Pengertian Struktur Politik
Istilah Struktur dapat diterjemahkan sebagai Susunan,Bagan,bangunan,skema atau gambar tentang sesuatu. Struktur sosial atau struktur masyarakat, termasuk struktur politik, merupakan susunan atau bangunan masyarakat yang menggambarkan tentang suatu pranata sosial yang berlapis-lapis. Struktur Politik Merupakan Bagian dari struktur sosial, yang di dalamnya terdapat hubungan-hubungan yang bersifat politik.
Sebagian para ahli politik konvensional, mengkaitkanya dengan konsep demokrasi. Demokrasi dapat dikatakan Pemerintahan Dari Bawah,pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat, pemerintahan: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi dalam prateknya tentu tidak semua rakyat atau orang yang dapat ikut memerintah. Bila itu terjadi,merupakan bentuk anarkhi(tanpa memerintah). Pengertian "dari bawah" adalah rakyat yang merupakan sebagian besar atau mayoritas mempunyai suara untuk ikut menentukan atau mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang disediakan pada tataran infrastruktur politik.
Sistem demokrasi membutuhkan basis budaya yang rasional jujur, terbuka, akuntabel, dan menjamin egilitarisme. Struktur politik dalam system demokrasi terdiri atas unsur-unsur suprastruktur, Struktur dan Infrastruktur
Suprastruktur Tetap Dipegang Oleh Segilintir orang saja yang disebut pemerintah dengan disertai berbagai badan dan aparatur pemerintahan. Sedangkan yang tidak termasuk suprastruktur, lazimnya disebut rakyat, secara politis di golongkan sebagian tminfrastruktur
Suprastruktur dalam prakteknya, tidak sepenuhnya bebas dan berdaulat menetapkan kebijakan-kebijakan tanpa persetujujan dari mayoritas rakyat pada lapisan/tataran infrastruktur. Dan tidak bisa mengkomunikasikan dan berkonsultasi secara terbuka dengan lapisan/tataran infrastruktur tetapi melalui saluran-saluran yang telah di sepekati.
Perlu dikemukakan disini, bahwa segi saling mengisi antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik dengan infrastruktur politik tersebut, pada giliranya dapat dikatakan yang sebagai keunggulan serta kebaikan sebuah system pemerintahan demokrasi. Jika dibandingkan dengan interaksi antara suprastruktur dengan infrastruktur pada sistem-sistem pemerintahan yang lain (misalnya sistem otoritan, sistem totaliritan, sistem komunis dan lain-lain
Dalam hal ini, perlu diingat bahwa suatu sistem pemerintahan adalah erat kaitanya dengan system politik yang diterapkan suatu negara. Untuk negara Indonesia, yang menerapkan sistem pemerintan demokrasi pancasila, pada praktiknya sebagai satu sistem di dalam sistem politik pancasila(sering disebut sistem politik pancasial, sebagaimana halnya di terapkan dalam sistem ekonomi pancasila)(Alfian, 1992)
Pada umumnya Suprastruktur Meliputi:
Pemerintah
Lembaga-lembaga negara
Lembaga Negara(dipusat dan didaerah) serta aparatur
Infrastruktur Mencakup Saluran Organisasi untuk Penyaluran Aspirasi Rakyat Yaitu :
Partai Politik
Kelompok Kepentingan(Interest Group)
Kelompok Penekan/Pendesak(Pressure Group)
Pendapat Umum(public opinion) bersama-sama media massa
Ada Dua Agenda Institutional reform yang penting dalam saat ini, yaitu reformasi kepartaian, reformasi keormasan
Reformasi Sistem Kepartaian
Dimasa Reformasi, peran politik terbuka lebar, sehingga segala pembatas terhadap prinsip kebebasan berserikat ditiadakan. Semua orang diakui berhak mendirikan partai politik sehingga berkembang sistem politik yang bisa dikenal dengan multi-party system. Untuk Mengatur Dan Mengarahkan agar kecenderungan dan nafsu orang untuk mendirikan partai politik menjadi rasional perlu diadakan pembatasan jumlah partai politik. Jika legitimasi lembaga kepartaian buruk di mata rakyat dan tidak percaya, niscaya citra demokrasi di mata rakyat juga menjadi rusak. Akibatnya kepercayaan dan apresiasi public terhadap ide demokrasi dapat mengalami kemerosotan yang pada giliranya dapat menjadi lahan subur bagi munculnya otoriterisme
Karena Itu, demi demokrasi itu sendiri, jumlah partai mestilah dibatasi. Akan tetapi pembatasanya haruslah Obyektif. Beberapa kemungkinan yang dapat di terapkan (a) penerapan sistem pemilihan umum yang menjamin rakyat dapat menentukan pilihanya secara langsung dengan memilih orang(bukan memilih tanda gambar partai) seperti yang terdapat dalam sistem yang dikenal dengan sistem distrik. (b) penentuan adanya electoral tresshold berdasarkan hasil perolehan dukungan suara dari pemilihan umumnya
(c) Kebijakan member bantuan kepada partai politik yang dapat memancing dan mendorong minat orang mendirikan partai dengan harapan dapat memperoleh dana dari pemerintah, bertentangan dengan kebutuhan untuk mengendalikan jumlah partai politik, dank arena itu sebaiknya di hentikan
Pelembagaan partai politik, displin internal partai perlu di tingkatkan, yaitu:
Sistem Hukum dan etika internal perlu dibudayakan dengan memperkuat infrastruktur Dewan Kehormatan yang dapat menjaga agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kode etika partai politik ditegakkan dengan sebaik-baiknya
Perlunya Mekanisme yang menjamin agar anggota partai politik yang melanggar displin partai dapat di tindak oleh pimpinan partai yang bersangkutan yang dapat berakibat pada pemberhentian status yang bersangkutan sebagai anggota parlemen (DPR)
Setiap partai politik harus di dorong untuk mentradisikan penyelenggaraan aktivitas rutin kedalam, baik kegiatan penguatan kelembagaaan dan kultur demokrasi internal, mauoun kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan politik dan pemberdayaan anggota
Reformasi Organisasi Kemasyarakatan
Penataaan Infrastruktur politik nasional selain terkait dengan sistem kepartaian juga berkenaan dengan sistem keorganisasian masyarakatan. UU keormasan dan UU partai politik cendrung melarang adanya afiliasi antara organisasi kemasyarakatan dengan partai politik
Sudah tentu organisasi kemasyarakatan non-partisan perludiperkuat dan mendapat perhatian yang di priotaskan oleh pemerintah-pemerintah sebaiknya menentukan larangan memberikan bantuan kepada organ-organ ormas yang berafiliasi kepada partai pada. Pada masa orde baru, mesikpun resminya dilarang, tetapi banyak ormas yang secara terselubung merupakan organ partai politik dan mendapat bantuan besar dari dana pemerintah (APBN) (Syamsudin Harris, 1995). Hal ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Karena itu, partai politik sebaiknya diizinkan mengembangkan organisasi afiliasi, tetapi dilarang mendapatkan bantuan dari dana Anggaran Belanja Negara (APBN)
Karena Itu, infrastruktur konsititusi organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kode etik organisasi perlu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Mekanisme Dewan Kehormatan Internal organisasi kemasyarakatn hendaknya dapat dikembangkan menjadi mekanisme yang mentradisi di setiap lingkungan organisasi kemasyarakatan di tanah air kita.
B. Lembaga Politik
Secara Awam lembaga berarti suatu organisasi, tetapi lemba bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Dalam konteks ini suatu organisasi adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisanegara yang formal maupun informal.
Pemilihan Jabatan, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (seiring sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi.
Persoalan Utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia adalah pelembagaan demokrasi. Bagaimana Menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang dapat berjalan sesuai dengan demokrasi. Pada umumnya harus di atasi adalah mengubah paradigma feodalistik (perilaku yang terpola secara feudal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang yang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai tokoh politik dan yang lain sebagai rakyat biasa)
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat structural yang akan terus mendorang terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan.
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia terdapat lembaga-lembaga politik yaitu:
1.Majelis Permusyarawatan Rakyat
Pada awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat dirancang untuk diubah menjadi nama genus dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen Indonesia yang terdiri dua kamar. Kamar pertama disebut Dewan Perwakilan Rakyat, dan kamar kedua disebut Dewan Perwakilan Daerah. Prinsip yang sama dapat di temukan di konsititusi Amerika Serikat yang menentukan semua kekuasan legislative ada di Kongres yang terdiri atas The House Of Representative And Senate.
Anggota Senat bisa disebut Senator sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau House Representatives biasa disebut Congressman. Pada hakikatnya mereka merupakan anggota MPR, Tetapi secara sendiri-sendiri mereka hyfa dapat dibedakan konstitusi Kerajaan Belanda Dikatakan Bahwa Kekuasaan Legislatif berada di Staten General yang terdiri atas Eerste Kamer en Tweede Kamer.
Perubahan Mendasar Dalam Kerangka Struktur Parlemen telah berkaitan dengan: Pertama, Susunan keanggotan MPR Berubah Secara structural karena di hapuskanya kebereadaan Utusan Golongan Yang Mencerminkan Prinsip Perwakilan Fungsional (functional representation) dari unsur keanggotaan MPR. Kedua, bersamaan dengan perubahan yang bersifat structural tersebut, fungsi MPR Juga mengalami perubahan mendasar (perubahan fungsional)
MPR Memiliki 5 (lima) kewenangan, yaitu :
Menetapkan Undang-Undang dasar & mengubah undang-undang dasar,
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
Meminta dan menilai Pertanggungjawaban Presiden,
Memberhentikan Presiden Dan / Wakil Presiden,
Setelah Diadakanya Perubahan UUD 1945, Kewenangan MPR Berubah Secara Mendasar, Yaitu:
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/atau Perubahan UUD,
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
Memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden, serta
Menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya Presiden dan/atau Wakil Presiden Sebagaiman Semestinya
Ketiga, diadopsi Prinsip Pemisahan Kekuasaan (separation of power) secara tegas antara fungsi legislative dan eksekutif dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dalam Perubahan Pertama UUD 1945 Yang Di Pertegas lagi dengan tambahan Pasal 20 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945. Keempat, diadospinya prinsip Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Satu paket secara langsung oleh rakyat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 Yang sekaligus dimaksud untuk memperkuat dan mempertegas anutan sistem pemerintahan presidential dalam UUD 1945.
Lembaga MPR Pada Pokoknya Menurut Ketentuan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tetap berdiri sendiri disamping DPR dan DPD. Menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 8 Ayat (2) Menyatakan dalam hal terjadinya kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR Bersidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Sedangkan ayat (3)-nya menyatakan bahwa dalam hal bersamaan, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR Bersidang untuk memilih Presiden dan Wapres dari dua pasangan calon presiden yang di usulkan partai politik dari dua pasangan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya Meraih suara Terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya
Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan Pasal 7B, MPR Juga berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945. Dengan Demikian, Meskipun di dunia hanya dikenal adanya struktur parlemen unicarmeral dan bicameral, UUD 1945 memperkenalkan sistem ketiga, yaitu parlemen trikameral atau trikameralisme.
2. Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang". Selanjutnya dinyatakan: "Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden Untuk Mendapat Persetujuan Mereka bersama. Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa Itu".
Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Diatas, dapat dikemukakan bahwa: Pertama, lembaga legislasi atau legislator adalah DPR, bukan Presiden dan apalagi DPD; Kedua, Presiden adalah Lembaga yang Mengesahkan rancangan dalam rapat paripurna DPR resmi Menjadi Undang-Undang; Ketiga, rancangan Undang-undang wajib diundangkan sebagaimana Mestinya; Keempat, Setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama untuk mendapat persetujuan bersama. Antara DPR Dan Presiden dalam persidangan DPR.
Kelima, dalam hal rancangan Undang-Undang itu dating dari Presiden, maka seperti terhadap rancangan Undang-Undang inisiatif DPR, pembahasanya pun dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan Bersama
Keenam, setelah suatu rancangan Undang-Undang mendapat persetujuan bersama yang ditandai oleh pengesahanya dalam rapat paripurna DPR, maka rancangan Undang-Undang yang bersangkutan secara substantive atau secara material telah menjadi Undang-Undang, tetapi belum Mengikat umum karena belum disahkan oleh Presiden serta diundangkan sebagaimana mestinya.
RUU akan Berubah menjadi resmi mengikat Umum semata-mata karena: (a) Faktor pengesahan oleh Presiden dengan cara menandatangani naskah Undang-undang Tersebut, dan (b) faktor tenggang waktu 30 Hari sejak pengambilan keputusan atas rancangan Undang-undang. Dengan Demikian, Secara material, proses pembentukan undang-undang telah selesai (final) mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah dibahas bersama. Dapat dibedakan adanya dua instansi pengesahan suatu rancangan Undang-Undang, yaitu pengesahan Material Oleh DPR dan pengesahan formil oleh Presiden sebagiamana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Keberadaaan Dewan Perwakilan daerah menurut ketentuan UUD 1945 semula dirancang sebagai kamar kedua parlemen Indonesia. Akan tetapi, salah satu ciri bikameralisme adalah apabila kedua kamar sama-sama menjalankan fungsi legislatif. DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan Adalah DPR Bukan DPD.
Bila Kedudukan Kedua kamar tersebut dibidang legislative sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut strong bicameralism, tetapi jika kedua tidak sama kuat, maka disebut soft bicameralism. Dalam pengaturan UUD 1945 pasca perubahan keempat, Bukan hanya struktur yang di anut tidak dapat disebut sebagai strong bicameralism yang kedudukan keduanya tidak sama kuatnya, tetapi bahkan juga tidak dapat disebut sebagai soft bicameralism.
Lembaga DPD, menurut ketentuan Pasal 22 D (a) dapat mengajukan rancangan UU tertentu kepada DPR (ayat 1),(b) ikut membahas rancangan UU tertentu (ayat 2), (c) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan atas pelaksanaan UU Tertentu (ayat 3).
Ironisnya, mekanisme pengisian jabatan keanggotaan DPD ini lebih berat bila dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotan DPR. Anggota DPD dipilih dari setiap Provinsi melalu pemilu (Pasal 22c ayat 1), anggota DPD dari tiap Provinsi Jumlahnya sama dan seluruhnya anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR (ayat 2).
Disamping Itu, Peserta Pemilu yang menjadi anggota DPD adalah perorangan, sedangkan peserta pemilu untuk DPR adalah partai politik. Kemungkinan terjadi tokoh perorangan yang akan tampil sebagai calon anggota DPD menghadapi kesulitan dalam menggalang dukungan bagi dirinya, sedangkan calon anggota DPR cukup memanfaatkan strukutr partai politiknya sebagai mesin penghimpun dukungan suara dalam pemilihan umum.
4. Presiden Dan Wakil Presiden
Pemerintahan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil. Akan tetapi sifantya tidak murni, Karena Bercampur Dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang termasuk kedalam pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan Presiden dari jabatanya, meskipun bukan karena alasan hukum, Realitas Tersebut Menimbulkan Kekisruhan, terutama dengan pengalaman ketatanegaraan ketika Presiden Abdurrahman Wahid Di berhentikan dari jabatanya.
Selain Itu, dalam perkembangan praktek ketatanegeraan Indonesia memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan. Sistem pemerintahan yang dianut, cenderung disebut quasi presidensiil atau sistem campuran dalam konotasi negatif, karena di anggap banyak mengandung distorsi.
Dalam Sistem Presidensiil yang Murni, tidak perlu dipersoalkan mengenai pembedaan dua jabatan terpisah, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan Presidensiil cukup memiliki Presiden dan wakil presiden tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.
Presiden Dan Wakil Presiden Berserta semua lembaga negara atau subjek hukum tatangera lainya tunduk kepada konstitusi sebagai the symbolic head of state. Presiden Dan Wakil Presiden memiliki seperangkat hak dan kewajibannya masing-masing atau tugas dan kewenangnya masing-masing. Dalam Sistem Kenegaraan yang disebut constitutional democratic republic, kedudukan konsitutsi bersifat sebagai sentral. Pembedaan pemisahan antara relevan dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam Sistem ini, terdapat lima prinsip penting yaitu:
Presiden Dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden dalam mejalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President)
Presiden dan Wakil Presiden Dipilih Oleh wakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen Melainkan bertangung jawab langsung kepada rakyat yang telah memilihnya
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggung-jawabanya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi.
Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena Bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen
Untuk Membatasi Kekuasaan presiden yang kedudukanya dalam sistem presidensiil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintaham, ditemukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan dan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan fungsi pengawasan, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara. Kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislative, atau sekurang kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebagai konsekuensi perubahan ketiga UUD 1945, keberadaan BPK Mengalami perubahan yang sangat mendasar. Pada Awalnya Ketentuan mengenai BPK hanya diatur dalam pasal 23 UUD 1945, yaitu pada pasal 23 ayat (5) yang menyatakan: "Untuk Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturanya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaaan Tersebut Diberitahukan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Pasal ini berada dalam
