MAKALAH KELOMPOK 4 “KONSTITUSI”
D I S U S U N OLEH : Hans Jonni E21109255 Sri Ha Hasnaeni As Asiz E21109256 Ainun Ainun Azwar Azwariah iah E21109257 E21109257 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin KATA PENGANTAR
Segala Segala puji puji bagi bagi Tuhan Tuhan Yang Yang Maha Maha Es Esa a yang yang telah telah melim melimpah pahkan kan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tiada ternilai kepada kelompok kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah kelompok ini. ini. Penuli Penulisan san makal makalah ah kelom kelompok pok ini yang yang berju berjudul dul ”Konst ”Konstitu itusi” si” adalah adalah upaya upaya pembel pembelaja ajara ran n menge mengenai nai siste sistem m ”Konst ”Konstit itusi usi” ” yang yang berlak berlaku u di Indonesia.
Banyak rintangan dan hambatan yang kelompok kami hadapi dalam penyusunan makalah ini. Namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak , baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, Alhamdulillah kelompok kami dapat menyelesaikannya. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan do’a, semoga Tuhan membalas amal baik yang telah dilakukan umatNya.
Penulis
Kelompok 4
BAB I
PENDAHULUAN A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng Konsti Konstitus tusii merup merupaka akan n sepera seperangk ngkat at aturan aturan main main dalam dalam kehidu kehidupan pan bernegara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara. Konstitusi biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Keberadaan konstitusi di suatu negara diharapkan dapat melahirkan sebuah negara yang yang demokr demokrati atis. s. Namun Namun hal itu itu tidak tidak akan akan terwuj terwujud ud apabil apabila a terjad terjadii penyelewengan atas konstitusi oleh penguasa yang otoriter. B. Rumu Rumusa san n Masal Masalah ah Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang unsur-unsur dalam konstitusi meliputi: 1. Pengertian konstitusi 2. Tujuan, fungsi dan ruang lingkup konstitusi 3. Klasifikasi konstitusi 4. Sejarah perkembangan konstitusi 5. Sejarah kelahiran dan perkembangan konstitusi di Indonesia 6. Perubahan konstitusi di Indonesia 7. Lembaga kenegaraan pasca amandemen UUD ’45 8. Tata urutan perundang-undangan Indonesia
9. Sistem Ketatanegaraan Indonesia
BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian Konstitusi Kons Konsti titu tusi si
ber berasal asal
mem membent bentuk uk..
dari ari
Maks Maksud ud
baha ahasa
dari dari
Peran eranci cis s “Constituer” yang ang
isti istila lah h
ters terseb ebut ut
adal adalah ah
ber berarti arti
pemb pemben entu tuka kan, n,
penyusunan penyusunan atau pernyataa pernyataan n akan suatu negara. negara. Dalam Dalam bahasa bahasa Latin, Latin, konstitusi meru merupa pakan kan gabu gabung ngan an dua dua kata kata “Cume” berarti berarti “bersama “bersama dengan ….” dan
“Statuere” berarti:
“membuat sesuatu agar berdiri atau
mendir mendirika ikan, n, menet menetapk apkan an sesuat sesuatu”. u”. Sedang Sedangkan kan Undang Undang-Un -Undan dang g Dasar Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda
“Grondwet”. “Grond” berarti
tanah atau dasar, dan “Wet” berarti Undang-Undang. Menurut Menurut istilah, istilah, konstitu konstitusi si adalah adalah keseluruh keseluruhan an dari peraturan peraturan-pera -peratura turan n baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cart-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Menurut F. Lasele konstitusi dibagi menjadi 2 pengertian, yakni: 1. Sosiolo Sosiologis gis dan politis. politis. Secara Secara sosiolog sosiologis is dan politis, politis, konstitu konstitusi si adalah adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. 2. Yuridis. Yuridis. Secara Secara yuridis yuridis konstitus konstitusii adalah adalah suatu suatu naskah naskah yang memuat memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi Seca Secara ra gari garis s
besa besar, r, tuju tujuan an
kons konsti titu tusi si
adal adalah ah
memb membat atas asii
tind tindak akan an
sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapka menetapkan n pelaksana pelaksanaan an kekuasaan kekuasaan yang berdaulat berdaulat.. Sedangkan Sedangkan fung fungsi si kons konsti titu tusi si adal adalah ah seba sebaga gaii doku dokume men n nasi nasion onal al dan dan alat alat untu untuk k membentuk sistem politik dan sistem hukum negara.
Menurut A. A. H. Struycken ruang lingkup konstitusi meliputi: a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa c. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwajibkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
d. Suatu Suatu keingi keinginan nan dengan dengan perkem perkemban bangan gan kehid kehidupa upan n ketata ketataneg negara araan an bangsa hendak dipimpin. dipimpin. 3. Klasifikasi Konstitusi K. C. Weare mengklasifikasikan mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5, yaitu: a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki “kesakral “kesakralan an khusus” khusus” dalam proses proses perumusa perumusannya. nnya. Sedangkan Sedangkan konstitu konstitusi si tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adatistiadat dari pada hukum tertulis. b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus khusus disebut disebut dengan dengan konstitu konstitusi si fleksibel fleksibel.. Sebalikny Sebaliknya, a, konstitu konstitusi si yang mempersyaratkan
prosedur
khusus
untuk
perubahan
atau
amandemennya adalah konstitusi kaku. c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi Konsti Konstitus tusii deraja derajatt tinggi tinggi ialah ialah konsti konstitus tusii yang yang memp mempuny unyai ai kedudu kedudukan kan tertinggi tertinggi dalam negara. negara. Sedangkan Sedangkan konstitusi konstitusi tidak tidak derajat derajat tinggi tinggi ialah ialah kons konsti titu tusi si yang yang tida tidak k memp mempun unya yaii kedu kedudu duka kan n sert serta a dera deraja jatt sepe sepert rtii konstitusi derajat tinggi.
d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan Bentuk ini berkaitan dengan bentuk negara; jika negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian e. Konsti Konstitus tusii siste sistem m pemeri pemerinta ntahan han presid presidens ensial ial dan konsti konstitus tusii siste sistem m pemerintahan parlementer Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial : - Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih
- Presiden bukan pemegang kekuasaan legislatif - Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan memerintahkan diadakan pemilihan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial - Kabine Kabinett yang yang dipil dipilih ih PM dibent dibentuk uk atau atau berdas berdasark arkan an ketent ketentuan uan yang yang menguasai parlemen - Par Para
angg anggot ota a
kabi kabine nett
seba sebagi gian an atau atau selu seluru ruhn hnya ya adal adalah ah angg anggot ota a
parlemen - Kepala Kepala negara negara dengan dengan saran saran PM dapat dapat membub membubark arkan an parlem parlemen en dan memerintahkan memerintahkan diadakannya pemilu. 4. Sejarah Perkembangan Konstitusi Konstitusi telah lama dikenal sejak jaman bangsa Yunani. Pada masa itu pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Sejalan dengan perjalanan itu, pada masa kekaisaran Roma konstitusi berubah makna, yakni; suatu kump kumpul ulan an kete ketent ntua uan n sert serta a pera peratu tura ran n yang yang dibu dibuat at oleh oleh para para kais kaisar ar,, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Sela Selanj njut utny nya a pada pada abad abad VII VII lahi lahirl rlah ah piag piagam am Madi Madina nah h atau atau kons konsti titu tusi si Madinah yang merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendah mendahul ului ui konsti konstitus tusi-k i-kon onsti stitus tusii lainny lainnya a di dalam dalam meleta meletakka kkan n dasar dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh keteganganketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Maka pada tanggal 14 September 1791 tercatat diterimanya konstitusi Eropa Eropa pertam pertama a oleh oleh Louis Louis XV XVI. I. Sejak Sejak perist peristiwa iwa inilah inilah,, sebagi sebagian an besar besar negara-negara
di
dunia
sama-sama
mendasarkan
prinsip
ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Dan akhirnya, muncullah konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Namun, konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum
dasar yang penting. penting. Konstitu Konstitusi si sebagai sebagai UUD, UUD, atau “Konstitusi “Konstitusi Modern” Modern” baru baru munc muncul ul bers bersam amaa aan n
deng dengan an
perk perkem emba bang ngan an sist sistem em demo demokr kras asii
perwakilan. 5. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada Soekarno . Dalam perjalanan tanggal 18 agustus 1945 diketuai oleh Ir. Soekarno. sejarah, konstitusi Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian baik baik nam nama
maupu aupun n
subs su bsta tans nsii
mater aterii
yang yang dika dikand ndun ungn gnya ya..
Beri Beriku kutt
perjalanan sejarahnya ; 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. 2. Konstitusi RIS dengan masa berlakunya sejak 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950. 3. Undang Undang-Un -Undan dang g Dasar Dasar Sement Sementara ara (UUDS) (UUDS) Republ Republik ik Indone Indonesia sia 1950 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali kons konsti titu tusi si pert pertam ama a Indo Indone nesi sia a deng dengan an masa masa berl berlak akun unya ya seja sejak k Dekr Dekrit it Presiden 5 Juli 1959 – sekarang. 6. Perubahan Konstitusi di Indonesia Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan Undang-Undang di Indonesia adalah : 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap Setiap usul perubahan perubahan pasal-[as pasal-[asal al UUD diajukan diajukan secara secara tertulis tertulis dan ditunjuk ditunjukkan kan dengan dengan jelas bagian yang diusulkan diusulkan untuk diubah diubah beserta beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Pu Putu tus san
untuk ntuk
pers perset etuj ujua uan n
mengu enguba bah h
pasa pasall-pas pasal
UUD UUD
seku sekura rang ng-k -kur uran angn gnya ya lima lima pulu puluh h
dil dilaku akukan kan
den dengan
pers persen en dita ditamb mbah ah satu satu
anggota dari seluruh anggota MPR. 7. Lembaga Kenegaraan Pasca Amandemen UUD ’45 Refo Reform rmas asii
keta ketata tane nega gara raan an
kenegaraan
sebagai
di
hasil
Indo Indone nesi sia a
dari
proses
terk terkai aitt
deng dengan an
amandemen
lemb lembag aga a
UUD
1945
dikelo dikelomp mpokk okkan an dalam dalam kelemb kelembaga agaan an legisl legislati atif, f, ekseku eksekutif tif dan yudika yudikati tif f sebagaimana dijelaskan dijelaskan di bawah ini : 1. Lembaga Legislatif Dalam ketatanegaraan Indonesia, legislatif terdiri dari tiga lembaga, yakni DPR,
DPD
dan MPR. PR.
DPR
adal adalah ah lemb embaga aga
neg negara ara
dal dalam
sistem tem
ketatanegaraan republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Diantara tuga tugas s DPR DPR adal adalah ah mem membent bentuk uk Unda Undang ng-U -Und ndan ang g yang yang diba dibaha has s oleh oleh pres presid iden en
untu untuk k
memb member erik ikan an
menda endapa patt
pers perset etuj ujua uan n
per persetu setuju juan an
Pera Peratu tura ran n
bers bersam ama, a,
Peme Pemeri rint ntah ah
memba embaha has s
Peng Pengga gant ntii
dan dan
Unda Undang ng--
Undang dan lain sebagainya. Sedangkan DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah propinsi.
2. Lembaga Eksekutif Lembaga eksekutif di Indonesia dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh wakil wakil presi presiden den dalam dalam menjal menjalank ankan an kewaji kewajiban ban negara negara.. Dalam Dalam hal ini, ini, pres presiiden
seb sebagai agai
sim simbol bol
resm esmi
negar egara a
dan
juga uga
seb sebagai agai
kepal epala a
pemerintahan, yang di dalamnya presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan tugastugas pemerintahan sehari-hari. sehari-hari. 3. Lembaga Yudikatif Cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
8. Tata Urutan (Hierarki) Perundang-Undangan Indonesia Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR No. III Tahun 2000 adalah sebagai berikut : 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Perda (Peraturan Daerah) Kemudian hierarki perundang-undangan tersebut diganti dengan hierarki perundang-undangan baru yang diatur dalam Pasal 7, yaitu : 1. UUD 1945 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Perda, meliputi: Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Desa. Sistem “Pemerintahan Sendiri” Sendiri”.. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerinta pemerintahan han negara negara Indonesi Indonesia a berubah berubah menjadi menjadi sistem sistem presidensi presidensial. al. Perubahan Perubahan tersebut tersebut ditetapkan ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak tidak lagi merupakan merupakan perwujudan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, power, lemb lembag aga a peme pemega gang ng keda kedaul ulat atan an nega negara ra tert tertin ingg ggi. i. Pasa Pasall 6A ayat ayat (1) (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan seca secara ra
lang langsu sung ng
oleh oleh
raky rakyat at”. ”.
Dua Dua
pasa pasall
ters terseb ebut ut
menun enunju jukk kkan an
kara karakt kter eris isti tik k sist sistem em pres presid iden ensi sial al yang yang jela jelas s berb berbed eda a deng dengan an staa staats ts fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem presidensial tidak mengenal
adanya adanya
lembag lembaga a
pemega pemegang ng
suprem supremasi asiter terti tingg nggi. i.
Kedaul Kedaulata atan n
negara negara
dipisahka dipisahkan n (separati (separation on of power) power) ke 3 cabang cabang yaknilegi yaknilegislati slatif, f, eksekutif eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politicaoleh Montesqui Montesquieu. eu. Presiden Presiden dan wakil wakil presiden presiden dipilih dipilih langsung langsung oleh rakyat rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi keku kekuas asaa aan n bera berada da pada pada Pres Presid iden en seba sebaga gaii Kepa Kepala la Nega Negara ra dan dan Kepa Kepala la Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para menteri adalah pembantupemb pemban antu tu
pres presid iden en
yang yang
dian diangk gkat at
dan dan
bert bertan angg ggun ungj gjaw awab ab
kepa kepada da
Pres Presid iden en.. Ap Apak akah ah aman amande deme men n pasa pasall 1 ayat ayat (2) (2) dan dan pasa pasall 6A 6A,, yang yang merupa merupakan kan kaidah kaidah dasar dasar baru baru sis sistem tem pemeri pemerinta ntahan han negara negara Indone Indonesia sia,, akan membawa bangsa ini semakin dekat dengan cita-cita para perumus konstitusi, suatu pemerintahan konstitusional yang demokratis, stabil dan efekti efektiff untuk untuk menca mencapai pai tujuan tujuan negara negara? ? Ap Apaka akah h sis sistem tem pemeri pemerinta ntahan han negara negara yang tidak konsisten konsisten dengan harapan para perancang perancang konstitusi konstitusi sep sepert erti
ter tercant cantu um
dalam alam
Pembu embuka kaan an
UUD
194 945 5
aka akan
menj enjami amin
kelangsungan kehidupan bernegara bangsa Indonesia? Ternyata tafsiran Panja Amandemen UUD 1945, yang dibentuk MPR, tentang sistem pemerintahan negara berbeda dengan pemikiran dan cita-cita para perancang Konstitu Konstitusi si Pertama Pertama Indonesi Indonesia. a. Bila dipelaja dipelajari ri secara secara mendalam mendalam notulen notulen lengka lengkap p rapatr rapatrapa apatt BPUPK BPUPK sekit sekitar ar 11 – 15 Juli Juli 1945 1945 dan PPKI pada pada 18 Agustus 1945 yang terdapat pada Arsip A.G. Pringgodigdo dan Arsip A.K. Pri Pringg nggodi odigdo gdo
(Arrsip (A sip
AG-A -AKK-P P),
kit kita
dapat apat
menye enyellami ami
ked kedalam alaman an
pandangan para founding fathers tentang sistem pemerintahan negara. Arsip AG-AK-P yang selama hampir 56 tahun hilang baru-baru baru-baru ini diungkapk diungkapkan an kembali kembali oleh R.M. Ananda B. Kusuma, Kusuma, dosen Sejara Sejarah h Ketata Ketataneg negara araan an Fakul Fakultas tas Hukum Hukum U.I., U.I., dalam dalam sebuah sebuah mono monogra graf f berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945” terbitan Fakultas Hukum U.I. (2004). (2004). Kumpulan Kumpulan notulen notulen otentik otentik tersebut tersebut memberik memberikan an gambaran gambaran bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan demokratis yang dicitacitakan para perancang Konstitusi Indonesia.
Notulen rapat-rapat BPUPKI dan PPKI mulai pertengahan Mei sampai Juli 1945 memberikan gambaran betapa mendalam dan tinggi mutu diskusi para Bapak Bangsa tent tentan ang g
sist sistem em
peme pemeri rint ntah ahan an..
Pada Pada
sida sidang ng-s -sid idan ang g
ters tersebu ebut, t,
Prof Prof..
Soep Soepo omo, Mr. Mr. Mar Marami amis, Bung Karn arno dan dan Bung Hat Hatta meng engajuk ajukan an pert pertim imba bang ngan an-p -per erti timb mban anga gan n filo filoso sofi fis s dan dan hasi hasill kaji kajian an empi empiri ris s untu untuk k mend menduk ukun ung g keya keyaki kina nan n mere mereka ka bahw bahwa a Tria Trias s Poli Politi tica ca ala ala Mont Montes esqi qieu eue e buka bukanl nlah ah
sist sistem em
pem pembagi bagian an
keku kekuas asaa aan n
yang yang
pali paling ng
coco cocok k
untu untuk k
melaksanakan kedaulatan rakyat. Bahkan, Supomo-Iin dan Sukarno-Iin, Iin artinya artinya Anggota Anggota yang Terhorm Terhormat, at, mengangga menganggap p trias trias politica politica sudah kolot kolot dan tidak dipraktek dipraktekkan kan lagi di negara negara Eropah Eropah Barat. Barat. Pada rapat Panitia Hukum Dasar, bentukan BPUPKI, tanggal 11 Juli 1945 dicapai kesepakatan bahwa Republik Indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer sepe sepert rtii
di
Ingg Inggri ris s
kare karena na
meru merupa paka kan n
pene penera rapa pan n
dari dari
pand pandan anga gan n
indivi individua duali lisme sme.. Siste Sistem m terseb tersebut ut dipan dipandan dang g tidak tidak mengen mengenal al pemis pemisaha ahan n kekuasaan secara tegas. Antara cabang legisltatif dan eksekutif terdapat fusion of power karena kekuasaan eksekutif sebenarnya adalah „bagian“ dari kekuasaan legislatif. Perdana Perdana Menteri Menteri dan para menteri menteri sebagai kabinet yang kolektif kolektif adalah adalah anggota anggota parlemen parlemen.. Sebalikn Sebaliknya, ya, sistem sistem Presidensi Presidensial al dipandang dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunya mempunyaii tiga kelemaha kelemahan. n. Pertama, Pertama, sistem sistem presidensi presidensial al mengandu mengandung ng resiko konflik berkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berahir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Amerika Serikat Serikat bertentang bertentangan an dengan dengan semangat semangat dbemokr dbemokrasi.I asi.Indon ndonesia esia yang baru merdeka akan menggunakan „sistem sendiri“ sesuai usulan Dr. Soekim Soekiman, an, anggot anggota a BPUPK BPUPK dari dari Yogyak Yogyakart arta, a, dan Prof. Prof. Soepom Soepomo, o, Ketua Ketua Panitia Panitia KecilBPUP KecilBPUPK. K. Para ahli Indonesia Indonesia mengguna menggunakan kan termino terminologi logi yang berbeda berbeda untuk menamakan menamakan sistem sistem khas Indonesia Indonesia tersebut. tersebut. Ismail Suny menyebutnya Sistem Quasi-presidensial, Padmo Wahono menamakannya Sistem Mandataris, dan Azhary menamakannya Sistem
MPR. Dalam Dalam klasifi klasifikasi kasi Verney, Verney, sistem sistem yang mengandun mengandung g karakteri karakteristik stik sistem sistem presidensi presidensial al dan parlemen parlementer ter disebut disebut sis sistem tem semi-pres semi-presidens idensial ial.. Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh para perancang UUD UUD 19 1945 45 meng mengan andu dung ng bebe bebera rapa pa ciri ciri sist sistem em pres presid iden ensi sial al dan dan sist sistem em parlemen parlementer. ter. “Sistem “Sistem sendiri sendiri” ” tersebut tersebut mengenal mengenal pemisahan pemisahan kekuasaan kekuasaan yang jelas jelas antara antara cabang cabang legislati legislatiff dan eksekuti eksekutif, f, yang masing-m masing-masin asing g tidak boleh saling menjatuhkan, Presiden adalah eksekutif tung tungga gall
yang ang
memegan egang g
jabat abatan an
selam elama a
lima
tahun ahun
dan
dapat apat
diperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan dan
bert ertangg anggun ungj gjaw awab ab
kep kepada ada
Pres residen, den,
adal adalah ah
cir ciri
dari ari
sis sistem
presidensial. Sistem pemerintahan khas Indonesia juga meng mengan andu dung ng
kara karakt kter eris isti tik k
sist sistem em
parl parlem emen ente ter, r,
dian dianta tarranya anya
MPR MPR
ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi kedaulatan negara negara terti tertingg nggi, i, sepert sepertii halnya halnya Parlem Parlemen en dalam dalam siste sistem m parlem parlement enter. er. Keda Kedaul ulat atan an nega negara ra ada ada pada pada raky rakyat at dan dan dipe dipega gang ng oleh oleh MPR MPR seba sebaga gaii perwujudan seluruh rakyat. Pada
masa-masa
awal
negara
Indonesia,
para
perancang
memand memandang ang pemil pemiliha ihan n Presi Presiden den dan Wakil Wakil Presi Presiden den secara secara langsu langsung ng masih belum dapat dilakukan mengingat tingkat pendidikan masih rendah serta infrastru infrastruktur ktur pemerint pemerintahan ahan belum belum tersedia. tersedia. Karena Karena itu ditetapkan ditetapkan Presiden Presiden dan Wakil Wakil Presiden Presiden dipilih dipilih secara secara tidak tidak langsung langsung oleh lembaga lembaga perw perwuj ujud udan an selu seluru ruh h
rakya akyatt
yait yaitu u
MPR MPR Pres Presid iden en yang yang menj menjal alan anka kan n
kekuas kekuasaan aan ekseku eksekutif tif adalah adalah manda mandatar taris is MPR, MPR, sedang sedangkan kan DPR adalah adalah unsu unsurr dari dari MPR MPR yang yang menj menjal alan anka kan n keku kekuas asaa aan n legi legisl slat ativ ive e (leg (legis isla lati tive ve councils councils). ). Presiden Presiden tidak tidak dapat dapat menjatuh menjatuhkan kan DPR, sebalikn sebaliknya ya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Bersama-sama Presiden dan DPR menyusun undang-undang. Pada notulen rapat tanggal 11-15 Juli BPUPKI dan rapat PPKI tanggal 18 Agus Ag ustu tus s
1945 19 45
dapa dapatt
kita kita
ikuti kuti
perk perkem emba bang ngan an
pem pemikir ikiran an
tent tentan ang g
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawartan Rakyat sebagai penjelmaaan dari seluruh
rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi social, ekonomi dan geografis yang amat kompleks. Karena itu MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil wakil-wa -wakil kil daerah daerah,, serta serta utusan utusan-ut -utusa usan n golong golongan an dalam dalam masy masyara arakat kat.. Dengan kata lain, MPR harus merupakan wadah multi-unsur, multi-unsur, bukan lembga bi-kameral. 9. Sistem Ketatanegaraan Ketatanegaraan Indonesia Sistem stem
ketat etatan aneg egar araa aan n
kit kita
pasc pasca a
aman amand demen emen
UUD
194 945, 5,
sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lan. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, air, serta serta membaw membawa a impli implikas kasii peruba perubahan han yang yang cukup cukup besar besar di bidan bidang g sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. internasional. Tentu semua cakupan masalah yang begitu luas, tidak dapat saya ketengahkan ketengahkan dalam ceramah yang singkat singkat ini. Ceramah Ceramah ini hanya akan meny menyor orot otii
bebe bebera rapa pa aspe aspek k
peru peruba baha han n
kons konsti titu tusi si dan dan
peng pengar aruh uhny nya a
terhadap terhadap lembaga-l lembaga-lemba embaga ga negara, negara, yang menjadi menjadi ruang lingkup lingkup kajian kajian hukum tata negara. Terkait dengan hal itu, saya tentu harus menjelaskan sedikit latar belakang sejarah, gagasan dan hasil-hasil perubahan, yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dengan UUD 1945 sebelum amandeme amandemen. n. Saya ingin ingin pula mengeteng mengetengahkan ahkan serba serba sedikit sedikit analisis, analisis, tentan tentang g kelem kelemaha ahan-k n-kele elema mahan han UUD 1945 1945 pasca pasca amand amandem emen, en, untuk untuk menjadi bahan telaah lebih mendalam, dan mungkin pula dapat dijadikan sebaga sebagaii bahan bahan perti pertimba mbanga ngan n bagi bagi penyem penyempur purnaa naan n UUD 1945 1945 pasca pasca amandemen.
BAB III PENUTUP
