Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN

No. 011/BM/2009

Konstruksi dan Bangunan

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

PEDOMAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

PENDAHULUAN

Dalam mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang terdiri dari 4 (empat) pedoman yaitu: 1. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 2. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 4. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Tujuan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan adalah untuk memberikan petunjuk bagi pemrakarsa atau penyelenggara jalan dan semua pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait penyelenggaraan jalan dalam memenuhi azas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.


DAFTAR ISI Halaman

Prakata ....................................................................................................... Pendahuluan .................................................................................................. Daftar Isi .................................................................................................... Daftar Tabel ................................................................................................ Daftar Gambar ............................................................................................ Daftar Lampiran ..........................................................................................

i ii iii iv iv iv

1.

RUANG LINGKUP .............................................................................

1-34

2.

ACUAN NORMATIF ...........................................................................

1-34

3.

ISTILAH DAN DEFINISI ...................................................................

2-34

4.

4-34 4.1 Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup ......................... 4-34 4.2 Metode Pemantauan Lingkungan Hidup ............ ........................ ........................ .................... ........ 6-34 4.3 Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup ........... ....................... ........................ .................... ........ 9-34 TATA CARA PEMANTAUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....


DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.

Lingkup Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ......................................................................................

19-34

DAFTAR GAMBAR alaman

Gambar 9.1. Bagan Peran Unit/Penanggung Unit/Penanggung Jawab/Pemimp Jawab/Pemimpin in Proyek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan Berkesinambungan .........................................................

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Baku Mutu Udara Ambien Nasional

Lampiran 2

Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Lampiran 3

Baku Mutu Emisi untuk Jenis Kegiatan Lain

Lampiran 4

Baku Tingkat Kebisingan

34-34



1.

RUANG LINGKUP

Dari pemantauan akan diketahui kualitas lingkungan hidup sebelum dan setelah pembangunan jalan dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan jalan. Agar pelaksanaan pemantauan lingkungan dapat memenuhi ketentuan maka disusun Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan. Lingkup kegiatan mencakup pemantauan tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi pasca pembangunan jalan. Uraian dan penjelasan dalam pedoman ini meliputi: a)

Tata cara pemantauan pengelolaan lingkungan hidup;

b) Dokumentasi dan; c) Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.


•

Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri -

-

-

-

•

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-35.MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43/MENKH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Kepala Bapedal


3.1 Baku Mutu

Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 3.2 Udara Ambien

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridikasi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. 3.3 Baku Mutu Udara Ambien

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. 3.4 Getaran Mekanik

Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia. 3.5 Baku Tingkat Getaran Mekanik

Baku tingkat getaran mekanik adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang


3.10 Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.11 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.12 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.13 Upaya Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup

Hidup

Dan

Upaya

Pemantauan

Berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan li ngkungan hidup. 3.14 Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.


Pemantauan perlu dilakukan mulai dari tahap awal, yaitu dari tahap perencanaan untuk memeriksa apakah pertimbangan lingkungan sudah diterapkan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan terjadi pada saat pengadaan tanah, pelaksaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 1. Tahap Perencanaan Tahap perencanaan yang mencakup perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan perencanaan teknis (termasuk penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi) bukan merupakan sumber dampak dan tidak menimbulkan dampak penting. Namun pada setiap tahap kegiatan tersebut perlu dipantau apakah sudah memuat dan mempertimbangkan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Berdasarkan komponen kegiatan pembangunan jalan, sebagai sumber dampak kegiatan yang perlu dipantau adalah sebagai berikut: 2. Pengadaan Tanah 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi Jalan Kegiatan pada tahap pelaksanaan menimbulkan dampak penting adalah: 1) Persiapan konstruksi jalan

Mobilisasi tenaga kerja Mobilisasi peralatan berat Pembuatan jalan masuk atau jalan akses Pembangunan base camp Pelaksanaan konstruksi jalan

-

2)

konstruksi

jalan

yang

berpotensi


b. Komponen Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup yang Berpotensi Berpotensi Terkena Dampak

Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan jalan yang perlu dipantau mencakup komponen lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat. 1) Komponen Fisik-Kimia, antara lain parameter: - Kualitas udara (SO2, NO2, CO, HC, partikulat dan debu) - Kebisingan - Getaran - Hidrologi (kualitas air permukaan, pola aliran dan kualitas air tanah) - Bentang alam/lansekap - Tanah (longsor dan erosi) 2) Komponen Biologi, antara lain parameter: - Flora (keberadaan jenis, fungsi, status dan habitat) - Fauna (keberadaan jenis, fungsi, status dan habitat) - Biota air (plankton, benthos, nekton)

3) Komponen Sosial Ekonomi Budaya, antara lain parameter: - Keresahan masyarakat - Kecemburuan sosial - Utilitas umum - Mata Pencaharian - Aset - Kegiatan sosial ekonomi budaya - Lalu Lintas - Mobilitas


Dalam metode pemantauan lingkungan dijelaskan cara pemantauan untuk mendapatkan data atau informasi kegiatan yang menjadi sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak dan kegiatan pengelolaan, analisis data, lokasi, jangka waktu dan dan frekuensi pemantauan. pemantauan. 1. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. a) Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung adalah pemantauan yang dilakukan secara langsung ke lokasi kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pembangunan jalan sebagai sumber dampak, komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. 1) Pemantauan langsung langsung pada kegiatan yang menjadi sumber sumber dampak dampak Pemantauan kegiatan pembangunan jalan dapat dilakukan secara langsung pada lokasi kegiatan dan wawancara dengan pelaksana kegiatan yaitu di lokasi tapak proyek, lokasi sumber material quarry , jalur transportasi material dan lokasi base camp . 2) Pemantauan langsung langsung pada komponen lingkungan terkena terkena dampak Pemantauan komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak secara langsung dengan cara observasi, survai, wawancara dan pengukuran parameter-parameter lingkungan sebagai indikator kualitas lingkungan hidup (komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat). Pemantauan langsung terhadap komponen/parameter lingkungan antara


langsung selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu, dianalisis dan dievaluasi untuk diambil suatu kesimpulan. Pada umumnya data yang diambil secara periodik dan teratur dalam periode waktu tertentu akan memberikan informasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengambilan/pengukuran data yang tidak periodik atau sesaat. Data periodik dapat memberikan gambaran pola (trend ) perubahan suatu kondisi lingkungan tertentu yang lebih akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan antara lain: 1) Pemantauan harus sesuai dengan yang diuraikan dalam dokumen RPL atau UPL. Perubahan dalam tata cara pemantauan mungkin dapat terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan, teknologi dan baku mutu atau standar serta peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku; 2) Pemantauan harus dapat menggambarkan kegiatan maupun kondisi lingkungan hidup yang terukur baik kualitas maupun kuantitasnya; kuantitasnya; 3) Dalam menganalisis hasil pengukuran atau pemantauan lingkungan, sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli lingkungan yang berpengalaman dalam bidang lingkungan hidup. Salah satu ukuran yang dapat digunakan sebagai acuan kondisi lingkungan hidup adalah baku mutu lingkungan hidup berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila belum ada baku mutu lingkungan untuk parameter lingkungan tertentu, maka dapat menggunakan baku mutu/standar berdasarkan pustaka/literatur yang lazim digunakan. Baku mutu lingkungan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur atau menilai kondisi lingkungan adalah: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang


karena paremeter tersebut yang akan terkena dampak kegiatan pembangunan jalan. Jenis parameter yang diukur dalam pemantauan pencemaran kualitas air akibat pembangunan jalan juga tergantung pada jenis kegiatan konstruksi yang menyebabkan terjadinya pencemaran pencemaran dan tergantung juga jenis peruntukkan air di sekitar lokasi kegiatan. Dalam rangka pengukuran atau pengambilan cuplikan (sampel) untuk mengetahui kualitas lingkungan fisik kimia maupun biologi perlu menggunakan jasa laboratorium lingkungan diutamakan yang sudah berpengalaman di bidang lingkungan dan terakreditasi (bersertifikat Badan Standarisasi Nasional/BSN atau Komite Akreditasi Nasional/KAN). Nasional/KAN).

2. Lokasi Pemantauan

Pemantauan yang tepat perlu ditetapkan dan dilengkapi dengan peta berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi pemantauan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dengan lokasi pengumpulan pengumpulan data saat studi lingkungan (RKL-RPL atau UKL-UPL). 3. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung dan sifat kumulatif dampak). Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu.


5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Pemantauan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan oleh Pemrakarsa Kegiatan. Penanggungjawab pelaksanaan pemantauan tersebut adalah Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Satker/PPK atau Unit Kerja/Pengelola Kegiatan yang bersangkutan. bersangkutan. Tujuan dari pemantauan pengelolaan lingkungan ini adalah untuk melihat seberapa jauh efektivitas pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dalam kegiatan pembangunan jalan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Untuk menjamin terlaksananya prinsip pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkunan maka seperti juga pengelolaan dampak lingkungan, maka pemantauan lingkungan seyogyanya dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan jalan baik dana APBN, APBN, APBD maupun maupun Loan.

5.1 Pemantauan pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Tahap perencanaan pembangunan jalan mencakup perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan dan desain jalan serta penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan. Pada tahap perencanaan belum ada kegiatan fisik yang menimbulkan dampak lingkungan, namun kegiatan survai dan pengukuran untuk penentuan koridor atau rute jalan berpotensi menimbulkan dampak


3) Apakah telah dilakukan kajian awal lingkungan lingkungan hidup? 4) Apakah rencana umum pembangunan jalan yang bersangkutan telah dikonsultasikan dengan masyarakat ? 5) Apakah rencana pembangunan jalan termasuk kategori wajib dilengkapi AMDAL atau UKL dan dan UPL ? 6) Apakah telah dilakukan konsultasi masyarakat untuk penyusunan KA ANDAL? 7) Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen dokumen KA-ANDAL KA-ANDAL ? 8) Apakah rencana pembangunan pembangunan jalan telah telah dilengkapi dokumen dokumen AMDAL ? 9) Apakah rencana pembangunan pembangunan jalan termasuk yang wajib dilengkapi dilengkapi UKL dan UPL ? 10) Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen dokumen UKL dan UPL UPL ? 11) Apa saja yang menjadi menjadi isu pokok dalam dalam dokumen lingkungan tersebut tersebut ? 12) Apakah ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan dalam RKL atau UKL telah dijabarkan dalam desain dan spesifikasi/persyaratan teknis pekerjaan konstruksi ? 13) Apakah rencana pengadaan tanah dilengkapi dengan dokumen rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) ? 14) Apakah persyaratan pengelolaan dan pemantaun lingkungan telah dicantumkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi ? Hasil pemantauan tahap perencanaan dilaporkan dalam suatu formulir isian seperti tercantum pada Lampiran 9.

5.2 Pemantauan pada Kegiatan Pengadaan Tanah


Hasil pemantauan kegiatan pengadaan tanah dilaporkan dalam suatu formulir dengan format seperti pada Lampiran 10.

5.3 Pemantauan pada Kegiatan Konstruksi Jalan 1. Tujuan Pemantauan

Tujuan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan konstruksi adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kinerja penanganan dampak lingkungan hidup akibat kegiatan konstruksi jalan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

1) Persiapan pekerjaan konstruksi a) Mobilisasi tenaga kerja - Pelaksanaan konsultasi masyarakat - Pemberian informasi dan peluang yang sama pada tenaga kerja setempat - Penerapan persyaratan kesehatan bagi para calon tenaga kerja yaitu harus sehat jasmani dan rohani b) Mobilisasi peralatan berat - Perbaikan jalan yang rusak dan pembatasan tonase kendaraan/peralatan - Pelaksanaan pengaturan lalu lintas oleh petugas

c) Pembuatan jalan masuk/akses Penyiraman jalan secara berkala pada saat musim kering untuk


(2) Pekerjaan tanah - Penyiraman tanah saat kering dan pembatasan kecepatan kecepatan kendaraan proyek - Perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala dan pengaturan jam kerja - Mengubah geometri lereng dan/atau perkuatan lereng - Pembuatan saluran drainase - Penataan lansekap yang mempunyai nilai ekologis dan estetis (3) Pekerjaan drainase - Membuat saluran drainase sementara - Pengaturan lalu lintas l intas dan pemasangan rambu-rambu sementara - Membuat jalan akses sementara

(4) Pekerjaan badan jalan - Penyiraman tanah secara berkala pada musim kering dan membatasi kecepatan kendaraan proyek - Perawatan peralatan/kendaraan proyek dan pengaturan jam kerja - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sementara (5) Pekerjaan jembatan - Perawatan peralatan proyek dan pengaturan jam kerja - Penggunaan bor pile/tidak menggunakan hammer pile untuk mengurangi tingkat getaran jika lokasi kegiatan dekat bangunan rumah, fasilitas umum atau daerah sensitif - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sementara


- Reklamasi dan pemanfaatan kembali lahan - Pembuatan saluran drainase - Pengaturan kemiringan lereng yang aman (2) Pengambilan material di quarry sungai - Pemilihan lokasi quarry yang sesuai peraturan daerah/instansi yang berwenang di daerah - Tata cara penambangan yang tepat teknologinya untuk mencegah pencemaran kualitas air sungai - Melakukan konsultasi pada masyarakat pengguna sungai terkait dengan gangguan biota air/termasuk perikanan (3) Pengangkutan material bangunan - Penyiraman tanah secara berkala di saat kering, penutupan bak truk, memilih jalur angkutan yang aman/tidak mengganggu masyarakat dan membatasi kecepatan kendaraan angkut material untuk mencegah sebaran debu - Perawatan kendaraan angkut material secara berkala dan pengaturan jam kerja - Memperbaiki jalan yang rusak akibat kendaraan proyek - Memasang rambu lalu lintas sementara dan petugas penagtur lalu lintas - Membersihkan ceceran tanah/material yang jatuh dan mengotori jalan c) Di lokasi base camp Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stock pile , stone crusher , bengkel dan AMP) Perawatan peralatan, pemasangan pemasangan penangkap debu, penyiraman berkala, membatasi ketinggian tumpukan material, uji emisi kendaraan


d) Pembangunan base camp - Penggunaan lahan - Kualitas udara (debu/partikulat) (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A)

2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi a) Di lokasi proyek (1) Pembersihan lahan

- Vegetasi dan satwa liar (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi, status) - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Stabilitas tanah - Kondisi dan fungsi utilitas dan kegiatan masyarakat (2) Pekerjaan tanah - Kualitas udara (debu/partikulat) - Tingkat kebisingan dB(A) - Stabilitas tanah - Kondisi lansekap/penggunaan lahan (3) Pekerjaan drainase - Aliran air permukaan dan kualitas air permukaan (kekeruhan, transparansi, padatan) - Kondisi lalu lintas - Keluhan masyarakat (4) Pekerjaan badan jalan


-

Kualitas udara (debu/partikulat) Tingkat kebisingan dB(A) Kondisi aliran air permukaan Stabilitas tanah Tata guna lahan bekas lokasi pengambilan material dan tingkat kerusakan lahan bekas

(2) Pengambilan material di lokasi sungai

- Kondisi bangunan sungai (kerusakan bangunan sungai) - Kualitas air (kekeruhan, transparansi, padatan, BOD, COD,DO) - Plankton, nekton, benthos dan perikanan (3) Pengangkutan material bangunan - Kualitas udara (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kondisi jalan - Kondisi lalu lintas - Kenyamanan masyarakat c) Di lokasi base camp - Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stock pile, stone crusher, bengkel dan AMP) - Kualitas udara ambien (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC) - Tingkat kebisingan dB(A) - Kualitas air permukaan dan air tanah (bau, BOD, DO, COD, NO2, NO3, NH3, bakteriologi, surfactant) - Kualitas tanah Kondisi lalu lintas


3) 4) 5) 6) 7) 8)

Pengurangan tingkat getaran; Manajemen lalu lintas; Penertiban penggunaan jalan (tertib sesuai fungsi RUMAJA, RUMIJA, RUWASJA, termasuk lahan di bawah jalan layang); l ayang); Pencegahan penggunaan lahan yang tidak sesuai tata guna lahan (terutama di daerah sensitif); Tempat jalur perlintasan satwa liar; Pemeliharaan jaringan drainase dalam rangka mencegah terjadinya genangan atau banjir.

b. Pemeliharaan Jalan - Mencegah atau mengurangi mengurangi terjadinya kemacetan kemacetan dan kecelakaan kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus tertentu, mungkin juga diperlukan pemantauan pada kegiatan pengelolaan lingkungan dalam rangka penanganan dampak terhadap satwa liar (dilindungi) dan penanganan dampak kondisi sosial-ekonomi di daerah sensitif termasuk komunitas adat yang berada di lokasi pembangunan jalan. 3. Komponen Lingkungan Hidup Yang Perlu Dipantau

Komponen lingkungan yang perlu dipantau saat pengoperasian dan pemeliharaan jalan meliputi: a. Pengoperasian Jalan 1)

Kualitas udara (SO2, CO, NO2, HC, debu, partikulat);


atau di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemrakarsa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kegiatan pembangunan jalan. Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dan dilaporkan adalah kegiatan pembangunan jalan mulai dari survai/pengukuran koridor jalan/rute jalan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan berdasarkan dokumen RPL atau UPL. Lingkup pemantauan mencakup kegiatan yang menjadi sumber dampak, potensi dampak lingkungan, komponen/parameter yang perlu dipantau dan acuan atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai teknis pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, kendala/ masalah, tindak lanjut/rekomendasi. Format pelaporan pelaksanaan pada pembangunan jalan yang dilengkapi (RKL) dan (RPL) diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Pada pembangunan jalan yang dilengkapi UKL-UPL, maka perlu pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Penyusunan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Pada pembangunan jalan yang dilengkapi dengan DPPL perlu melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan ringkasannya dapat dilihat pada Lampiran 14.


Tabel 5.1 Lingkup Pemantauan Pemantauan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup yang perlu dipantau A. Tahap Perencanaan 1. Perencanaan Umum

Potensi dampak lingkungan yang terjadi yang perlu dipantau

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dipantau

Komponen (parameter/ indikator) lingkungan yang perlu dipantau

Acuan yang digunakan dalam pemantauan

Pelaporan Hasil Pemantauan

Konsultasi masyarakat dalam rangka penerapan pertimbangan lingkungan dalam penyusunan perencanaan umum

Perencanaan umum yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup

-

Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

2. Pra Studi Kelayakan

-

Kajian awal lingkungan dalam penyusunan pra studi kelayakan

Pra studi kelayakan yang memasukkan hasil kajian awal lingkungan

-

Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan

3. Studi Kelayakan

-

Konsultasi masyarakat, penyusunan studi lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau ANDAS) dalam rangka kelayakan lingkungan

Studi kelayakan yang mempertimbangkan kelayakan lingkungan hidup

-

Unit Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Perencanaan dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup


C. Tahap Konstruksi C1. Persiapan Pekerjaan Konstruksi 1. Mobilisasi tenaga kerja

d. Terganggunya kegiatan sosial ekonomi

d. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek dan/atau rehabilitasi masyarakat

d. Kegiatan sosialekonomi masyarakat yang berubah atau tetap

a. Kecemburuan sosial

a. Pemberian peluang tenaga kerja setempat yang sama dan pelaksanaan konsultasi masyarakat b. Pemberian informasi tentang tenaga kerja yang diperlukan dan pemberdayaan masyarakat setempat c. Persyaratan kesehatan calon tenaga kerja

a. Tenaga kerja setempat yang terserap

b. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha (dampak positif) c. Potensi penyebaran penyakit menular antara lain HIV/AID, hepatitis dan lain-lain

b. Jumlah masyarakat yang mengetahui informasi adanya peluang tenaga kerja dan jumlah masyarakat yang diterima menjadi tenaga kerja konstruksi jalan c. Tenaga kerja

-

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PP K Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)


4. Pembangunan base camp

a. Berubahnya penggunan lahan

b. Pencemaran udara (debu)

C2. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi a. Di lokasi tapak proyek 1. Pembersihan lahan

a. Pemilihan lokasi dekat dengan lokasi kegiatan, tidak pada daerah sensitif, pembatasan luas area base camp dan jauh dari pemukiman b.Penyiraman permukaan tanah.

a. Lokasi base camp dan luas area base camp dan peruntukan lahannya

b. Kualitas udara (partikulat /debu)

c. Meningkatnya kebisingan

c. Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan dan peralatan proyek.

c. Tingkat kebisingan dB(A)

a. Hilangnya vegetasi dan terganggunya satwa liar

a. Pembatasan luas pembersihan lahan sesuai desain. Pemasangan patok RUMIJA dan larangan

a. Vegetasi (keberadaan jenis, kelimpahan, habitat, fungsi) dan satwa liar

a. -

b. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara c. Kep.Men. Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

a. -


Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/PP K Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup


2.

Pekerjaan tanah

telekomunikasi, pemindahan atau air minum/bersih, perbaikan utilitas gas, bahan bakar sesuai peraturan minyak (BBM) yang berlaku. dan gas (BBG) a. Pencemaran a. Penyiraman secara udara (debu) berkala dan membatasi kecepatan kendaraan proyek b. Meningkatnya b. Perawatan kebisingan kendaraan dan peralatan secara berkala serta pengaturan jam kerja c. Terganggunya c. Penanggulangan stabilitas lereng, longsor dan erosi longsor dan a.l: geometri lereng erosi dan perkuatan lereng, pengendalian aliran air tanah, pengaturan sudut lereng (safety factor) dan pembuatan system drainase d. Terganggunya d. Pengendalian air pola aliran air rembesan, tanah dan air pembuatan saluran permukaan samping dan berm

a. Kualitas udara (debu dan partikulat)

b. Tingkat kebisingan dB (A)

c. Stabilitas lereng, longsor dan erosi, kondisi aliran air permukaan dan air tanah dan kualitas air (kekeruhan, padatan total/TS, transparansi) d. Kondisi lansekap yang memenuhi nilai ekologis, estetis,

a. PP. No.41 Unit/Penanggung tahun 1999 jawab /Pemimpin tentang Proyek/Satker/ Pengendali- PPK Konstruksi an dan Institusi Pencemaran Pengelola Udara Lingkungan Hidup b. KepMen LH (secara periodik No.48 tahun jika ada AMDAL) 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan c. PP. No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air


4. Pekerjaan badan jalan

a. Pencemaran udara (debu)

a. Penyiraman secara berkala pada musim kering

b. Meningkatnya kebisingan

b. Perawatan peralatan dan kendaraan proyek serta pengaturan jam kerja c. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

c. Terganggunya lalu lintas

5. Pekerjaan jembatan

a. Kualitas udara (debu, partikulat, CO, NO2, SO2, HC) b. Tingkat kebisingan (dBA)

c.

a. Meningkatnya kebisingan

a. Pemberitahuan pada masyarakat sekitar; dan pengaturan jadwal kerja

a.

b. Meningkatnya getaran

b. Penggunaan bor pile (apabila lokasi kegiatan dekat pemukiman atau fasilitas umum) c. Pengalihan aliran air sementara sekitar pondasi jembatan dan mencegah terjadinya tumpahan/ceceran material ke perairan

b.

c. Pencemaran kualitas air dan gangguan biota air

c.

a. PP. No.41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara b. KepMen LH No.48 tahun Kondisi lalu lintas 1996 (arus lalu lintas tentang dan kecelakaan Baku lalu lintas) Tingkat Kebisingan Tingkat a. KepMen kebisingan Lingkungan dB(A) Hidup No.48 tahun 1996 tentang Tingkat getaran Baku Tingkat Kebisingan b. KepMen Lingkungan Parameter Hidup No.49 kualitas air (pH, tahun 1996 kekeruhan, TS, tentang BOD, DO, Baku trasparansi), Tingkat plankton, Getaran benthos, nekton c. PP No.82

Unit/Penanggung jawab/Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)

Unit/Penanggung jawab /Pemimpin Proyek/Satker/ PPK Konstruksi dan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup (secara periodik jika ada AMDAL)


(jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) 7. Pemasangan perlengkapan jalan

Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

8. Penanganan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi

a. Terganggunya aliran air permukaan

b. Menurunnnya estetika

c. Terganggunya kenyamanan masyarakat d. Pencemaran

- Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara - Pemasangan perlengkapan jalan harus sesuai desain yang memasukkan aspek lingkungan hidup termasuk di daerah sensitif a. Pembuangan material sisa pada lokasi pembuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah b. Penanganan material sisa (penghematan, penggunaan kembali dan daur ulang/3 R)

kebisingan (keberadaan jenis, kelimpahan, fungsi) - Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

-


a. Genangan/banjir di daerah pembuangan material sisa

-


b. Jenis dan jumlah material sisa serta lokasi pembuangan/dis posal area


2.

Pengambilan a. Degradasi material di quarry sungai yang sungai dapat mengganggu stabilitas bangunan sungai b. Pencemaran air sungai

c. Gangguan terhadap biota air.

3. Pengangkutan material bangunan

a. Pencemaran udara (debu/partikel, SO2, NO2, CO, HC)

a. Pemilihan lokasi quarry yang quarry yang sesuai berdasarkan keputusan Instansi pemerintah setempat

a. Kondisi bangunan sungai yang rusak atau utuh

b. Pelaksanaan penambangan sesuai tata cara yang ditetapkan instansi yang berwenang c. Pelaksanaan tata cara penambangan yang tepat teknologi dan melakukan konsultasi masyarakat yang memanfaatkan sungai

b. Kualitas air sungai b. PP No.82 yang tercemar tahun 2001 (padatan, tentang kekeruhan, pH, Pengelolaan transparansi, DO, dan BOD, COD) Pengendalic. Keberadaan jeni an s dan Pencemaran kelimpahan Air plankton, benthos, nekton dan perikanan

a. Penyiraman berkala; Bak truk ditutup terpal, memilih jalur angkutan, yang aman dan tidak mengganggu masyarakat membatasi kecepatan

a. Kualitas udara (sebaran debu dan partikulat, SO2, NO2, CO, HC)

a. PP No.41 tahun 1999 tentang Pengendalia n Pencemaran Udara




b. Meningkatnya kebisingan

c. Pencemaran air permukaan

d. Pencemaran tanah

material, uji emisi kendaraan b. Perawatan b. peralatan, menyimpan genset pada tempat kedap suara dan jauh dari pemukiman c. Pengendalian limbah c. cair (oli/ pelumas bekas, cat, bahan pelarut cat, pembersih peralatan dll) dan membangun MCK dilengkapi septic tank yang jauh dari sumber air bersih, menata jaringan drainase, menyediakan tempat sampah (TPS) d. Penyediaan d. penampung pelumas bekas dalam drum, penyuluhan karyawan untuk mencegah ceceran/tumpahan minyak/oli/pelumas/ cat/semen, dan lainlain pada tanah

(secara periodik jika ada AMDAL) Tingkat kebisingan

Kualitas air (bau, BOD, DO, COD, NO2, NO3, NH3, bakteriologi, surfactant)

Kualitas tanah (kualitas fisikkimia)

b. KepMen Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan c.- PP No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air - KepMen Kesehatan No.416 tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Minum


d. Kecelakaan lalu lintas

e. Perubahan penggunaan lahan yang tak terkendali di RUMIJA (side (side friction) friction) f. Meningkatnya mobilitas penduduk

g. Gangguan terhadap jalur perlintasan /mobilitas satwa (termasuk dilindungi)

h. Potensi genangan atau banjir

parit/saluran tepi d. Pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas yang tepat, penertiban pedagang kaki lima e. Pemasangan patok batas RUMIJA dan papan larangan kegiatan

f. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan lahan sekitar jalan yang sesuai tata guna lahan g. Pemasangan papan peringatan/himbaua n/larangan mengganggu satwa dilindungi dan pemasangan tanda/rambu jalur perlintasan satwa h. Pemeliharaan rutin, berkala jaringan drainase

d. Kondisi lalu lintas (arus lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas) dan kondisi ramburambu dan pedagang kaki lima pada daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas e. Kondisi RUMIJA f. Kondisi penggunaan lahan sekitar jala

g. Kondisi lintasan satwa dan keberadaan rambu, papan peringatan/himba uan/larangan

h. Kondisi fisik dan kapasitas serta fungsi saluran

Hidup No.49 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran


Dari hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mulai tahap perencanaan, pengadaan tanah, konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan serta evaluasi kualitas lingkungan hidup selanjutnya dibuat ringkasan laporan yang contoh format laporannya dapat dilihat pada Lampiran 9 sampai Lampiran 14.

6. EVALUASI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP a. Lingkup Evaluasi

Evaluasi kualitas lingkungan hidup adalah kegiatan untuk mengkaji dan menilai kondisi lingkungan sepanjang koridor jalan terkait dengan pengoperasian jalan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengevaluasi kualitas lingkungan hidup dan kinerja kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan li ngkungan hidup pasca pembangunan jalan dalam rangka perbaikan kinerja pemrakarsa dalam pembangunan jalan secara menerus (continual improvement ). ). Evaluasi mencakup: 1). Evaluasi kecenderungan kecenderungan (trend evaluation ) Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend ) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu. Untuk melakukan evaluasi ini memerlukan data seri hasil pemantauan. 2). Evaluasi tingkat kritis (critical evaluation ) Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi untuk menilai tingkat kritis (critical level ) dari suatu dampak pada suatu ruang dan waktu yang melampaui baku mutu


b. Langkah-Langkah Evaluasi

Evaluasi kualitas lingkungan memberikan kesimpulan kondisi lingkungan yang dipengaruhi saat pengoperasian jalan. Untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan di lokasi pengoperasian jalan dan sekitarnya, maka perlu dilakukan pengukuran atau pemantauan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

15)

Menghitung volume lalu lintas harian. Menghitung kepadatan lalu lintas. Menentukan jam sibuk. Menghitung rasio volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (VCR). Mengukur kecepatan lalu lintas rata-rata. Mengukur tingkat kebisingan rata-rata dB(A). Mengukur kualitas udara (SO2, CO, NO2, HC, debu/partikulat dan Pb). Memantau kemacetan lalu lintas. Memantau kecelakaan lalu lintas. Memantau gangguan mobilitas penduduk setempat. Memantau adanya gangguan pada jalur lintasan satwa liar atau mobilitas satwa liar (jika ada). Memantau adanya perambahan hutan pada kawasan lindung sekitar lokasi jalan (jika ada). Memantau dampak pada kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas rentan Pemeriksaan di lokasi RUMIJA dan RUWASJA untuk mengetahui kegiatankegiatan sektor lain yang menimbulkan dampak terhadap kinerja jalan, antara lain pasar, pertokoan, pedagang kaki lima, dan kegiatan lainnya. Memantau dampak lingkungan terhadap jalan.


maupun data dari pemeriksaan/pengukuran sesaat dan membandingkan dengan baku mutu/standar lainnya yang berlaku. 3. Evaluasi Penataan Tingkat kepatuhan pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dapat diketahui melalui kegiatan dalam rangka pemenuhan berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan lingkungan hidup dan yang terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL serta UKL-UPL. Hasil evaluasi kualitas lingkungan dilaporkan dengan menggunakan formulir seperti disajikan pada Lampiran 13.

7.

DOKUMENTASI

Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan hidup untuk tiap tahap kegiatan pembangunan jalan didokumentasikan dengan menggunakan format laporan seperti tercantum pada Lampiran 9 sampai Lampiran 12. Sedangkan hasil evaluasi kualitas lingkungan pada tahap pasca pembangunan jalan didokumentasikan dengan menggunakan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran 13. Laporan tersebut secara umum berisi informasi tentang: a) b) c) d)

Data kegiatan pembangunan pembangunan jalan yang bersangkutan; Jenis-jenis kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan; Dampak lingkungan yang telah terjadi atau potensial terjadi; Upaya pengelolaan lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan;


pusat (KLH), provinsi, kabupaten/kota yaitu BAPEDALDA, BPLHD, DLH, Dinas ANDAL dan lain-lain.

8.

PELAKSANA HIDUP

DAN

PEMBIAYAAN

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN

8.1 Pelaksana Pemantauan

Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan. Penanggungjawab pelaksanaan pemantauan tersebut adalah Pemimpin Proyek/Bagian Proyek atau unit kerja/pengelola kegiatan yang bersangkutan. Kegiatan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan pada tahap perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dapat dibantu oleh konsultan perencana pembangunan jalan. 8.2 Pengawas Pemantauan

Pengawasan pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi langsung pemimpin proyek/bagian proyek, dan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pusat yaitu KLH dan BPLHD/Bapedalda/Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupatan/Kota setempat di daerah. 8.3 Penerima Laporan Hasil Pemantauan

Laporan pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL-UPL kegiatan pembangunan


b. Tahap Pengadaan Tanah

Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pengadaan tanah seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pengadaan tanah, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pengadaan tanah. c. Tahap Konstruksi Jalan

Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap konstruksi seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pekerjaan konstruksi atau biaya pekerjaan konsultan supervisi pekerjaan konstruksi jalan. d. Tahap Pengoperasian Pengoperasian dan Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan

Biaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap pengoperasian dan pemeliharaan jalan seharusnya termasuk dalam anggaran biaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, atau dialokasikan secara khusus dalam anggaran rutin instansi pelaksana pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. e. Evaluasi Pasca Pembangunan Jalan

Biaya evaluasi kualitas lingkungan pada tahap evaluasi pasca pembangunan jalan perlu dialokasikan secara khusus oleh instansi atau unit kerja yang membidangi kegiatan perencanaan teknis atau pembinaan lingkungan. lingkungan. Biaya pelaksanaan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup secara umum terdiri dari komponen-komponen biaya: 1) 2) 3) 4)

transportasi; personel (lumpsum); peralatan dan material; analisis laboratorium (bila perlu);


Agar proses pengelolaan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana terlaksana secara berkesinambungan, berkesinambungan, semua dokumen mengenai lingkungan hidup (Laporan penyaringan studi lingkungan, pelingkupan, konsultasi masyarakat, AMDAL, UKL dan UPL, ANDAS, LARAP, Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) yang dibuat oleh pemimpin proyek pada tahap tertentu, harus diserahterimakan kepada pemimpin proyek tahap berikutnya, sebagai satu kesatuan dengan dokumen teknis, untuk digunakan sebagai arahan pengelolaan lingkungan hidup tahap berikutnya berikutnya (lihat Gambar 9.1). Keberhasilan pemantauan pengelolaan lingkungan juga tergantung dari ketersediaan sumberdaya manusia serta dana dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahap kegiatan proyek. Di samping itu, keberadaan unit kerja dalam struktur organisasi proyek, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mempunyai peran penting.


Gambar 9.1 Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pembangunan Jalan yang Berkesinambungan Berkesinambungan Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Perencanaan Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL, Desain, Spesifikasi Teknis, LARAP

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengadaan Tanah

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Konstruksi

Pengadaan Tanah termasuk

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah,

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi termasuk

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pemeliharaan dan Rehabilitasi


LAMPIRAN 1 Baku Mutu Udara Ambien Nasional No

Parameter

1.

SO2 (Sulfur Dioksida)

2.

CO (Karbon Monoksida) NO2 (Nitrogen Dioksida)

3.

4.

O3 (Oksidan)

5.

HC (Hidro Karbon) PM10 (Partikel < 10 um) PM 25 *) (Partikel < 2,5 um) TSP (Debu)

6.

7.

Waktu Pengukuran 1 Jam 24 Jam 1 Tahun 1 Jam 24 Jam 1 Tahun 1 Jam 24 Jam 1 Tahun 1 Jam 1 Tahun

Baku Mutu 900 ug/Nm3 365 ug/Nm3 60 ug/Nm3 30.000 ug/Nm 3 10.000 ug/Nm 3 400 ug/Nm3 150 ug/Nm3 100 ug/Nm3 235 ug/Nm3 50 ug/Nm3

Metode Analisis

Peralatan

Pararosanilin

Spektrofotometer

NDIR

NDIR Analizer

Saltzman

Spektrofotometer

Chemilumines cent

Spektrofotometer

Gas Chromatografi Hi – Vol Sampler

3 Jam

160 ug/Nm3

24 Jam

150 ug/Nm 3

Flame Ionization Gravimetric

24 Jam 1 Tahun

65 ug/Nm3 15 ug/Nm3

Gravimetric Gravimetric

Hi – Vol Sampler Hi – Vol Sampler

24 Jam 1 Tahun

230 ug/Nm3 90 ug/Nm3

Gravimetric

Hi – Vol Sampler

3


LAMPIRAN 2 Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Ambang Batas Maksimum Maksimum No.

Jenis Kendaraan

1.

CO (%)

HC (ppm)

Ketebalan Asap

Sepeda motor 2 (dua) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

3.000

-

2.

Sepeda motor 4 (empat) langkah dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

2.400

-

3.

Kendaraan bermotror selain sepeda motor dengan bahan bakar bensin dengan bilangan oktana > 87

4,5

1.200

-

4

Kendaraan bermotror sepeda motor dengan

-

-

Ekivalen 50% Bosch pada

selain bahan


LAMPIRAN 3 Baku Mutu Emisi Untuk Jenis Kegiatan Lain (Berlaku Efektif Tahun 2000) No.

Parameter

Batas Maksimum (mg/m3)

A. A.

Bukan Logam

1.

Ammonia (NH3)

0,5

2.

Gas Klorin (Cl2)

10

3.

Hidrogen Klorida (HCl)

5

4.

Hidrogen Flourida (HF)

10

5.

Nitrogen Oksida (NO2)

1000

6.

Opasitas

35 %

7.

Ppartikel

350

8.

Sulfur Dioksida (SO2)

800

9.

Total Sulfur Tereduksi (H2S)

35

(Total Reduced Sulphur)

B.

Logam


LAMPIRAN 4 Baku Tingkat Kebisingan

No.

A. A.

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan

Tingkat Kebisingan dB(A)

Peruntukan Kawasan

1.

Perumahan dan Pemukiman

55

2.

Perdagangan dan Jasa

70

3.

Perkantoran dan Perdagangan

65

4.

Ruang Terbuka Hijau

50

5.

Industri

70

6.

Pemerintahan dan Fasilitas Umum

60

7.

Rekreasi

70

8.

Khusus:

-

Bandar Udara

-

-

Stasiun Kereta Api

-


LAMPIRAN 5 Tabel Baku Tingkat Getaran Berdasarkan Dampak Kerusakan Getaran Parameter

Satuan

Kecepatan Getran Frekuensi

Mm/detik

Frekuensi (Hz)

4 5 Hz 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 Sumber : Kep.Men LH No.49/1996 tentang

Batas Gerakan Peak mm/detik) Kategori Kategori Kategori Kategori A B C D <2 2 - 27 < 7.5 < 7.5 - 25 <7 <7 – 21 <6 <6 – 19 <5.2 <5.2 – 16 <4.8 <4.8 – 15 <4 <4 – 14 <3.8 <3.8 – 12 <3.2 <3.2 – 10 <3 <3 – 9 <2 <2 – 8 <1 <1 – 7 Baku Tingkat Getaran

> 27-140 > 24-130 >21 – 110 >19 – 100 >16 – 90 >15 – 80 >14 – 70 >12 – 67 >10 – 60 >9 – 53 >8 – 50 .7 – 42

> 140 > 130 >110 >100 >90 >80 >70 >67 >60 >53 >50 >42

Keterangan : Kategori A : Tidak menimbulkan kerusakan Kategori B : Kemungkinan keretakan sistem (retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban pada kasus khusus) Kategori C : Kemungkinan rusak komponen struktur dinding pemikul beban Kategori D : Rusak Dinding pemikul beban


LAMPIRAN 6 Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kel as (Contoh beberapa parameter yang mungkin terkena dampak pembangunan jalan) Parameter

Satuan

Kelas I

II

III

IV

Keterangan

Fisika

Temperatur

o

C

Deviasi 3

Deviasi 3

Deviasi 3

Deviasi 3

Residu Terlarut

mg/l

1000

1000

1000

2000

Residu Tersuspensi

mg/l

50

50

400

400

6–9

6–9

6–9

5–9

Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/l

Kimia Anorganik

pH

Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah

BOD

mg/l

2

3

6

12

COD

mg/l

10

25

50

100

DO

mg/l

6

4

3

0

Angka batas minimum

NH3 - N

mg/l

0,5

*)

*)

*) *)

Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/l sebagai NH 3

Minyak dan Lemak

mg/l

1000

1000

1000

*)

Detergen

mg/l

200

200

200

*)

Jml/100 ml

100

1000

2000

2000

Kimia Organik

Mikrobiologi

Fecal Coliform

Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10.000/100 ml

Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10.000 10.000 Sumber : Cuplikan dari Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air


Keterangan : *) Untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipers yaratkan. Kelas I

: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ukan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan digunakan untuk mengairi pertamanan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.


LAMPIRAN 7 Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis L epas di Dataran Aspek / Sifat Fisik dan dan Hayati Lingkungan 1. Topografi 1.1 Lubang galian a. Kedalaman

b. Jarak 1.2 Dasar Galian a. Perbedaan relief dasar galian b. Kemiringan dasar galian 1.3 Dinding galian a. Tebing teras b. Dasar teras 2. Tanah Tanah yang dikembalikan sebagai tanah penutup 3.

Vegetasi 3.1 Tutupan tanaman budidaya 3.2 Tutupan tanaman tahunan 3.3 Tutupan tanaman lahan basah 3.4 Tutupan tanaman lahan kering / rumput

Peruntukan Pemukiman dan Daerah Industri

Tanaman Pangan Lahan Basah

Tanaman Tahunan

Tanaman Pangan Lahan Kering dan Peternakan

> 1 m di atas muka air tanah pada musim hujan

Melebihi muka air tanah pada musim hujan

> 10 cm di bawah muka air tanah pada musim hujan

Melebihi muka air tanah pada musim hujan

< 5 m dari batas SIPD

< 5m

<5m

< 5m

> 1m

>1m

>1m

>1m

>8%

>8%

>3%

>8%

Tinggi > 3 m Lebar < 6 m




< 25 cm

< 50 cm

< 25 cm

< 25 cm

< 20 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan < 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan < 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan < 50 % tanaman tumbuh di seluruh lahan penambangan

Sumber : Lampiran I Kepmen LH No: KEP-43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran


LAMPIRAN 8 PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM

1. BAKTERIOLOGIS Parameter

Satuan

Kadar Maksimum yang diperbolehkan

Keterangan

a. Air Minum

E. Coli atau fecal coli

Jumlah per 100 ml sample

0


Jumlah per

0

Total Bakteri Coliform

100 ml sample Jumlah per 100 ml sample

0

b. Air yang masuk sistem

distribusi

c. Air

pada distribusi

sistem



0

Total Bakteri Coliform


0

2. KIMIA A. Bahan-bahan anorganik (yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan)


B.

Bahan-bahan inorganik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen) Satuan


Ammonia

mg/l

1.5

Alumunium

mg/l

0,2

Chloride

mg/l

250

Copper

mg/l

1

Kesadahan

mg/l

500

Hydrogen sulfide

mg/l

0.05

Besi

mg/l

0.3

Mangan

mg/l

0.1

-

6,5-8,5

Sodium

mg/l

200

Sulfate

mg/l

250

Padatan terlarut

mg/l

1000

Seng

mg/l

3

Parameter

PH

Keterangan

C. Bahan-bahan organik (yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan) Parameter

Satuan

Chlorinated alkane Carbon tetrachloride

(µg/liter)


Keterangan


Satuan


Di (2-ethylhexyl) adipate)

(µg/liter)

80

Di (2-ethylhexyl) phthalate

(µg/liter)

8

Acrylamide

(µg/liter)

0.5

Epichlorohydrin

(µg/liter)

0.4

Hexachlorobutadiene

(µg/liter)

0.6

Edetic acid (EDTA)

(µg/liter)

200

Nitriloacetic acid

(µg/liter)

200

Tributyltin oxide

(µg/liter)

2

Parameter

Keterangan

Lain-lain

D.

Bahan-bahan organik (yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen) Parameter

Toluene

Satuan


Xylene

µg/l µg/l

24-170 20-1800

Ethylbenzene

µg/l

2-200

Styrene

µg/l

4-2600

Monochlorobenzene

µg/l

10-12

Keterangan


Satuan


1,2-dibromo-3 chloropropane

µg/l

1

2,4-D

µg/l

30

1,2-dichloropropene

µg/l

20

1,3-dichloropropene

µg/l

20

Heptachlor and Heptachlor epoxide

µg/l

0.03

Hexachlorbenzene

µg/l

1

Isoproturon

µg/l

9

Lindane

µg/l

2

MCPA

µg/l

2

Molinate

µg/l

6

Pendimethalin

µg/l

20

Pentachlorophenol

µg/l

9

Permethrin

µg/l

20

Propanil

µg/l

20

Pyridate

µg/l

100

Simazine

µg/l

2

Trifluralin

µg/l

20

Parameter

Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA

Keterangan


Satuan


µg/l

200

Diclorinated acid

µg/l

50

Trichloroacetic acid

µg/l

100

(Trichlorocetal-dehyde)

µg/l

10

Dichloroacetonitrile

µg/l

90

Dibromoacetonitrile

µg/l

100

Trichloracetonitrile

µg/l

1

Cyanogen chloride

µg/l

70

Parameter Chloroform

Keterangan

Chlorinated acetic acids

Chloral hydrate

(sebagai CN) 3. RADIOAKTIVITAS Satuan


Gross alpha activity

(Bq/liter)

0.1

Gross beta activity

(Bq/liter)

1

Parameter

Keterangan

4. FISIK Parameter

Satuan


Keterangan


LAMPIRAN 9 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Perencanaan A. Data Umum Proyek Jalan / Jembatan

1. Nama Proyek 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4. Lokasi (lampirkan peta lokasi) : a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi 5. Panjang jalan / jembatan *)

……………. Km / ……. m *)

6. Status jalan

Nasional / Propinsi / Kabupaten / Kota *)

7. Tahap Perencanaan

Perencanaan Umum / Studi Kelayakan / Perencanaan Teknis *)

8. Progres pekerjaan B. Hasil Pemantauan

1. Kesesuaian dengan tata ruang 2. Keberadaan areal sensitif (Kawasan

Sesuai / tidak sesuai *) Ada / tidak ada / tidak diketahui *)


6. Konsultasi masyarakat masyarakat untuk penyusunan KA - ANDAL

Telah / sedang / belum/ tidak perlu / tidak dilaksanakan *)

6.a. Kelompok masyarakat yang menghadiri konsultasi

6.b. Jumlah peserta konsultasi

a) ……………………… b) ……………………… c) ……………………… d) ……………………… e) ……………………… f) ……………………… g) ……………………… …………. Orang

6.c. Kesimpulan hasil konsultasi

Terlampir / belum / tidak ada *)

7. Penyusunan KA – ANDAL ANDAL

Telah / sedang / belum / tidak perlu / tidak dilaksanakan *)

8. Penyusunan dokumen AMDAL


9. Wajib dilengkapi UKL dan UPL ?

Ya / tidak *)

10. Penyusunan dokumen UKL dan UPL


11. Isu pokok lingkungan hidup

a) ……………………… b) ……………………... c)


LAMPIRAN 10 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Kegiatan Pengadaan Tanah A. Data Umum Proyek Jalan Ja lan / Jembatan

1. Nama Proyek 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4.

Lokasi: a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi

5. Status Jalan


6. Panjang jalan / jembatan

………….. km / …….. m *)

7. Luas tanah yang diperlukan

………….. ha B. Hasil Pemantauan

1. Sosialisai kepada masyarakat

Telah / sedang / belum dilaksanakan *)

2. Jumlah penduduk yang menghadiri

………….. orang


8. Jumlah pemilik pemilik tanah yang terkena sebagian

………….. KK

9. Jumlah penduduk yang harus pindah

………….. KK

10. Jenis kompensasi yang telah disepakati

Uang / tanah / kapling siap bangun / lain-lain (…………………………..)*)

11. Musyawarah penetapan kompensasi

Telah / sedang / belum dilaksanakan *)

12. Kesepakatan jenis dan besarnya kompensasi

Semua sepakat / sebagian sepakat / belum ada kesepakatan *)

13. Penetapan besarnya nilai kompensasi

Sesuai kesepakatan / ditetapkan pemerintah secara sepihak *)

14. Luas tanah yang telah dibebaskan

…………. Ha (…….. %)

15. Jumlah penduduk yang telah dibebaskan

…………. KK (…….. %)

16. Jumlah penduduk yang telah pindah

…………. KK (…….. %)

17. Sertifikasi sisa tanah penduduk yang terkena pembebasan

…………. Bidang (…… %)

18. Sertifikasi Ser tifikasi tanah yang telah dibebaskan

…………. Bidang (…… %)

19. Kelancaran proses pembebasan tanah

Lancar / kurang lancar / tidak lancar *)


LAMPIRAN 12 Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan A. Data Umum Ruas Jalan Jala n / Jembatan yang Dipantau Dip antau

1. Nama Proyek (kalau ada) 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi 5. Status Jalan



………….. km / …………. m

7. Lebar RUMIJA

…………. m

8. Lebar perkerasan

…………. m

7. Kapasitas jalan

……………smp/jam

8. Jenis kegiatan yang dipantau

Pengoperasian / Pemeliharaan *) B. Hasil Pemantauan


3. Kegiatan sektor sektor lain yang menimbulkan dampak terhadap kinerja jalan

a) Pedagang kaki lima b) pasar tradisional c) pusat perdagangan

4. Dampak lingkungan terhadap jalan

a) b) c) d)

5. Upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan

a) b) c) d) e) f) g)

banjir *) longsor gempa bumi letusan gunung beraoi

penanaman pohon di kanan- kiri jalan *) pemasangan patok RUMIJA pemasangan rambu lalu lintas pembuatan jembatan penyeberangan pengaturan lalu lintas pembuatan saluran drainase pembuatan terowongan untuk penyeberangan satwa dilindungi h) Pembinaan sosial masyarakat terasing

C. Kendala yang Dihadapi


LAMPIRAN 13 Laporan Evaluasi Kualitas Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada Tahap Evaluasi E valuasi Pembangunan Jalan

A. Data Umum Ruas Jalan Jal an / Jembatan yang Dievaluasi Di evaluasi

1. Nama Proyek (kalau ada) 2. Nama Paket / No. Paket 3. Nama Ruas / No. Ruas 4. Lokasi: a. Kabupaten / Kota *) b. Propinsi 5. Status Jalan



………….. km / ………. m

7. Lebar DAMIJA

…………. m

8. Lebar perkerasan

…………. m

7. Kapasitas jalan

……………smp/jam B. Hasil Evaluasi

1. Volume lalu lintas harian

…………….. smp


8. Kecelakaan lalu lintas

……………. kali/tahun

9. Kemacetan lalu lintas

Tidak terjadi / terjadi di ……………………

10. Gangguan mobilitas penduduk setempat

Tidak terjadi / terjadi di ……. lokasi *)

11. Gangguan pada mobilitas satwa liar

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

12. Dampak pada kawasan lindung misalnya perambahan hutan

Tidak terjadi / terjadi di ………………………*)

13. Dampak pada kondisi sosial-ekonomi dan sosial budaya masyarakat adat

Tidak terjadi / terjadi di …………………….. … ………………….. *)

14. Kegiatan sektor lain yang mengakibatkan penurunan kinerja jalan

a) pedagang kaki lima b) pasar tradisional c) pusat perdagangan

15. Dampak lingkungan terhadap jalan

a) b) c) d)

banjir *) longsor gempa bumi letusan gunung berapi

C. Saran Tindak Lanjut

*)

*)


LAMPIRAN 14 LAPORAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL

SISTEMATIKA PELAPORAN

Pemrakarsa dalam menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1

IDENTITAS PERUSAHAAN

Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan a tau kegiatan Nama Pemrakarsa

: …………………………………………

Jenis Badan Hukum

: ............................……………… ................. ...........………………

Alamat Pemrakarsa

: …………….……………………………

Nomor Telepon

: (kode wilayah) ……..……………

Nomor Fax.

: (kode wilayah) ……..…………….

e-mail

: ………………………………………….

Status kegiatan

: .....................….…………………. ................. ....….………………….

Bidang usaha dan atau kegiatan : …………...……………………………. SK AMDAL yang disetujui

:


BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

2.1

PELAKSANAAN

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan. Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan. 2.1.1 RKL

• Uraikan pelaksanaan pengelolaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan. • Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas


• Memudahkan identifikasi identifikasi penaatan pemrakarsa pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan, • Mendorong pemrakarsa untuk untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus ( continual improvement ), ), • Mengetahui kecenderungan kecenderungan pengelolaan dan pemantauan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar, • Mengetahui kinerja pengelolaan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program program penilaian peringkat kinerja.

BAB III KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu: 1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; 2.

Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL dan RPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan


LANJUTAN LAMPIRAN 14 MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RKL OLEH : PEMRAKARSA WAKTU PEMERIKSAAN : ……………………. PELAKSANAAN PENGELOLAAN N0.

JENIS DAMPAK PENTING

SUMBER DAMPAK

PENGELOLAAN

TOLOK UKUR

1

2

3

4

HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN

LOKASI PENGELOLAAN 5

PERIODE/ TEKNIS WAKTU PELAKSANAAN PENGELOLAAN 6

7

HASIL PELAKSANAAN/ TEMUAN LAPANGAN 8

KENDALA/ MASALAH

TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI

9

10


MATRIK PELAKSANAAN PEMANTAUAN RPL OLEH : PEMRAKARSA WAKTU PEMERIKSAAN : ……………………. HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

N0.

JENIS DAMPAK PENTING

SUMBER DAMPAK

1

2

LOKASI

PARAMETER YANG DIPANTAU DAN TOLOK UKUR

3

4

METODA

FREKWENSI/ WAKTU PEMANTAUAN

HASIL PEMANTAUAN

KENDALA/ MASALAH

5

6

7

8

TINDAK LANJUT/ REKOMENDASI

9

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Recommend Documents