Makalah Partisipasi Politik

MAKALAH PEMILU DI INDONESIA

“Mengapa Seseorang Berpartisipasi Dalam Pemilu?”

Oleh Kelompok 13 Amizar Isma NIM. 109033200035 Eko Indrayadi NIM. 109033200006 Kholil Ikhwan NIM. 108033200039 Meutia Rachmawati NIM. 109033200008

JURUSAN ILMU POLITIK SEMESTER IV FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2010/2011

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







1.Latar Belakang Masalah

Part Partis isip ipas asii

poli politi tik k

dala dalam m

nega negara ra

demo demokr kras asii

meru merupa paka kan n

indi indika kato tor r

implem implement entasi asi penyel penyeleng enggar garaan aan kekuas kekuasaaa aaan n negara negara tertin tertinggi ggi yang yang absah absah oleh oleh rakyat rakyat (kedau (kedaulat latan an rakyat rakyat), ), yang yang dimani dimanifest festasi asikan kan keterli keterlibat batan an mereka mereka dalam dalam pes pesta ta

demo demokr kras asii

(Pem (Pemil ilu) u)..

Sema Semaki kin n

ting tinggi gi

ting tingka katt

part partis isip ipas asii

poli politi tik k

mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah masalah atau kegiatan kegiatan kenegaraan. kenegaraan. Rendahnya Rendahnya tingkat tingkat partisipasi partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Sebaga Sebagaii konsek konsekuen uensi si negara negara demokr demokrasi asi,, Indone Indonesia sia telah telah menyel menyeleng enggar garaka akan n sepuluh kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1977, 1982, 1982, 1987, 1987, 1992, 1992, 1997, 1997, 1999, 1999, 2004 2004 dan 2009 2009 untuk untuk pemili pemilihan han calon calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik spesifik dunia dunia internasional internasional memuji, memuji, bahwa Pemilu Pemilu Tahun 1999 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib tertib,, jujur, jujur, dan adil adil dipand dipandang ang memenu memenuhi hi standa standarr demokr demokrasi asi global global dengan dengan tingkat tingkat partisipasi partisipasi politik 92,7%, 92,7%, sehingga sehingga Indonesia Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun Namun jika jika diliha dilihatt dari dari aspek aspek partis partisipa ipasi si politi politik k dalam dalam sejara sejarah h pesta pesta demokr demokrasi asi di Indone Indonesia sia,, Pemilu Pemilu tahun tahun 1999 1999 merupa merupakan kan awal awal dari dari penuru penurunan nan tingka tingkatt partis partisipa ipasi si politi politik k pemili pemilih, h, atau mulai mulai mening meningkat katnya nya golon golongan gan putih putih (golput), (golput), dibandingk dibandingkan an dengan dengan Pemilu Pemilu sebelumnya sebelumnya dengan dengan tingkat tingkat partisipasi partisipasi politik pemilih tertinggi 96,6% pada Pemilu tahun 1971. Real Realita itass ters terseb ebut ut meng mengin indi dika kasi sika kan n bahw bahwaa tela telah h terja terjadi di apat apatis isme me di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Fenomena tersebut sepertinya menguatkan pernyataan Anthony Giddens (1999) dalam bukunya Runaway World , How Globalisation is “haruskah kah kita kita meneri menerima ma lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga demokr demokrasi asi Reshapi Reshaping ng Our Lives Lives “harus







mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.

2. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Isti Istila lah h parti partisi sipa pasi si poli politi tik k telah telah digu diguna naka kan n dala dalam m berb berbag agai ai peng pengert ertia ian n yang yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai : By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective collective,, organized organized or spontaneou spontaneous, s, sustained sustained or sporadic, sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiat kegiatan an warga warga Negara Negara yang yang bertin bertindak dak sebaga sebagaii pribad pribadi-p i-prib ribadi adi,, yang yang dimaksud dimaksud untuk mempengar mempengaruhi uhi pembuatan pembuatan keputusan keputusan oleh Pemerintah Pemerintah.. Partisipasi Partisipasi bisa bersifat bersifat individual individual atau kolektif, terorganisir terorganisir atau spontan, spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, 1 efektif atau tidak efektif .

Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau atau kegiata kegiatan n politi politik k lain yang yang dipand dipandang ang dapat dapat mempen mempengar garuhi uhi pembua pembuatan tan kebi kebija jaka kan n poli politi tik k oleh oleh Peme Pemeri rint ntah ah dala dalam m kont kontek ekss berp berper eran an sert sertaa dala dalam m penye penyelen lengga ggaraan raan pemeri pemerinta ntahan han.. Dengan Dengan demiki demikian an partis partisipa ipasi si politi politik k tidak tidak menc mencak akup up kegi kegiata atan n peja pejaba bat-p t-pej ejab abat at biro birokr kras asi, i, peja pejaba batt part partai ai,, dan dan lobb lobbyi yist st pro profe fess ssio iona nall

yang yang

bert bertin inda dak k

dala dalam m

kont kontek ekss

jaba jabata tan n

yang yang

diem diemba bann nnya ya..

Dalamperspektif lain McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Science menyatakan bahwa : The term “political “political participation participation”” will refer to those voluntary voluntary activities activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly orindirectly, in the formation of public policy (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara







langsu langsung ng atau atau tidak tidak langsu langsung, ng, dalam dalam proses proses pemben pembentuk tukan an kebija kebijakan kan umum”. umum”.2

Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo memaknai partisipasi politik adalah: Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara secara langsu langsung ng atau atau tidak tidak langsu langsung, ng, mempen mempengar garuhi uhi kebija kebijakan kan Pemeri Pemerinta ntah h (public (public policy policy). ). Kegiat Kegiatan an ini menca mencakup kup tindak tindakan an sepert sepertii member memberika ikan n suara suara dalam dalam pemili pemilihan han umum umum mengha menghadir dirii rapat rapat umum, umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. 3

Berbagai definisi partisipasi politik dari para pakar ilmu politik tersebut diatas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi

core

political political activity activity yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, publik, baik secara langsung langsung maupun maupun tidak langsung langsung dalam proses penetapan kebijakan publik. 3.Masalah Partisipasi Politik Di Indonesia Merujuk pemi emikira iran politik terse rsebut

dalam

konteks eks

seja ejarah

penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi, secara empirik dapat dicermati tingkat partisipasi politik dan perkembangan golput di Indonesia. Salah satu yang terjadi dari Pemilihan Umum hingga saat ini adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan. Tingkat partisipasi politik pada Pemilu rezim Orde Lama (1955), rezim Orde Baru (1971-1997) dan Orde Reformasi (perio (periode de awal awal 1999) 1999) cukup cukup tinggi tinggi,, yaitu yaitu rata-ra rata-rata ta diatas diatas 90%, 90%, diirin diiringi gi dengan dengan tingka tingkatt

Golpu Golputt yang yang relatif relatif rendah, rendah, yaitu dibawah dibawah 10% (masih (masih dalam dalam batas batas

kewajaran). Tingkat partisipasi poitik pemilih dalam Pemilu di Indonesia pada Pemilu tahun 1955 mencapai 91,4 % dan jumlah Golput mencapai 8,6%, pada Pemilu 1971 tingkat partisipasi politik pemilih 96,6% dan jumlah Golput mencapai 3,4 %,







Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik pemilih 96,5% dan jumlah Golput mencapai 3,5%, pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,4% dan jumlah Golput 3,6%, pada Pemilu 1992 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 95,1% dan jumlah Golput mencapai 4,9%, pada Pemilu 1997 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 93,6% dan jumlah Golput mencapai 6,4%. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 92,6% dan jumlah Golput 7,3%, pada Pemilu Legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 84,1% dan jumlah Golput 15,9%, pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2% dan jumlah Golput 21,8%, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6% 76,6% dan jumlah jumlah Golput Golput 23,4%. 23,4%. Pada Pada Pemilu Pemilu Legisl Legislatif atif tahun tahun 2009 2009 tingka tingkatt partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan jumlah Golput semakin meningkat yaitu 29,1% dan pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7% dan jumlah Golput mencapai 28,3%. Di era Orde Orde Baru Baru partis partisipa ipasi si politi politik k yang yang dimobi dimobilis lisasi asikan kan merupa merupakan kan kontribusi hasil mobilisasi politik yang dilakukan oleh jaringan aparat birokrasi pemerintahan Orde Baru, bersinergi dengan dukungan pengaruh para tokoh-tokoh masyar masyaraka akatt karism karismatik atik sebaga sebagaii panuta panutan n yang yang telah telah dikoop dikooptas tasii oleh oleh birokr birokrasi asi pemerintahan sebagai wasit, namun ikut bermain politik sebagai orang Golkar. Kinerja Kinerja kolaboratif kolaboratif tersebut membuktikan membuktikan mampu menekan menekan presentase presentase tingkat Golput. Banyak Banyaknya nya pandan pandangan gan tentan tentang g piliha pilihan n Golput Golput terseb tersebut ut dan semaki semakin n banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan menggunakan hak pilihnya pilihnya dalam pemilu atau bias biasaa dise disebu butt seba sebaga gaii kelo kelomp mpok ok golp golput ut.. Mung Mungki kin n dapa dapatt berd berdam ampa pak k pada pada penurunan kualitas calon dari segi kapasitas dan profesionalitas. Berdasarkan itu, menurut hemat penulis. Setidak-tidaknya ada beberapa hal penting tentang kenapa harus harus menggu menggunaa naan n hak pilihn pilihnya ya dengan dengan baik. baik. Pertama, pili piliha han n untu untuk k tida tidak k memilih memilih (golpu (golput) t) merupa merupakan kan bentuk bentuk pembor pemborosa osan n terhad terhadap ap anggar anggaran an belanj belanjaa







momentum pemilu maupun pilkada, tidak sedikit dana yang dikeluarkan. Kedua , golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya hanya mempun mempunyai yai basis basis massa massa sediki sedikitt karena karena lebih lebih banyak banyak masyar masyaraka akatt yang yang golput. Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam pemilihan pemilihan secara langsung langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Justru hal ini menjadi bumerang bagi golput. Pada Pada masa masa refo reform rmas asii seka sekara rang ng ini ini pema pemakn knaan aan isti istilah lah golp golput ut tela telah h mengalami pergeseran. Hal itu tidak terlepas adanya perubahan paradigma bahwa memilih memilih bukanl bukanlah ah seperti seperti yang yang terjad terjadii pada pada masa masa orde orde baru baru melain melainkan kan hak pemilih untuk ikut atau tidak dalam pemilu/pilkada. Seirimg dengan perubahan parad paradigm igmaa terseb tersebut ut istila istilah h golput golput pada pada saat saat ini merup merupaka akan n penyeb penyebuta utan n untuk untuk orang-orang yang tidak ikut dalam pemilu atau pilkada. Dengan hanya melihat hasil pemilu atau pilkada maka golput tidak mungkin terdeteksi dengan baik. Sebab hasil pemilu tidak pernah disertai informasi alasan mengapa pemilih ikut memilih, tidak ikut memilih, atau memilih secara salah. Hingga saat ini, ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab adanya Golput. Pertama , admini administr stratif atif.. Seoran Seorang g pemilih pemilih tidak tidak ikut ikut memilih memilih karena karena terben terbentur tur dengan dengan prose prosedur dur admini administr strasi asi sepert sepertii tidak tidak mempun mempunyai yai kartu kartu pemili pemilih, h, tidak tidak terdafta terdaftar r dalam daftar pemilih dan sebagainya. Kedua, teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. rendahnya nya keterli keterlibat batan an atau atau keterta ketertarika rikan n pada pada politi politik k ( political Ketiga , rendah political ) . Sese Seseor oran ang g tida tidak k memi memili lih h karen karenaa tida tidak k mera merasa sa terta tertari rik k deng dengan an engagement ). politik, acuh dan tidak memandang Pemilu atau Pilkada sebagai hal yang penting. kalkul ulas asii rasio rasiona nal. l. Pemi Pemili lih h memu memutu tusk skan an tida tidak k meng menggu guna naka kan n hak hak Keempat kalk









legislatif dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya. 4

4.Perilaku Politik Masyarakat Berdasarkan Partisipasi Politiknya

Perila Perilaku ku politi politik k seseor seseorang ang dapat dapat dilihat dilihat dari dari bentuk bentuk partis partisipa ipasi si politi politik k yangdilaku yangdilakukanny kannya. a. Bentuk Bentuk partisipasi partisipasi politik dilihat dilihat dari segi kegiatan dibagi dibagi menjadi dua, yaitu: a. Partis Partisipa ipasi si aktif, bentuk bentuk partisip partisipasi asi ini berori berorient entasi asi kepada kepada segi segi masuka masukan n dan keluar keluaran an suatu suatu sistem sistem politi politik. k. Misaln Misalnya, ya, kegiat kegiatan an warga warga negara negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakana umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. b. Partis Partisipa ipasi si pasif, pasif, bentuk bentuk partis partisipa ipasi si ini berorien berorientas tasii kepada kepada segi keluaran keluaran suatu suatu sistem sistem politi politik. k. Misaln Misalnya, ya, kegiat kegiatan an mentaat mentaatii peratu peraturan ran/pe /perin rintah, tah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Sela Selain in kedu keduaa bent bentuk uk part partis isip ipas asii diata diatass tetap tetapii ada ada seke sekelo lomp mpok ok oran orang g yang yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada dinilai telah menyinggung dari apa yang dicita-citakan dicita-citakan sehingga sehingga tidak ikut serta dalam politik. politik. Orang-orang Orang-orang yang tidak ikut dalam politik mendapat beberapa julukan, seperti apatis, sinisme, alienasi, dan anomie. a. Apatis Apatis (masa (masa bodoh) bodoh) dapat diartik diartikan an sebagai sebagai tidak tidak punya minat minat atau tidak tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala politik.







mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil. d. Anomie Anomie,, yang yang oleh oleh Lane Lane diungk diungkapk apkan an sebagai sebagai suatu perasaa perasaan n kehidu kehidupan pan nilai nilai dan ketiad ketiadaan aan awal dengan dengan kondis kondisii seoran seorang g indivi individu du mengal mengalami ami perasa perasaan an ketidake ketidakefek fektifa tifan n

dan bahwa bahwa para para pengua penguasa sa bersikap bersikap tidak

peduliyang peduliyang mengakibatk mengakibatkan an devaluasi devaluasi dari tujuan-tuju tujuan-tujuan an dan hilangnya hilangnya urgensi untuk bertindak. 5

Menuru Menurutt Rosenb Rosenberg erg6 ada ada 3 alas alasan an meng mengap apaa oran rang eng enggan gan seka sekali li berpartisipasi politik, diantaranya: Pertama, bahwa individu memandang aktivitas pol polit itik ik meru merupa paka kan n

anca ancama man n

terh terhad adap ap bebe bebera rapa pa aspe aspek k kehi kehidu dupa pann nnya ya..

Ia

beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial, dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai partai politik tertentu. konsekuensi nsi yang ditanggu ditanggung ng dari suatu aktivitas aktivitas politik politik Kedua, bahwa konsekue mereka sebagai pekerjaan sia-sia. Mungkin disini individu merasa adanya jurang pemisah antara cita-citanya dengan realitas politik. Karena jurang pemisah begitu besarn besarnya ya sehing sehingga ga dianggap dianggap tiada lagi aktifi aktifitas tas politi politik k

yang yang kirany kiranyaa dapat dapat

menjembatani. memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai Ketiga , beranggapan bahwa memacu perangsang politik adalah sebagai faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas politik. Maka dengan tidak adanya perangsang politik yang sedemikian, hal itu membua membuatt atau atau mendor mendorong ong kearah perasa perasaan an yang yang semaki semakin n besar besar bagi bagi







5. Faktor-Faktor Yang Mendorong dan Mempengaruhi Mempengaruhi Munculnya Golput

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis. Ada beberapa hal yang memiliki keterkaitan erat terhadap munculnya orientasi dan tindakan golput di Indonesia. Faktor tersebut diantaranya: a.Faktor Sosial Ekonomi

Menempatkan Menempatkan variabel status status sosial-ekon sosial-ekonomi omi sebagai sebagai variabel variabel penjelasan penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status status sosia sosiall ekonom ekonomii memang memang dapat dapat dileta diletakka kkan n sebaga sebagaii variab variabel el indepe independe nden n untuk menjelaskan perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut tersebut juga dapat digunakan digunakan sebagai indikator indikator untuk untuk mengukur mengukur karakteristik karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh pengaruh keluarga. keluarga. Lazimnya, Lazimnya, variabel status sosial-ekon sosial-ekonomi omi digunakan digunakan untuk menjela menjelaska skan n perila perilaku ku memili memilih. h. Namun Namun dengan dengan menggu menggunak nakan an propor proporsi si yang yang berl berlaw awan anan an,, pada pada saat saat yang yang sama sama vari variab abel el ters terseb ebut ut sebe sebena narn rnya ya juga juga dapa dapatt digunakan digunakan untuk untuk menjelaskan menjelaskan perilaku perilaku non-voting . Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih. Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi sosial-ekonomi berkorelasi dengan dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, yaitu : 1. Peke Pekerja rjaan an-p -pek eker erja jaan an terte tertent ntu u lebi lebih h meng mengha harg rgai ai part partis isip ipas asii warg warga. a. Para Para







hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berk berkep epen enti ting ngan an

lang langsu sung ng

deng dengan an

berb berbag agai ai

kebi kebijak jakan an

peme pemeri rint ntah ah,,

khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya. 2. Tingkat Tingkat pendidik pendidikan an dapat dapat dikatakan dikatakan turut turut mempeng mempengaruhi aruhi perilaku perilaku pemilih pemilih masyarakat. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dipe diperh rhat atik ikan an,, seba sebab b pend pendid idik ikan an seba sebaga gaii suat suatu u kegi kegiat atan an yang yang dapa dapatt mening meningkat katkan kan kemamp kemampuan uan seseor seseorang ang dalam dalam mengan menganali alisa sa teori teori serta serta mampu mampu untuk menentukan menentukan keputusan keputusan dalam persoalan-pe persoalan-persoala rsoalan n untuk mencapai tujuan menjadi faktor yang penting bagi masyarakat sebagai pel pelak aku u part partis isip ipas asii akti aktiff dala dalam m pemi pemili liha han. n. Kare Karena na sema semaki kin n ting tinggi gi pendi pendidik dikan an seseor seseorang ang,, maka maka ketaja ketajaman man dalam dalam mengan menganali alisa sa inform informasi asi tentan tentang g politi politik k dan persoa persoalan lan-pe -perso rsoala alan n sosia sosiall yang yang diteri diterima ma semaki semakin n meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik. 3. Keluar Keluarga ga juga memberik memberikan an pengaru pengaruh h yang yang cukup besar besar pada masyarak masyarakat at dalam hal tidak ikut memilih pada Pemilu Legislatif, kuatnya pengaruh pimpi pimpinan nan keluar keluarga ga (ayah) (ayah) dalam dalam menent menentuka ukan n piliha pilihan n politi politik k keluar keluarga. ga. Secara Secara umum umum apabil apabilaa kepala kepala keluar keluarga ga (ayah) (ayah) tidak tidak ikut ikut memilih memilih akan akan memberikan pengaruh kepada anggota keluarga lainnya untuk tidak ikut memilih.

b.Faktor Psikologis

Penjelasan

non-voting

dari

fakt aktor

psikologis

pada

dasarn arnya







sejalan dengan kepentingan peroragan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Sementara Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan menitikberatkan faktor orientasi orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh oleh orie orient ntas asii kepr keprib ibad adian ian pemi pemili lih, h, yang yang seca secara ra kons konsep eptu tual al menu menunj njuk ukka kan n karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. c.Faktor Pilihan Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung untung dan rugi. rugi. Yang Yang diperti dipertimba mbangk ngkan an tidak tidak hanya hanya “ongk “ongkos” os” memili memilih h dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat rakyat atau atau pejaba pejabatt pemeri pemerintah ntah.. Bagi Bagi pemili pemilih, h, pertim pertimban bangan gan untung untung dan rugi rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu satu pemi pemilu lu ke pemi pemilu lu lainn lainnya ya.. Ini Ini dise diseba babk bkan an oleh oleh kete keterg rgan antu tung ngan an

pada pada

peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik politik seseorang. seseorang. Hal ini berarti ada variabelvariabel variabelvariabel lain yang ikut menentukan menentukan dalam mempengaru mempengaruhi hi perilaku perilaku politik politik seseorang. seseorang. Ada faktor-fakto faktor-faktorr situasional situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak.









Berdasarkan hipotesis pertama yang timbul dari tema makalah penulis. Maka, penulis berupaya menarik sebuah benang merah dalam upaya membuat kesimpulan dari permasalahan utama, “Mengapa Seseorang Berpartisipasi Dalam Pemilu?”. Dari beberapa pengamatan melalui data dan referensi yang ada. Penulis beranggapan bahwa hal yang mendasari seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pem pemil ilu u memi memili liki ki berag beragam am fakto faktor, r, yakn yaknii apab apabil ilaa kita kita tari tarik k mela melalui lui upay upayaa generalisasi, maka ada dua faktor dominan yang mempengaruhi. Pertama, faktor inter interna nall yang yang ada ada di dala dalam m pemi pemili lih. h. Fakt Faktor or ini ini dila diland ndas asii oleh oleh kema kemamp mpua uan n psiko psikolog logis, is, strukt struktur ur ekonom ekonomii sosial sosial,, serta serta piliha pilihan n rasion rasional. al. Meskip Meskipun un terliha terlihatt stabil, faktor internal ini senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan keadaan (situasional) yang ada pada pemilih. Sedangkan Sedangkan faktor faktor Kedua, adal adalah ah fakto faktorr ekst ekster erna nal. l. Fakt Faktor or ini ini lebi lebih h berka berkaitan itan dengan dengan sistem sistem dan seperan seperangka gkatt alat alat demokr demokrati atisas sasii yang yang ada dalam dalam pemilihan pemilihan umum. Faktor Faktor ini mampu mempengaruhi mempengaruhi maupun mengubah mengubah keadaan keadaan faktor internal yang ada di dalam pemilih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Firmanzah8, bahwa ada seperangkat teknik dan metode marketing di dalam politik yang ikut mempengaru mempengaruhi hi pemilih. pemilih. Seperangkat Seperangkat ini memiliki memiliki fungsi fungsi persuasive







belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain . Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Keempat, Penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berati sebuah partai harus dapat memetakan memetakan struktur struktur serta karakterist karakteristik ik masyarakat masyarakat baik itu geografis geografis maupun maupun demografis.







Asfar, Muhammad. Presiden Golput . Jawa Pos Press. Jakarta. 2004 Budiardjo, Miriam“Dasar-Dasar Ilmu Politik”, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008 Denny, J.A. Memperkuat Pilar Kelima: Pemilu 2004 Dalam Temuan Survei LSI. LKIS. Yogyakarta. 2006 Firmanzah. “Mengelola Partai Politik”. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008. Hend Hendar arsa sah, h, Amir. Amir. “Buk “Buku u Pint Pintar ar Poli Politi tik: k: Seja Sejara rah h Peme Pemeri rint ntah ahan an Ketatanegaraan”. Jogja Great Publisher, Yogyakarta. 2009

dan dan

Hunt Huntin ingt gton on,, P Samu Samuel el dan dan Joan Joan Nelso Nelson. n. Parti Partisip sipasi asi Poli Politik tik di Negara Negara Berkembang . Rineka Cipta. Jakarta. 1994 Marbun, B.N. “Kamus Politik” . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2007 Marijan, Kacung. “Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru”. Prenada Media Group. Jakarta. 2010. Mujani, Saiful, Muslim Demokrat: Islam, Budaya, Demokrasi, Dan Partisipasi Gramediaa Pustak Pustakaa Utama. Utama. Poli Politik tik Di Indone Indonesia sia PascaPasca-Ord Ordee Baru. Baru. PT. Gramedi

Makalah Partisipasi Politik

Recommend Documents