PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANA PELAKSANAAN AN PEMILU PEMILU KADA KADA PUTARA PUTARAN N KEDUA KEDUA DI KECAMA KECAMATAN TAN HARAU HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2010
Pemerintah
Pusat
secara
dominan
menentukan siapa yang harus terpilih dan DPRD hanya melegitimasi calon yang sudah ditentukan. Jika DPRD
(FAIZIL AZIZ-0921202060)
mengambil keputusan yang berbeda dengan arahan Pemerintah Pusat maka
PENDAHULUAN
akan diabaikan oleh Pemerintah Pusat Pemili Pemilihan han Kepala Kepala Daerah Daerah atau atau
karena Pemerintah Pusat tidak terikat
yang sekarang lebih dikenal dengan Pem Pemilu
Kada
secara ara
dengan
langsung sung
merupakan sebuah kebijakan
yang
kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri, sedangkan
diharapkan oleh seluruh masyarakat
Kepala
Indonesia sebagai pilihan tepat untuk
berakibat
dengan salah satu tujuan reformasi,
Tahun
masa
1999
demokratisasi
malah
persoalan
Pemerintah
Daerah. Pada era sentralisasi (masa
pela pelaks ksan anaa aan n
Pemi Pemilu lu
telah
Pemerintah
me mengakhiri Pusat
yang
baru,
money
politic
konflik
antar
seperti (pol politik
terjadinya ua uang) ng)
pendukung
dan
masing
masing calon. calon. Bahkan pemilih pemilihan an tidak tidak
berlakunya UU No. 5 Tahun 1974), seti setiap ap
Daerah
dominan dominan,, tetapi tetapi justr justru u menimb menimbulk ulkan an
dianggap sebagai hambatan dalam proses
199 1999
pengaruh
berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan Tahun
Kepala
daerah daerah setelah setelah berlakunya berlakunya UU UU No. 22
Apabil Apabilaa kembal kembalii meliha melihatt sejarah, sejarah,
No.22
seorang
Perubahan format pemerintahan
kedaulatan ke tangan rakyat.
UU
hanya
daripada daripada kepada daerahnya daerahnya sendiri. sendiri.
mengembalikan
pada
sifatnya
lebih besar kepada Pemerintah Pusat
yang yang lebih lebih demokra demokratis tis yang yang hanya hanya bisa
Kada
DPRD,
merasa memiliki tanggung jawab yang
yaitu untuk mewujudkan Indonesia
Pemilu
Daerah
kepada
memberikan laporan saja. Hal ini
menuju menuju demok demokrat ratisa isasi. si. Ini seir seiring ing juga juga
format
DPRD.
tahun memberi pertanggungjawaban
momentum momentum politik politik besar yang sangat
dengan
pemilihan
Konsekuensinya, Kepala Daerah setiap
diam diambi bill oleh oleh pemer pemerin inta tah h dan dan menj menjad adii
dicapai
hasil
langsung langsung ini menimbulkan menimbulkan kontroversi kontroversi,,
Kad Kada, a,
kare karena na sering seringka kali li calon calon-c -cal alon on yang yang
1
2
terpil terpilih ih tidak tidak memili memiliki ki kemamp kemampuan uan
sistem sistem Pemili Pemilihan han Kepala Kepala Daerah Daerah oleh oleh
dan
DPRD menjad menjadii Pemilu Pemilu Kada Kada langsung langsung
kapabilitas
un untuk
menjadi
pemimpin daerah. Berbagai
oleh oleh rakya rakyatt adalah adalah kebutuh kebutuhan an yang yang sekitar
sanga sangatt mend mendesa esak. k. Ha Hall ini ini juga juga ses sesua uaii
tersebut
denga dengan n UU UUD D 1945 1945 Pasa Pasall 18 18 aya ayatt (4) (4)
mend mendor oron ong g per perlu adan adany ya peru peruba baha han n
yang menyata menyatakan kan bahwa bahwa “Guber “Gubernur nur,,
form format at Pemi Pemilu lu Kad Kada, a, kare karena na fakt faktaa
Bupati dan Walikota masing-masing
seki sekittar Pemilu Ka Kada seb sebelum da dan
sebagai kepala pemerintahan daerah
setelah UU No. 22 Tahun 1999, adalah
propinsi, kabupaten dan kota dipilih
kecenderungan proses pemilihan yang
secara demokratis”.
pemilihan
persoalan
Kepala
dinilai
Daerah
mematikan
proses
Makna
demokratis
demokratisasi. Pada pemerintah yang
menimbulkan
sentralistik di bawah UU. No. 5 Tahun
dipilih langsung oleh rakyat serta bisa
1974 1974,, hasi hasill pemi pemili liha han n seca secara ra sepi sepiha hak k
juga dipilih langsung oleh anggota
oleh
legislatif sebagai Wakil rakyat. Namun
Pemerintah
menjadikan
Pusat
Pemilu
Kada
telah sekedar
makna
bisa
ganda,
bisa
dengan ad adanya re revisi UU No. 22
sandiwara sandiwara belaka. belaka. UU. No. 22 22 Tahun Tahun
Tahun 1999 menjadi UU No. 32
1999, telah memberi keleluasaan pada
Tahun 2004 2004 maka maksud dari dipilih dipilih
daerah atau kepada DPRD dalam
di sini sini yakni yakni secara secara demokr demokrati atiss dipilih dipilih
memilih
lang langsu sung ng
Kepala
Da Daerah.
Namun
ole oleh h
raky rakyat at..
Sehi Sehing ngga ga
proses rekrutmen ini tidak kondusif
diharapkan terwujudnya masyarakat
terhadap
yang
proses
politik
yang
demokratis di daerah, justru semakin
demokratisasi
sesuai
dengan
tujuan reformasi di atas.
buruk, terutama dengan praktek money praktek money
Dalam konteks demokratisasi,
politic (politik uang) dalam proses
masyarakat yang memiliki kesadaran
pemilihan, maupun dilihat dari kualitas
berdemokrasi adalah langkah awal
dan kapabilitas kapabilitas Kepala Daerah Daerah terpilih. terpilih.
menu menuju ju
Bertolak
dari
pemikiran
dan
kenyata kenyataan an terseb tersebut ut maka maka peruba perubahan han
demo demokr kras asii
Pembentukan
warga
yan yang g negara
bena benarr. yang
demokratis dilakukan secara efektif
3
hanya
melalui
pendidikan
Dalam demokrasi konstitusional, civic
kewarganegaraan atau civic civic educat education ion..
education yang efektif adalah suatu
Aktualisasi
dari
keharusan karena kemampuan untuk
sebenarnya
terletak
civic
education
pada
tingkat
berpartisipasi
dalam
masyarakat
partisipasi politik masyarakat di setiap
demokratis, berpikir secara kritis, dan
momentum
pemilu,
bertindak secara sadar dalam dunia
media
yang plural, memerlukan empati yang
praktik
memungkinkan kita mendengar dan
yang
oleh karenanya mengakomodasi pihak
karena
politik
seperti
sekaligus
menjadi
pembelajaran
serta
berdemokrasi
bagi
diharapkan
dapat
kesadaran
rakyat
membentuk
kolektif
segenap
unsur
lain,
yang
benar
sesuai
nuraninya.
Barber
dalam
Branson
itu
memerlukan
kemampuan yang memadai.
bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin
semuanya
Tujuan civic education menurut Benyamin (1999:6)
Barber
dalam
adalah
Branson
partisipasi
yang
(1999:5) menjelaskan bahwa ”civic ”civic
bermutu dan bertanggung be rtanggung jawab dalam
education adalah pendidikan nutuk
kehidupan politik dan masyarakat baik
mengembangkan
memperkuat
di tingkat lokal, maupun nasional.
pemerintahan
Hasilnya adalah dalam masyarakat
dalam
atau
dan
tentang
otonom ( self self government )”. )”. Pemerintahan
yang
demokratis
kemungkinan
otonom
yang
bahwa
warga
selalu
dalam
mempunyai pengetahuan, kemampuan
pemerintahannya sendiri. Mereka tidak
dan kemauan untuk mewujudkannya.
hanya
Partisipasi
demokratis negara
tuntutan
berarti aktif
menerima orang
terlibat
dan
Yang
ada,
jika
warga
warga
negaranya
negara
dalam
pada
masyarakat yang demokratis, harus
akhirnya cita-cita demokrasi dapat
didasarkan pada pengetahuan, refleksi
diwujudkan dengan sesungguhnya bila
kritis
setiap
penerimaan
warga
lain.
memenuhi
mengadakan perubahan sosial akan
negara
dapat
berpartisipasi dalam pemerintahannya.
dan
pemahaman akan
hak-hak
serta dan
tanggung jawab. Partisipasi semacam
4
itu
memerlukan
(1)
penguasaan
Sistem Pemilu Kada secara langsung
terhadap pengetahuan dan pemahaman
ini
tertentu,
terciptanya
(2)
kemampuan
pengembangan intelektual
partisipatoris,
(3)
dan
dirasakan
lebih
menjanjikan
demokratisasi
dibandingkan
apabila
dengan
sistem
pengembangan
sebelum sebelumnya nya sesu sesuai ai denga dengan n UU No.5 No.5
karakter atau sikap mental tertentu,
Tahu Tahun n 197 1974 4 atau ataupu pun n UU No.2 No.22 2 Tah Tahun un
dan (4) komitmen yang benar terhadap
1999 1999 kare karena na kesem kesempa pata tan n masy masyar arak akat at
nilai
untuk memilih pemimpin di daerahnya
dan
prisip
fundamental
demokrasi.
secara bebas tanpa adanya tekanan ,
Sebagai proses dari transformasi politik,
masyarakat
mengharapkan
agar agar Pemil Pemilu u Kad Kadaa dapa dapatt meng mengha hasi silk lkan an Kepala
daerah
berkualitas, terhadap
yang
legitimate, kepentingan
akuntabel, dan
peka
masyarakat,
baik
berupa
intimidasi
ataupun
kekerasan politik dirasakan sangat luas. Pelaksanaan lang langsun sung g KPUD
ini ini
Pemilu
Kada
disel diseleng engga gara raka kan n yang
oleh oleh
kemudian
bukan Kepala daerah yang hanya
bertanggungjawab
mementingkan
pribadi
Sebagaimana tercantum dalam UU No.
Deng De ngan an
32 Tahun 2004 pasal 57 ayat 1,2 (satu,
dibe diberl rlak akuk ukan anny nyaa UU No. No. 32 Tahu Tahun n
dua) tentang Pemerintahan Daerah
2004 sebagai revisi dari UU No. 22
yang berbunyi :
ata atau
kepentingan
gol golon onga gann nny ya
sa saja. ja.
Tahun 1999, masyarakat diberikan kesempatan
oleh
negara
dalam
menentukan
sendiri
segala
bentuk
kebijakan baik itu menyangkut harkat maupun martabat rakyat di daerah. Masyarakat di daerah telah menjadi pelaku
utama
atau
voter
turnout
(pemilih) yang menentukan sendiri Kepala daerah yang mereka inginkan.
kepada
DPRD.
“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
5
Dengan
sistem Pemilu
Kada
berhubungan
langsung
langsung ini diharapkan masyarakat
pelaksanaan
dapat lebih aktif dalam berpartisipasi
kedu keduaa tahu tahun n 2010 2010,, yaitu aitu mas masy yarak arakat at
politik, khususnya dalam memberikan
umum selaku pemilih, Pemerintah
suara dalam Pemilu Kada 2010 ini,
Daerah, KPUD Lima Puluh Kota, Elit
sehingga
Politik dan Pemuka masyarakat di
Pemilu
suksesnya Kada
memberikan
pelaksanaan
2010 efek
ini
akan
Keca Ke cama mata tan n
positif
bagi
berdasarkan
Pemilu
dalam
Har Harau au,,
Kada
putaran
dan dan
ter terak akhi hir r
dokumen-dokumen
terlaksananya pemerintahan yang lebih
berupa data tertulis yang didapat dari
baik ke depannya.
KPUD Lima Puluh Kota sebagai institusi pelaksana Pemilu Kada yang mana pada akhirnya data-data tersebut
BAHAN DAN METODE 1.
dikumpulkan, dianalisis sesuai dengan
Pend Pendek ekat atan an Pen Peneeliti litian an
Penelitian Penelitian yang peneliti peneliti lakukan lakukan ini
berupaya
mendeskripsikan
menganalisis
mengenai
dan
partisipasi
tahapan
Kada
putaran
untuk
kemudian
2.
Lok Lokasi asi Pe Penelit litian ian
Lokasi
penelitian
ini
adalah
di
Kecamatan Harau Kabupaten Lima
Kecamatan Kecamatan Harau tahun 2010. Sesuai
Puluh Puluh Kota. Kota. Alasan Alasan pemilih pemilihan an lokasi lokasi
dengan tujuan yang dicapai, maka
penelitian di dasarkan sekaitan dengan
dalam penelitian ini menggunakan
tema penelitian yaitu partisipasi politik
metode penelitian deskriptif kualitatif
dalam Pemilu Kada, Kecamatan Harau
(descriptive
research). research).
merupakan
kecamatan
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penurunan
tingkat
penelitian ini berdasarkan pendapat
masyarakat tertinggi di antara 13
ahli di atas adalah Grounded theory.
kecamatan di Kabupaten Lima Puluh
Dalam penelitian ini data-data yang
Kota
dibutuhkan
pengumpulan data serta tersedianya
kualitative
peneliti
kedua
atas
disimpulkan berupa sebuah teori.
politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu
di
diambil
dari
informasi orang ataupun pihak yang
dan
dengan partisipasi
mem memudahk ahkan
dalam
6
fasilitas
dan
kemudahan
dalam
transportasi. 3.
wawancara dengan sumber informasi terpilih.
Jeni Jeniss dan dan Su Sumb mber er Data Data
Penelitian
yang
baik
4.
adalah
Rumusan Ma Masalah
1. Baga Bagaim iman anaa
penelitian yang di dukung dukun g dengan data
politik
yang
pelaksanaan
akurat
sehingga
dalam
bent bentuk uk
par partisi tisipa pasi si
masyarakat Pemilu
dalam Kada
perumusan masalah dan penarikan
putaran kedua
kesimpulan memiliki suatu keterkaitan
Harau Kabupat paten Lima Pu Puluh
yang dapat dijelaskan secara ilmiah.
Kota Kota tahun tahun 2010? 2010?
Dalam penelitian dan penulisan Tesis
di Kecamatan
2. Apakah Apakah penyebab penyebab menuru menurunny nnyaa
ini penulis mempergunakan jenis dan
partisipasi
sumber data sebagai berikut:
dalam pelaksanaan Pemilu Kada
a. Data Data U Umum mum (Sekun (Sekunder) der)
politik
putaran kedua
masyarakat
di Kecamatan
Data sekunder adalah data yang
Hara Ha rau u Kabu Kabupa pate ten n Lima Lima Pul Puluh uh
diperoleh tidak secara langsung dari
Kota Kota tahu tahun n 2010 2010 dan dan apa apa fak fakto tor r
sumbernya,
yang mempengaruhinya?
melalui
dokumen-
dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis yang bersumber pada dokumen,
sehingga
disebut
HASIL DAN PEMBAHASAN
data
Demokrasi menurut asal katanya
dokumenter, yaitu data atau gambaran
berarti
tentang
rakyat rakyat berku berkuasa asa di sini sini yaitu yaitu rakya rakyatt
lokasi
meliputi
:
penelitian, keadaan
yang
geografis,
yang
“rakyat
berkuasa”.
menentukan
sendiri
Makna
segala
demografi, ekonomi dan sosial budaya
bentuk kebijakan baik itu menyangkut
baik yang berupa data stastis maupun
harkat maupun martabat rakyat di
yang bersifat dinamis.
daerah. Setiap kebijakan yang akan
b. Data Khusus (Primer)
diambil oleh pemerintah harus didasari
Data primer adalah data yang secara
langsung
sumbernya,
diperoleh
melalui
FGD
dari dan
oleh keinginan rakyat atau seperti istilah
yang
sering
kita
dengar
7
“pemerintahan dari, oleh dan untuk
ataupun paksaan dari pihak manapun.
rakyat”.
Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati
Dalam Wilhem
demokrasi
Henning
menurut
dalam
serta dijunjung tinggi.
(Pit Pito
Dengan adanya Pemilu Kada
2006:185) rakyat dapat menghentikan
langsung
pemerintahan
pembelajaran
yang
tidak
disukai
ini,
diharapkan politik
menjadi sekaligus
dengan cara yang sama sekali tidak
member memberika ikan n pemaha pemahaman man politik politik bagi bagi
berdarah. Hal ini juga sejalan dengan
masyarakat karena sukses tidak nya
nega negara ra demok demokra rati tiss diman dimanaa keda kedaul ulat atan an
pelaksanaan Pemilu Kada langsung
tertinggi berada di tangan rakyat,
merupakan salah satu indikator dalam
melalui
menguji
kegiatan
bersama
untuk
tingkat
partisipasi
politik
menetapkan tujuan-tujuan, masa depan
masyarakat. Karena masyarakat bebas
serta serta dalam dalam menent menentukan ukan orangorang-ora orang ng
tanpa
yang
menyalurkan aspirasi dan menentukan
akan
memegang
tampuk
adanya
kepemimpinan. Anggota masyarakat
sendiri
secara langsung memilih wakil-wakil
terwujudnya
yang
lembaga
demokrasi.
Pemilihan umum adalah salah
Partisipasi
akan
duduk
di
paksaan
pemimpinnya pemerintahan
dalam
demi yang
pemerintahan.
satu satu
pila pilarr
demokrasi.
utam utamaa
dar dari
Dengan
kata
Politik
sebu sebuah ah
Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada
lain,
Putaran Kedua Tahun 2010 Di
partisipasi langsung dari masyarakat
Kecamatan Harau
dalam pelaksanaan Pemilu, Pilleg,
Bentuk
maupun
Pemilu
Kada
Masyarakat
partisipasi
politik
merupakan
seseorang dapat dilihat dengan jelas
pengejewantahan dan penyelenggaraan
melalui aktivitas-aktivitas politiknya,
kekuasaan politik yang absah dan oleh
begitu juga dalam masyarakat dapat
rakyat, rakyat, karen karenaa di sinila sinilah h masyara masyarakat kat
dilihat dari aktivitas-aktivitas yang
bebas
dilakukan bersama oleh masyarakat di
mengeluarkan
pendapatnya
masing-masing tanpa adanya tekanan
Kecamatan
Harau
berdasarkan
8
pendapat Mas’oed (2001:47) “kegiatan
politik
Konvensional
politik konvensional adalah bentuk
Konvensional.
dan
Non-
partisipasi politik yang normal dalam demokrasi
modern.
Bentuk
non-
Penyebab
Menurunnya
Tingkat
konvensional termasuk beberapa yang
Partisipasi
mungkin legal maupun yang illegal,
Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada
penuh kekerasan, dan revolusioner”.
Dan Faktor Yang Mempengaruhi
Bent Bentuk uk-b -ben entu tuk k
Partisipasi
part partis isip ipas asii
poli politi tik k
konvensional menurut Mas’oed adalah pemberian
suara
politik,
kegiatan
membentuk
dan
kelompok
(voting ), ),
bergabung
dalam
kepentingan
dan
Politik
Berdasarkan responden pihak
dan
terkait,
penurunan
politik
masyarakat
di
disebabkan
oleh
bentuk
administratif.Sedangkan
partisipasi
politik
Non-
Masyarakat
informasi
dari
wawancara
dengan
peneliti
menarik
kesimpulan bahwa tingginya tingkat
komunikasi individual dengan pejabat dan
Masyarakat
Tahun 2010
diskusi
kampanye,
Politik
partisipasi
politik
Kecamatan
Harau
beberapa
alasan,
konvensional konvensional adalah adalah Pengajuan Pengajuan petisi, petisi,
diantaranya, alasan teknis, ekonomis,
Berde Berdemo monst nstra rasi, si, Konf Konfro ront ntas asi, i, Mogo Mogok, k,
apatis dan pesimis, idealis, kurangnya
Tindak
kesadaran, dan alasan karena tidak
kekerasan
politik
terhadap
harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran),
Tindakan
kekerasan
berada di tempat. 1. Golput karena karena alasan alasan teknis
politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan),
Perang
gerilya
dan
revolusi.
cenderung dilakukan dimana pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Dalam pelaksanaan Pemilu Kada putaran kedua di Kecamatan Harau tahun 2010, bentuk partisipasi politik masyarakat
Golput dengan alasan teknis ini
mencakup
partisipasi
Tetap (DPT), hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain: a. Umum
Kesa Ke sala laha han n Kom Komis isii Pem Pemil ilih ihan an Daerah
(KPUD)
dalam
pendataan nama-nama calon pemilih,
9
atau dapat dapat juga dikarenakan dikarenakan kurangnya kurangnya koordinasi dengan perangkat nagari
3. Golput karena alasan apatis dan pesimis
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. b.
Golput dengan alasan apatis dan pesimis ini bisa terjadi dikarenakan
Kesalahan dari pihak pemilih
beberapa hal, antara lain:
itu sendiri, misalnya pemilih telah terdaftar, akan tetapi pada hari “H” yang
bersangkutan
berkesempatan memberikan
tidak
untuk suara
hadir
di
Tempat
Pemung Pemunguta utan n Suara Suara (TPS) (TPS) karena karena ada
karena
pertimbanga pertimbangan n
Pertimbangan
ekonomis
ini
biasanya dihadapi oleh kelompok yang terdiri terdiri dari dari rakyat rakyat kecil kecil yang bermata bermata pada
sektor
informal,
dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitas pekerjaan, sehingga masyarakat pada kelompok ini akan merasa rug rugi apabila
menin ninggalkan kan
pekerjaan tersebut. Pekerjaan pada sektor informal informal ini ini seperti seperti petani dan pedagang-pedagang
kecil
yang
mencari makan bergantung kepada penghasilan
percaya dengan pemerintah dan calon yang
ada.
menjadi
Akibatnya
tidak
bisa
kebijakan-kebijakan
pemerintah melaksanakan
mereka
di
berpartisipasi, begitu juga dengan para calon, masyarakat menganggap calon-
ekonomis.
pencaharian
Sika Sikap p acu acuh h tak tak acuh acuh dan dan tid tidak ak
karenakan masyarakat tidak mau ikut
hal lain lain yang yang lebih lebih pent penting ing.. 2. Golput
a.
harian,
begitu
juga
karyawan dengan upah harian dan pekerja serabutan lainnya.
calon
yang
ada
tidak
memenuhi
kriteria pemimpin yang baik, tidak ada yang ideal/sempurna, dan tidak akan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga sehingga lebih memilih memilih golput. golput. b.
Kebingungan
masyarakat
dalam dalam menent menentuka ukan n pili pilihan han.. Hal ini disebabkan
banyak
pemilih
yang
belum mengenal pemimpinnya, selain wajah-wajah
yang
terpampang
di
baliho-baliho kampanye maupun iklan di media media massa, massa, terleb terlebih ih lagi lagi nyaris nyaris tidak ada calon yang memaparkan program-programnya
dengan
jelas.
Sehingga masyarakat menjadi ragu dan lebih memilih untuk golput.
10
c.
Ketidaktahuan
kapan
jadwal
Kurangnya
kesadaran
pemilihan. Hal ini lebih disebabkan
masy masyar araka akatt ini lebi lebih h dise diseba babk bkan an oleh oleh
kurangnya peranan media atau KPPS
kurangnya
dalam memberikan memberikan informasi informasi tentang tentang
masyarakat, sehingga masyarakat tidak
pelaksanaan
tahu akan manfaat dan tujuan dari
masyarakat, kurang
Pemilu
Kada
kepada
sehingga
masyarakat
mendapatkan
sosialisasi
meng mengen enai ai kapa kapan n jad jadwa wall pela pelaks ksan anaa aan n Pemilu Kada.
pendidikan
Pemilu Kada itu sendiri. 6.
Alas Alasan an kar karen enaa tid tidak ak ber berad adaa di
tempat Untu Untuk k
4. Golput karena karena alasan alasan idealis idealis Alasan
alas alasan an
maklumi.
ini, ini,
bisa bisa
Masyarakat
terpaksa
memilih
golp golput ut,,
berada di tempat, seperti berada di luar
karena memilih sekalipun tidak akan
kot kota da dan terikat de denga ngan tangg nggung
merubah keadaan. Hal ini juga bisa
jawab baik pekerjaan, maupun dengan
disebabkan
bosan
perguruan
masyarakat terhadap politik, seperti
Meskipun
bosan dengan janji-janji muluk para
masyarakat
calon,
kesadaran
serta
pil pilih ihan an
oleh
untuk untuk
perasaan
bosan
karena
terlalu
golput
kita kita
artinya
mene meneta tapka pkan n
idealis
politik
dikarenakan
tinggi masih
bagi
tidak
mahasiswa.
ada
sebagian
yang
dengan
penuh
pulang
hanya
untuk
seringnya pelaksanaan Pemilu namun
memberikan suara pada Pemilu Kada,
tidak memberikan perubahan apa-apa
namun persentasenya di masyarakat
bagi daerah. Alasan ini biasanya di
sangat sedikit.
anut oleh masyarakat yang sudah tidak percaya
lagi terhadap
sistem
dan
Pengaruh Partisipasi Politik Non-
penguasanya. Namun mereka tidak
Konvensional Terhadap Partisipasi
dapat berbuat apa-apa untuk merubah
Politik Masyarakat di Kecamatan
sist sistem em yang yang ada, ada, seh sehin ingg ggaa mere mereka ka
Harau
memilih untuk golput. 5.
Kura Kurang ngny nyaa
masyarakat
Diantara kes kesad adar aran an
bentuk-bentuk
partisipasi politik non-konvensional menurut Mas’oed di atas, identifikasi
11
lapangan menunjukkan kaitan antara
akhir
partisipasi non-konvensional dengan
ditindaklanjuti
pelaksanaan
petisi
Pemilu
Kada
di
perhitungan
suara,
dengan
oleh kubu
sehingga pengajuan
Irfendi-Zadri ke
Kecamatan Harau berupa kegiatan
pengadilan. Setelah melalui proses
pengajuan
konfrontasi.
pengadilan yang panjang, akhirnya
Pengajuan petisi merupakan pengajuan
tetap di putuskan bahwa pasangan
pendapat atau poin-poin tuntutan yang
Alis-Asyirwan
telah
pihak
pemenang Pemilu Kada di Kabupaten
terhadap pihak lainnya, sedangkan
Lima Puluh Kota dan terpilih menjadi
konfrontasi
Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh
petisi
disetujui
dan
oleh
suatu
mempertemukan
dua
pendapat dari dua kubu yang berbeda. Kedua
kegiatan
konvensional
partisipasi
non-
tersebut terjadi
pada
keluar
sebagai
Kota periode 2010-2015. Berdasarkan terjadi
di
atas,
fenomena
yang
dapat
tarik
di
akhir perhitungan suara Pemilu Kada
kesimpulan
bahwa
di
putaran
partisipasi
politik
konvensional,
kedua,
perhitungan
dimana
memenangkan
partisipasi politik non-konvensional
pasangan Alis-Asyirwan yang hanya
juga memberikan pengaruh yang besar
terpaut
dari
dalam pelaksanaan Pemilu Kada di
Hasil
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
751
pasangan
suara
hasil
samping
(0,54%)
suara
Irfendi-Zadry.
perhitungan suara tersebut menurut
upaya
kubu Irfendi-Zadri terdapat indikasi
pemerintah.
kecurangan
kenyataannya kegiatan ini tidak selalu
yang
menyebabkan
mempengaruhi
beralihnya dukungan suara pasangan
memberikan
Irfendi-Zadry kepada pasangan Alis-
harapkan.
Meskipun
keputusan pada
hasil sesuai yang di
Asyirwan. Merasa dirugikan, kubu Irfendi-Zadri konfrontasi
pun terhadap
melakukan kubu
KESIMPULAN
Alis-
Partisipasi politik masyarakat di
Asyirwan. Akan tetapi konfrontasi
Kecamatan Harau meliputi partisipasi
tersebut tidak berhasil mengubah hasil
politik konvensional berupa, diskusi
12
politik,
kegiatan
kampanye,
dengan janji-janji para calon yang
membentuk dan bergabung dengan
dianggap muluk-muluk, serta karena
kelompok
seringnya dan pelaksanaan Pemilu
kepentingan,
komunikasi
individual dengan pejabat politik dan
yang
administratif
pelaksanaannnya,
dan
pemberian
suara
(voting ). ).
berdekatan
waktu kurangnya
kesadaran masyarakat karena masih
Bentuk
Partisipasi
Konvensional
yang
Politik
pendidikan
politik
di
masyarakat sehingga masyarakat tidak
Kacamatan Harau adalah Pemberian
tahu apa manfaat dan tujuan Pemilu
suara
tingkat
Kada,
politik
kuliah/bekerja di luar kota.
(voting). (voting).
penurunan
dominan
rendahnya
Tingginya
partisipasi
masyarakat
di
disebabkan
oleh
dan
terakhir
Harau
beberapa
aspek,
dilakukan oleh masyarakat Kecamatan
diantaranya, alasan teknis, ekonomis,
Harau Harau biasany biasanyaa di ling lingkung kungan an kerja kerja
apatis dan pesimis, idealis, kurangnya
baik di sawah, di pasar, di sekolah dan
kesadaran, dan alasan tidak berada di
tempat-tempat lainnya. Kegiatan ini
tempat.
hanya teknis
terjadi
karena
politik
dilakukan
tertentu
saja,
yang
seperti
Kecamatan
Alasan
Diskusi
faktor
oleh
sering
masyarakat
masyarakat
dengan
pemilih tidak terdaftar dalam Daftar
tingkat pendidikan yang lebih tinggi
Pemilih Tetap (DPT), alasan ekonomis
umumnya
biasanya alasan oleh masyarakat yang
mendiskusikan perihal Pemilu Kada
berada pada status pekerjaan lebih
dibanding
rendah yang tidak bisa meninggalkan
Sedangkan
pekerjaannya,
dan
pekerjaan yang lebih rendah ren dah lebih suka
pesimis dikarenakan sikap acuh tak
mendiskusikan perihal Pemilu Kada
acuh, tidak percaya dan dikarenakan
dibanding masyarakat yang pekerjaan
pemilih bingung untuk memilih siapa
lebih
dalam Pemilu Kada, alasan idealis
disimpulkan dalam diskusi politik di
dengan memilih golput karena bosan
Kecamatan Harau, tingkat pendidikan
alasan
apatis
lebih
yang
tinggi.
tertarik
untuk
lebih
rendah.
masyarakat
dengan
Sehingga
dapat
13
berbanding terbalik dengan tingkat
sebagai
pekerjaan.
sekaligus
masyarakat Kecamatan Harau belum
mempertegas hasil penelitian terdahulu
bisa dikatakan berpartisipasi karena
oleh Sri (2009) yang menunjukkan
minimnya
bahwa
diskusi
anggota
faktor
yang
Hal
ini
politik sangat
merupakan
pengurus
partai
pemilih pengurus
politik
yang
menjadi
partai
politik.
berpengaruh
Masyarakat dengan tingkat pendidikan
terhadap partisipasi politik masyarakat.
lebih tinggi cenderung memilih untuk
Kegiatan
Kampanye,
tidak bergabung dengan partai politik,
Kecamatan
begitu juga dengan mas yarakat dengan
Harau merasa malas untuk mengikuti
status pekerjaan lebih tinggi cenderung
kegiatan kampanye yang berisi orasi
tidak menaruh minat untuk bergabung
visi dan misi calon-calon Kepala
dengan kelompok kepentingan.
kebanyakan
masyarakat
Daerah, masyarakat dengan tingkat pendidikan memilih
lebih
tidak
tinggi cenderung
ikut
kampanye
di
Komunikasi individual dengan pejabat
politik
dan
administratif,
seperti komunikasi dengan Bupati dan
bandingkan masyarakat mas yarakat dengan tingkat
Pemerintah
pendidikan lebih rendah, sedangkan
banyak masyarakat yang merasa takut
masyarakat yang memiliki pekerjaan
untuk
lebih rendah cenderung memilih ikut
Pemerintah Daerah terlebih Bupati dan
kampanye.
Wakil Bupati sebagai pejabat politik.
Hal
ini
kembali
Daerah
dimana
berkomunikasi
Hal
oleh Sri (2009) yang menunjukkan
pelaksanaan birokrasi di daerah yang
bahwa kegiatan kampanye merupakan
cenderung berbelit-belit. Masyarakat
faktor yang mempengaruhi partisipasi
dengan
politik masyarakat.
pekerjaan
lebih
tinggi
umumnya
cenderung
lebih
suka
melakukan
dan
bergabung
kemungkinan
dengan
mempertegas hasil penelitian terdahulu
Membentuk
ini
masih
tingkat
disebabkan
pendidikan
dan
dengan kelompok kepentingan seperti
komunikasi dengan pejabat politik dan
bergabung sebagai anggota pengurus
administratif dibandingkan masyarakat
partai politik dimana dalam kegiatan
14
yang berpendidikan dan pekerjaan lebih rendah. Pemberian
suara
(voting (voting ), ),
dimana dimana tinggi tingginya nya penurun penurunan an ting tingkat kat partisipasi
politik
masyarakat
Kecamatan Harau dari Pemilu Kada putaran pertama ke putaran kedua dipengaruhi
oleh
tingkat
tingkat
pendidikan dan pekerjaan pemilih. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memilih untuk ikut memberikan suaranya dibanding masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah, begitu juga dengan pekerjaan, masyarakat dengan status pekerjaan lebih tinggi cenderung lebih tinggi
tingkat
dibandingkan
partisipasinya
masyarakat
dengan
status pekerjaan yang lebih rendah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian
terdahulu
oleh
Tarigan
(2009) yang menjelaskan bahwa status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi politik, pada
kenyataannya
di
Kecamatan
Harau tidaklah demikian.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Praktik), Rineka Cipta. Jakarta. Branson, MS. dan Syafuddin. 1999. Belajar Civic Education dari Amerika. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS). Yogyakarta. Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar 2004. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Utama. Jakarta. Jakarta. _______________. 1998. 1998. Part Partis isip ipas asii dan Partai Politik, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kartono, Kartono, Kartini. Kartini. 2006. Pemimpin 2006. Pemimpin dan Kepemimpinan. Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo Grafindo Persada. Persada. Jakarta. Jakarta. Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Asdi Sosiologi Politik . Mahasatya. Jakarta. Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001. Perbandingan Sistem Politik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Moleong, Lexy J, 2010. Metodologi PT. Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Bandung. Muluk, MR Khairul. 2007. Menggugat 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berfikir Sistem). Sistem). Bayu Media Malang. Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Penelitian. Ghalia Ghalia Indonesia. Indonesia. Bogor. Bogor. Pamudji, S. S. 1995. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Indonesia. Bumi Aksara. Aksara. Jakarta. Jakarta.
15
Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Alfa Beta. Bandung. Pito, Toni Antonius, dkk. 2006. Mengenal Teori-teori Politik . Nuansa. Bandung. Powell, G. Bingham, jr. 1994. Contemporary Democracies. Democracies. Harvard University Press. London. Rush, Michael dan Althoff, Philip. 1997. Pengantar Sosiologi Politik . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Salam, Dharma S. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Indonesia. Djambatan. Djambatan. Jakarta. Jakarta. Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku politik . IKIP Semarang Press. Semarang. Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial . PT Refika Aditama. Bandung. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administratif . Alfabeta. Bandung. Surba Surbakt kti, i, Ramla Ramlan. n. 1992 1992.. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Woshinsky, Oliver H. 1995. Culture and Politics. Politics. Prentice Hall International (UK) Limited. London.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai tentang Partai Politik . Peratu Peraturan ran Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 6 Tahun Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 17 17 Tahun 2005 tent tentan ang g Peru Peruba bahan han Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah. Permendagri No. 9 tahun 2005 tentang Peranan Pemerintah Daerah dalam Pilkada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Daerah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No. 05/Kpts/KPU-Kab003.435058/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010. Kepu Ke putu tusa san n Komis Komisii Pemi Pemili liha han n Umum Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No. 66/Kpts/KPU-Kab003.435058/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2010. Karya Tulis
16
Aria Ar iant nto, o, Bi Bism smar ar.. 2011. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1 Gunawan, Hendri. 2010. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 (studi kasus di Nagari Guguak VIII Koto). Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Bukittinggi. Bukittinggi . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komisi Pemilihan Umum. Suara KPU edisi Agustus 2011. Komisi Pemilihan Umum. Suara KPU edisi Mei 2011. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Okta Oktave veri rina na,, Mel Melli li.. 2011 2011.. Part Partis isip ipas asii masyarakat kecamatan Mungka dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010. 10. Skripsi Sek Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Bukittinggi. Tari Tariga gan, n, Marli Marlini ni.. 2009. 2009. Parti Partisi sipas pasii Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang. Wija Wijay ya, SH Bask Baskar ara. a. 2009 2009.. Part Partis isip ipas asii Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Teng Tengah ah Tahu Tahun n 2008 2008.. Tesi esis Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Website
Barber, Benyamin. 1992. Belajar Civic Education dari Amerika. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS). Yogyakarta. www.freewebs.com/yuhanqren/men genal%20Civic%20 Educatio Education n.doc
diunduh 2011.
pada
20
September
http://www.kpu.go.id/index.php?optio http://www.kpu.go.id/in dex.php?option=c n=c om_content&task=view&id=6593
dari situs resmi KPU diunduh pada 16 Desember 2011. http://miftachr.blog.uns.ac.id/ diunduh pada 21 Desember 2011. http://www.anneahira.com/definisikomunikasi-politik.htm diunduh
pada 21 Desember 2011. Setiadi, Wicipto. 2010. Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis. http://www.djpp.depkumham.go.id/ htn-dan-puu/507-peran-partai politik-dalam-penyelenggaraan politik-dalampenyelenggaraan pemilu-yang-aspiratif-dan pemilu-yang-aspira tif-dandemokratis.html diunduh pada 16
Desember 2011. Suharno. Bentuk-bentuk politik
Partisipasi
http://www.id,shvoong.com/lawand-politics/political philosphy/2250830-bentuk-bentuk philosphy/225 0830-bentuk-bentuk- partisipasi-politik/ partisipasi-poli tik/ diunduh pada
17 Januari 2012.
