PENGERTIAN POLITIK PERTANIAN Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Politik Pertanian Dosen Pengampu: Dr. H. Suherman, Ir., MM., M.Si
Anggota : Dina Ambaru
4441150001
Banyu Praditia
4441150002
Mega Agustina Pertiwi
4441150012
Mochamad Faqih Arkan
4441150025
Yeni Anggraeni
4441150028
Tiara Fitriyani
4441150041
Rida Rodiah
4441150054
M. Fachreza Hakim
4441150072
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2017
1. Pengertian Politik Pertanian Pengertian politik dalam perkataan politik pertanian, kadang-kadang diasosiasikan dengan politik yang berkaitam dengan cara-cara kelompok masyarakat mencapai tujuan (politiknya). Dalam kenyataan memang kaitan itu ada. Petani sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu, memang selalu berjuang untuk memajukan kepentingan mereka baik dalam meminta harga yang lebih memadai bagi hasil-hasil produksinya, maupun dalam mengusahakan dasar tukar (terms of trade) yang tidak merugikan mereka. Politik pertanian sebagai ilmu tidak bertujuan membela sesuatu kepentingan tertentu. Tugasnya adalah menganalisis berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pertanian. Faktor-faktor ini mencakup faktor-faktor ekonomi,social, politik, budaya, teknik, dan lain-lain. Politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian. Dan pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut kegiatan petani saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan, perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi atau lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah. Akan ternyata, bahwa syarat mutlak berhasilnya pembangunan pedesaan adalah tetap berupa pembangunan pertanian. Pertanian adalah mata pencaharian dan lapangan kerja pokok penduduk pedesaan, sehingga dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap harus ditujukan pada pembangunan pertanian sebagai sector kegiatan ekonomi yang menonjol. Menurut Monke dan Pearson (1989), politik pertanian adalah campur tangan pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat menghasilkan output nasional yang maksimal dan memeratakan pendapatan, yaitu mengalokasikan keuntungan pertanian antargolongan dan antardaerah, keamanan persediaan jangka panjang.
Widodo (1983) mengemukakan bahwa politik pertanian adalah bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian, sebagai salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Menurut penjelasan ini, politik pertanian merupakan sikap dan tindakan pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan pertanian. Kebijaksanaan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah
untuk
mencapai
tujuan
tertentu
,
seperti
memajukan
pertanian,
mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efesien produksi naik, tingkat hidup petani lebih tinggi, dan kesejahteraan menjadi merata. Pendapat yang
sama juga dikemukakan oleh Sarma (1985). Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan umum politik pertanian di Indonesia adalah untuk memajukan sektor pertanian, yang dalam pengertian lebih lanjut meliputi:
Peningkatan produktivitas dan efesiensi sektor pertanian
Peningkatan produksi pertanian
Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani, serta pemerataan
tingkat
pendapatan.
2. Ruang lingkup politik pertanian meliputi:
Kebijakan produksi (production policy)
Kebijakan subsidi (subsidy policy)
Kebijakan investasi (investment policy)
Kebijakan harga (price policy)
Kebijakan pemasaran (marketing policy)
Kebijakan konsumsi (consumption policy) Untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan tersebut, pemerintah mengeluarkan
serangkaian peraturan-peraturan. Menurut Monke dan Pearson (1989), politik pertanian dalah campur tangan pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat menghasilkan output nasional
yang
maksimal
dan
memeratakan
pendapatan,
yaitu mengalokasikan
keuntungan pertanian antargolongan dan antardaerah, keamanan persediaan jangka panjang. Dalam hal ini, kebijakan pertanian dibagi menjadi 3 kebijakan dasar, antara lain:
Kebijakan komoditi yang meliputi kebijakan harga komoditi, distorsi harga komoditi, subsidi harga komoditi, dan kebijakan ekspor.
Kebijakan faktor produksi yang meliputi kebijkan upah minimum, pajak dan subsidi faktor produksi, kebijakan harga faktor produksi, dan perbaikan kualiatas faktor produksi.
Kebijakan makro ekonomi yang dibedakan menjadi kebijakan anggaran belanja, kebijakan fiscal, dan perbaikan nilai tukar. Mubyarto (1987) menyebutkan bahawa politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju
pembangunan pertanian, yang tidak saja menyangkut kegiatan petani, tetapi juga perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi, serta lembaga-
lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor pertanian. Politik pertanian mempunyai kaitan sangat erat dengan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan efesiensi, serta pembangunan pedesaan yang menyangkut seluruh aspek-aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya dari penduduk pedesaan. Sejalan dengan pendapat Schuh (1975). Mubyarto menyebutkan bahwa lingkup politik pertanian meliputi:
Politik stabilitas jangka pendek
Peningkatan pertumbuhan pertanian
Pengaturan dan pengarahan perdagangan
Pengarahan dan peningkatan mobilitas faktor-faktor produksi pertanian
Politik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian. Dalam garis besarnya, politik ini minimum berurusan dengan pendapatan,
stabilitas, dan kesempatan yang merupakan unsur utama dalam masalah-masalah usaha tani. Oleh karena itu, memungkinkan adanya pengertian yang lebih mendalam tentang masalah-masalah ketidakstabilan dan kompensasi, serta kemiskinan, pengangguran, dan pendapat yang sangat rendah di pedesaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perlakuan dan pandangan bahwa masyarakat di pedesaan atau pertanian tidak kurang pentingnya dari masyarakat keseluruhan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
2.1 Kebijakan Produksi ( Production Policy )
Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan dan ketahanan nasional suatu bangsa. Pangan menyankut kesejahteraan hidup dan kelangsungan hidup suatu bangsa karena merupakan salah satu kebutuhan manusia, selama itu pula diperlukan pangan karena manusia tidak dapat bertahan hidup lama tanpa makan. Kedudukan pangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang sangat strategis karena:
Banyaknya pihak yang terlibat dalam bidang produksi, pengolahan,dan distribusi
Meskipun terlihat ada kecenderungan menurunnya total pengeluaran rumh tangga yang dibelanjakan untuk konsumsi bahan pangan, namun masih merupakan bagian terbesar dari seluruh pengeluarannya, terutma untuk pangan beras. Oleh karena itu, pangan di Indonesia sering diidentikkan dengn beras memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan kalori dan gizi penduduk Indonesia.
Mengingat arti dan peranan pangan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia maka pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya tidak saja ditinjau dai segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Penyediaan pangan yang cukup dapat lebih memantapkan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Penyediaan pangan dan gizi menjadikan satu sarana yang harus selalu ditingkatkan sebagai landasan untuk pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang. Jika penyediaan pangan tersebut dikaitkan dengan peningkatan mutu dan gizi penduduk maka dapat membawa konsekuensi yang cukup berat, mengingat jumlah kebutuhan pangan akan selalu meningkat. Dengan demikian pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada tingkat harga yang layak, serta terjangkau oleh daya bermasyarakat. Permasalahan pangan di Indonesia karna adanya ciri-ciri di bidang konsumsi dan produksi. Ciri produksi pangan di Indonesia antara lain:
Adanya ketimpangan antara tempat yang berkaitan dengan kerumitan dalam pemasaran dan distribusinya.
Selain produksi pangan tidak merata menurut tempat, juga tidak merata menurut waktu yang pada akhirnya akan menimbulkan kendala tambahan dalam struktur distribusi, serta secara langsung akan berpengaruh terhadap harga yng akan diterima petani dan yang harus dibayarkan oleh konsumen
Produksi pertanian, khususnya padi-padian setiap tahun selalu berfluktuasi, dipengaruhi oleh kondisi cuaca, serangan hama dan penyakit tanaman, banjir, bencana alam dan lain-lain.
Produksi berada ditangan jutaan petani kecil yang tersebar tidak merata dan umumnya mereka hanya mengusahakan lahan relative sempit kurang daro 0,5 Ha, sehingga menyulitkan pengumpulan untuk didistribusikan kedaerah laen yang memerlukannya. Mengingat upaya untuk mencapai tingkat keseimbangan yang tinggi antara
pangan dan kesempatan kerja adalah hal yang sangat penting tidak saja ditinjau dari kesejahteraan sosial melainkan juga merupakan usaha yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh maka dengan adanya usaha tani yang areanya sempit dan tersebar tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengembangan produksi. Sementara itu, konsumsi pangan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Adanya perbedaaan dalam pola konsumi antar tempat. Secara umum, pola konsumsi pangan di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu daerah yang masyarakatnya merupakan konsumen beras utama atau mengarah ke beras dan daerah yang masyarakatnya di samping mengkonsumsi beras juga mengkonsumsi bahan bukan beras sebagai bahan pokoknya Tingkat konsumsi yang berbeda antar tempat lebih mempersulit keadaan dalam alokasi dan distribusi pangan. Konsumsi pangan meningkat terus, khususnya beras. Jumlah penduduk yang cukup besar dan meningkat terus membawa konsekuensi untuk terus meningkatkan penyeediaan kebutuhan pangan. Tidak meratanya penyebaran penduduk antar daerah membawa dampak terhadap masalah distribusi pangan .
2.2 Kebijakan Peningkatan Produksi Untuk Mencapai Swasembada Pangan
Peningkatan produksi pangan akan mempunyai dampak yang sangat luas terhadap laju pertumbuhan di Indonesia. Selain untuk mancapai swasembada, pembangunan, pertanian, tanaman pangan juga dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani. Semua ini dapat dicapai melalui peingkatan produksi.Usaha intensifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam dari area hutan, pengairan, dan pertanian, baik tanah sawah, sawah pasang surut, tanah kering, dan sebagainya dengan menggunakan segala sarana produksi, seperti air, benih unggul, pestisida, dan sebagainya.Kebijakan peningkatan produksi pangan ditempuh melalui penerapan inovasi panca usaha tani, seperti penggunaan benih varietas unggul, pemupukan, pengendalian hama terpadu, pengairan, peralatan untuk pengolahan lahan, tersedianya kredit tani dan sebagainya. Inovasi ini kemudian menjadi “Sapta Usaha Tani”. Kebijakan ini memerlukan dukungan dalam upaya mengatasi gejalaleveling off (tren penurunan produksi setelah melewati puncak peningkatan produksi) yang selalu terasa pada periode-periode tertentu. Untuk menunjang keberhasilan program keberhasilan program peningkatan produksi
pangan
guna
mencapai
swasembada
tersebut,
mengantisipasinya melalui serangkaian kebijakan-kebijakan:
Kebijakan bidang pembenihan
Sarana produksi, pupuk, dan pestisida
Kebijakan bidang perkreditan
pemerintah
telah
Kebijakan bidang perairan
Kebijakan diseversifikasi usaha tani
Kebijakan bidang penyuluhan
Kebijakan harga input dan output
Kebijakan penanganan pasca panen
2.3 Kebijakan Harga
( Price Policy )
Harga merupakan cerminan dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga (sebagai sektor konsumsi) dan sektor industri (sebagai sektor produksi). Penetapan harga dasar oleh pemerintah menimbulkan konsekuensi lanjut terhadap pemerintah sehingga pemerintah harus ikut campur tangan dalam rantai pemasaran karena adanya imperfeksi pasaryang merugikan produsen dan atau konsumen. Kebijakan harga produk pertanian bertujuan untuk mencapai salah satu atau kombinasi dari tujuan-tujuan berikut :
Kontribusi terhadap anggaran pemerintah.
Pertumbuhan devisa negara.
Mengurangi ketidakstabilan harga.
Memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya.
Memberikan arah produksi, serta meningkatkan taraf swasenbada pangan dan serat-seratan.
Meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk.
Keadaan produsen dikatakan lebih baik apabila surplus produsen lebih tinggi dan sebaliknya keadaan konsumen dikatakan lebih baik bila surplus konsumen mengalami kenaikan.
Sumber : http://onekingdomfree.blogspot.co.id/2017/03/makalah-politik-pertanian-dalam-tanaman.html?m=1 http://anakekp.blogspot.co.id/2013/10/makalah-kebijakan-pertanian.html?m=1
http://balconystair.blogspot.co.id/2013/07/politik-pertanian.html?m=1
