan input/output

yang

mendefinisikan

kegiatan-kegiatan

utama organisasi; c. Merancang pengukuran kinerja untuk menunjukkan perkembangan dalam pencapaian tujuan strategis dan jangka pendek seperti yang tercantum dalam rencana strategis organisasi; d. Mengumpulkan data Pengukuran

hanya

bermanfaat

jika

menghasilkan

informasi yang berkualitas (valid). Oleh karena itu, kualitas data harus dipastikan karena sangat penting dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat; e. Menggunakan data Data yang telah dikumpulkan diproses dan disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pengguna; f. Proses pengukuran diperbaiki secara berkelanjutan Dimungkinkan pengukuran

perubahan dalam

ukuran

rangka

dan

menjawab

proses

perubahan

kebutuhan dan prioritas. Perlu diterapkan konsep perbaikan

terus-menerus

atas

sistem

pengukuran

kinerja untuk menjamin bahwa pengukuran dilakukan atas sesuatu yang benar. 3) Membangun akuntabilitas kinerja


22

Untuk dapat membangun akuntabilitas kinerja dengan baik, diperlukan suatu kerangka kerja terkait dengan individu atau organisasi

yang

memeroleh kewenangan atau

mendelegasikan tanggung jawabnya. Kerangka kerja ini dibuat dalam bentuk siklus, mulai dari adanya suatu rencana,

melaksanakan

rencana,

mengukur,

dan

melaporkan hasil-hasil yang dicapai dibandingkan dengan rencana yang dibuat. Penerima laporan memberikan umpan balik, kemudian siklus mulai dari awal lagi.

Tetapkan Tujuan dan Tanggung Jawab yang Dapat Diukur

Mengevaluasi Hasilhasil dan Memberikan Umpan Balik

Rencanakan Apa yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan

Laksanakan Pekerjaan dan Memantau Kemajuannya

Melaporkan Hasilhasilnya

Gambar 3.2 Siklus Akuntabilitas Kinerja

Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari alat akuntabilitas adalah terhadap pelaporan atas kinerja dari sisi tujuan dan hasil-hasil. Alat-alat akuntabilitas antara lain terdiri dari: a) Rencana strategis; 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

23

b) Rencana Kinerja; c) Kesepakatan Kinerja; d) Laporan Akuntabilitas; e) Kontrak berbasis kinerja; f) Penilaian sendiri; g) Reviu Kinerja; h) Pengendalian Manajemen; dan i) Pertemuan membahas akuntabilitas. 4) Membangun proses/sistem untuk mengumpulkan data dalam rangka menilai kinerja Program

pengumpulan

data

sangat

penting

untuk

memastikan bahwa data yang dikumpulkan mendukung keseluruhan tujuan program pengukuran kinerja dan memberikan

rincian

untuk

mendukung

pengambilan

keputusan oleh pemakai informasi. Dalam pengembangan program pengumpulan data, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Pernyataan mengenai kebutuhan informasi Program

pengumpulan

data

harus

secara

jelas

mendefinisikan kebutuhan informasi dalam rangka program pengukuran kinerja. Harus ada hubungan yang jelas antara kebutuhan data dan tujuan pengukuran kinerja.


24

b) Pernyataan

mengenai

sumber

informasi

dalam

pengumpulan data Program

pengumpulan

data

harus

secara

jelas

mendefinisikan hubungan antara ukuran kinerja, tujuan kinerja, metode evaluasi kinerja, dan sumber data. Identifikasi

ini,

termasuk

penjelasan

mengenai

ketersediaan, biaya, keandalan, dan kualitas sumber data. c) Proses pengumpulan data Dalam setiap kegiatan pengumpulan data, sangatlah penting

untuk

menetapkan

maksud

dan

tujuan

pengumpulan data, jangka waktu pengumpulan data, dan bentuk analisis yang akan digunakan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini akan membantu dalam menentukan

jenis

data

yang

akan

dikumpulkan,

bagaimana cara mengumpulkan dan menyimpan data, dan jenis analisis apa yang akan digunakan. 5) Membangun proses untuk menganalisis, mereviu, dan melaporkan data kinerja Tujuan dari analisis dan reviu data adalah untuk mengubah data

mentah

menjadi

informasi

dan

pengetahuan

mengenai kinerja. Data yang telah dikumpulkan diproses dan diikhtisarkan sehingga organisasi terinformasikan mengenai hal yang sedang terjadi, mengapa berbeda dengan yang diharapkan, dan tindakan korektif yang diperlukan. Model dari analisis data terdiri dari empat komponen: 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

25

a) Merumuskan secara jelas pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab; b) Mengumpulkan serta mengorganisasikan data dan fakta terkait dengan pertanyaan tersebut; c) Menganalisis

data

untuk

menentukan

jawaban

berdasarkan fakta terhadap pertanyaan-pertanyaan; dan d) Menyajikan data dengan cara yang jelas dalam mengomunikasikan

jawaban

terhadap

pertanyaan-

pertanyaan di atas. Kebutuhan Informasi

Pertanyaan-Pertanyaan

Komunikasi

Data

Analisis

Gambar 3.3 Proses Menghasilkan Informasi

Dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1)Reviu pertanyaan Siklus dari

berawal

dari

mendefinisikan

rencana

awal

pertanyaan.

yang

dimulai

Setelah

itu,

dipertimbangkan bagaimana cara mengomunikasikan jawaban dan jenis analisis apa yang akan dilakukan. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

26

Langkah

awal

dalam

analisis

dan

reviu

adalah

berdasarkan pada dokumen perencanaan, berkaitan dengan pertanyaan mengenai kinerja apa yang akan dijawab?, apakah program pengumpulan dan analisis data?, dan apakah jalur dan format pelaporan telah ditentukan? Program analisis data membantu dalam menentukan data yang dibutuhkan dan menjelaskan karakteristik dari data yang paling penting. Dengan pemahaman seperti ini sebagai dasar, program ini harus dikaitkan dengan “dimana”, “siapa”, dan “bagaimana” pengumpulan data dilakukan. Ketika memulai langkah pertama dalam menghasilkan informasi

yang

bermanfaat,

beberapa

pertanyaan

berikut perlu dipertimbangkan: (a) Bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan tujuan atau standar?; (b) Jika ada penyimpangan yang signifikan, apakah tindakan koreksi yang penting untuk dilakukan?; (c) Apakah tujuan-tujuan atau ukuran-ukuran baru diperlukan?; (d) Bagaimana perubahan yang telah terjadi pada kondisi sekarang?


27

(2)Pengumpulan dan organisasi data Suatu perkataan populer “Garbage In, Garbage Out” (masuk sampah keluar sampah), merupakan sesuatu yang

mengingatkan

bahwa

kualitas

dari

analisis

tergantung dari kualitas informasi yang dianalisis. Sebelum analisis dan pengambilan kesimpulan dari data, perlu dilakukan pengumpulan data dan verifikasi data untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data telah memenuhi tujuan dan lengkap. (3)Analisis Data Ada dua kategori alat analisis, terdiri atas alat analisis data kinerja, serta alat untuk mengidentifikasikan akar permasalahan, dan merancang perbaikan. Contoh dari kedua kategori alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Alat Analisis Kinerja

Alat Untuk Mengidentifikasi Penyebab dan Merancang Perbaikan

• Daftar Uji • Analisis statistik • Flow Chart • Decision Tree • Scatter Plot Scattered plothubungan hubungan antar antar variabel variabel

• Curah Pendapat • Diagram Sebab Akibat • Analisis Kualitas Biaya • Gap Analysis • Analisis Kegagalan dan Akibatnya

Tabel 3.1 Alat Analisis Data

(4)Penyajian Data Sebelum menyajikan informasi, adalah bermanfaat untuk mengevaluasi dan memahami hal-hal sebagai berikut:


28

(a) Siapakah yang menghadiri penyajian?; (b) Apakah maksud penggunaan data? Apakah data tersebut

akan

digunakan

untuk

pengambilan

keputusan atau hanya sebagai alat pemantauan kinerja?; (c) Apakah pesan dasar yang dikomunikasikan?; (d) Apakah bentuk penyajiannya?; (e) Apakah asumsi-asumsi yang digunakan?. 6) Membangun proses yang mampu untuk menggunakan informasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja Muara dari reviu kinerja instansi pemerintah adalah kemampuan untuk menggunakan informasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja. Tiga bidang yang memerlukan perhatian: a) Mengarahkan perbaikan kinerja; b) Melaksanakan benchmarking/membandingkan dengan kinerja organisasi lain; dan c) Mengubah proses manajemen melalui perekayasaan, perbaikan terus menerus, dan proses perbaikan.

Dari hasil pemetaan infrastruktur diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki

dan

dibangun

(area

of

improvement).

Penyempurnaan atau pembuatan kebijakan dan prosedur atas reviu kinerja instansi pemerintah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.


29

Kebijakan dan prosedur reviu mengatur mengenai: 1) Pengumpulan dan organisasi data a) Pengumpulan data Data dikumpulkan dari semua sumber yang mungkin dapat memberikan data. Rencana analisis harus menunjukkan

bahwa

data

telah

dikumpulkan

berdasarkan berbagai aspek atau dari mana data diperoleh, seperti: (1)Data dasar; (2)Pengukuran kinerja; (3)Kesesuaian

dengan

kajian

ilmiah

yang

telah

dilakukan; (4)Asumsi-asumsi berkaitan dengan pengaruh faktor eksternal; dan (5)Sumber-sumber dari dalam dan luar organisasi. b) Pengecekan kualitas data Pengecekan

kualitas

data

terdiri

dari

akurasi,

konsistensi, bias, sampling error, keterbandingan, dan content analysis. c) Pengorganisasian data Pengorganisasian menggunakan

data

scorecard,

dapat expert

dilakukan

dengan

judgement,

meta

analysis dan evaluation synthesis, normalisasi, dan indeks kinerja.


30

2) Analisis Data Analisis data terdiri dari: a) Instrumen analisis yang digunakan; b) Membandingkan antara kinerja aktual dengan standar; c) Melakukan analisis penyimpangan dari standar.

2. Internalisasi (Forming) Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk mewujudkan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan operasional seharihari. Perwujudan dapat tercermin dalam konteks seberapa jauh proses internalisasi memengaruhi pimpinan instansi pemerintah mengambil keputusan dan memengaruhi perilaku para pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan

internalisasi

dalam

sub

unsur

ini

bertujuan

membangun kesadaran: a. Pimpinan instansi pemerintah ikut terlibat dan mereviu penyusunan

rencana

strategis

serta

rencana

kerja

tahunan; b. Pimpinan instansi pemerintah ikut terlibat dan mereviu pengukuran serta pelaporan hasil yang dicapai; c. Pimpinan instansi pemerintah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan dengan rencana; d. Pimpinan instansi pemerintah memantau pencapaian target dan tindak lanjut dari adanya inisiatif signifikan; e. Pimpinan instansi pemerintah pada setiap tingkatan kegiatan

mereviu

laporan

kinerja,

menganalisis

kecenderungan, dan mengukur hasil; 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

31

f. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional mereviu, serta membandingkan dengan target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu; g. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional

mereviu,

serta

membandingkan

kinerja

keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan; h. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, antara lain seperti rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi. 3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Pengembangan berkelanjutan dilakukan melalui evaluasi dan pemantauan dengan: a. Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi; b. Membandingkan

dengan

kinerja

organisasi

lain

(Benchmarking); c. Perbaikan proses reviu atas kinerja instansi pemerintah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi antara lain: a. Setiap langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi perlu didokumentasikan agar mudah dilakukan dalam penelusuran kembali. b. Setiap langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan perlu dipantau

atau

memiliki

mekanisme

yang

memiliki

pemantauan (built-in monitoring). c. Dilakukan

evaluasi/assessment

terhadap

efektivitas

penerapan SPI secara berkala. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

32

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh area-area yang

perlu

perbaikan

sebagai

umpan

balik

untuk

mengembangkan dan meningkatkan sistem secara lebih lanjut. C. Tahap Pelaporan Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan penyelenggaraan

sub

unsur

perlu

didokumentasikan.

Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi: 1. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas: a. Peningkatan

pemahaman,

yang

mencakup

kegiatan

sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan focus group) mengenai pentingnya penerapan reviu kinerja instansi

pemerintah,

serta

kegiatan

penyampaian

pemahaman melalui website, multimedia, literatur, dan media lainnya. b. Pemetaan infrastruktur dan penerapan, yang mencakup penjelasan mengenai pentingnya penerapan sub unsur reviu

atas

kinerja

instansi

pemerintah,

persiapan

penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme reviu kinerja instansi pemerintah yang efektif, serta pemberian masukan atas

rencana tindak

yang tepat untuk

internalisasi

penerapan reviu kinerja instansi pemerintah c. Kegiatan

pembangunan

infrastruktur,

yang

mencakup

penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme reviu atas kinerja instansi pemerintah, serta penyusunan kebijakan, pedoman, mekanisme reviu atas kinerja instansi pemerintah. 3.1 Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

33

d. Pelaksanaan internalisasi, yang mencakup kegiatan dalam rangka pemantapan penerapan reviu kinerja instansi pemerintah dalam kegiatan operasional di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. e. Pengembangan berkelanjutan, yang mencakup kegiatan pemantauan, usaha meningkatkan kualitas komunikasi, baik kepada internal maupun eksternal secara efektif, serta usaha meningkatkan kualitas sarana komunikasi. 2. Hambatan kegiatan Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan kegiatan tersebut, agar dijelaskan sebab-sebab terjadinya hambatan kegiatan. 3. Saran Saran

diberikan

pelaksanaan masalah agar

berkaitan

kegiatan

dengan

yang

adanya

memerlukan

hambatan pemecahan

kejadian serupa tidak berulang, dan guna

peningkatan pencapaian tujuan. Saran/rekomendasi yang diberikan agar realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan. 4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya Bagian ini melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran/rekomendasi yang diberikan pada kegiatan periode sebelumnya.


34

Dokumentasi penyusunan

ini

laporan

merupakan berkala

bahan

dan

dukungan

tahunan

bagi

(penjelasan

penyusunan laporan dapat dilihat pada buku Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan

pendokumentasian

menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas, melalui satuan tugas penyelenggaraan SPIP (Satgas SPIP) di instansi pemerintah yang bersangkutan.


35


36

BAB IV PENUTUP

Salah satu unsur pengendalian dalam SPIP adalah kegiatan pengendalian, yaitu berupa kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi dalam proses penilaian risiko. Salah satu sub unsur dalam kegiatan pengendalian tersebut adalah reviu kinerja instansi pemerintah, yaitu reviu yang harus dilaksanakan oleh pimpinan secara berkala terhadap

kebijakan,

prosedur, kegiatan, program, keuangan serta pelaporan . Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi pemerintah, yang minimal harus dipenuhi dalam menerapkan reviu kinerja instansi pemerintah, serta tidak mengatur secara spesifik bagi instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik sistem pengendalian intern, pedoman ini dapat disesuaikan dikemudian hari.


37

3.1 SPIP Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Recommend Documents