POLITIK KESEHATAN DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

MAKALAH SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN

HUBUNGAN DAN PENGARUH POLITIK TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DOSEN : Luqman Effendi, S.Sos, M.Kes

Disusun Oleh: Nadia Ellya Pramesti (2015710014)

Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil‟alamin... Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah subhanahu wa ta‟ala yang telah memberikan karunia , nikmat iman, islam, dan ihsan serta panjang umur kepada kita semua, terutama kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Hubungan dan Pengaruh Politik Terhadap Kesehatan

Masyarakat” . Penulisan makalah ini

disusun untuk memenuhi standar kelulusan pada mata

kuliah Sosiologi dan

Antropologi Kesehatan Penyusunan makalah ini didasarkan pada materi yang telah dikaji dan dijelaskan oleh dosen mata kuliah sosio dan antropologi sebelumnya. Saya berharap makalah ini dapat memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah sosio antropologi kesehatan. Saya mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan makalah ini. Baik dari segi penyampaian materi, maupun dari segi penulisan. Saya sadar akan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam pengkajian permasalahan yang di angkat menjadi latar belakang pembahasan makalah ini. Namun, saya telah berusaha sesuai kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Dengan kerendahan hati, saya menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar lebih memudahkan saya dalam memahami dan mengkaji berbagai masalah dalam konsep kesehatan masyarakat. Dengan demikian, saya berharap agar makalah ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya bagi para pembaca.

Jakarta, Desember 2015 Penulis

NADIA ELLYA PRAMESTI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Politik dalam kehidupan kita sudahlah sangat tidak asing. Banyak masalah yang menyangkut hal politik di negara Indonesia. Pemberitaan di media masa yang menggambarkan kejamnya dunia politik. Para petinggi negara yang seenaknya menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan rakyat untuk mengurus negeri ini. Politik seakan telah mengatur hidup kita, menstruktur dan merangkai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat terikat oleh peraturan yang disusun sedemikian rupa dan terperinci oleh para aparat negara. Sisi buruk peraturan itulah yang terkadang membuat masyarakat Indonesia merasa jenuh akan ketidakpastian yang menyangkut nasib mereka. Berbagai masalah yang justru semakin menimbulkan beragam

kontroversi dikalangan

masyarakat. Kesehatan pun tak luput tersangkut dari keganjilan politik yang akhir akhir ini memprihatinkan dan meresahkan dikalangan dunia kesehatan. Berbagai hal yang tidak masuk akal telah membuat stigma masyarakat yang semakin menaruh kebencian terhadap sistem politik dalam ruang lingkup kesehatan. Politik kesehatan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengenai penyelesaian masalah dibidang kesehatan. Di dasari dari hak fundanmental yang menyatakan bahwa sehat merupakan hak warga negara. Hal itu menunjukkan bahwa diperlukannya kesepakatan politik mengenai kesehatan masyarakatnya. Dan untuk mewujudkan kesepakatan itu, diperlukan sistem pengambilan keputusan politik yang sehat, guna tercapainya hak fundanmental tersebut.

Seperti diketahui, bahwa DPR dan pemerintah lah yang mempunyai wewenang dalam memutuskan Undang-Undang. Jadi, mau tidak mau, mereka haruslah melakukan pengambilan politik yang sehat dalam memutuskan sebuah kebijakan mengenai permasalahan kesehatan di Indonesia. Jikalau mereka acuh tak acuh dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini kesehatan, maka masyarakat lah yang akan terkena imbas dari ketidak profesional-an kinerja para aparat negara. Derajat kesehatan masyarakat akan semakin menurun terkait peraturan yang tidak seharusnya disepakati. Sebaliknya, jika pemerintah melakukan pengambilan keputusan politik dengan sehat, maka muncullah berbagai peraturan mengenai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat saya

simpulkan rumusan

masalah, sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud dengan politik, kesehatan, dan politik kesehatan? 2. Mengapa politik sangat berpengaruh dalam kesehatan dikalangan masyarakat? 3. Dimana saja politik kesehatan terjadi? 4. Apa saja faktor politik yang mempengaruhi jaminan kesehatan “universal coverage”? 5. Bagaimana strategi politik kesehatan?

C. Tujuan Penulisan makalah ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Mengetahui pengertian dari politik kesehatan. 2. Mempengaruhi stigma para pembaca mengenai politik kesehatan. 3. Menjelaskan strategi yang dibangun dalam poitik kesehatan. 4. Mengetahui faktor politik yng mempengaruhi terhadap jaminan kesehatan “universal coverage”. 5. Mendeskripsikan peran masyarakat dalam politik kesehatan.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Politik, Kesehatan, dan Politik Kesehatan 1. Pengertian Politik Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu „polistaia‟. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri. Dan taia mempunyai arti urusan. Menurut Aris Toteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Budiarjo (2007) memberikan pemahaman tentang politik dengan aneka ragam pengertian dan definisi dalm buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada halaman 8 tertulis a.1 “...politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu...” Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik memiliki arti yang berbeda yaitu : 

Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan pusat, maupun daerah. Jadi, kepentingan umum disini dimaksudkan kepada segala hal yang menyangkut masyarakat umum mencapai cara agar sesuatu yang diinginkan terlaksana. Pelaksanaan dengan koordinasi yang baik, memungkinkan berjalannya suatu sistem dengan baik dan terkoordinasi. 

Dalam arti kebijaksanaan (policy)

Penggunaan pertimbangan yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu tujuan yang dikehendaki. Dalam mencapai suatu tujuan, diperlukan banyak perkiraan

dan

pertimbangan

yang

dimaksudkan

agar

masing-masing

pertimbangan tersebut memiliki resiko negatif dan positif. Dan pertimbangan yang lebih baik lah yang akan dijadikan sebuah acuan. Dalam memahami politik, perlu dipahami beberapa kunci, antara lain kekuasaan, politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, proses politik, dan juga tidak bisa terlepas dati pentingnya untuk mengetahui seluk beluk dari partai politik. Cara-cara yang digunakan dalam politik pun, adalah cara yang bersifat persuasif dan paksaan. Tanpa paksaan, kebijaksanaan hanya berupa atau tinggal sebuah rumusan keinginan. Dalam sistem politik, dikenal salah satu institusi atau kelembagaan yang disebut partai politik. Partai politik adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita sebuah kelompok. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan mewujudkan cita-cita dari kelompok tersebut. Namun, pada saat ini, banyak partai politik yang hanya menginginkan kekuasaan politik itu sendiri dan bukannya berniat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, menurut saya politik adalah suatu cara atau jalan yang dimana peran serta individu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan yang dicita-citakan. 2. Pengertian Kesehatan Menurut UU, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketentraman hidup. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan pembangunan kesehatan untuk tercapainya kemampuan masyarakat Indonesia untuk hidup sehat dan memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan kesehatan. Jadi, menurut saya kesehatan adalah keadaan fisik, psikologi, dan sosial yang baik didalam tubuh seorang individu dan membuat individu tersebut menjadi semakin produktif di masyarakat. 3. Pengertian Politik Kesehatan Bambra et all (2005) dan Fahmi Umar (2008) mengemukakan mengapa kesehatan itu adalah politik, karena dalam bidang kesehatan adanya disparitas derajat kesehatan masyarakat, dimana sebagian menikmati kesehatan dan sebagian lagi tidak. Oleh sebab itu, untuk memenuhi equity atau keadilan harus diperjuangkan. Kesehatan adalah bagian dari politik karena derajat kesehatan atau masalah kesehatan ditentukan oleh kebijakan yang dapat diarahkan atau mengikuti kehendak terhadap intervensi politik. Seperti diketahui bahwa kesehatan adalah Hak Asasi Manusia. Yang dimana, semua orang berhak mendapatkannya. Untuk mewujudakan tujuan dalam menyehatkan penduduk, maka diperlukannya adanya kekuasaan yang kelak wewenang tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan yang optimal kepada penduduk

Jadi, menurut saya politik kesehatan adalah pengelolaan kebijakan dalam arti politik mengenai kesehatan untuk mengatur jalannya peraturan kesehatan yang ada di Indonesia. B. Pengaruh Politik Dalam Kesehatan Masyarakat Kebijakan kesehatan ditentukan karena adanya permasalahan yang ditemukan dalam masyarakat. Penentuan kebijakan tersebut salah satu sistem yang tidak bisa terlepas dari politik. Pengambilan keputusan yang sehat dimaksudkan agar hasil dari kebijakan tersebut tidak menyimpang dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terutama warga negara Indonesia. Dalam proses pembuatan kebijakan inilah yang menarik. Banyak aktor yang mencari keuntungan sebilah pihak dibalik pembuatannya. Strata kekuasaan seolah berbicara dan berkuasa. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan status dan stabilitas kekuasaan aktor-aktor yang dalam hal ini adalah aparat negara yang berkuasa. Pihak „malaikat‟ pun seolah-olah hanya berdiam diri, bersembunyi dalam „kandang singa‟ yang kapan-kapan bisa menerkam pendiriannya yang kuat. Beberapa minggu lalu, RUU kretek sebagai kebudayaan akhirnya ditolak. Hal ini melegakan masyarakat. Khususnya oleh masyarakat yang peduli dengan kesehatan, termasuk saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Menurut saya, RUU ini sangatlah tidak masuk akal. Karena pada dasarnya kretek adalah bagian dari tembakau. Seperti kita ketahui, bahwasannya tembakau mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Dan apabila RUU ini disahkan sebagai budaya, maka akan semakin banyak

masyarakat yang menggunakan kretek

tersebut untuk merokok dengan alasan budaya Indonesia. Menurut saya, dalam

menentukan sebuah kebudayaan, haruslah dilihat dari sisi manfaat hal itu sendiri. Karena jika sampai salah mengesahkan, maka kerugian lah yang akan didapat. Beruntung, para aparat „malaikat‟ masih banyak dan buta dari keuntungan sepihak. Tentu saja, dalam pengajuan RUU ini banyaklah pihak politik yang terselubung mencari keuntungan untuk kekuasaan. Berpikir logika, jika sampai RUU ini disahkan, maka semakin banyak perusahaan rokok yang memproduksi kretek dan tentu saja para aparat negara yang tidak bertanggung jawab itu akan ikut menikmati pundi-pundi uang dari kretek tersebut. Siapa yang dirugikan? Tentu saja masyarakat Indonesia. Mereka orang awam tidak tahu menahu dari keadaan carut marut negara yang siap „mencekik‟ mereka dari segi kesehatan. siapa yang seharusnya bergerak? Jawabannya adalah kita semua. Kita yang peduli keshatan, haruslah tergerak hati nurani nya agar negara ini bebas dari kesenjangan kesehatan. Dapatkah kita? Sebenarnya jika pemerintah seluruhnya mendukung apa yang sebaiknya untuk negara dan mengesampingkan ego masing-masing, maka hal itu dapat terwujud. Indonesia akan lebih produktif dan derajat kesehatan masyarakatnya pun akan meningkat. Derajat kesehatan penduduk, salah satunya diukur melalui angka kematian. Persepsi masyarakat tentang kesehatan tidak hanya mengenai bebas dari penyakit tetapi usaha untuk terbebas dari penyakit itulah yang diukur dalam peningkatan derajat kesehatan. Selama proses melakukan peningkatan, diperlukan tenaga kesehatan yang optimal untuk merubah kebiasaan dan pola hidup yang tidak sehat. Dengan pola hidup yang sehat, maka akan dicapai derajat kesehatan yang baik. Hal ini pula harus didukung dari segala pihak.

C.

Politik Kesehatan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia dan Dunia

Negara mana yang tidak ingin warga negara nya memiliki derajat kesehatan yang tinggi? Semua kepala negara rela memperjuangkan status kesehatan warganya guna lebih produktif dan berguna bagi negaranya. Perubahan dan keinginan untuk berubah dan menuju masyarakat yang kurang sehat menuju masyarakat yang sehat dan produktif itu merupakan salah satu dari kegiatan politik. Ya, tentu saja kesehatan berkaitan erat dengan politik. Aksi dari kesehatan masyarakat pada dasarnya adalah sebuah ekspresi dari ideologi politik. Derajat kesehatan lebih merupakan dampak proses yang panjang dari keputusan politik yang diputuskan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut diperlukan berbagai adu kekuatan setiap pihak untuk memenangkannya. Keputusan ini diperjuangkan baik oleh kalangan legislatif maupun pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sebuah keputusan. Di Indonesia sendiri, banyak sekali politik kesehatan yang terjadi. Sebagai contoh: Pertama, keputusan yang diputuskan oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2006 yang berisi larangan memelihara unggas dirumah-rumah penduduk diseputar Jakarta. Keputusan ini sangat sulit diambil karena dalam memutuskan haruslah mempertimbangkan dampak positif dan negatif. Pihak yang dirugikan dalam hal keputusan ini adalah pihak yang memelihara unggas di lahan yang sempit atau lahan yang kurang memadai. Mereka menganggap keputusan tersebut mengurangi pendapatan ekonomi mereka. Namun, banyak yang memelihara unggas dengan

cara sembunyi-sembunyi guna mempertahankan taraf ekonomi mereka. Di sisi lain, pemerintah beranggapan bahwa dengan melarang memelihara unggas dilingkungan yang dekat pemukiman warga akan meminimalisir tingkat penyebaran virus flu burung. Seperti diketahui, pada tahun 2006, DKI Jakarta banyak terjadi kasus flu burung akibat banyak warga nya yang memelihara unggas dekat dengan pemukiman. Karena pada flu burung, virus tersebut mudah tersebar melalui udara. Kalau pemukiman warga dekat dengan kandang unggas yang terjangkit, maka bukan hal yang tak mungkin kalau banyak warga sekitar tempat tersebut akan terjangkit flu burung. Dengan mempertimbangkan dampak tersebut, keputusan ini dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Kedua, pelarangan merokok di tempat-tempat umum. Sudah sangat jelas, jika keputusan ini pro terhadap kesehatan karena semua orang sudah pasti tahu mengenai dampak negatif dari rokok. Namun, bagi perokok yang dalam hal ini bersifat aktif merasa dirugikan karena hak nya untuk merokok merasa dikekang. Maka, muncullah persepsi „Hak asasi bagi para perokok‟. Selain perokok, para penjual rokok disekitar tempat umum tersebut juga merasa dirugikan. Karena pendapatan mereka menurun karena larangan tersebut. Seharusnya para perokok tersebut juga memperhatikan dampak bagi orang-orang disekitar merka yang tidak merokok dan tidak mementingkan ego nya sendiri untuk menikmati kepuasaan batin. Tanpa mereka sadari, mereka yang tidak merokok juga ikut menghisap racun dari rokok tersebut. Maka dari itu, pemerintah yang pro terhadap kesehatan akhirnya memutuskan kebijakan yang sangat berguna.

Ketiga, keputusan politik tingkat Kabupaten terjadi di Banyumas pada tahun 80‟an. Keputusan ini melarang untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tempe bongkrek. Ini merupakan satu-satunya keputusan yang dilakukan di Indonesia. Dan menganggap pelanggaran budaya. Karena tempe bongkrek adalah warisan turun menurun dari nenek moyang. Pada tahun tersebut, angka kematian yang disebabkan oleh keracunan tempe bongkrek sangat tinggi. Masyarakat Banyumas yang sangat menggemari tempe bongkrek, mati keracunan akibat racun yang dihasilkan dari fermentasi tempe tersebut. Akhirnya pemerintah pada zaman itu melarang tempe bongkrek demi aspek keselamatan. Pada faktanya, Tempe bongkrek adalah makanan Indonesia yang dibuat oleh fermentasi kue gepeng kelapa atau residu santan Rhizopus oligosporus. Dari hasil fermentasi ini, dihasilkan bakteri Burkholderia cocovenenas yang merupakan organisme penyebab menghasilkan racun asam toxoflavin, atau yang biasa disebut asam bongkrek. Penelitian menunjukkan pengaruh konsentrasi lipid dan jenis asam lemak pada produksi asam bongkrek oleh B.cocovenenans diperiksa dengan menambahkan jumlah yang berbeda dari lemak kelapa atau asam lemak bebas individu untuk defatted dan disterilkan dengan media kelapa (DRCM). DRCM menambahkan lipid lalu kemudian di inokulasi oleh B.cocovenenans dan diinkubasi pada 30 derajat celcius selama 5 hari dan jumlah asam bongkrek terbentuk diukur dengan HPLC. Konsentrasi lemak kelapa dari 10 % atau kurang, tidak mendeteksi asam bongkrek meskipun B. Cocovenenans mengalami pertumbuhan yang meningkat. 40-50% lemak kelapa menghasilkan sebanyak 1,4 mg/asam bongkrek pada tingkat yang sama. Dari delapan asam lemak jenuh diuji, hanya laurat (12:0), milistrat

(14:0), dan palmitat (16:0) asam merangsang produksi terdeteksi jumlah toksin. Ketika empat asam lemak bebas 18-karbon dengan derajat yang berbeda dari kejenuhan dibandingkan, sejumlah besar asam bongkrek (2,62 mg/g berat kering) yang diproduksi hanya dengan asam oleat (18:1). Dari data penelitian tersebut, menunjukkan bahwa konsentrasi dan jenis lipid dalam substrat sangat penting untuk pembentukan asam bongkrek. Dengan banyaknya racun yang dihasilkan, maka dapat dikatakan bahwa tempe bongkrek adalah makanan beracun. Namun, disisi lain, tempe bongkrek mempunyai nutrisi yang baik bagi tubuh yaitu dari kandungan nutrisi tiap 100 gram tempe bongkrek bernilai 119 kalori, protein 4,4 gram, lemak 3,5 gram, karbohidrat 18,3 gram, kalsium 27 miligram, fosfor 100 miligram, zat besi 2,6 miligram, vitamin B1 0,08 miligram. Mengenai keputusan tersebut, akhirnya setelah disahkan maka angka kematian akibat tempe bongkrek semakin berkurang karena masyarakat sudah mulai sadar mengenai dampak dari konsumsi tempe bongkrek. Keempat, selain Indonesia, negara lain juga membuat kebijakan politik yang menyangkut kesehatan masyarakat atau yang hanya merasa mengganggu kenyamanan masyarakat. Contohnya di Inggris, larangan untuk warganya mengahangatkan tubuhnya dengan cara membakar batubara ketika parlemen sedang bersidang. Bagi masyarakat, ini sangat merugikan. Terlebih ketika musim dingin, maka masyarakat tersebut akan kedinginan. Namun, aturan adalah aturan. Dan Inggris salah satu negara yang sangat tertib dengan peraturan yang ada di negaranya.

Kelima, Negara Taiwan yang melarang untuk makanan Indonesia masuk ke negaranya. Makanan Indonesia yang notabene nya berbahasa Indonesia dilarang masuk oleh pemerintah Taiwan. Mengapa? Karena pada dasarnya, pemerintah Taiwan tidak ingin warga negara nya menjadi mengerti dan paham mengenai bahasa Indonesia dan budaya Indonesia itu sendiri. Hal itu sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia, karena membawa aspek budaya dalam bidang yang tidak menyangkut sama sekali dengan budaya. Hal ini murni dari hubungan perdagangan antar negara. Seharusnya pemerintah Taiwan lebih berpikir jernih terhadap apa yang diputuskan. D. Faktor Politik Yang Mempengaruhi Pencapaian Universal Coverage Jaminan Kesehatan Menurut Sanguan Nitayarumphong dalam Achieving Universal Coverage of Health care (2005 halaman 4) didefinisikan sebagai situasi dimana seluruh penduduk suatu negara mempunyai akses ke suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas baik menurut kebutuhan dan preferensi tanpa dikaitkan dengan tingkat pendidikan, status sosial, atau tempat tinggal. Menurut World Health Organization seperti dikutip dalam buku Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 hal 9, pencapaian Jaminan Kesehatan Universal mencakup 3 dimensi meliputi jumlah penduduk yang dijamin kesehatannya, pelayann kesehatan, dan proporsi biaya kesehatan yang dijamin. Politik sangat berpengaruh dengan pengambilan keputusan manegenai Jaminan Kesehatan terutama Jaminan Kesehatan Universal. Hal ini karena keputusan berada ditangan penguasa.dan sangat berpengaruh terhadap tercapainya

sasaran yang tidak mengesampingkan ekonomi dan sosial penduduk dan tetap mempertimbangkan keadaan masyarakat pada saat ini. Kemudian terjadilah faktor politik yang melatarbelakangi pencapaian Jaminan Kesehatan Universal, yaitu : a.

Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya. Faktor ini patut dijadikan sebagai faktor utama, karena pada dasarnya semua program akan berjalan lancar dengan adanya campur tangan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan program jaminan kesehatan yang kedepannya dapat memperbaiki kesehatan masyarakat. Selain itu,

Kemauan

politik yang kuat terhadap program Jaminan Kesehatan Universal ini dan tentu saja dengan kemauan politik yang sehat tanpa „embel-embel‟ keuntungan. Jika saja hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka masyarakat akan lebih memiliki perhatian tersendiri kepada pemerintah. Tetapi sayang sekali, karena pada faktanya pemerintah sepertinya lebih menekankan pada program bantuan sosial daripada mengalokasikan dana yang lebih besar pada program Jaminan Kesehatanini. Menurut saya, pemerintah lebih ingin menarik perhatian masyarakat agar masyarakat lebih empati terhadap pemerintah. Istilah pencitraan mungkin pantas disandang oleh pemerintah. Sebenarnya, dalam pengalokasian dana bantuan sosial dengan dana untuk program Jaminan Kesehatan dapat disesuaikan sebagaimana mestinya. Saya hanyalah orang awam yang tidak mengetahui seluk beluk dari pendanaan untuk program pemerintah. Mungkin masyarakat diluar sana seperti saya, hanya sebagai „boneka‟ pemerintahan guna melancarkan kekuasaan politik ditengah kesehatan.

sebenarnya, dengan alokasi dana bantuan sosial sudah bagus, tapi apa salahnya kalau pemerintah bersikap adil terhadap apa yang sebenarnya masyarakat inginkan dan apa yang masyarakat pada saat ini. Sebenarnya, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dana bantuan sosial karena pada dasarnya dana bantuan sosial itu sendiri juga untuk kemaslahatan masyarakat umum. Tapi bagaimana caranya agar kedua dana ini berjalan selaras tanpa mengorbankan salah satunya. Dan tentu saja, masyarakat harus diuntungkan bukan malah dirugikan. Melihat kedalam masalah program ini, sesungguhnya pengkoordinasian dari program ini juga perlu diperhatikan. Karena pemerintah dengan pihak yang berwenang harus memiliki persamaan prinsip terhadap betapa pentingnya Jaminan Kesehatan Universal ini untuk keperluan masyarakat luas. Dengan tercapainya sasaran dari program pemerintah ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Memuaskan dalam arti masyarakat menikmati dari hasil yang terbentuk dalam program ini. Sudah tidak adanya kesenjangan dalam mendapatkan pengobatan kesehatan. seperti yang telah diatur pada UU Sistem Kesehatan Nasional pada tahun 2012, bahwasannya semua orang berhak mendapatkan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Maksud diskriminasi disini adalah tidak adanya perbedaan dari status sosial, ras, suku, agama, warna kulit, dll. Karena mendapatkan kesehatan adalah Hak Asasi Manusia. Terlepas dari polemik itu semua, sebenarnya Jaminan Kesehatan Universal ini harus mendapatkan dukungan yang lebih luas dan besar dari semua pihak terkait. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tak mungkin jika pada 2019 semua masyarakat akan mendapat Jaminan Kesehatan yang layak. Dengan begitu,

Indonesia akan terus produktif dan akan sejajar bahkan lebih tinggi dari negaranegara penguasa dunia. Sebut saja, Amerika Serikat dan negara lainnya. b.

Stabilitas politik dalam Negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan. Menciptakan suatu hal nasional yang dinamis. Bukan rahasia umum lagi kalau pemerintah memiliki pengaruh dan andil yang besar mengenai penetapan kebijakan mengenai segala hal yang berhubungan dengan negeri ini. Jaminan Kesehatan sebagaimana halnya harus sama dengan Jaminan Sosial karena itu bersifat wajib untuk kesejahteraan masyarakat, dengan proses politik yang relatif stabil dan kondusif, maka program yang dijalankan akan berhassil dan sesuai dengan rencana yang dirancang sedemikian rupa. Hal ini penting untuk proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan strategis guna memenuhi Hak Warga Negara dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesehatan itu sendiri. Instabilitas politik juga berpengaruh dalam proses pengambilan sebuah keputusan politik. Karena jika terjadi instabilitas atau terjadi ketidak stabilan politik, pengambilan keputusan pada program kebijakan ini akan terus berlarutlarut dan akan semakin lama dalam menentuka kesepakatan antara pemerintah. Para politikus akan terus berusaha untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa dan siapa yang patut diperhitungkan dalam kancah politik. Karena menyangkut kebijakan kesehatan, maka nasib masyarakat lah yang dikesampingkan. Biasanya ke instabilitas politik ini terjadi pada saat pemilihan umum. karena partai politik akan terus berlomba dan menggunakan kekuasaan nya untuk menduduki jabatan nomor satu di suatu daerah.

c.

Keamanan Nasional

Akhir-akhir ini banyak sekali kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk terorisme, kerusuhan yang memakan banyak korban, konflik horizontal maupun vertikal, tingkat kriminalitas yang tinggi, bahkan angka korupsi yang tinggi juga faktor yang menjadi penghalang bagi kesuksesan jaminan kesehatan universal suatu negara. Aksi Terorisme yang semakin meruak dan menakutkan masyarakat membuat masyarakat semakin menutup mata pada dunia luar. Kita ambil contoh yang barubaru ini terjadi. Yaitu aksi teror bom yang terjadi di Paris, Perancis. Setelah kejadian yang menimpa Paris itu, seolah-olah Paris menghidupkan lampu kuning bagi para imigran dari Timur Tengah dan memfokuskan pada apa-apa penyebab dari pem‟bom‟an kota Paris. Tujuan utama dan paling diperhatikan pemerintah Paris pada saat itu adalah mengungkap latar belakang dari aksi ketidakmanusiawi itu. Sehingga hal-hal yang tidak berkepentingan mengenai hal itu dikesampingkan atau dinomor duakan. Beruntung, Perancis adalah negara maju yang sudah pasti taraf kesehatan masyarakat nya sudah baik tanpa perlu pemerintah berpikir keras dengan kesehatan penduduknya. Karena penduduk disana sudah sadar akan keperluan hidupnya. Sehingga jika pemerintah Perancis lebih mengalokasikan dana yang banyak untuk pembalasan terhadap teroris, maka hal itu biasa dan bukan masalah besar bagi Perancis. Lalu bagaimana dengan Negara Indonesia? Bayangkan jika Indonesia mengalami apa yang dialami oleh Perancis beberapa bulan lalu. Maka pemerintah kita akan bergerak kemana? Maka timbul pertanyaan „Apakah dengan mengalokasikan dana yang besar itu akan ikut mensejahterakan kesehatan

masyarakat nya sendiri? „ berada dimanakah pemerintah Indonesia dikala itu? Seperti kita ketahui, sebenarnya kesehatan masyarakat Indonesia itu sendiri masih terbilang kurang. Dan jika pemerintah Indonesia lebih banyak mengalokasikan dananya untuk kearah politik dalam hal ini menuntaskan segala faktor politik yang tadi telah disebutkan, maka diyakinkan akan terjadi kesenjangan kesehatan yang sangat „jomplang‟ dengan apa yang sebelumnya telah diprediksi. Bukan hal yang tabu jika pemerintah akan langsung lebih mementingkan kepentingan politik jika saat itu keadaan politik negara tersebut memprihatinkan dan mengancam tingkat keamanan negara tersebut. Tingkat keamanan

nasional khususnya memang harus terus menerus

dipelihara agar program sosial dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan terencana dengan baik. Akan tetapi, pada faktanya Sistem Jaminan Nasional yang efektif merupakan benteng pertahanan nasional negara itu sendiri. Jadi jika semua program berjalan efektif maka otomatis pertahanan nasional di suatu negara dapat terjaga. Dari ketiga faktor tersebut, dapat kita ketahui bahwa semua faktor tersebut harus selalu berada dibawah pengawasan pemerintah. Namun, tidak hanya berkata, tetapi juga dengan menghasilkan bukti yang berupa pemerintahan yang kondusif dan meminimalisir adanya pihak yang mencari keuntungan sepihak. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik, maka Jaminan Kesehatan Universal ini akan lebih mudah untuk disebarluaskan ke masyarakat. E. Strategi Politik Kesehatan

Masa-masa pemilihan umum, baik pemilu cagub maupun pemilu cabup adalah suatu hal yang paling diincar oleh media massa. Fase ini sangat menarik dan menjadi headline di media massa. Ini merupakan salah satu strategi dari politik. Namun, dibalik dari strategi politik tersebut tidak berpengaruh pada laju perkembangan penyakit. Para ahli semakin berpikir keras mengenai hal tersebut. Tetap saja, masih banyak kabar terdengar mengenai gizi buruk akibat kemiskinan. Hal itu tidak kunjung berkurang dan bahkan meningkat. Selain itu, berdampak pada pelayanan kesehatan yang buruk dan tidak memadai. Para penguasa dalam fase kampanye selalu berjanji mengenai peningkatan kesehatan bagi masyarakat. Namun, saat mereka terpilih, janji-janji itu hanya sebatas janji. Seperti onggokan sampah yang tidak terurus. Janji-janji itu tidak direalisasikan oleh mereka para penguasa. Bahkan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pun, seakan hanya kilasan pengetahuan bagi masyarakat. Faktanya, pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 5% atau sekitar 106,1 triliun untuk kesehatan. Lalu dengan angka itu, apakah masyarakat Indonesia sudah sepenuhnya sehat? Jawabannya adalah belum. Karena pemerintah lebih banyak mengalokasikan dana kesehatan tersebut untuk penyembuhan (kuratif) dibanding dengan pencegahan (preventif). Terlepas dari penggunaan dana tersebut, ternyata pengeluaran anggaran itu sudah pasti produk politik, keputusan politik. Selain itu, pajak untuk impor alatalat kedokteran disamakan dengan pajak impor mobil mewah. Itu juga merupakan keputusan politik kesehatan. keputusan politik lainnya yaitu membiarkan

terjadinya penumpukan dokter dikota besar, ataupun menyebarkan dokter di daerah tertentu. Berpikir logika, jika pemerintah di suatu daerah sehat dalam arti pemikiran, maka masyarakat yang dibawahi nya pun akan sehat pula. Namun sebaliknya, jika pemerintah sakit dalam mengurus rakyatnya, maka yang didapat adalah rakyat yang sakit pula. Hal ini berjalan seimbang dan sejalan dengan urusan politik yang terjadi disuatu daerah. F. Peran Masyarakat Dalam Menanggapi Politik Kesehatan Dengan banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab mengenai politik, seharusnya masyarakat harus bisa berpikir lebih kritis dan menanggapi apa yang dihasilkan oleh pemerintah. Jika hal itu bertentangan dengan keadaan masyarakat saat ini, maka masyarakat harus bergerak dan menentang keputusan pemerintah tersebut. Masyarakat yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual pada dirinya, tetapi juga menjadi masyarakat yang memiliki kecerdasan emosional dalam mengelola setiap kejadian politik yang terjadi di negeri ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan dibidang ini, seharusnya melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungannya dengan meningkatkan pengetahuan melalui program edukasi yang dirancang sedemikian rupa agar masyarakat tertarik terhadap apa yang akan dilakukan. Melakukan berbagai macam bentuk kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan inovasi guna menyelaraskan masyarakat yang kritis. Masyarakat tidak hanya bergerak sendiri. Namun pada saat ini, banyak sekali Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering disebut LSM. Media ini bisa dikatakan

sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Lalu, LSM akan memperjuangkan aspirasi tersebut kepada pemerintah. Dengan adanya LSM ini, diharapkan pemerintah akan mendengar dan lebih „pro‟ terhadap rakyat. Hubungan kerjasama yang berjalan baik antara masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, akan membuahkan hasil yang tentu saja sangat bermanfaat bagi segala aspek dalam masyarakat. Kesejahteraan yang diinginkan masyarakat pun akan cepat terlaksana.

BAB III PENUTUP

a)

Simpulan

Pada dasarnya, pemerintah dan pihak yang berwenang harus saling kerjasama dan memiliki hubungan koordinasi yang baik tanpa mementingkan ego masingmasing pihak. Dengan adanya hubungan yang saling „benefit‟ maka akan dihasilkan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat, dapat bercermin dari sistem politik nya yang sehat pula.

b) Kritik Pemerintah dan pihak yang berwenang sering sekali dalam memutuskan sebuah

keputusan,

hanya

memikirkan

kepentingan

masing-masing

dan

keuntungan yang akan diperoleh. Pemikiran para „tikus berdasi‟ pun juga menyangkut dalam tatanan politik negara ini. Dengan berbagai macam pemikiran yang tidak „bertanggung jawab‟, maka negara ini akan hancur.

c)

Saran

Dalam

memutuskan

sebuah

keputusan

yang

menyangkut

kesehatan

masyarakat, maka pemerintah harusnya memikirkan dampak negatif dan positif dari keputusan tersebut. Dengan mementingkan dampak tersebut, maka akan meminimalisir pihak yang dirugikan. Selain itu, pengambilan keputusan mengenai kesehatan yang baik, maka akan menghasilkan masyarakat yang sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Brower, Justin. Ditulis pada tanggal 9 Juli 2015. Tersedia di http://naturespoisons.com/tag/tempe-bongkrek/ diakses pada tanggal 24 Desember 2015 pukul 10.07

C, Hertweck dkk. Ditulis pada tanggal 21 September 2012. Tersedia di http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10435074 diakses pada tanggal 24 Desember 2015 pukul 10.10

Dobson, Stavert Adrian. Ditulis pada tanggal 17 Oktober 2015 tersedia di http://link.springer.com/search/page/3?facet-discipline=%22Public+Health%22 diakses pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.30

Ensiklopedi Indonesia, www.id.wikipedia.org Diakses pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 21.34

Herawati, Dewi Marhaeni Diah. Ditulis pada tanggal 04 Desember 2008 tersedia di http://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/view/2692 diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.22

Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.20

Mohamed, Arif. Ditulis pada tanggal 6 Desember 2015. Tersedia di http://apy.sagepub.com/content/23/6_suppl/26.full diakses pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 20.01

Soerodibroto, R. Soenarto, 2003. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: Rajawali pers

Sulastomo, 2007. Sistem Jaminan Sosial Nasional –sebuah introduksi-. Jakarta: Rajawali Pers

Supriyanto, Stefanus. Ditulis pada Januari 2006. Tersedia di http://journal.unair.ac.id/catalog_p.html diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 16.25

Wibowo, Adik dan Tim, 2014. Kesehatan Masyarakat di Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Tantangan. Depok: RajaGrafindo Persada