Sistem politik islam

14





BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Islam merupakan agama Allah SWT sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dengan tujuan untuk mengubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai ketakwaan di sisi-Nya atau yang disebut juga dengan kata "Politik". Karena politik dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang negatif yang harus dijauhi. Padahal tidak semestinya selalu begitu, bahkan politik sangat dibutuhkan dalam hidup beragama. Andai saja kita tidak mempunyai cara untuk melakukan pendekatan kepada Allah SWT, maka dapat dipastikan kita sebagai manusia biasa juga tidak akan pernah mencapai kata beriman dan takwa disisi-Nya, dikarenakan tidak akan pernah tercapai suatu tujuan jika tidak ada usaha atau cara yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut. Realita inilah yang harus kita ubah dikalangan masyarakat setempat, setidaknya dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian untuk bangsa dan negara kita.
Islam bukanlah suatu ilmu yang harus dipertandingnya dengan tulisan atau dengan ceramah belaka tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Karena Islam sangat identik dengan sifat, pemikiran, tingkah laku, dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari- hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tentunya untuk mencapai hal tersebut, kita harus mempunyai suatu cara tertentu yang tidak melanggar ajaran agama dan tidak merugikan umat manusia. Banyak yang beranggapan bahwa jika agama dimasukkan dalam suatu politik, maka agama ini tidak akan murni lagi. Namun ada yang beranggapan lain, karena jika agama tidak menggunakan suatu politik atau cara, maka agama tersebut tidak akan sampai pada tujuannya. Kalaupun pada kenyataannya banyak yang tidak berhasil, mungkin cara yang digunakan belum sempurna dan perlu menambahan ilmu.

Rumusan Masalah
Bagaimana pandangan Islam terhadap sistem politik?
Bagaimana asas-asas Islam terhadap sistem politik?
Bagaimana tujuan dalam politik Islam?
Bagaimana kedudukan politik dalam Islam?
Bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam sistem politik?

3. Tujuan Makalah
Dapat mengetahui pandangan Islam terhadap sistem politik
Dapat menjelaskan pemgertian politik menurut Islam
Dapat mengetahui dan menjelaskan asas-asas sistem politik
Dapat mengetahui tujuan dalam politik Islam
Dapat memahami dan menjelaskan kedudukan politik dalam Islam
Dapat mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dalam sistem politik










BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Politik Islam
Perkataan politik berasal dari bahasa Latin politicus dan bahasa Yunani politicos, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis yang maknanya kota. Dalam teori politik Islam, politik itu identik dengan siyasah secara bahasa disebut dengan mengatur. Fiqh siyasah adalah aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik artinya segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau kebijakan suatu negara terhada negara-negara lain. Politik dapat juga dikatakan kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi / menangani suatu masalah.
Politik Islam terdiri dari dua aspek yaitu politik dan Islam. Politik berarti suatu cara bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai ddengan keinginan penguasa, sedangkan Islam berarti penataan dan Islam sebagai din merupakan organisasi penataan menurut ajaran Allah , yaitu Al-Qur'an dan menurut sunnah rasulnya.
Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, agar berprilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunah rasulnya. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Qur'an menurut sunah rasul. Penguasa tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, ia hanya wakil (khalifah) Allah di muka bumiyang berfungsi untuk menegakkan ajaran Allah dalam kehidupan nyata.
Asas-asas Sistem Politik Islam
Hakimiyyah Ilahiyyah
Hakimiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah.
Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al-Qasas: 70) 
Hakimiyyah Ilahiyyah membawa pengertian-pengertian berikut:
Bahwasanya Allah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat IlahiyagNya Yang Maha Esa.
Bahwasanya hak untuk menghakimi dan meng adili tidak dimiliki oleh sesiap kecuali Allah
Bahwasanya hanya Allah sahajalah yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satuNya Pencipta
Bahwasanya hanya Allah sahaja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan sebab Dialah satu-satuNya Pemilik
Bahwasanya hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dia sahaja yang Mengetahui hakikat segala sesuatu dan di tanganNyalah sahaja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus.
Hakimiyyah Ilahiyyah membawa erti bahwa teras utama kepada sistem politik Islam ialah tauhid kepada Allah di segi Rububiyyah dan Uluhiyyah.

b. Risalah
Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad s.a.w adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul meyampaikan, mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan.
Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.a.w. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah s.a.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah:
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7)
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa': 65)

c. Khilafah
Khilafah berarti perwakilan. Kedudukan manusia di atas muka bumi ini adlah sebagai wakil Allah. Oleh itu, dengan kekuasaanyang telah diamanahkan ini, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik tetapi hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi Pemilik yang sebenar.Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.(Yunus: 14) Seseorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Ia menuntun agar tugas khalifah dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat - syarat berikut:
Terdiri daripada orang-orang yang benar-benar boleh menerima dan mendukung prinsip - prinsip tanggngjawab yang terangkum dalam pengertian khilafah
Tidak terdiri daripada orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan olehNya
Terdiri daripada orang-orang yang berilmu, berakal sihat, memiliki kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelek dan fisikal
Terdiri daripada orang-orang yang amanah sehingga dapt dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan yakin dan tanpa keraguan

3. Tujuan Politik Menurut Islam
Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah Ad-Dindan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan Ad-Din tersebut. Para fuqahak Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam:
1) Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulamah salaf daripada kalangan umat Islam.
2) Melaksanakan proses pengadilan dikalangan rakyat dan menyelesaikan masalah dikalangan orang-orang yang berselisih.
3) Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dandamai.
4) Melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia.
5) Menjaga perbatasan negara dengan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar.
6) Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam.
7) Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syarak.
8) Mengatur anggaran belanjawan dan perbelanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir.
9) Melantik pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan urusan pentadbiran negara.
10) Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam urusan awam demi untuk memimpin negara dan melindungi Ad-Din.

4. Kedudukan Politik Dalam Islam
Terdapat tiga pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam, yaitu :
Pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serbah lengkap didalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siasah (sistem ketatanegaraan dalam Islam) merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW dan oleh parakhulafa al-rasyidin yaitu sistem khilafah.

Kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lain bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu Negara.

Ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat didalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak teredapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Sejarah membuktikan bahwa nabi kecuali sebagai rasul, meminjam istilah harun nasution, kepala agama, juga beliau adalah kepala negara. Nabi menguasai suatu wilayah yaitu yastrib yang kemudian menjadi madinah al-munawwarah sebagai wilayah kekuasaan nabi sekaligusmanjadi pusat pemerintahannya dengan piagam madinah sebagai aturan dasar kenegaraannya. Sepeninggal nabi, kedudukan beliau sebagai kepala negara digantikan abu bakar yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat,selanjutnya disebut khalifah. Sistem pemerintahannya disebut "khalifah". Sistem"khalifah" ini berlangsung hingga kepemimpinan berada dibawah kekuasaan khalifah terakhir, ali "karramah allahu wajhahu".

5. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam 
Ajaran al-Qur'an yang berkenaan dengan politik sesungguhnya telah diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak Islam lahir dan berada pada puncak kejayaannya setelah hijrah ke Madinah, mayarakat Islam telah memilih sistem negaranya yang berdasar pada politik Islam. Sebab ada beberapa keistimewaan pada sistem pemerintahan ini, yang membedakannya dengan sistem pemerintahan negara lain. Di antaranya adalah:

1. Kedaulatan hukum Ilahi
Prinsip dasar yang paling utama dalam negara Islam adalah bahwa sang penguasa (penetap hukum) itu hanyalah Allah, sedangkan pemimpin kaum muslimin pada hakikatnya adalah khilafah. Seorang pemimpin tidak mutlak semata-mata hanya sebagai pengendali suatu kebijakan tetapi juga bertindak sesuai hukum ilahi yang bersumber pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Inilah prinsip dasar yang telah disebutkan dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an, seperti surat an-Nisa' ayat 59, 64, 65, 80, 105, surat al-Maidah ayat 44,45,47 dan masih banyak lagi.
Rasulullah saw juga telah menjelaskan tentang prinsip ini di dalam hadis-hadisnya. Beliau bersabda:
عليكم بكتاب الله احلوا حلاله وحرموا حرامه
Artinya: "apa yang dihalalkan oleh Allah dalam katabNya maka halalkanlah olehmu, dan haramkanlah apa yang diharamkanNya".
تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله و سنة رسوله
Artinya: "aku tinggalkan bagimu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasulullah".

2. Keadilan di antara manusia
Prinsip kedua yang paling mendasar dalam menbangun sebuah negara adalah adanya kesamaan kedudukan masyarakat di hadapan hukum Allah dan mereka harus melaksanakan hukum tersebut. Derajat mereka sama, baik itu dari kalangan rendah maupun pemimpin dan penguasa. Sebagaimana perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw dalam surat asy-Syura ayat 15:
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ
Artinya: "dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu"
Maksudnya adalah :"Aku (Muhammad) diperintahkan untuk berbuat adil terhadap kalian tanpa memihak kepada salah satu golongan, aku tidak memihak kepada seorang pun dari kalian. Aku adalah penolong bagi yang mengikuti kebenaran dan musuh bagi yang menentangnya. Tidak ada perlakuan yang istimewa bagi orang-orang yang dekat denganku atau pun para pembesar dibanding yang lain. Yang haq berlaku untuk semua, begitu juga yang haram, halal, ataupun wajib berlaku untuk semua orang, bahkan sekalipun terhadap diriku tidak ada pengecualian dalam hukum Ilahi".
3. Persamaan di antara kaum muslimin
Kesamaan ini berlaku bagi semua umat muslim yang ada di dalam negara Islam tersebut. Bahwa semua umat Islam mempunyai hak yang sama tanpa memandang warna kulit, ras, bahasa maupun daerah. Tidak ada keistimewaan bagi seorang pun atau kelompok mana pun di dalam memperoleh hak ataupun kedudukan. Allah swt berfiman:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S. al-Hujurat:13)
Rasulullah juga menjelaskan dalam sabdanya:
ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم
Artinya: "sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kamu".

4. Tanggungjawab pemerintah
Pemerintahan termasuk kekuasaannya dan kekayaannya merupakan amanat Allah dan umat Islam dimana perwakilannya harus diserahkan kepada orang yang takut kepada Allah, adil, dan beriman. Maka tidak berhak bagi seorang pun untuk menjalankan amanah ini dengan cara yang tidak benar apalagi untuk tujuan pribadi.
Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"
Rasulullah juga bersabda:
الا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الاعظم الذي على الناس راع و هو مسؤول عن رعيته
Artinya: "ketahuilah setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari orang yang dipimpinnya, kepala negara adalah pemimpin rakyat dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya".

5. Musyawarah
Semua kalangan masyarakat termasuk pemerintah harus terlibat dalam pengambilan sebuah hukum. Pengambilan hukum tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, diputuskan sesuai dengan pendapat serta aspirasi kaum muslimin. 
Khalifah Umar ra. pernah berkata:
من دعا الى امارة نفسه او غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم ان لا تقتلوه
Artinya: "barangsiapa yang meminta kepemimpinan untuk dirinya atau orang lain tanpa bermusyawarah dengan kaum muslimin, maka boleh bagimu untuk memeranginya".


6. Taat dalam kebaikan
Prinsip keenam adalah wajib mentaati pemerintah hanya dalam kebaikan saja, sedangkan dalam kemaksiatan tidak. Hal ini bermakna, apabila ada suatu perintah dari pemimpin kepada rakyatnya maka wajib untuk ditaati selama itu sesuai dengan undang-undang syari'ah. Sebaliknya, jika perintah itu bertentangan dengan hukum syari'ah maka rakyat tidak berhak untuk melaksanakannya. Rasulullah saw bersabda:
السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما احب و كره ما لم يؤمر بمعصية فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
Artinya: " seorang muslim harus mendengarkan dan mentaati apa yang diperintahkan kepadanya, baik itu hal yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai selama dalam kebaikan, jika perintah itu dalam hal kemaksiatan maka tidak wajib untuk didengar dan ditaati ".

7. Dilarang meminta kekuasaan
Seseorang yang meminta suatu jabatan dalam pemerintahan secara umum, dan meminta kekhilafahan secara khusus sedang ia berusaha keras untuk mendapatkannya, maka dia adalah orang yang paling sedikit kebaikannya. Allah berfirman dalam surat al-Qashash ayat 83:
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
Artinya: "Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa".

8. Menegakkan sistem hidup yang Islami
Kewajiban pertama yang diberikan kepada seorang pemimpin dan jajarannya dalam negara Islam adalah menegakkan sistem hidup yang Islami dengan seutuhnya, tanpa adanya pengurangan ataupun penggantian. Dia harus memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, menyebarkan kebaikan dan mempertahankan kebaikan itu, mencegah berbuat yang mungkar, serta membinasakan keburukan dan kerusakan.
Hal ini telah dijelaskan Allah di dalam al-Qur'an dalam surat al-Hajj ayat 41:
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ
Artinya: "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar".
Tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad saw serta nabi-nabi sebelumnya adalah menegakkan agama seperti yang diungkapkan dalam al-Quran أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ 
"Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya"(Q.S. asy-Syura: 13). Tujuan dari jihad beliau adalah untuk memerangi orang-orang yang bukan Islam.
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ "dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah" (Q.S. al-Anfal:39). Yang diperintahkan kepada umatnya dan umat-umat para nabi sebelumnya adalah agar menyembah Allah dengan ikhlas. لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ "supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus" (Q.S. al-Bayyinah:5). Oleh karena itu, kebijakan mendasar yang sangat penting dalam kepemimpinan Rasulullah saw adalah menegakkan kehidupan yang Islami, sehingga tidak pernah kita lihat pada zaman Rasul kekacauan di dalam masyarakat seperti yang ada pada saat ini.

9. Amar ma'ruf nahi munkar
Prinsip terakhir yang harus ada agar negara Islam berjalan dengan baik adalah setiap anggota masyarakat Islam berhak, bahkan wajib untuk mengatakan kalimat yang haq, memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, menegakkan kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, melarang dan mencegah berbuat yang mungkar serta memberikan hukuman kepada pelaku kebatilan.
Hal ini terdapat dalam firman Allah swt:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. al-Maidah:2)




















BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Bentuk bantuan Allah itu terutama berupa agama sebagai pedoman hidup di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan bantuan-Nya Allah menunjukkan jalan yang harus di tempuh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia mampu mengaktualisasikan hakikat keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dalam pembangunan kemakmuran di bumi untuk itu Al-Qur'an yang memuat wahyu Allah, menunjukkan jalan dan harapan yakni
(1) agar manusia mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan fitrah (sifat asal atau kesucian)nya,
(2) mewujudkan kebajikan atau kebaikan dengan menegakkan hukum,
(3) memelihara dan memenuhi hak-hak masyarakat dan pribadi, dan pada saat yang sama memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian, kemunkaran dan kesewenang-wenangan.
Untuk itu di perlukan sebuah system politik sebagain sarana dan wahana (alat untuk mencapai tujuan) yaitu Politik Islam.

2. Saran
Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju ke arah integrasi kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijtihad yang akan memberikan pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan hujahnya dalam berpolitik. Dan interaksi umat Islam yang hidup dalam alam modern ini dengan politik akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat akan menambah kepercayaan masyarakat khususnya di Indonesia bahwa memang Islam mengatur seluruh aspek mulai ekonomi, sosial, militer, budaya sampai dengan politik.