BAB I PENDAHULUAN
I.1. I.1. Lata Latarr Be Bela laka kang ng
Kejahatan korporasi (corporate (corporate crime) crime) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. Corporate crime bukanl bukanlah ah kasus kasus baru, baru, melain melainkan kan kasus kasus lama lama yang yang senant senantias iasaa bergan berganti ti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum idana yang berla berlaku ku di !ndo !ndone nesi siaa belu belum m dapa dapatt menj menjan angk gkau auny nyaa dan dan sena senant ntia iasa sa keti keting ngga gala lan n untu untuk k merumuskannya. Tindak pidana (crime ( crime)) dapat diidenti"ikasi dengan timbulnya kerugian (harm), harm), yang yang kemudian kemudian mengak mengakiba ibatka tkan n lahirny lahirnyaa pertanggungjaw pertan ggungjawaban aban pidana atau criminal liability. liability.# $alah satu kasus dari kejahatan korporasi yang saat ini berkembang adalah dala dalam m bida bidang ng peng pengel elol olaa aan n ling lingku kung ngan an hidu hidup. p. %dan %dany ya perl perlin indu dung ngan an dan dan pengelolaan lingkungan hidup di !ndonesia bertujuan untuk melindungi wilayah &egara Kesatuan 'epublik !ndonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. $elain itu juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin menjamin kelangsunga kelangsungan n kehidupan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian kelestarian ekosistem ekosistem serta pelestarian pelestarian "ungsi "ungsi lingkungan lingkungan dalam rangka rangka pembangun pembangunan an berkelanjuta berkelanjutan n agar terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan. $aat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya hubungannya dengan dengan "ungsi "ungsi hukum hukum sebagai sebagai perlindung perlindungan, an, pengendali pengendalian an dan kepastian hukum bagi masyarakat ( social control ) deng dengan an peran peran agent of #
ismar ismar &asution, &asution, Kejahata Kejahatan n Korporas Korporasii dan ertangg ertanggungja ungjawaba wabannya nnya** (+nline (+nline), ), tersedia tersedia di http-bismar. wordpress.com/001#//2, wordpress.com/001#//2, diunduh /3 +ktober /0#2.
#
stability, stability, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan ( a tool of social engineering ) dengan dengan peran peran sebaga sebagaii agent of development atau atau agent of change. change . $ebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi ( administratief recht ). ) . Dari Dari subs substa tans nsii huku hukum m meni menimb mbul ulka kan n pem pembida bidang ngan an dala dalam m huku hukum m lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan./ ersoalan ersoalan lingkungan lingkungan menjadi semakin semakin kompleks, kompleks, tidak hanya hanya bersi"at bersi"at praktis, konseptual, dan ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika, baik sosial sosial maupun maupun bisnis bisnis.. +leh +leh karena karenany nya, a, diperl diperluka ukan n pengat pengatura uran n dalam dalam bentuk bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Hukum pidana yang ada tidak hanya melindungi alam, "lora dan "auna, tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. Dikarenakan materi bidang lingkungan sangat luas (meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan) tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undangundang, tetapi memerlu memerlukan kan sepera seperangk ngkat at peratu peraturan ran perund perundang angun undan dangan gan dengan dengan arah arah yang yang serupa. +leh karena itu si"at 445H adalah mengatur ketentuanketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang memuat asasasas dan prinsip pokok, sehing sehingga ga ber"un ber"ungsi gsi sebaga sebagaii social social** (umbrell umbrella a act ) bagi bagi penyu penyusun sun peratu peraturan ran perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundangundangan yang telah ada.
/
!ndriati %marini, ertanggungjawaban ertanggungjawaban idana idana Korporasi Dalam 4ndang4ndang engelolaan 5ingk 5ingkung ungan an Hidup Hidup (44 (445H 5H)* )* (+nl (+nline ine), ), tersed tersedia ia di http-www.google.comurl678http- jurnal.ump.ac.idinde9.phpH4K4 jurnal.ump.ac.idinde9.php H4K4:articledownload/;</ ;w4e3K%>r9r?e@ r9r?e@ 9>AgA%=Bed80As?@j%= 9>AgA%=Bed80As?@j%=usg8%@?jA& usg8%@?jA&C%9T oln+gtDbaT>%9T3>HC:g, 3>HC:g, diunduh /3 +ktober /0#2.
/
I.2. Rumusan Masalah
agaimana pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan melalui jalur hukum dapat berlaku e"ekti" bagi korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup di !ndonesia 6 Kemudian jika dalam pengawasan tersebut, ditemukan adanya kegiatan yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi, yang terbukti mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup, bagaimanakah pertanggungjawaban hukumnya terhadap korporasi tersebut 6
2
BAB II PEMBAHASAN
II.1.
Definisi !r"!rasi
Korporasi adalah suatu bentuk organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis. $ebuah korporasi menurut hukum perdata adalah suatu legal person (rechtspersoon), yang merupakan suatu badan hukum dan memiliki si"at sebagai legal personality. %rtinya, dapat melakukan perbuatan hukum serupa halnya dengan manusia (natuurlijke persoon). Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. !dentitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organorgan lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (civil law), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan akti"itas jual beli,
dapat
membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di engadilan dalam hubungan keperdataan. ara pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terusmenerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggotaanggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggotaanggota yang ada.
II.2.
e#ahatan !r"!rasi
lackEs 5aw Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime.2 2
ismar, p. Cit.
>
Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena akti"itasakti"itas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih*. $ally. %. $impson yang mengutip pendapat Fohn raithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law . $impson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari de"inisi raithwaite mengenai kejahatan korporasi. ertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agenagennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai subyek hukum perorangan legal persons) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motiBasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan moti" tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.> Kitab
4ndang4ndang
Hukum
idana !ndonesia
memang hanya
menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (legal persoon). embuat undangundang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi) muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. erdasarkan K4H, >
ibid.
G
pembuat undangundang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. $ehingga, jika K4H !ndonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Di elanda sendiri, sebagai tempat asal K4H !ndonesia, pada tanggal /2 Funi #1<3 korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan ke dalam asal G# K4H elanda ($r.), yang isinya menyatakan antara lain - Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundangundangan sepanjang berkenaan dengan korporasi, dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi sendiri, atau mereka yang secara "aktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara "aktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersamasama secara tanggung renteng. Di &egara %merika $erikat sanksi pidana dipergunakan pada urutan terakhir sekali, yaitu sebagai ultimum remedium*. Kebijakan penegakan hukum seperti ini bisa dipahami mengingat tingginya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pihak pengusaha di &egara maju tersebut. :ereka yang berpendapat bahwa sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan terhadap badan hukum disebabkan karena perkembangan dalam ilmu hukum pidana bahwa tidak hanya orang seorang atau kelompok orang (seperti dalam asal GG K4Hidana) saja yang dapat dijatuhi sanksi pidana, tetapi berkembang menjadi badan hukum atau korporasi juga dapat dijatuhi sanksi pidana penjara melalui pengurus, direktur atau karyawan dari badan hukum itu ( fysiek daderschap). Hanya saja dalam praktek penegakan hukumnya tidak mudah, ada beberapa hambatan, contohnya
3
dalam bidang lingkungan hidup adalah kesulitan dalam hal pembuktian, mengingat dalam menyelesaikan kasuskasus pencemaran melibatkan banyak dimensi, seperti kepro"esionalan aparatnya (melibatkan para ahli lingkungan) yang dimulai dari awal penyelidikan hingga akhir perkaranya, dan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. anyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan "isik yang sebenarnya dalam ruang engadilan dan duduk di kursi Terdakwa guna menjalani proses peradilan. G :eskipun K4H !ndonesia saat ini tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya 4ndang4ndang &o. <Drt#1GG tentang engusutan, enuntutan dan eradilan Tindak idana konomi. Di !ndonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah 4ndang4ndang &omor /2 Tahun #11< tentang 5ingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari isi asal >3 (##) yang mengadopsi doktrin vicarious liability yang dipakai di %merika $erikat. :enurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud menguntungkan korporasi, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. !ni bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya. %jaran vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum
G
ibid.
<
perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law of tort ), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana. 3 :eskipun tidak digariskan secara jelas seperti dalam K4H elanda, berdasarkan sistem hukum pidana di !ndonesia pada saat ini terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi berdasarkan regulasi yang sudah ada, yaitu dibebankan pada korporasi itu sendiri, seperti diatur dalam asal 3G ayat # dan / 4ndang4ndang &o. 2;/00> tentang Falan. Kemudian dapat pula dibebankan kepada organ atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pindana, seperti yang diatur dalam asal /0 ayat / 4ndang4ndang &o. 2##111 tentang Tindak idana Korupsi dan 4ndang4ndang &o. 2#/00> tentang erikanan. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah dapat dibebankan baik kepada pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin dan juga dibebankan kepada korporasi, contohnya seperti dalam asal /0 ayat # 4ndang4ndang &o. 2##111. ada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. +leh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam perumusan pasalpasal K4H yang dimulai dengan kata barangsiapa* yang secara umum mengacu kepada orang atau manusia. Dangan adanya kejahatan korporasi menunjukkan realitas bahwa korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggung jawabkan sdalam hukum pidana, sudah bergeser. Keberadaan korporasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti dikatakan oleh !. $. $usanto, 3
%miruddin %. Dajaan !mami, dkk, !sas "ubsidiaritas # $edudukan dan %mplementasi dalam &enegakan 'ukum ingkungan , ($5 @H 4&%D dan estari, /001), hal. G/.
;
telah memberikan sumbangan yang besar baik berupa pajak maupun deBisa, sehingga korporasi nampak sangat positi". &amun di sisi lain kita juga menyaksikan
perilaku
negati"
yang
ditunjukkan
oleh
korporasi
seperti
pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi
pajak,
eksploitasi
terhadap
buruh,
produkproduk
yang
membahayakan kesehatan pemakainya serta penipuan terhadap konsumen. Diantara perilakuperilaku seperti inilah yang kemudian oleh pakar disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana korporasi. < Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang serius, bahkan lebih serius ketimbang kejahatan perampokan dan penipuan. Hal ini disebabkan karena dalam kejahatan perampokan dan penipuan, korban yang terkena terbatas pada korban yang berhadapan langsung dengan pelaku, atau dengan kata lain bahwa pelaku yang terkena kejahatan tersebut adalah tertentu dan terbatas si"atnya. Dampak kejahatannya tidak mesti mengambil orangorang (masyarakat) tertentu sebagai korban. Kejahatan korporasi juga menimbulkan kerugian, akan tetapi jumlah kerugian yang diderita oleh korban tidak terbatas dan tidak dapat dihitung secara pasti. ahkan dalam kejahatan korporasi banyak halhal yang merugikan tanpa dapat disangka dan diduga, seperti polusi udara, pencemaran lingkungan dan lain lain. Keberadaan (eksistensi) korporasi sebagai subjek hukum (pidana) itu ditentukan dan didasarkan atas kekuatan peraturan perundangundangan, suatu karya yang diciptakan oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga sungguh tidak masuk akal jika korporasi hanya dapat melakukan tindakan yang melulu sesuai dengan aturan undangundang (hukum) yang berlaku. :anusia sendiri sebagai subjek hukum alamiah (natuurlijke persoon) dalam beberapa hal juga melakukan pelanggaran hukum apalagi badan hukum
(korporasi)
yang
seperti
diketahui
<
berorientasi
pada
pro"it
!. $. $usanto, $ejahatan $orporasi , ($emarang- adan enerbit 4niBersitas Diponegoro, #11G), hal. #
1
(labakeuntungan), maka adalah mustahil dalam akti"itas kegiatannya yang mengutamakan keuntungan itu tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. ermasalahan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan korporasi disebabkan karena perbuatan pidana korporasi itu selalu dilakukan secara rahasia, sukar untuk diketahui dan dideteksi dan bahkan sering kali para korbanpun tidak mengetahui kerugian yang sebenarnya dialaminya. Hanya sedikit kasuskasus tindak pidana korporasi yang diungkapkan untuk diajukan ke engadilan, maka menuntut pertanggungjawaban korporasi akan memberikan e"ek pencegahan yang lebih besar ketimbang meminta pertanggungjawaban dari pengurusnya. Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk secara bersama juga menuntut orang yang langsung bertanggung jawab atas perbuatan korporasi tersebut. Direksi dan pejabatpejabat korporasi lainnya bisa dikenakan penjatuhan pertanggungjawaban pidana jika mereka bertindak sendirisendiri atau bersama sama dengan orang lain untuk - i) melegalkan suatu kegiatan atau suatu kelalaian yang menjadi tindak kejahatan, ii) mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kegiatan atau kelalaian itu merupakan tindak pidana, iii) mengetahui bahwa tindakan itu dilakukan atau akan dilakukan, dan iB) tidak atau gagal mengambil langkah yang memungkinkan untuk mencegah dilakukannya tindakan itu, maka mereka dapat dipidana atau dibebankan tanggung jawab.; :enurut $te"anus Hariyanto, yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya. Fika pengurus atau pimpinan juga ikut dipidana maka persoalannya sudah menjadi personal crime. %dapun sanksi pidananya adalah denda, tidak termasuk penjara. %gar indiBiduindiBidu yang dianggap bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana, maka indiBiduindiBidu tersebut harus didakwa bukan hanya korporasi. Dalam hukum pidana ada asas kulpabilitas, sehingga harus dibuktikan bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah.
;
ismar, p. Cit..
#0
%rtinya tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari corporate crime menjadi personal crime.1
II.$.
Analisis Penegakan Hukum Dalam %in&ak Pi&ana Lingkungan
!ndonesia sebagai &egara hukum, diharuskan mengatur segala permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hukum lingkungan mengatur hubungan hukum antara unsurunsurnya sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada pelestarian "ungsi dari lingkungan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan mengikat kepada masyarakat dan ditaatinya karena hukum (peraturan perundang undangan) dibuat oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu. Hukum lingkungan dipahami berdasarkan ajaranajaran hukum pada umumnya, namun harus juga memperhatikan metode pendekatan dalam pengelolaan
lingkungan
hidup,
menggunakan
metode
utuh
menyeluruh
(Komprehensi"integral) dengan selalu mengutamakan keselarasan dan kelestarian. Tanggung jawab
&egara
terhadap perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan harus didukung oleh berbagai peraturan dan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, korporasi dan masyarakat dengan sudut pandang bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam rumusan pengertian lingkungan haruslah juga dipandang bahwa manusia termasuk di dalamnya sebagai bagian dari lingkungan serta setiap perilakunya akan mempengaruhi alam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi sebagai legal person (rechtspersoon), yang merupakan suatu badan 1
ko $asmito, *Tindak idana Dan Tanggung Fawab Korporasi Di idang 5ingkungan Hidup*, http-apps.umsurabaya.ac.idjurnal"ilesdisk##umsurabaya#1#/ekosasmito2G#tindakp.pd" , diunduh /3 +ktober /0#2
##
hukum dan memiliki si"at sebagai legal personality memberikan dampak positi" bagi
pembangunan
untuk kesejahteraan
masyarakat,
namun
dapat
juga
memberikan dampak negati", apabila kegiatan yang dilakukan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Hukum lingkungan yang mencakup penaatan dan penegakan hukum (compliance and enforcement ), meliputi bidang hukum administrasi &egara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. $uatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi harus menempuh proses penaatan hukum dengan mengajukan berbagai macam persyaratan perizinan untuk mengkaji layak tidaknya suatu kegiatan usaha dilakukan. ada prinsipnya setiap kegiatan usaha akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, namun besar kecilnya dampak tergantung jenis kegiatan usaha, dan sebagaian besar kegiatan usaha di bidang pengelolaan lingkungan yang meman"aatkan dan atau mengeksploitasi unsurunsur dalam lingkungan memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan. encemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu unsur bagi pemberlakuan proses penegakan hukum lingkungan yang mempunyai arti tindakan represi". Dalam hukum lingkungan dikenal salah satu asas subsidiaritas yang mengedepankan upaya hukum lain sebelum memberlakukan hukum pidana yaitu penegakan hukum administrasi &egara, hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar engadilan. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administrasi danatau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat. Kebijakan penegakan hukum tersebut umumnya dapat diterapkan di &egara&egara maju mengingat tingginya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pihak pengusahanya. $ementara di &egara&egara berkembang, seperti halnya di !ndonesia, merupakan hal yang
#/
sering kita jumpai di mana masyarakat di dalam upaya memenuhi kebutuhan seharihari sering mengabaikan kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Demikian pula dengan para pengusaha atau badan hukum yang bergerak di bidang industri, sehingga limbah industri mereka buang ke dalam sungai. Dan enerapan asas ultimum remedium dibatasi hanya berlaku bagi tindak pidana "ormil tertentu yang juga diatur dalam norma, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. #0 erdasarkan asal 1< 4ndang4ndang &o. 2/ Tahun /001 tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada organ yang ada dalam korporasi. !ni bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya. Dan dalam asal ##3#/0 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha danatau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. %danya 4ndang4ndang &o. 2/ Tahun /001 tersebut membuka peluang sebesarbesarnya bagi pencemaran atau perusakan lingkungan yang berdampak besar kepada lingkungan untuk mengedepankan penegakan hukum pidana sebagai pilihan utama ( premium remedium) apabila pencemaran atau perusakan tidak terkait dengan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan karena undangundang ini juga mengkategorikannya baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan sebagai pelanggaran dan bukan sebagai kejahatan lingkungan. ada prinsipnya penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana dapat diterapkan secara bersamasama, dikarenakan tujuan dari masing masing berbeda. enegakan hukum administrasi ditujukan untuk pencabutan izin #0
:aret riyatna, enerapan Tindak idana 5ingkungan agi Korporasi Dalam enegakan Hukum 5ingkungan Di !ndonesia*, aw eview Iol. J! &o. 2 (:aret /0#/)- hal. 23#.
#2
agar suatu kegiatan usaha tidak secara terus menerus melakukan pencemaran, penegakan hukum perdata ditujukan untuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dan penegakan hukum pidana ditujukan untuk memberikan e"ek jera dan presedence kepada korporasi lainnya agar tidak melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. %pabila dikaji lebih lanjut penegakan hukum lingkungan dapat dikategorikan apabila suatu kegiatan usaha melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. encemaran yang dide"inisikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danatau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dimana pencemarannya masih dapat dipulihkan dapat diterapkan asas ultimum remedium dengan penyelesaian melalui penegakan hukum administrasi berkaitan dengan izin dan hukum perdata untuk memberikan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dan dimungkinkan menyelesaikan sengketa dengan mekanisme di luar engadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase). &amun disisi lain apabila pencemaran sudah dikategorikan pencemaran berat yang telah merusak "ungsi lingkungan, penerapan asas ultimum remedium dapat dikesampingkan, dan penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana dapat diterapkan secara bersamasama (simultan). Dalam tindak pidana lingkungan bagi korporasi, adanya 4ndang4ndang &o. 2/ Tahun /001 tentang erlindungan dan engelolaan 5ingkungan Hidup mengatur halhal antara lain #. %pabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada a. adan usaha danatau b. +rang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
#>
/. %pabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama. 2. Fika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. >. Terhadap tindak pidana badan hukum, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar engadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan selaku pelaku "ungsional. G. adan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa a. erampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. b. enutupan seluruh atau sebagian tempat usaha danatau kegiatan. c. erbaikan akibat tindak pidana d. ewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak danatau e. enempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 2 (tiga) tahun. $anksi bagi tindak pidana lingkungan secara jelas telah diatur dalam 4ndang4ndang &o. 2/ Tahun /001. Hal yang memberikan perbedaan dengan sanksi pidana biasa pada tindak pidana lingkungan terdapat pada pidana tambahan dan pengkajian lebih lanjut antara lain #. erampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana belum terdapat pengaturan lebih tegas mengenai man"aat dan peruntukan perampasan keuntungan yang dimaksud. /. enutupan seluruh atau sebagian tempat usaha danatau kegiatan sebenarnya dapat juga dijatuhkan melalui sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha melalui engadilan Tata 4saha &egara.
#G
2. erbaikan akibat tindak pidana masih belum dapat dide"inisikan secara jelas mengingat perbaikan akibat tindak pidana khususnya bagi kerusakan lingkungan menjadi tidak terukur dan dapat menjadi tumpang tindih dengan kewajiban pemulihan lingkungan pada penegakan hukum perdata. >. ewajiban
mengerjakan apa
yang
dilalaikan tanpa
hak cukup
sulit
dide"inisikan, dikarenakan dalam pencemaran berat atau perusakan lingkungan cenderung "ungsi lingkungan akan sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula. G. enempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 2 (tiga) tahun dalam pelaksanaannya diperlukan manager
lingkungan yang bertugas
mengembalikan "ungsi manajemen lingkungan korporasi sebagaimana sebelum terjadi pencemaran atau perusakan, pada dasarnya sanksi tambahan ini ditujukan untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan korporasi, namun bentuk dan pengaturannya belum secara tegas dan diatur dalam peraturan perundangundangan. ada kenyataannya banyak perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang industri tidak mengolah limbahnya sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalaupun telah banyak usahausaha yang dilakukan emerintah, seperti rogram 5angit iru, rogram Kali ersih (rokasih) dan sebagainya, namun pencemaran masih berjalan terus. Dalam rangka menanggulangi masalah pencemaran, terdapat beberapa hal yang dilakukan
diantaranya
campur
tangan
emerintah
dengan mengeluarkan
peraturanperaturan, bahkan emerintah dapat menerapkan pajak subsidi untuk pengelolaan lingkungan, juga dapat diterapkan standar kualitas lingkungan, tari" tari" limbah dan sebagainya. %gar pengontrolan atau pengawasan melalui jalur hukum yang dilakukan terhadap korporasi yang diduga melakukan pencemaran dapat berlaku secara e"ekti", maka hukum dalam akti"itasnya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta tindakan tata tertib.
#3
Keempat bentuk sanksi ini diatur dalam pasalpasal 4ndang4ndang &omor /2 Tahun #11< tentang engelolaan 5ingkungan Hidup. $elama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Dan lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. %pabila kedua sanksi tersebut tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana karena si"atnya hanya sebagai sanksi subsider. %kan tetapi, dalam menerapkan sanksi administrasi dan sanksi perdata pada kasus pencemaran lingkungan hidup masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya a. ada umumnya proses perkara perdata relati" memerlukan waktu yang cukup lama, karena kemungkinan pihak pencemar akan mengulurulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya. b. Fangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, dan memerlukan waktu yang cukup lama. c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain deterre effect * (e"ek pencegahan) dari sanksi sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik. d. enerapan sanksi administrati" dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya. %da beberapa beberapa "aktor yang mempengaruhi pihak Kepolisian lebih sering menindak aksiaksi kejahatan konBensional yang secara nyata dan "aktual dan terdapat dalam akti"itas seharihari masyarakat dibandingkan dengan menindak kejahatan korporasi. ertama, kejahatankejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat
hanyalah
kejahatankejahatan
#<
konBensional.
%ktiBitas
aparat
Kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh Kepolisian juga turut bersi"at konBensional. Kedua, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai halhal yang sangat berbahaya, dan juga turut dipengaruhi. Ketiga, pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subjek hukum pidana dalam hukum pidana !ndonesia. Keempat, tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi lebih kepada adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konBensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum. Kelima, pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan korporasi masih sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindak lanjutinya secara hukum dan kejahatan korporasi sering melibatkan tokohtokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam tindak pidana lingkungan ini, kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersi"at nyata (actual harm), tetapi juga bersi"at ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Disebabkan kerusakan maupun kesehatan umum seringkali tidak seketika timbul dan tidak mudah dikuali"ikasi. +lek karenanya, generic crime yang relati" berat sebaiknya dirumuskan sebagai tindak pidana materiil. &amun untuk tindak pidana yang bersi"at khusus ( specific crimes) yang melekat pada hukum administrasi dan lebih ringan, bisa dilakukan perumusan yang bersi"at "ormil tanpa harus menunggu pembuktian dari akibat yang terjadi.
#;
BAB III PENU%UP
III.1. esim"ulan
Korporasi adalah suatu organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi atau bisnis, sehingga kejahatan korporasi disebut sebagai kejahatan yang bersi"at organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam #1
konteks hubunganhubungan yang kompleks dan harapanharapan diantara dewan direksi, eksekuti" dan manejer disuatu pihak dan diantara kantor pusat, bagian bagian dan cabangcabang pada pihak lain. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang besar dan sangat berbahaya sekaligus merugikan kehidupan masyarakat, kendatipun di pihak lain ia juga memberi keman"aatan bagi kehidupan masyarakat dan &egara. Dikatakan besar*, oleh karena kompleksnya komponenkomponen yang bekerja dalam satu kesatuan korporasi, sehingga metode pendekatan yang dilakukan terhadap korporasi tidak bisa lagi dengan menggunakan metode pendekatan tradisional yang selama ini berlaku dan dikenal dengan metode pendekatan terhadap kejahatan konBensional. Dari hasilhasil penelitian tentang kejahatan korporasi atau badan hukum, menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat digolongkan ke dalam enam jenis - yaitu pelanggaran hukum administrasi, pencemaran lingkungan, "inansial, perburuhan, manu"akturing dan persaingan dagang yang tidak "air. ertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di !ndonesia berdasarkan 4ndang4ndang &o. /2 Tahun #11< adalah memberikan sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran berupa kurungan penjara atau denda. Dalam pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan oleh jalur hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan pencemaran lingkungan dapat berlaku e"ekti", jika hukum dalam akti"itasnya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, serta tindakan tata tertib. Keempat bentuk sanksi ini diatur dalam pasalpasal 4ndang4ndang &omor /2 Tahun #11< tentang engelolaan 5ingkungan Hidup. Kemudian jika dalam pengawasan tersebut, ditemukan kegiatan atau akti"itas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi, yang terbukti
/0
mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup, pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi tersebut berlaku kepada mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. ertanggungjawaban pidana dari pimpinan korporasi dan atau pemberi perintah, keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan "isik atau nyatanya, tetapi berdasarkan "ungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan. ada tanggung jawab korporasi, yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya dengan sanksi pidana denda, tidak termasuk penjara. %pabila
indiBiduindiBidu dianggap bertanggung
jawab atas pencemaran
lingkungan hidup, maka untuk dapat dipidana indiBiduindiBidu tersebut harus didakwa. Dalam hal ini tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari corporate crime menjadi personal crime.
III.2. Saran
Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspekaspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentukbentuk kejahatan yang konBensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang solid dalam hukum untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. 4ntuk tindak pidana korporasi dalam bidang lingkungan, saat ini harus lebih die"ekti"kan sanksinya, dengan tujuan untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang, dan mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. Kondisi ini dianggap wajar, namun mengingat pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat dan kedudukannya sebagai tindak pidana ekonomi serta
/#
kompleksitas kepentingan yang dilindungi baik yang bersi"at antroposentris maupun ekosentris, maka ketentuan khusus ( specific crime) perlu dilengkapi dengan pengaturan yang bersi"at umum dan mandiri terlepas dari hukum lain. $elain itu, diperlukan perhatian studi yang lebih mendalam, baik di kalangan akademis, pro"esional maupun aparat penegak hukum, guna membangun suatu kerangka teoritis bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini hendaknya diimbangi pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum yang akan menerapkannya. :ereka harus mampu dan kreati" untuk melakukan terobosanterobosan hukum.
DA'%AR PUS%AA
%marini, !ndriati. ertanggungjawaban idana Korporasi Dalam 4ndang4ndang engelolaan
5ingkungan
Hidup
(445H)*
(+nline).
Tersedia
di
http-www.google.comurl6 78http-jurnal.ump.ac.idinde9.phpH4K4:articledownload/;</
//
ei8Hw;w4e3K%>r9r?e@9>AgA%=Bed80As?@j%=usg8%@?jA&C%9T3>HC:g, diunduh /3 +ktober /0#2. !mami, %miruddin %. Dajaan, dkk. !sas "ubsidiaritas # $edudukan dan %mplementasi dalam &enegakan 'ukum ingkungan, andung- $5 @H4&%D dan estari, /001. &asution, ismar. Kejahatan Korporasi dan ertanggungjawabannya* (+nline). Tersedia di http-bismar. wordpress.com/001#//2, diunduh /3 +ktober /0#2. riyatna, :aret. enerapan Tindak idana 5ingkungan agi Korporasi Dalam enegakan Hukum 5ingkungan Di !ndonesia*. aw eview. Iol. J! &o. 2 (:aret /0#/). $asmito, ko. *Tindak idana Dan Tanggung Fawab Korporasi Di idang 5ingkungan Hidup* (+nline). Tersedia di http-apps.umsurabaya.ac.id jurnal"ilesdisk## umsurabaya#1#/ekosasmito2G#tindakp.pd" , diunduh /3 +ktober /0#2. $ulaiman, %bdullah. *etode &enulisan %lmu 'ukum. Aet. Keempat. Fakarta- ayasan endidikan dan engembangan $umber Daya :anusia ($D:), /0#/. $usanto, !. $. $ejahatan $orporasi. $emarang- adan enerbit 4niBersitas Diponegoro, #11G.
/2
