Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond oleh: seta basri 154 komentar sistem politik indonesia Share:
Pengert engertian ian sis siste tem m politi politik k menuru menurutt David David Easton Easton masih masih memeg memegang ang posisi posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almo Almond nd memp memper erta taja jam m konse onsep p Davi David d East Easton on ters terseb ebut ut.. Sist Sistem em adal adalah ah kesatuan kesatuan seperangk seperangkat at struktur struktur yang memiliki memiliki fungsi masing-mas masing-masing ing yang bekerj bekerja a untuk untuk menca mencapai pai tujuan tujuan terten tertentu. tu. Sis Sistem tem politi politik k adalah adalah kesatu kesatuan an kole kolekti ktivit vitas! as! sepera seperangk ngkat at strukt struktur ur politi politik k yang yang memi memilik likii fungsi fungsi masing masing-masing masing yang yang bekerj bekerja a untuk untuk menca mencapai pai tujuan tujuan suatu suatu negara negara.. Pende Pendeka katan tan siste sis tem m politi politik k dituju ditujukan kan untuk untuk member memberii penjel penjelasan asan yang yang bersif bersifat at ilmiah ilmiah terhad terhadap ap fenome fenomena na politi politik. k. Pendek endekatan atan sis sistem tem politi politik k dimaksu dimaksudk dkan an juga juga untuk menggant antikan pendekatan klasik sik ilmu politik yang ang hanya mengan mengandal dalka kan n analisi analisis s pada negara negara dan keku kekuasa asaan. an. Pendek endekatan atan sis sistem tem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup dari disiplin biologi!. Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sistem sosial sosial dan budaya, budaya, sistem sistem keperca kepercayaa yaan n dan lain lain sebaga sebagainy inya. a. Sistem Sistem politi politik k sendir sendirii merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.
Seperti telah dijelaskan" masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur misalnya sistem politik saja!" melainkan terdiri atas multi struktur. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik" sistem ekonomi" sistem agama" sistem sosial" atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sist sistem em yang ang berb berbed eda a ter tersebu sebut" t" ada ada pers persam amaa aan n maup maupun un perb perbed edaa aan. n. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis hal yang dikaji! sementara persamaan persamaan berlingk berlingkup up pada variabelvariabel-vari variabel abel konsep konsep yang diukur! diukur! yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya. #ntuk memahami sistem politik $ndonesia" layaknya kita memahami sistemsiste sis tem m lain" lain" maka maka harus harus kita kita ketah ketahui ui bebera beberapa pa variab variabel el kunci kunci.. %ariabe ariabellvari variab abel el kunc kuncii dala dalam m mema memaha hami mi sebu sebuah ah sist sistem em adal adalah ah adal adalah ah struktur " fungsi" fungsi" aktor " nilai" nilai" norma" norma" tujuan" tujuan" input " output " respon" respon" dan umpan balik . Struktur adal adalah ah lembag mbaga a pol politik itik yang ang memi emiliki liki keabsa absaha han n dalam alam menja menjalan lankan kan suatu suatu fungsi fungsi sis sistem tem politi politik. k. Dalam Dalam konte konteks ks negara negara siste sistem m politi politik! k! misal misal dari dari strukt struktur ur ini strukt struktur ur input " proses" proses" d an an output . Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas ke dalam sistem politik" struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input" sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. &al ini mirip dengan
organisme yang membutuhkan makanan" pencernaan" dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup. Struktur input" proses dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif" eksekutif" dan yudikatif. 'etiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah government). (amun" setiap aktor yang me)akili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda* +idak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konik kepentingan. $ni pun merupakan dasar dari disusunnya konsep Trias Politika pemisahan kekuasaan! seperti digagas para pionirnya di masalah abad pencerahan seperti ,ohn ocke dan ontes/uieu. Nilai adalah komoditas utama yang berusaha didistribusikan oleh strukturstruktur di setiap sistem politik yang )ujudnya adalah* 0! kekuasaan" 1! pendidikan atau penerangan2 3! kekayaan2 4! kesehatan2 4! keterampilan2 5! kasih sayang2 6! kejujuran dan keadilan2 7! keseganan" respek.809 (ilainilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat sehingga perlu campur tangan struktur-struktur yang punya ke)enangan otoritas! untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati. Struktur yang menyelenggarakan pengalokasian nilai ini" bagi Easton" tidak dapat diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki otoritas* &aruslah negara dan pemerintah sebagai aktornya. Norma adalah peraturan" tertulis maupun tidak" yang mengatur tata hubungan antar aktor di dalam sistem politik. (orma ini terutama dikodi:kasi di dalam konstitusi undang-undang dasar! suatu negara. Setiap konstitusi memiliki rincian kekuasaan yang dimiliki struktur input" proses" dan output. 'onstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan kon;ik antar aktor-aktor politik di saat menjalankan fungsinya" dan menunjuk aktor sekaligus! lembaga yang memiliki otoritas dalan penyelesaikan kon;ik. Setiap negara memiliki norma yang berlainan sehingga konsep norma ini dapat pula digunakan sebagai parameter dalam melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain. Tujuan sistem politik " seperti halnya norma" juga terdapat di dalam konstitusi. #mumnya" tujuan suatu sistem politik terdapat di dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara. +ujuan sistem politik $ndonesia termaktub di dalam Pembukaan #ndang-undang Dasar (egara
sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem. #mpan balik feedback) adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output. Analisis mengenai kinerja sistem politik sering merujuk pada teorisasi yang disusun oleh David Easton. #raian Easton mengenai sistem politik kendati abstrak dan luas tetapi unggul dalam pencakupannya. Artinya" teori Easton ini mampu menggambarkan kinerja sistem politik hampir secara holistik dan sebab itu sering disebut sebagai grand theor!. #raian Easton juga bersifat siklis" dalam arti sebagai sebuah sistem" sistem politik dipandang sebagai sebuah organisme hidup yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri" mengalami input" proses" output" dan dikembalikan sebagai feedback kepada struktur input. Struktur input kemudian merespon dan kembali menjadi input ke dalam sistem politik. Demikian proses tersebut berjalan berputar selama sistem politik masih eksis. Pemikiran sistem politik Easton juga tidak terlepas dari pandangan umum ilmu sosial yang berkembang saat ia menyusun teorinya pada kurun 0=53 hingga 0=65. Era tersebut di)arnai paradigma ilmu sosial mainstream yang bercorak fungsionalisme. Dalam fungsionalisme suatu sistem dianggap memiliki kecenderungan menciptakan ekuilibrium" adaptasi" dan integrasi dalam kerja struktur-strukturnya. ayaknya tubuh manusia > di mana organ tangan" kaki" kepala" perut" dan lainnya > sistem politik pun memiliki aneka struktur yang fungsi-fungsinya satu sama lain berbeda" saling bergantung" dan bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan dari sistem tersebut. (amun" pendekatan Easton ini kurang sempurna untuk diaplikasikan sebagai alat analisis sistem politik di dalam skala mikro" yang meliputi perilaku politik individu dan lembaga-lembaga yang tidak secara formal merepresentasikan suatu fungsi di dalam sistem politik. 'ekurangan ini lalu dimodi:kasi oleh koleganya" Gabriel Abraham Almond. Almond bersama ,ames ?oleman! ini terutama mengisi abstraknya penjelasan Easton mengenai struktur" fungsi" kapabilitas pemerintah" fungsi pemeliharaan dan adaptasi" serta dimensi perilaku )arganegara dalam kehidupan mikro politik sehari-hari sistem politik. Almond tetap bekerja menggunakan skema besar sistem politik Easton" tetapi melakukan pendalaman analisis atas level individual di dalam negara. Analisis sistem politik $ndonesia di dalam buku ini menggunakan bangunan teori Easton sebagai kerangka makro dan Almond sebagai kerangka mikro. 'eduanya akan digunakan secara komplementatif. 'omplementasi konsep Easton oleh Almond ini diantaranya telah ditulis secara baik dan sistematis oleh
Pendekatan Sistem Politik Easton
enurut ?hilcote" dalam tulisannya di The Political S!stem" Easton mengembangkan empat asumsi anggapan dasar! mengenai perlunya suatu teori umum grand theor!) sebagai cara menjelaskan kinerja sistem politik" dan ?hilcote menyebutkan terdiri atas*869 1. 'lmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi untuk mensistematisasikan $akta$akta yang ditemukan. ". #ara pengkai kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial. %. *iset sistem politik terdiri atas dua enis data: data psikologis dan data situasional . Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta moti+asi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua akti+itas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. #engaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan $isik (topogra$i, geogra$is), lingkungan organis nonmanusia ($lora, $auna), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya). 4. Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu disequilibrium (ketidakseimbangan).
@akta cenderung tumpang-tindih dan semra%ut tanpa adanya identi:kasi. Dari kondisi chaos ini" ilmu pengetahuan muncul sebagai obor yang menerangi kegelapan lalu peneliti dapat melakukan klasi:kasi secara lebih jelas. $lmu pengetahuan melakukan pemetaan dengan cara menjelaskan hubungan antar fakta secara sistematis. Politik adalah suatu ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu pengetahuan politik memiliki dimensi ontologis" epistemologis" dan aksiologis. Easton memaksudkan teori yang dibangunnya mampu me)akili ketiga unsur ilmiah tersebut. Dalam konteks bangunan keilmuan" Easton menghendaki adanya suatu teori umum yang mampu mengakomodasi bervariasinya lembaga" fungsi" dan karakteristik sistem politik untuk kemudian merangkum keseluruhannya dalam satu penjelasan umum. Proses kerja sistem politik dari a%al" proses" akhir" dan kembali lagi ke a%al harus mampu dijelaskan oleh satu kamera yang mampu merekam seluruh proses tersebut. ayaknya pandangan fungsionalis atas sistem" Easton menghendaki analisis yang dilakukan atas suatu struktur tidak dilepaskan dari fungsi yang dijalankan struktur lain. Easton menghendaki kajian sistem politik bersifat menyeluruh" bukan parsial. isalnya" pengamatan atas meningkatnya tuntutan di struktur input tidak dilakukan secara per se melainkan harus pula melihat keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam struktur output. Easton juga memandang sistem politik tidak dapat lepas dari konteksnya. Sebab itu pengamatan atas suatu sistem politik harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini disistematisasi ke dalam dua jenis data" psikologis dan situasional. 'endati masih abstrak" Easton sudah mengantisipasi pentingnya data di level individu. (amun" level ini lebih dimaksudkan pada tingkatan unit-unit sosial dalam masyarakat ketimbang perilaku )arganegara seperti umum dalam pendekatan behavioralisme!. Easton menekankan pada motif politik saat suatu entitas masyarakat melakukan kegiatan di dalam sistem politik. enarik pula dari Easton ini yaitu antisipasinya atas pengaruh lingkungan anorganik seperti lokasi geogra:s ataupun topogra: )ilayah yang ia anggap punya pengaruh tersendiri atas sistem politik" selain tentunya lingkungan sistem sosial masyarakat! yang terdapat di dalam ataupun di luar sistem politik. Easton juga menghendaki dilihatnya penempatan nilai dalam kondisi dise'uilibriun tidak seimbang!. 'etidakseimbangan inilah yang merupakan bahan bakar sehingga sistem politik dapat selalu bekerja. Dengan keempat asumsi di atas" Easton paling tidak ingin membangun suatu penjelasan atas sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. 'onsepkonsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik" lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki ke)enangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat" merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dari kerangka pikir ini.
ebih lanjut" ?hilcote menjelaskan bah)a setelah mengajukan empat asumsi seputar perlunya membangun suatu teori politik yang menyeluruh dalam hal ini teori sistem politik!" Easton mengidenti:kasi empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik" yang terdiri atas*879 (.
nit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik Serupa dengan paradigma fungsionalisme" dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. #nit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif" eksekutif" yudikatif" partai politik" lembaga masyarakat sipil" dan sejenisnya. #nit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik" misalnya dalam cakupan )ilayah negara atau hukum" )ilayah tugas" dan sejenisnya.
*.
nput-output nput merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. $nput yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas ejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. +utput adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. utput terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. ,eputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu" tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.
.
Diferensiasi dalam sistem Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi pembedaan dan pemisahan! kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. isalkan saja dalam proses penyusunan #ndang-undang Pemilu" tidak bisa hanya mengandalkan DP< sebagai penyusun utama" melainkan pula harus melibatkan 'omisi Pemilihan #mum" lembaga-lembaga pemantau kegiatan pemilu" kepresidenan" ataupun kepentingan-kepentingan partai politik" serta lembaga-lembaga s)adaya masyarakat. Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini" terdapat sejumlah struktur aktor! yang masing-masing memiliki fungsi sendirisendiri.
.
ntegrasi dalam sistem $ntegrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. #ndang-undang Pemilihan #mum tidak akan diputuskan
serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DP<" 'epresidenan" 'P#" Ba)aslu" Partai Politik" dan media massa. &asil pemikiran tahap pertama Easton adalah sebagai berikut*8C9
Skema ,erja Sistem Politik /aston Dalam gambar diatas" Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatifAlokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki ke)enangan yang legitimate otoritatif! di mata )arganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan decision! dan tindakan action! yang disebut kebijakan polic! ! guna mengalokasikan nilai. #nit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik political actions! yaitu kondisi seperti pembuatan ##" penga)asan DP< terhadap Presiden" tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah" dan sejenisnya. Dalam a%al kerjanya" sistem politik memperoleh masukan dari unit input. $nput adalah pemberi makan sistem politik. $nput terdiri atas dua jenis* tuntutan dan dukungan. +untutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan intrasocietal maupun e0trasocietal. +untutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan misalnya upah" hukum ketenagakerjaan" jalan" sembako!" berkenaan dengan regulasi misalnya keamanan umum" hubungan industrial!" ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik misalnya mendirikan partai politik" kebebasan berorganisasi!. +untutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain" dukungan support ! merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. ,adi" secara sederhana dapat disebutkan bah)a dukungan memiliki dua corak yaitu positif for%arding! dan negatif rejecting! kinerja sebuah sistem politik. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik" keluarannya disebut sebagai output" yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu
keputusan decision! dan tindakan action!. +utput ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback umpan balik! baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan.
penjelasan-penjelasannya yang abstrak > dengan coba mengaplikasikannya pada kegiatan politik konkrit dengan menegaskan hal-hal sebagai berikut*8=9 •
asyarakat terdiri atas seluruh sistem yang terdapat di dalamnya serta bersi$at terbuka!
•
Sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilainilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritati$. -alimat ini sekaligus merupakan de$inisi politik dari aston! dan
•
&ingkungan terdiri atas intrasocietal dan extrasocietal .
ingkungan intrasocietal terdiri atas lingkungan :sik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. ingkungan intrasocietal terdiri atas*809 •
Lingkungan ekologis ($isik, nonmanusia). isal dari lingkungan ini adalah kondisi geogra$is ilayah yagng didominasi misalnya oleh pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin!
•
Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras). isal dari lingkungan ini adalah semitic, teutonic, arianic, mongoloid, skandina+ia, anglosa/on, melayu, austronesia, caucassoid dan seenisnya!
•
Lingkungan psikologis. isal dari lingkungan ini adalah postcolonial , bekas penaah, maju, berkembang , terbelakang , ataupun superpower ! dan
•
Lingkungan sosial . isal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demogra$is.
ingkungan e0trasocietal adalah bagian dari lingkungan :sik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. ingkungan e0trasocietal terdiri atas*
•
Sistem Sosial Internasional . isal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan $eminisme, gerakan re+i+alisme 'slam, dan seenisnya, atau mudahnya apa yang kini dikenal dalam terminologi International Regime (re0im internasional) yang sangat banyak +ariannya.
•
Sistem ekologi internasional . isal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, a$rika), kelangkaan sumber daya alam, geogra$i ilayah berdasar lautan (asia pasi$ik, atlantik), isu lingkungan seperti global warming atau berkurangnya hutan atau paru-paru dunia.
•
Sistem politik internasional . isal dari sistem politik internasional adalah #BB, 23, 2S2, 26S, Europa nion, kelompok negaranegara 2sia 2$rika, blokblok perdaganan dan porosporos politik khas dan menadi $enomena di aneka belahan dunia. 3ermasuk ke dalam sistem politik internasional adalah polapola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembagalembaga internasional.
Seluruh pikiran Easton mengenai pengaruh lingkungan ini dapat dilihat di dalam bagan model arus sistem politik berikut*
1odel #rus Sistem Politik /aston odel arus sistem politik di atas hendak menunjukkan bagaimana lingkungan" baik intrasocietal maupun e0trasocietal" mampu mempengaruhi tuntutan dan dukungan yang masuk ke dalam sistem politik. +erlihat dengan jelas bah)a skema ini merupakan kembangan lebih rumit dan rinci dari skema yang dibuat Easton dalam karyanya tahun 0=53. 'eunggulan dari model arus sistem politik ini adalah Easton lebih merinci pada sistem politik pada hakikatnya bersifat terbutka. Dua jenis lingkungan" intrasocietal dan e0trasocietal mampu mempengaruhi mekanisme input tuntutan dan dukungan! sehingga struktur proses dan output harus lincah dalam mengadaptasinya.
Tuntutan dan dukungan dikonversi di dalam sistem politik yang bermuara pada output yang dikeluarkan oleh +toritas. toritas di sini berarti lembaga yang memiliki ke)enangan untuk mengeluarkan keputusan maupun tindakan dalam bentuk polic! kebijakan!" bukan sembarang lembaga" melainkan menurut Easton diposisikan oleh negara state!. utput ini kemudian kembali dipersepsi oleh lingkungan dan proses siklis kembali berlangsung.
Gabriel Abraham Almond dan Struktural Fungsional Gabriel Abraham Almond adalah salah satu pengguna teori sistem politik Easton. (amun" Almond kurang sreg dengan pendekatan Easton yang terlampau abstrak. Almond juga menyayangkan kurangnya perhatian Easton pada kajian-kajian politik dalam skala mikro. enurut ?hilcote" pada tahun 0=56 > jadi sekitar tiga tahun setelah David Easton meluncurkan kar!an!a The Political S!stem tahun 0=53 - Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode trial and error layaknya sebuah teori. (amun" Almond melakukan sejumlah modi:kasi atas teori Easton. ,ika Easton membangun suatu grand theor! " maka Almond membangun suatu middle-range theor! . Secara umum" teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas tiga tahap. Pentahapan pemikiran Easton ini mengikuti pendapat
Bagi Almond" sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang a da di dalamnya. $nteraksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga aktor-aktor! politik formal melainkan pula informal. Dapat dibayangkan pengaruh politik struktur-struktur non formal yang dipimpin oleh 'ardinal Sin se)aktu perubahan politik @ilipina" #skup Bello saat +imor +imur masih berada di )ilayah $ndonesia" . Amien
tanah ,a)a. Easton menghindari kajian atas struktur-struktur seperti ini sementara Almond justru mengapresiasi signi:kansinya. 'eseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan intrasocietal dan e0trasocietal. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah dan contoh paling mudah adalah dominannya kekuatan lembaga kepresidenan atas legislatif dan yudikatif di masa pra transisi politik 0==C berganti dengan persamaan dan penyetaraan kekuatan di antara ketiga lembaga tersebut pasca transisi. 'ecenderungan orientasi politik individu atas sistem politik > atau biasa disebut budaya politik > juga berbeda baik antar negara atau bahkan di dalam negara itu sendiri. Almond bersama Sidney %erba secara khusus menyelidiki buda!a politik ini yang tersusun di dalam buku The 2ivic 2ulture3 Political #ttitudes and Democrac! in $ive Nations yang terbit tahun 0=63. Pada perkembangannya" konsep buda!a politik ini semakin populer dan luas digunakan para peneliti di dunia termasuk $ndonesia. 'husus mengenai buda!a politik " Almond menyatakan bah)a yang ia maksud dengannya adalah*8019 1. Seperangkat orientasi politik yang bersi$at subyekti$ dan berlaku di suatu bangsa, atau subsub masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut! ". Budaya politik terdiri atas komponenkomponen kogniti$ (pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik), a$ekti$ (rasa penghargaan atas politik), dan e+aluati$ (komitmen atas nilainilai politik)! %. Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanakkanak, pendidikan, terpaan media, dan akibat sentuhan pengalaman di masa deasa sehubungan kinera sosial dan ekonomi yang ditunukkan pemerintah! dan 4. Budaya politik berdampak atas struktur dan kinera pemerintah, di mana dampak ini si$atnya lebih cenderung memaksa ketimbang otomatis menentukan struktur dan kinera pemerintah.
Budaya politik di masing-masing individu sifatnya subyektif. Subyektivitas ini mendorong terdapatnya lebih dari satu macam budaya politik di dalam masyarakat suatu bangsa. ayaknya budaya yang bersifat sosial budaya daerah atau lokal!" budaya politik masyarakat dalam satu negara sangat mungkin berbeda. Sebagian )arganegara $ndonesia di propinsi Papua tidak seluruhnya memiliki afeksi atas (egara 'esatuan
'embali pada masalah perkembangan pemikiran Gabriel Abraham Almond" bah)a dalam tahap selanjutnya" Almond > kini bersama ,ames ?oleman di dalam bukunya The Political of the Developing #reas yang terbit tahun 0=63 > berusaha menghindari terjebaknya analisa sistem politik hanya pada kajian kontitusi ataupun lembaga politik formal. Almond dan ?oleman! kemudian mengarahkannya pada struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit politik dalam sistem politik. Dengan demikian" Almond memperkenalkan konsep fungsi guna menggantikan konsep po%er " sementara konsep struktur digunakannya untuk mengganti konsep lembaga politik formal. Almond menegaskan bah)a sistem politik memiliki empat karakteristik yang bersifat universal. 'eempat karakteristik ini berlaku di negara manapun dan terdiri atas premis-premis*8039 1. Setiap sistem politik memiliki strukturstruktur politik! ". 8ungsi$ungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik! %. Setiap struktur politik 9 bersi$at multi$ungsi! dan 4. Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut arganegara masingmasing).
Setelah mengajukan keempat premis tersebut" Almond memodi:kasi struktur input serta output David Easton dan hasilnya adalah Almond berhasil memperjelas abstraknya Easton dalam menjelaskan masalah fungsi input dan output sistem politik sebagai berikut*8049 @ungsi $nput terdiri atas* •
Sosialisasi dan rekrutmen politik . 8ungsi sosialisasi dan rekrutmen politik selanutnya ditempatkan 2lmond sebagai !ungsi pemeliharaan sistem politik"
•
#rtikulasi kepentingan. Struktur yang menalankan $ungsi artikulasi kepentingan adalah kelompokkelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) Institutional$ (b) %on-#ssociational ! (c) #nomic! dan (d) #ssociational"
•
Agregasi (pengelompokan) kepentingan. alannya $ungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan $ungsi$ungsi agregati$. Sistem kepartaian (menurut 2lmond) misalnya #uthoritarian& Dominant #uthoritarian& 'ompetiti!& dan 'ompetiti(e )ulti-party" #enampilan $ungsi$ungsi agregati$ misalnya tawar-menawar yang si!atnya pragmatis atau sekular , cenderung berorientasi nilai absolut& dan bersi!at tradisi ataupun partikularistik"
•
Komunikasi politik . ;una membanding pola komunitasi politik antar sistem politik, 2lmond mengaukan empat parameter yaitu: (1) 7omogenitas in$ormasi politik yang
tersedia! (") obilitas in$ormasi (+ertikal atau horisontal! (%) ilai in$ormasi! dan (4) 2rah dari arus in$ormasi yang berkembang (komunikator atau komunikan).
@ungsi output terdiri atas * •
Pembuatan peraturan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan serta aneka pengaruh lingkungan intrasocietal dan e/trasocietal, input berusaha diteremahkan menadi kebiaksanaan umum (policy).
•
Penerapan peraturan. -etika policy sudah terbentuk, hal yang harus dilakukan adalah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik.
•
Pengawasan peraturan. 2da lembaga khusus yang melakukan pengaasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.
enurut ?hilcote" setelah merevisi teori sistem politik dari David Easton" Almond meringkas pola pikir sistem politiknya ke dalam skema berikut* 8059
4ambar Diagram Sistem Politik #lmond dan &evel-level $ungsi Di level fungsi input " sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrutmen individu dari aneka kelas masyarakat" etnik" kelompok" dan sejenisnya untuk masuk ke dalam partai politik" birokrasi" lembaga yudisial" dan sebagainya. Dalam perkembangan pemikirannya kemudian" Almond memasukkan sosialisasi dan rekrutmen politik ke dalam fungsi konversi. Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan dan tuntutan politik untuk melakukan tindakan. elalui skema di atas > masih menurut ?hilcote > Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level. &evel pertama terdiri atas enam fungsi konversi yaitu* 0! artikulasi kepentingan penyampaian tuntutan dan dukungan!2 1! agregasi kepentingan pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam )ujud rancangan undang-undang!2 3! komunikasi politik 2 4! pembuatan peraturan pengkonversian rancangan undangundang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat!2 5! pelaksanaan peraturan penerapan aturan umum undangundang dan peraturan lain ke tingkat )arganegara!" dan2 6! penga%asan peraturan penga)asan jalannya penerapan undang-undang di kalangan )arganegara!.
@ungsi nomor satu hingga tiga berhubungan dengan tuntutan dan dukungan yang masuk melalui mekanisme input sementara fungsi nomor emapt hingga enam berada di sisi keluaran berupa keputusan serta tindakan. engenai penjelasan atas tuntutan demands! dan dukungan support ! yang dimaksud Almond" ,agdish ?handra ,ohari memetakannya ke dalam tiga aras penjelasan yaitu input" konversi" dan output.8069
Tuntutan dan Dukungan +untutan adalah ra% material atau bahan mentah yang kemudian diolah sistem politik menjadi keputusan. +untutan diciptakan oleh individu maupun kelompok yang memainkan peran tertentu di dalam sistem politik baca* struktur input!. +untutan sifatnya beragam dan setiap tuntutan punya dampak yang berbeda atas sistem politik. +untutan berasal dari lingkungan intrasocietal maupun e0trasocietal" yang variannya sebagai*8079 1. 3untutan atas komoditas dan pelayanan, misalnya aminan sosial, kelancaran bertransportasi, kesempatan menikmati pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan saluran irigasi, ataupun pelayanan birokrasi negara yang tidak berbelit. *on(ersi atas tuntutan ini berupa artikulasi kepentingan +atau tuntutan," utput berlingkup pada kemampuan ekstrakti! semisal pengenaan paak untuk membiayai aminan sosial, peningkatan retribusi kendaraan untuk membangun alanalan layang, penaikan paak perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengundangan in+estor asing untuk membangun saluran irigasi, dan peningkatan hutang negara untuk menaikkan gai #egaai egeri Sipil. ". 3untutan untuk mengatur seumlah perilaku arganegara seperti penertiban ormasormas parayudisial, pembersihan tindak korupsi peabat negara, atau kompilasi hukum 'slam ke dalam hukum publik. *on(ersi atas tuntutan ini berupa integrasi atau kombinasi kepentingan ke dalam rancangan undang-undang (agregasi). utput berupa kemampuan regulati! yang mengatur perilaku indi+idu, kelompok, ataupun arganegara secara keseluruhan. %. 3untutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti hak pilih, hak dipilih, mendirikan organisasi politik, melakukan lobby, atau menalin kontak dengan peabat peabat publik. *on(ersi atas tuntutan ini adalah mengubah rancangan undangundang menadi peraturan yang lebih otoritati$. utput kon+ersi misalnya kemampuan regulati$ misalnya penetapan kuota caleg %<= perempuan dalam undangundang pemilihan umum. 4. 3untutan yang si$atnya simbolik meliputi penelasan peabat pemerintah atas suatu kebiakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacaraupacara hari besar nasional. *on(ersi atas tuntutan enis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur implementasi setiap tuntutan yang si$atnya simbolik. utput yang si$atnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbolsimbol negara, penegasan nilainilai yang dianut (di 'ndonesia adalah #ancasila), serta penelasan rutin dari peabat negara atas isu isu yang kontro+ersial dan menyita perhatian publik.
,ika tuntutan adalah bahan mentah untuk memproduksi keputusankeputusan politik" maka dukungan berkisar pada upaya mempertahankan atau menolak keberlakuan sebuah sistem politik. +anpa dukungan sistem politik kehilangan legitimasi dan otoritasnya. Dukungan terdiri atas*80C9 1. Dukungan material arganegara bisa berupa kemauan membayar paak atau peran akti$ mereka dalam programprogram yang dicanangkan pemerintah (misalnya program kebersihan lingkungan, penanaman seuta pohon). *on(ersi dukungan ini adalah ajudikasi peraturan di tingkat indi(idu yaitu upaya penerapan sanksi bagi yang tidak menurut pada program pemerintah serta kemampuan simbolik pemerintah untuk melakukan himbauan agar publik tertarik memberi dukungan pada pemerintah. ". Dukungan untuk taat pada hukum serta peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah. *on(ersi dukungan ini berupa pentransmisian in$ormasi yang berkaitan dengan ketaatan arganegara pada hukum di sekuur struktur sistem politik, antar sistem politik, serta lingkungan extrasocietal-nya. %. Dukungan untuk berpartisipasi dalam pemilu, ikut serta dalam organisasi politik, ataupun mengadakan diskusi tentang politik. 4. Dukungan dalam bentuk tindakan untuk mempertahankan otoritas publik, upacara, serta simbolsimbol negara. isalnya mengamalkan #ancasila, menyayangi saranasarana publik (alat transportasi umum, telepon umum, gedunggedung pemerintah), menentang penggantian ideologi #ancasila dengan ideologi lain, mencuci bendera merah putih yang terkotori debu dan huan asam, mensosialisasikan peran +ital #ancasila dalam mengikat integrasi nasional 'ndonesia.
Kapabilitas Sistem Politik &evel kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada fungsi-fungsi kemampuan. 'emampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan regulatif" ekstraktif" distributif" simbolis" dan responsif. 'emampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik dalam negeri! maupun internasional.80=9 Dalam hal kemampuan ekstraktif ini $ndonsia lebih besar ketimbang +imor este" karena faktor sumber daya manusia maupun hasil-hasil alam yang dimilikinya. (amun" kemampuan $ndonesia dalam konteks ini lebih kecil ketimbang ?ina. ,emampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik. Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya regulasi undang-undang dan peraturan! yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat
dan %arganegara. Selain itu" kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi. ,emampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang" jasa" penghargaan" status" serta nilai-nilai misalnya seperti nilai yang dimaksud ass)ell! ke seluruh )arganegaranya. 'emampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian" perlindungan" dan jaminan yang harus disediakan sistem politik le)at kemampuan regulatifnya. ,emampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional. isalnya adalah lagu-lagu nasional" upacara-upacara" penegasan nilai-nilai yang dimiliki" ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun )ujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap )arga negara. Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama. Salah satu tokoh politik $ndonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah $ndonesia di masa rde Baru. ,emampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Sinkronisasi ini terjadi tatkala pemerintahan SBF mampu melakukan sinkronisasi antara tuntutan pihak Gerakan Aceh erdeka dengan keputusan untuk melakukan perundingan dengan mereka serta melaksanakan kesepakatan &elsinki hasil mediasi. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap. Almond menyebutkan bah)a pada negara-negara demokratis" output dari kemampuan regulatif" ekstraktif" dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bah)a masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis. Sementara pada sistem totaliter" output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntuan" perilaku regulatif bercorak paksaan" serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.
Pemeliharaan Sistem Politik &evel ketiga ditempati oleh fungsi maintenance pemeliharaan! dan adaptasi. 'edua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. +eori sistem politik Gabriel A. Almond ini kiranya lebih memperjelas maksud dari David Easton dalam menjelaskan kinerja suatu sistem politik. elalui Gabriel A. Almond" pendekatan struktural fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis kehidupan politik suatu negara.819
809 'edelapan nilai ini diutarakan &arold D. ass)ell dikutip dalam iriam Budiardjo" Dasar-dasar lmu Politik ,akarta* Gramedia" 13! h. 33. ass)ell menyebut ke-C nilai ini berkembang di Amerika Serikat modern. #ntuk kondisi $ndoesia seharusnya ditambah nilai-nilai kebudayaan lokal dan keagamaan. 819
