Proses Sistem Politik

http://www.artikelsiana.com/2015/03/pengertian-sistem-politik-ciri-ciri-sistem-politik.html stilah-Istilah dalam Konsep Sistem Politik 

Proses Sistem Politik : Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembagalembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah ada yang memiliki kehidupan sendiri yang sebenarnya merupakan proses dari pola-pola ulangannya yang sudah mantap dan mencerminkan struktur.



Struktur Sistem politik : Struktur adalah mencakup pada lembaga-lembaga formal dan juga informal, misalnya parlemen, kepala negara, jaringan komunikasi, kelompok kepentingan, dan sebagainya.



Fungsi Sistem Politik : Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) dengan mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai yang sifatnya material yang mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

Sistem Politik menghasilkan output, berupa keputusan atau kebijakan yang mengikat. Sistem politik memiliki 4 variabel yang sangat berperan dalam memberikan pengaruh pada sistem politik. Variabel sistem politik adalah sebagai berikut... a. Kekuasaan, sebagai cara dalam mencapai keinginannya seperti membagi sumber-sumber di antara setiap kelompok dalam masyarakat. b. Kepentingan, yaitu tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok dalam politik c. Kebijakan, adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, yang biasanya dalam bentuk perundang-undangan. d. Budaya politik, adalah orientasi dari subjektif individu dalam sistem politik. Pengertian Sistem Politik Menurut Definisi Para Ahli a. Rusadi Kantaprawira : Menurut definisi Rusadi Kantaprawira mengenai pengertian sistem politik yang mengartikan bahwa sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. b. Gabriel Almond : Pengertian sistem politik menurut pendapat Gabriel Almond adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi adalah tugas yang dijalankan oleh sistem politik dalam mencapai kesatuan dan persatuan masyarakat yang bersangkutan. sedangkan pada fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan 1

c. Samuel P. Huntington : Menurut definisi Samuel P. Huntington, bahwa pengertian sistem politik adalah dibedakan dalam beberapa cara pandang dengan memiliki lima komponen yang berbeda. 5 komponen Samul P. Huntington adalah sebagai berikut... 

Kultur : Kultur adalah nilai-nilai, sikap-sikap, orientasi, mitos, dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan berpengaruh dalam masyarakat.



Struktur : Struktur adalah organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan dalam menjalankan berbagai keputusan yang berwenang, misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif, dan birokrasi.



Kelompok : kelompok adalah bentuk-bentuk sosial dan ekonomi, baik secara formal dan juga nonformal yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur-struktur politik.



Kepemimpinan : kepemimpinan adalah individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih dibandingkan yang lainnya dalam memberikan tambahan nilai-nilai.



Kebijakan : kebijakan adalah pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk memengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

d. Sri Soemantri : Menurut Sri Soemantri, pengertian sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik itu berupa suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktur politik ada 5 komponen. 5 komponen infrastruktur adalah partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekanan atau pressure

group,

alat

komunikasi

politik

dan

tokoh

politik.

Ciri-Ciri Umum Sistem Politik - Menurut Almond, sistem politik, baik itu sistem politik yang sifatnya modern dan primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut.... 

Semua struktur politik memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi



Semua sistem politik yang sederhana sekalipun dengan memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat.



Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama, namun memiliki perbedaan pada tingkatan yang berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.

2

Sistem Politik Indonesia - Sedangkan di Indonesia yang memiliki sistem politik dimana pengertian sistem politik indonesia sistem yang menunjuk pada suatu sistem yang pernah berlaku di indonesia, yang sedang berlaku atau nyata berlaku di Indonesia, yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang.

http://abie-berbagiilmu.blogspot.co.id/2011/11/analisis-sistem-politik.html Analisis Sistem Politik Analisis Sistem Politik menurut David Easton oleh : Riza Abiwinata Pendekatan dalam membandingkan dan menganalisis sistem politik merupakan kategori dari pendekatan behavioral, atau pendekatan tingkah laku. Pendekatan behavioral ini didasarkan pada perilaku manusia ataupun masyarakat sehingga bersifat dinamis dan berbeda dengan pendekatan institusional yang biasanya bersifat statis dan hanya sedikit perubahan, karena sudah memiliki konsep tertentu. Menurut Easton ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam membandingkan sistem politik, pertama sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada didalamnya. Hal ini menunjukkan adanya kohersi. Kedua sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Ketiga sistem mengacu pada ketergantungan antarunit yang membangun sistem. Pendekatan Struktural Fungsional Gabriel Almond Dalam Teori perbandingan politik, Almond menerapkan ide dasar Talcott Persons dengan menganggap bahwa sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Talcott Persons mengembangkan Grand Theory (Teori Besar) dalam sosiologi yang disebut dengan Fungsionalisme Struktural. Persons menganggap bahwa masyarakat dala suatu sistem memiliki ketergantugan, setiap unit dari dari sistem sosial memiliki tugasnya masing-masing[1]. Almond beranggapan bahwa sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang abash. Ada beberapa hal utama dalam sistem politik. Pertama, sistem politik merupakan sistem yang ada dalam masyarakat yang bebas dan merdeka, kedua tujuan ilmu politik adalah untuk mencapai suatu integrasi masyarakat, dan yang ketiga sistem politik absah dalam menggunakan kekuatan paksaan fisik. Almond membandingkan lembaga-lembaga dalam proses politik yang terdapat didalamnya, setidaknya dapat dialkukan tiga tahapan, pertama adalah kegiatan deskriptif, yaitu dengan melihat dan memusatkan perhatian pada semua rangkaian sistem politik. Kedua memilah-milah dan mengelompokkan 3

unit-unit dalam proses politik dan yang terakhir mencari hubungan antar unit yang tergabung dalam sistem politik. Menurut Almond ada tiga konsep yang digunakan dalam membandingkan berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur dan fungsi. Sistem sebagai konsep dengan adanya organisasi yang berinteraksi masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. kemudian agar sistem berjalan dengan baik maka memerlukan struktur sebagai proses berjalannya fungsi dengan baik. http://fungsisispol.blogspot.co.id/2010/11/fungsi-sistem-politik.html

Fungsi Sistem Politik 1) Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almound, dalam Sosialisasi Politik, terdapat dua hal yang penting, yaitu : Sosialisasi Politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud : interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu suatu ideologi. Contoh: pengajaran matakuliah Pancasila di perguruan tinggi. Interaksi tak langsung, yang sangat erat pengaruhnya pada masa kanak-kanak, di mana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap orang tua, guru atau teman yang mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Misalnya ketika masa kanak-kanak, pengalaman yang didapatkannya adalah terjadinya perpecahan keluarga dan otoriter orang tua. Kondisi dan pengalaman seperti itu melahirkan suatu kebencian, sehingga ketika terjadi suatu kondisi dalam negara yang sifatnya dapat disamakan dengan keadaan dan pengalaman masa kecilnya, akan melahirkan pula kebencian yang diwujudkan dalam partisipasi politik ilegal seperti demonstrasi, oposisi dan gerakan subversif. Sosialisasi 4

politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan dan media massa. 2) Fungsi Rekrutmen Politik Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. 3) Fungsi Komunikasi Politik Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ideide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut. 4) Fungsi Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial adalah demensi vertical dari struktur social masyarakat, dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertical dan apakah pelapisan 5

tersebut terbuka atau tertutup. Soerjono Soekanto (1981::133), menyatakan social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau system berlapis-lapis dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi, dalam artian kita tidak akan menemukan masyararakat seperti kue lapis; tetapi pelapisan adalah suatu konsep untuk menyatakan bahwa masyarakat dapat dibedakan secara vertical menjadi kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah berdasarkan criteria tertentu. Pendapat di atas merupakan suatu penggambaran bahwa stratifikasi sosial sebagai gejala yang universal, artinya dalam setiap masyarakat bagaimanapun juga keberadaanya pasti akan di dapatkan pelapisan social tersebut. Apa yang dikemukakan Aristoteles. Karl Marx adalah salah satu bukti adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang sederhana sekalipun. Kriteria jenis kekayaan dan juga profesi pekerjaan merupakan criteria yang sederhana, sekaligus menyatakan bahwa dalam masyarakat kita tidak akan menemukan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan masyarakat selanjutnya menuju masyarakat yang semakin modern dan kompleks, stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat akan semakin banyak. Mengapa terjadi stratisikasi social uraian berikut ini akan menjelaskannya. Menurut Soerjono Sokanto ( 1981 : 133) Selama dalam suatu masyatrakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya system berlapis-lapis yang ada dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat jumlahnya terbatas, akibatnya distribusinya di dalam masyarakat tidaklah merata. http://anggaafrians.blogspot.co.id/2014/11/normal-0-false-false-false_63.html

A. Struktur Dan Fungsi 1.Pengertian Dan Definisi Struktur politik berasal dari dua kata yaitu, struktur dan politik.Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara.Jadi secara harafiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara. Untuk itu struktur politik selalu berkenan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.sebagai mana Bertrand russel mengatakan bahwa kekuasaan adalah konsep yang mendasar dalam ilmu social, seperti halnya energy dalam konsep ilmu alam. Menurut Muhtar Afandi, 6

kekuasaan adalah kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Dari pandapat tersebut diatas, terlihat bahwa kekuasaan merupakan focus dari inti politik. Sedangkan politik sendiri memiliki focus utama adalah keputusan (Morton R. Davis). Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang menyangkut kepentingan keseluruhan masyarakat dan bersifat dapat dipaksakan berlakunya.

2.Struktur Politik Struktur Politik adalah pelembagaan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu.Struktur politik sebagai satu spesies struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasialokasi nilai yang bersifat otoriratif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik ia merupakan hal pokok seperti energy dalam konsep ilmu alam (Bertrand Russel). Kekuasaan adalah sebuah kappasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (authority) Hak (right), dan kekuasaan (force, naked power). Karl W Deutsch memberikan makna terhadap hakikat politk.Politik berkenaan dengan pencapaian tujuan masyarakat, bidang tugasnya ialah keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan bersifat mengikat da dapat dipaksakan berlakunya. Politik adalah suatu proses dalam mana masyarakat memutuskan bahwah aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan. Struktur politik dapat diklasifikasikan menjadi bangunan yang nampak secara jelas (kongkrit) dan juga tidak jelas.

a.

Mesin Politik Informal (Infrastruktur Politik)

Adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam membuatan keputusan politik Negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya, yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Factor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkomversikan tuntutan, dukungan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kelompok ini termasuk golongan penekan, alat komunikasi masa dan lain-lain.Struktur semacam ini dapat berupa tatanan atau pranata yang tak 7

tampak secara jelas tetapi berpengaruh, dan eksistensinya dapat dirasakan karena adanya fungsi-fungsi yang mengalir sehingga pendekatan yang digunakan kemudian disebut structural functional.Yang termasuk dalam tidak resmi atau kurang resmi.

1)

Pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan social ekonomi, walaupun tidak Nampak sebagai asosiasi tetapi juga memiliki kekuatan, minimal memberikan dasar sikap mental (mental attitude)kelompok tertentu sehingga memiliki forces of revolution. Pengelompokan tersebut terdiri atas golongan tani, golongan pekerja/buruh, golongan frefisional, kelas menengah, golongan intelegensia.

2)

Pengelompokan atas dasar perbedaan cara, gaya disatu pihak dan pengelompokan atas dasar kesadaran akan adanya persamaan jenis-jenis tujuan. Karena sering kali bersifat terorganisir dan mempunyai struktur sehingga membentuk assasional politik (political associational groups). Yang termasuk dalam kata gori ini adalah golongan anggota organisasi social non politik, golongan agama/spiritural, golongan seniman, golongan media masa, dan lain-lain.

3)

Pengelompokan atas dasar kenyataan dalam kehidupan politik rakyat yang satu sama lain mengemban fungsi peranan politik tertentu antara lain partai politik, tokoh politik, Media komunikasi politik dan lain-lain.

b.

Mesin Politik resmi (Supra sktuktur Politik) Adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam membuat keputusan politik negara seperti Perubahan UUD, Pembuatan UU. dan pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang dapat di kategorikan:

1. Menurut teori Montesqui(Trias Politika) yang terdiri dari Lembaga legislatif (Pembuat UU.) Ekskutif (Pelaksana UU) dan Yudikatif (Pelaksana Peradilan). 2.Menurut perspektif teori dekotomi hanya ada dua kekuasaan yaitu kekuasaan menetapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan. 3.Menurut Gabriel A. Almond

Struktur politik dapat dibagi membuat UU, Melaksanakan UU. dan

mengadili pelaksanaan UU. Fungsi suprastruktur Politik: a.

Rule Making( Membuat UU.) yang dilakukan oleh DPR, DPRD I dan DPRD II dan DPD(lembaga yang mewakili daerah) yang terbentuk di era orde reformasi 8

yang fungsinya berkaitan dengan

kepentingan daerah seperti pembuatan rancangan UU. tentang OTODA., perimbangan pusat dan daerah, pemekaran daerah tingkat Propinsi maupun Kabupaten/kota. b.

Rule Application(melaksanakan UU.) yaitu fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh badan legislatif. dan badan ini adalah badan ekskutif mulai dari pusat sampai ke pemerintah daerah.

c.

Rule Adjudication (mengadili pelaksanaan UU) Yang fungsi peradilannya meliputi MA, MK, Komisi Yudisial serta badan kehakiman yang ada sampai ke daerah seperti PN, PT, PTUN.

Fungsi infrastruktur politik a.

Pendidikan politik

Yaitu untuk peningkatan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat

berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya seperti: sekolah, surat kabar, TV dan lain-lain. b. c.

Artikulasi kepentingan berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat yang meliputi LSM, ORMAS, Dll. Agregasi Kepentingan

adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang

disampaikan oleh LSM, ORMAS, dan lembaga yang berfungsi adalah lembaga Politik seperti DPR, DPD. d.

Rekrutmen Politik adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pimpinan atau calon pimpinan bagi masyarakat.

e.

Komunikasi Politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pemikiran politik yang hidup dalam masyarakat.

seperti pemikiran intra golongan, institut, assosiasi, baik dari sektor

kehidupan politik masyarakat maupun dari sektor pemerintahan. PENDEKATAN SISTEM POLITIK 1.

Pendekatan tradisional yaitu pendekatan sistem politik yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan dan keyakinan politik sebagai dasar analisis sistem politik.(sebelum dekade 1950 an)

2.

Pendekatan behavioralisme(perilaku) yaitu pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh sistem analisis perilaku, dalam arti lebih didasarkan pada pernyataan, sikap, dan perilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan.(dekade 1950an)

3.

Pendekatan Pasca perilaku (post behavioralisme) yaitu memiliki anggapan bahwa manusia mahluk yang kreatif, yang menganggap kedua pendekatan diatas kurang memperhatikan faktor penglihatan kehidupan(Vision) dan daya Khayal(Imagination) yang dibutuhkan untuk memecahkan masalahmasalah sosial, politik yang perlu dengan segera diatasi.(dekade 1960an)/Meriam Budiarjo

` KELOMPOK KEPENTINGAN DAN PARTISIPASI POLITIK 9

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, yang dilatar belakangi oleh setiap individu, Kelompok, Organisasi dan kepentingan masayarakat yang memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam suatu Negara, Jenis-jenis Kelompok kepentingan menurut G.A Almond : 1.

Kelompok Anomic

Yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara sepontan dan tidak memiliki nilai dan norma yang mengatur, yang sering tumpang tindih (overlap) seperti : demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan dan lain-lain. 2.

Kelompok non Assosiasional

Yaitu kelompok yang termasuk kategori masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir, dan kegiatannya bersipat temporer

seperti: Kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional

yang

menyampaikan kepentingan melalui individu-individu, kepala keluarga atau pimpinan agama. 3.

Kelompok Institusional

Kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas dan fungsi seperti Parpol, Koorporasi bisnis, badan legislatif, Militer, birokrasi dan lain-lain. 4.

Kelompok assosiasional.

Yaitu kelompok yang berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada Pemerintah dan Perusahaan pemilik modal. contohnya serikat buruh, Kadin; Paguyuban, NU, Muhamammadiyah, KWI, dan lain-lain. Saluran Artikulasi Kepentingan 1.

Dimonstrasi dan tindak kekerasan.

Merupakan saranah untuk menyampaikan tuntutan/kepentingan. Dan sarana ini paling banyak digunakan oleh kelompok Kepentingan. 2.

Hubungan Pribadi.

Yaitu menyampaikan kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elite politik. 3.

Perwkilan langsung.

yaitu menyampaikan kepentingan secara resmi oleh kelompok kepentingan melalui jalur resmi seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya. 4.

Saluran formal dan institusional lain.

Yaitu sarana artikulasi yang meliputi media cetak, elektro, dan Parpol. Efektivitas Kelompok Kepentingan

Yaitu kelompok kepentingan tersebut bisa dan mampu untuk

mengerahkan dukungan (support) baik tenaga maupun sumber dayanya. 10

Tujuan interest group: 1.

Untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya penyelewengan oleh Pemerintah atau Negara.

2.

Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.

3.

fungsi Pemerintah dan Negara.

4.

Untuk menjadi wadah Kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan Nasional dalam semua bidang kehidupan.

Sifat kelompok kepentingan 1.

Independen

Dalam menjalankan visi,misi, tujuan, program dan sasaran dilakukan secara bebas tanpa adanya intervensi dari pihak lain. 2.

Netral

Dalam menjalankan existensinya tidak tergantung pada pihak lain. 3.

Kritis

Dalam menjalankan existensinya harus berdasarkan fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknis analisis yangbenar. 4.

Mandiri.

Dalam menjalankan existensinya dilakukan dengan konsep diri, oleh dan untuk Masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas. Klasifikasi kelompok kepentingan 1.

Organisasi kemasyarakatan

Yaitu anggota masyarakat yang memiliki ediologi, garis perjuangan (platform) serta kometmen yang sama dalam mencapai tujuan yang sama pula, antara lain: a. MKGR (Musyawara kekeluargaan gotong royong) b. KOSGORO(Kesatuan organisasi serba guna gotong royong) c. SOKSI (Sentra organisasi karyawan swadiri indonesia) 2.

Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan agama

a. NU. b. Muhammadiyah c. Parmusi d. Parisade Hindu darma e. dll. 11

3.

Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan kepemudaan:

a. KNPI b. PII (Pelajar Islam Indonesia) c. HMI 4.

Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan sosial kedaerahan:

a. Paguyuban masyarakat palembang bersatu b. Forum betawi rembuk c. Paguyuban masyarakat asal bima d. Pujasuma. e. dll 5.

Organisasi Kemasyarakan berdasarkan Propisi:

a. Aliansi jurnalis Indonesia b. PWI c. AIPI d. Forum Rektor Indonesia e. dll. Kesimpulan : Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi-organisasi tersebut diatas adalah selain mempertahankan existensinya, juga untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat/komunitasnya terhadap Bangsa dan Negara yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraannya. PARTISIPASI POLITIK Adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti: 1.

Mengamati dan mengkritisi pernyataan dan kinerja pemerintah

2.

Memilih pemimpin negara

3.

Mempengaruhi kebijakan Pemerintah

4.

Mengkritisi kebijakan DPR

5.

Menjadi petugas TPS, KPU, Pengurus PARPOL, LSM, OSMAS, OKP.

12

Serta melaksanakan segala bentuk peraturan perundangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta atas kesadaran sendiri.

Bentuk partisipasi politik: Konvensional (normal) -Pemberian suara (voting)

Non Konvensional

-Kegiatan kampanye

-Pengajuan petisi

-Membentuk dan membangun kelompok

-Berdemonstrasi

kepentingan

-Konfrontasi

-Komunikasi individu dengan pejabat

-Mogok

politik dan administratif

-Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pemboman dan pembakaran) -Perang gerilya dan revolusi.

Tipologi Partisipasi Politik 1.

Aktif yaitu beroreintasi pada infut dan outfut yaitu setiap Warga Negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik dan mengajukan alternatif yang berlainan dengan kebijakan Pemerintah, mengajukan bentuk dan perbaikan, untuk melakukan kebijakan umum, ikut pemilu dan lain-lain.

2.

Pasif yaitu hanya beroreintasi pada output

dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah,

menerima dan melaksanakan setiap keputusan Pemerintah. 3.

Gol-Put yaitu kelompok apatis yang menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah dicita-citakan.

Model Partisipasi politik 1.

Apabila memiliki kepercayaan politik yang tinggi kepada pemerintah maka partisipasi politik cendrung aktif.

2.

Sebaliknya apabila rendah dan sangat kecil maka partispasi politik menjadi pasif dan apatis.

3.

Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adala militan dan radikal

13

4.

Kesadaran politik rendah tapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif.

Budaya Politik: merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat, sedang menurut GA. Almond dan Powell, Budaya politik adalah deminsi psikologis dari sistem politik yang bersumber dari perilaku manusia. sebagai contoh : Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pemuda-pemudi, Mahasiswa/i, profesional, Pedagang, Nelayan, Buruh, Petani, Politisi yang hanya memilih, mencalonkan diri, golput, menerima keritik, dan berpikir solutif. PARTAI POLITIK Definisi Partai Politik 1.

Meriam Budiarjo

Organisasi yang memiliki oreintasi, nilai-nilai (value) dan cita-cita yang sama. 2.

Carl J. Friedrich

Sekelompok Manusia yang terorganisir (organisasi) yang bertujuan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. 3.

R. H. Soltau

Organisasi yang bertujuan untuk mengusai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. 4.

Sigmund Neumann

Segenap aktivitas organisasi untuk mengusai pemerintahan dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan Kesimpulan: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir (organisasi) yang memiliki orientasi nilai-nilai (value) dan cita-cita yang sama untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum serta menguasai dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan dalam suatu pemerintahan atau negara Tujuan Partai Politik 1.

untuk menjadi wadah aktualisasi (mewujudkan) diri bagi Warga Negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.

2.

Untuk menjadi wada agregasi kepentingan masyarakat

3.

Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik

4.

Untuk menjadi sarana berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

Fungsi Partai Politik 1.

Sosialisasi politik

14

yaitu peroses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan oreintasi terhadap Fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada, yang biasanya berjalan berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa (Meriam Budiarjo) 2.

Partisipasi Politik

Yaitu Fungsi untuk mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi aktip dalam partai politik yang dilakukan melalui induktrinasi ideologi, plakform, azas partai kepada anggota masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya. 3.

Komunikasi Politik

Yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat menjadi berkurang. 4.

Artikulasi kepentingan

yaitu menyampaikan kepentingan masyarakat kepada badan/lembaga politik dan pemerintah melalui kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. 5.

Agregasi kepentingan

Yaitu memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam program politik dan diusulkan kepada badan legislatif atau kepada calon-calon yang diajukan untuk jabatanjabatan pemerintah, mengadakan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan yaitu menawarkan pemenuhan kepentingan mereka agar kelompok-kelompok kepentingan itu mau mendukung calon-calon tersebut (Meriam Budiarjo) 6.

Pembuat kebijakan

yaitu setelah meraih dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional baik di ekskutif maupun legeslatif

berhak menentukan kebijakan yang bertujuan untuk pemenuhan

kepentingan masyarakat suatu bangsa. Syarat pembentukan Partai politik 1.

Didirikan oleh paling sedikit 50 orang Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris

2.

Harus 30% keterwakilan perempuan.

3. 4.

Pendirian Parpol. sebagaimana dimaksud diatas harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Parpol di tingkat pusat.

5.

AD memuat paling sedikit:

a. Azas dan ciri Parpol. b. Visi dan Misi Parpol. c. Nama, lambang dan tanda gambar Parpol 15

d. Tujuan dan fungsi Parpol. e. Organisasi tempat kedudukan dan pengambilan keputusan. f. Kepengurusan Parpol g. Peraturan dan Keputusan Parpol. h. Pendidikan Politik. i. Keuangan Parpol. 6.

Kepengurusan Parpol di tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

7.

Parpol harus didaftarkan ke kementrian hukum dan Ham. untuk menjadi badan hukum.

8.

Untuk menjadi badan hukum Parpol harus mempunyai :

a. akta notaris pendirian parpol. b. Nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pokok atau keseluruhannya dengan yang dipakai secara sah oleh Parpol. yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Kantor tetap. d.

Kepengurusan paling sedikit 60% dari Jumlah Provinsi, 50% dari Jumlah Kab./Kota pada setiap provinsi yang bersangkutan dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap Kab./Kota pada daerah yang bersangkutan.(UU. No. 2 Th. 2008 Psl. 2 dan 3)

Sumber keuangan Parol. 1.

Iuran anggota yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik

2.

Sumbangan yang syah menurut hukum (Perorangan bukan anggota Parpol paling banyak 1 M. Perusahaan/Badan usaha 4 M. per Thun

3.

Bantuan keuangan dari RaPBN/RAPBD dengan cara proporsional(seimbang) kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD, Kab./Kota

Lembaga pelaksana Verifikasi Partai Politik. 1.

Kementrian Hukum dan Ham. pusat dan daerah

a. Virifikasi tingkat pusat yaitu: 1.Pemberian surat pemberitahuan bagi yang memenuhi syarat 2.Verifikasi kantor DPP Parpol. 3.Evaluasi hasi Verifikasi 4.Penggabungan hasil virifikasi Pusat dan daerah oleh tim pusat 5.Pengumuman Parpol. yang dinyatakan sah sebagai badan Hukum b. Verifikasi tingkat daerah 1.Pengiriman data dan daftar Parpol. oleh tim virifikasi pusat kepada tim daerah 2.Pengiriman pemberitahuan kepada Parpol yang akan di Verifikasi 3.Verifikasi kepengurusan Parpol didaerah yang mendatangi kantor DPW dan DPC sesuai jadwal 16

4.Pelaporan tim daerah dengan pengecekan oleh tim pusat 5.Penelaahan hasil gabungan verifikasi pusat dan daerah oleh tim pusat 6.Pengumuman Parpol. yang dinyatakan sah sebagai badan hukum. 2.

Lembaga KPU pusat, Propinsi dan Kabupaten dan setelah mendaftar ada 2 jalan yang dilalui Parpol di KPU.

a. Bagi yang telah lolos di Pemilu sebelumnya hanya akan diberlakukan 2 syarat yaitu menyerahkan SK dari Kemenkumham. dan menyerahkan nama dan tanda gambar (10 CM X10 CM berwarna) b. Bagi yang tidak lolos dan Partai baru, Verifikasi akan dilakukan melalui dua tahab: 1.Verifikasi Administrasi: a. Surat pendaftaran Parpol b. Surat salinam Kemenkumham. tentang pengesahan Parpol. c. Surat pernyataan pimpinan Parpol tentang jumlah Pengurus d. Surat pernyataan pimpinan Parpol tentang jumlah pengurus tingkat Kab./Kota e. Surat pernyataan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang dari jumlah penduduk pada tiap kepengurusan di Kab./Kota f. Surat keterangan domisili kantor tetap dan dokumen yang sah. g. Surat keterangan keterwakilan perempuan h. Nama dan tanda gambar Parpol 2.Verifikasi Faktual (Pengecekan kebenaran data) a. Jumlah dan kepengurusan Partai di tingkat Propinsi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh Propinsi, tingkat Kab./Kota 2/3 dari jumlah seluruh Kab./Kota b. Jumlah anggota sekurang-kurangnya 1000 Orang dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan di Kab./Kota. c. Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah. Verifikasi faktual dilakukan dengan cara a.

KPU Kab./Kota mengambil dan meneliti secara acak 10 % dari seluruh kepengurusan Kab/Kota yang berjumlah diatas 100 Orang

b.

Yang kurang dari 100 Orang dilakukan dengan tidak acak

c.

apabilah ada kekeliruan diberi waktu perbaikan selambat-lambatnya 3 hari

d.

KPU meneliti kembali apabilah masih terdapat kesalahan, maka Partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi Syarat di Kab./Kota tang bersangkutan.

e.

Untuk melakukan penelitian KPU, KPU propinsi dan Kab./Kota membentuk kelompok kerja.

Tujuan Partai Politik di Indonesia saat ini: 1.

Umum:

17

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan UUD. 1945 b. Mengembangkan Demokrasi berdasarkan Pancasilah dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan NKRI. c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 2.

Khusus:

a. Meningkatkan partisifasi Politik anggota masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b. Memperjuangkan cita-cita Parpol. dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Fungsi Parpol. Menurut UU. No. 31 2002/ No.2 Th. 2008 adalah: a.

Pendidikan politik bagi anggotanya dalam masyarakat luas agar menjadi WNRI. yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b.

Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

c.

Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik Masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.

d.

Rekrutmen Politik dalam peroses pengisian jabatan Politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. BIROKRASI 1.

Definisi: Birokrasi yang dalam bahasa inggris disebut Bureaucracy yang berasal dari kata Bureau (berarti meja) dan Cratein (berarti kekuasaan) yang maksudnya adalah kekuasaan berada pada orang-orang di belakang meja. dan hal ini cendrung di konotasikan di Indonesia. Banyak pendapat para pakar tentang birokrasi, namun setidaknya dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut yaitu: suatu prosedur yang efektive dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi.

2.

Karakteristik birokrasi

a. kerja yang ketat pada aturan (rule) b. Tugas yang khusus (spesialisasi) c. Sederhana (Zakelijk) d. Penyelenggaraan yang resmi (Formal) e. Pengaturan dari atas ke bawah (hirarkhis) 18

f. Berdasarkan logika (rasional) g. Tersentralistik (otoritas) h. Taat dan patuh (Obedience) i. Tidak melanggar ketentuan (discipline) j. Terstruktur (sistematis) Karakteristik tersebut idealnya harus dimiliki oleh para birokrat (PNS) yang tujuannya tidak lain agar tugas-tugas Administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektive dan efisien, agar tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana. dengan demikian pendapat sebagian masyarakat yang cendrung menganggap negatip terhadap birokrasi dapat di luruskan.

3.

Tipe ideal birokrasi (max Weber)

a. Perinsip pembagian kerja dengan adanya perinsip pembagian kerja yang jelas ini di mungkinkan pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga-tenaga spesialis dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaa akan dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab penuh dan efektif. b. Struktur hirarkhis yaitu jabatan yang lebih rendah berada dibawah pengawasan pimpinan yang jabatannya lebih atas. Pejabat yang lebih rendah harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada atasannya. c. Aturan dan prosedur Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten untuk menjamin adanya keseragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat pada jumlah orang yang terlibatdidalamnya. d. Perinsip netral (tidak memihak) Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dengan semangat “formalistic impersonality” (formil non peribadi) jadi tidak bersipat memihak dan berusaha bersipat efisien e. Penempatan di dasarkan atas karier Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi di dasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karier dalam arti ada sistem promosi atas dasar sineoritas dan prestasi, yang tujuannya untuk meningkatkan loyalitas kepada organisasi dan tumbuhnya jiwa korp diantara para anggotanya. f. Birokrasi murni (sesuai dengan tatanan birokrasi yang sebenarnya) Administrasi dapat dilihat dari segi teknis yang dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi dari pada organisasi yang tidak jelas birokrasinya. 19

Pendapat diatas banyak pihak memandangnya terlalu kaku dan banyak kelemahan-kelemahan dalam peraktek birokrasi seperti formalitas yang berlebihan, maka timbul reformasi birokrasiyaitu Good governance(prinsip-perinsip tata pemerintahan yang lebih baik) yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) yang meliputi:

a. Politik dalam arti dapat diterima oleh lembaga politik dan kekuatan politik seperti kelompok kepentingan, DPRD dan lain-lain, b. Keuangan dalam arti harus ada bukti setiap ada pengeluaran keuangan c. Hukum dalam arti tidak melanggar aturan karena setiap tindakan harus didasarkan atas hukum seperti Perda, PP, Perbub, Kep. Men. dan lain-lain. 2.

Transpransi (keterbukaan) yang meliputi:

a. Stake holders (yang berkepentingan) segala sesuatu tidak boleh diberitahukan kecuali ada peraturan yang membolehkan unruk diberitahukan b. Bukan telanjang dalam arti orang boleh tahu sepanjang ada kepentingan.

3.

Rule of Low (Penegakan hukum)

a. Ada dasar hukum dalam arti setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus ada dasar hukumnya. b. Ada kepastian hukum Apabila pemerinta suda mengeluarkan aturan-aturan, ijin-ijin dan sebagainya, maka pemerintah harus menjamin keamanan bagi rakyat dan rakyat bisa mendapatkan aturan maupun ijin tersebut. c. Institusi hukum yang independen yaitu tidak memihak, sebagai contoh penentuan UMP, UMR dan aturan perburuhan yang lainnya tidak memihak kepada Pengusaha dan tidak memihak kepada buruh (Netral untuk menentukan solusi yang terbaik) 4.

Partisipasi (melibatkan masyarakat) yaitu setiap kebijakan yang diambil harus melibatkan masyarakat mulai dari

a. perncanaan/perumusan b. Pelaksanaan c. Manfaat/pemanfaatan d. evaluasi 20

5.

kesetaraan

a. Tidak boleh diskriminasi atas dasar apapun baik laki-laki, Perempuan atau dari suku, kelompok manapun apabila cakap maka bisa diberi tugas dan wewenang. b. Menghormati kemanusiaan. 6.

efisien dan efektivitas dalam arti segala sesuatu harus didasari perinsip efisien dan efektivitas seperti kalau suatu pekerjaan bisa dikerjakan oleh dua (2) orang mengapa harus sepuluh (10) orang. Dan di Indonesia, apa yang kita uraikan diatas senada dengan misi birokrasi indonesia dalam rencana jangka panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 yang sala satu misinya adalah: mengembangkan etika birokrasi, budaya kerja yang transparan, Akuntabel (tanggung jawa), peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilaya RI. dan penerapan perinsip-perinsip tata pemerintahan yang lebih baik(good governance) yang tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan penyalagunaan wewenang dalam birokrasi serta untuk menciptakan etika kerja dan budaya kerja yang baik. Etika Birorasi adalah norma-norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. dikaitkan dengan pelaksanaannya maka etika birokrasi adalah aturan yang disebut dengan kode etik. kode etik dapat mengimbangi segi negatif dari terbentuknya kelompok yang memiliki kekuasaan khusus tersebut dan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendapat kepestian bahwa kepentingannya terjamin. Jadi kode etik ibarat kompas yang menunjukan arah moral dan menjamin mutu kelompok tersebut yang maksudnya kelompok birokrasi dalam pemerintahan di mata masyarakat. Pelaksanaannya harus diawasi secara terus-menerus dan bagi pelanggar mengandung sanksi yang akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus yang dibentuk. PENYUSUNAN KODE ETIK Penyusunan kode etik didasari oleh aspek-aspek umum seperti:

1.

Profisionalisme yaitu keahlian khusus yang dimiliki baik yang diperoleh dari pendidikan formal maupun dari bakat serta dari kompetensi untuk mengerjakan sesuatu (deriktur, Pegawai, Pejabat dan lain-lain)

2.

Akuntabelitas Kesanggupan seseorang untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukannya yang berkaitan dengan profisinya serta perannya sehingga ia dapat dipercaya.

3.

Menjaga kerahasiaan 21

Kemampuan memelihara kepercayaan dengan bersikap hati-hati dalam memberikan informasi. seorang yang profisional harus mampu menyeleksi hal-hal yang bisa diinformasikan kepada umum dan informasi yang perlu disimpan sebagai kerahasiaan. 4.

Sikap netral yaitu tidak memihak pada salah satu pihak, menyadari batasan dalam mengungkapkan sesuaatu yang juga merupakan salah satu pertimbangan kode etik. Misalnya dalam menyelesaikan suatu perselisihan harus bisa menjaga sikap independennya supaya dipercaya kedua belah pihak.

PEMILIHAN UMUM Pengantar Kita sering mendengar pemilihan anggota DPR dan Presiden, hal itulah yang disebut dengan pemilihan umum. Sedangkan pemilihan kepala desa, Bupati/Wali kota, Gubernur maupun anggota organisasi Masyarakat seperti ketua karangtaruna, BEM dll. bukan termasuk pemilihan umum. Pengertian Pemilihan umum disebut juga dengan istilah “Political Market” (Dr. Indria Samego) yang artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/Masyarakat berintraksi untuk melakukan kontrak sosial (Perjanjian Masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai Politik) dengan Pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih yang terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, Iklan Politik melalui media massa cetak, Radio, Televisi serta media lainya seperti Spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk Face to face (tatap muka) atau lobi yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblos dapat menentukan pilihannyaterhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif. Tujuan Untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan RI Proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam pancasilah dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan umum. Dengan demikian diadakan pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil Rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/Perwakilan, dan tidak memilih Wakil-wakil Rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil rakyat oleh Rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI yang bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban amanat Penderitaan Rakyat.berlaku hingga pemilu 1997 (rumusan UU. 15 tahun 1969, tentang pemilihan umum) 22

Pemilihan umum suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin tetap tegaknya pancasilah dan dipertahankannya UUD 1945. Sedangkan Tujuan Pemilihan Umum menurut UU. 12 th. 2003 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD adalah bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamantkan oleh UUD 1945. Tujuan Pemilu Presiden dan Wakil adala untuk memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah

Negara dalam rangka

tercapainya tujuan nasional sebahaimana diamanatkan UUD. 1945. Asas Pemilu Menurut UU. No. 12 Th 2003 tentang PEMILU wakil rakyat dan UU No. 23 th. 2003 tentang PEMILU Presiden dan Wakil. dikenal denan LUBERJURDIL yaitu langsung, umum, bebes,rahasia, Jujur dan adil Sistem pemilihan Umum 1.

Single Member Constituency(satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang biasanya disebut dengan istilah sistem distrik) Contohnya jumlah suara 100.000 suara ada dua pemilih yang satu 60.000 dan yang satu 40.000 maka yang mendapat suara 60.000 yang memperoleh kemenangan sedang yang 40.000 dianggap hilang. yang berlaku di Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan India. Kelemahannya :

a.

Kuranga memperhitungkan adanya partai-partai kecil

dan golongan minoritas

apalagi

golonganannya terpencar dalam beberapa distrik. b. calon yang kalah dalam satu distrik kehilangan susra-suara yang telah mendukungnya. 2.

sistem Perwakilan berimbang yaitu jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suar yang diperolehnya untuk keperluan ini ditentukan sesuatu perimbangan misalnya 400.000 pemilih mempunyai satu wakil dalam DPR. Jumlah total DPR. ditentukan atas dasar perimbangan dari 400.000 itu. Negara dianggap sebagai suatu pemilihan daerah yang besat akan tetapi dalam keperluan teknis administratif dibagi dalam beberapa pemilihan daerah yang besar. dimana jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih dalam daerah pemilihan itu, dibagi dengan 400.000,dalam sistem ini setiap suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalan suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam 23

daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tanbahan. berlaku di Belanda, Swedia, Belgia, Indonesia. Pemilu 1999 1. diikuti 48 Parpol 2. jumlah penduduk 209.389.000,- jiwa 3. Pemilih terdaftar berjumlah 116.254.217,-jiwa 4. suara sah 105.786.661 suara 5. 32 propinsi 6. Proporsionalitas penduduk 1. 400.000,

24