NEGARA DAN KONSTITUSI KONSTITUSI Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Oleh Kelomok I! " #$ &$ ($ )$ *$ ,$
%ina Arsi Arsi'a 'ah h M$ Andri Andrian an Kurnia Kur nia %esta %estari ri No+i No+i Okta Okta+ia +iani ni Menik Menik Andr Andrian ianii
Dosen Pengasuh " Kasriani Anwar- S$Pd
KEMENTERIAN PENDIDIKAAN NASIONA% SEKO%A. TINGGI I%MU KEGURUAN DAN I%MU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPU/%IK INDONESIA /AN0ARMASIN &1#)
Kata Pengantar
Puji Puji syukur syukur kami kami panjatk panjatkan an kehadi kehadiran ran Tuhan Tuhan Yang Maha Maha Esa, Esa, dengan dengan limpah limpahan an rahmat rahmatny nyaa kami kami dapat dapat menye menyelesa lesaika ikan n makalah makalah ini dalam dalam bentuk bentuk maupun maupun isiny isinyaa yang yang sederhana. Kami menyadiri banyak kekurangan- kekurangan dalam makalah kami dan jauh dari sempurna. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bapak Kasriansyah .pd yang berjudul !"egara dan konstitusi#. Makalah ini disusun dari hasil penyusunan penyusunan dari buku paduan paduan pancasila serta in$ormasi dari media massa yang berhubungan dengan materi tersebut. %khir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini dari awal hingga akhir. akhir.
Pagatan, &' (ktober &)*+
Da2tar Isi 2
/a3 I #$ Pendahuluan .. *.* atar elakang *.& /umusan Masalah *.0 Tujuan Penulisan /a3 II &$ Pem3ahasan 4444444444$$ &.* Pengertian "egara &.& Pengertian Konstitusi &.0 Kesimpulan "egara dan Konstitusi &.+ Konstitusi di 1ndonesia &.+.* Konstitusi 2ukum 3asar Tertulis dan 2ukum 3asar Tidak Tertulis &.+.&. Perkembangan 443 *'+5 dalam ejarah Ketatanegaraan 1ndonesia
&.+.0 %lasan Melakukan Perubahan &.+.+ 2asil amandemen 443 *'+5 &.+.5 1mplikasi %mandemen 443 *'+5 Terhadap istem Ketatanegaraan 1ndonesia &.+.6 hubungan "egara 1ndonesia dengan Konstitusinya /a3 III ($ Analisis 4444444444$$ /a3 I! )$ Penutu 4444444444$$ +.* Kesimpulan +.& aran +.0 3a$tar Pustaka
/A/ I PENDA.U%UAN
3
#$#
%ATAR /E%AKANG
Manusia sebagai mahkluk sosial 7homososius8 memerlukan suatu tempat tinggal untuk melakukan interaksi dengan sesamanya dan juga sebagai tempat mengembangkan ide dan kreati9itasnya. Manusia yang membentuk suatu perkumpulan, yang mana didalamnya terjadi suatu interaksi antar sesama anggotanya disebut dengan masyarakat. Kemudian secara alamiah jika masyarakat itu hidup rukun dan tentram sesuai dengan hukum akal 7 law o$ reason8 maka akan terbentuklah suatu negara 7 :ean :ac;ues /ousseau 8. Keberadaan 443 *'+5 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap 443 *'+5 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. %tau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial # baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar 7konstitusi8. Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. 3engan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. 2al ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa kedepannya. ebab wajah negara yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan tidak lepas dari perubahan konstitusi yang ada. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan tentang pengertian negara dan konstitusi serta empat poin penting yang terkait dengan perubahan 443 *'+5 yang telah dilakukan oleh MP/, yaitu 7*8 alasan melakukan perubahan, 7&8 perubahan-perubahan yang telah dilakukan, 708 implikasi perubahan terhadap sistem ketatanegaraan, dan 7+8 catatan kritis (critical review) terhadap hasil perubahan yang dapat menimbulkan implikasi !lain# dalam praktek ketatanegaraan ke depan.
#$&
RUMUSAN MASA%A.
erdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalahmasalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut< *.&.* %pakah pengertian negara itu= *.&.& %pakah pengertian konstitusi itu= *.&.0 %pakah pengertian "egara konstitusi= *.&.+ agaimana konstitusi di 1ndonesia= *.&.5 agaimanakah hubungan antara negara 1ndonesia dengan konstitusinya=
4
#$(
TU0UAN PENU%ISAN
%dapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut< *.0.* 4ntuk mengetahui pengertian dari negara. *.0.& 4ntuk mengetahui pengertian dari konstitusi. *.0.0 untuk mengetahui pengertian nrgara konstitusi *.0.+.4ntuk mengetahui konstitusi di 1ndonesia *.0.5 4ntuk mengetahui hubungan antara negara 1ndonesia dengan konstitusinya
/A/ II PEM/A.ASAN
5
&$#
NEGARA
"egara secara literal merupakan penjelasan dari kata-kata asing yaitu state 7bahasa inggris8, staat 7 bahasa elanda dan :erman8, dan etat 7bahasa Prancis8, dimana semua katakata ini diambil dari bahasa atin yaitu statum yang artinya keadaan yang tetap dan tegak. 1stilah umum itu diartikan sebagai kedudukan 7 standing, station8 %dapun pengertian "egara menurut para ahli adalah sebagai berikut< Pro2$ 5arid S$
•
"egara adalah uatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan "egara lain serta memiliki kedaulatan. Georg 0ellinek
•
"egara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Georg 6ilhelm 5riedri7h .egel
•
"egara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan indi9idual dan kemerdekaan uni9ersal Ma8 6e3er
•
"egara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan $isik secara sah dalam suatu wilayah. Aristoteles
•
"egara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. 3i dalam Kamus esar ahasa 1ndonesia, pengertian negara itu ada dua, yaitu < pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya> kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang e$ekti$, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. :adi dapat disimpulkan bahwa "egara adalah suatu organisasi dari kelompok-kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
&$&
KONSTITUSI
6
Kata konstitusi berarti !pembentukan#,berasal dari kata !?onstituer# 7bahasa Prancis8 yang berarti membentuk. Yang di bentuk adalah sebuah negara. Maka, Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka
dapat
dipahami,
bahwa
bahasa
elanda
menggunakan
kata
“Grondwet”(grond=dasar,wet=undang-undang), yang berarti suatu undang- undang yang menjadi dasar (grond)dari segala hukum. edangkan di 1ndonesia menggunakan kata ! 4ndang- 4ndang 3asar# seperti grondwet tadi. Menurut K$ 9$ 6heare, konstitusi adalah kumpulan hukum, institusi dan adat
kebiasaan, yang ditarik dari prinsip-prinsip rasio tertentu yang membentuk sistem umum, dengan mana masyarakat setuju untuk diperintah. edangkan A3u Daud /usroh dan A3u3akar /usro membagi pengertian konstitusi menjadi & pengertian yaitu> a8 Pengertian sosiologis dan politis 7sosiologiche atau politische begrip8. Konstitusi merupakan shintese $aktor kekuatan yang nyata 7dereele machtst$actoren8 dalam masyarakat. :adi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. b8 Pengertian yuridis 7yuridische begrip8. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 3engan demikian, suatu konstitusi merupakan aturan-aturan dasar 7$undamental8 yang dibentuk didalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. Konstitusi di 1ndonesia adalah 4ndang- 4ndang 3asar *'+5.
&$( KESIMPU%AN NEGARA DAN KONSTITUSI
3ari penjelasan di ats maka dapat dikatakan bahwa negara konstitusi merupakan suatu organisasi dari kelompok-kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut, yang diatur dengan aturan-aturan dasar 7$undamental8 yang dibentuk didalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara. &$)$ KONSTITUSI DI INDONESIA &$)$# Konstitusi .ukum Dasar Tertulis Dan .ukum Dasar Tidak Tertulis
2ukum 3asar Tertulis 74438 443 itu rumusannya tertulis dan tidak berubah.%dapun pendapat .?. wade dalam bukunya contution law,443 menurut si$at dan $ungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu "egara 7
dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut jadi 443 itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan. 443 juga dapat dipandang sebagai lembaga@sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut bagi mereka memandang suatu "egara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan.%dapun hal tersebut di bagi menjadi tiga badan legislati$,eksekuti$ dan yudikati$. 443 menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain.443 merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu "egara.3alam penjelasan 443 *'+5 disebutkan bahwa 443 *'+5 bersi$at singkat dan supel,443 *'+5 hanya memilik 0A pasal,adapun pasal-pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan yang mengandung makna< *. Telah cukup jikalau 443 hanya memuat aturan-aturan pokok,hanya memuat gra$is besar intruksi kepada pemerintahpusat dan semua penyelenggara "egara untuk menyelenggarakan kehidupan "egara dan kesejahteraan social. &. i$atnya harus supel 7elastic8dimaksudkan bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa masyarakat ini harus terus berkembangdan dinamis seiring perubahaan Baman .(leh karena itu,makin supel si$atnya aturan itu makin baik.jadi kita harus menjaga agar sistem dalam 443 itu jangan ketinggalan Baman.Menurut dadmowahyono ,seluruh kegiatan "egara dapat dikelompokan menjadi dua macam penyelenggara kehidupan "egara kesejahteraan social. i$at-si$at 443 *. (leh karena si$atnya maka rumusannya merupakan suatu hokum positi$ yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara "egara maupun mengikat bagi warga "egara. &. 443 *'+5 itu bersi$at supel dan singkat karena 443 *'+5 memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus di kembangkan sesuai dengan perkembangan Baman dan memuat ham. 0. Memuat norma-norma@aturan-aturan@ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara kontituional. +. 443 *'+5 dalam tertib hukum 1ndonesia merupakan peraturan hukum positi$ yang tertinggi,disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positi$ yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum 1ndonesia.
8
2ukum dasar tak tertulis7?on9ensi8 ?on9ensi adalah hukumdasar yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terperihara dalam Craktek penyelenggaraan "egara meskipun si$atnya tidak tertulis. i$at-si$at< *. Merupakan
kebiasaan
yang
berulang
kali
dan
terpelihara
dalam
praktek
penyelenggaraan "egara. &. Tak bertentangan dengan 443 dan berjalan sejajar 0. 3iterima oleh seluruh rakyat@masyarakat +. ersi$at sebagai pelengkap sehingga memungkinkan bawa con9ensi bias menjadi aturan-aturan dasar yang tidak tercantum dalam 443 *'+5. ?ontoh < *. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mu$akat.menurut pasal 0A ayat7*8 dan 7+8 443 *'+5 segala keputusan MP/ diambil berdasarkan suara terbanyak tetapi sistem ini kurang jiwa kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa.oleh karena itu,dalam praktek-praktek penyelenggaraan "egara selalu di usahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mu$akat dan ternyata hamper selalu berhasil.pungutan suara baru ditempuh jika usaha musyawarah untuk mu$akat sudah tak dapat dilaksanakan. &. Praktek-praktek penyelenggaraan "egara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain<
Pidato kenegaraan presiden /1 setiap *6 %gustus di dalam sidang 3P/ Pidato presiden yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rencana
anggaran pendapatan belanja 7/%P8"egara pada minggu *, pada bulan januari tiap tahunnya. :ika con9ensi ingin di jadikan rumusan yang bersi$at tertulis maka yang berwenang adalah MP/ dan rumusannya bukan lah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MP/ dan tidak secara otomatis setingkat dengan 443 melainkan sebagai suatu ketetapan MP/. 3alam proses hukum sekarang ini,berbagai kejadian ilmiah tentang 443 *'+5.banyak orang yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap 443 *'+5.%mandemen tersebut merupakan prosedur penyempurnaan terhadap 443 *'+5.tanpa harus langsung 9
mengubah 443 itu sendiri atau bias di bilang merupakan pelengkapan dan rincian yang di jadikan lampiran otentik bagi 443 tersebut.7mah$ud,*'''<6+8
&$)$&
Perkem3angan UUD #:)* dalam Se;arah Ketatanegaraan Indonesia
1de tentang amandemen terhadap 443 *'+5 didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama orde lama dan orde baru bahwa penerapan terhadap pasal 443 memiliki si$at-si$at intrerretable atau berwayuh arti sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden karena latar belakang politik ini lah maka pada orde baru 443 *'+5 di lestarikan dan di anggap bersi$at keramat yang tak dapat di ganggu gugat. Menurut bangsa 1ndonesia proses re$ormasi terhadap 443 *'+5 adalah suatu keeharusan karena akan mengantarkan bangsa 1ndonesia ketahapan yang baruu dalam melakukan penataan terhadap ketatanegaraan.%mandemen terhadap 443 *'+5 di lakukan oleh bangsa 1ndonesia sejak *''' di mana pemberian tambahan dan perubahan terhadap pasal ' 443 *'+5 kemudian amandemen ke& tahun &))) disahkan tanggal *) %gustus &))& 443 *'+5 hasil amandemen &))& dirumuskan dengan melibatkan sebanyak-banyak nya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik,sehingga di harapkan struktur kelembagaan "egara yang lebih demokratis ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3alam proses re$ormasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang 443 *'+5 bnyak melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap 443 *'+5. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali 4ud *'+5, akan twtapi merupakan proaedur penyempurnaan terhadap 443 *'+5. %mandemen dilakukan dengan melakukan berbagai macam perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahantambahan. 3ari awal, para pendiri negara secara eksplisit sudah menyatakan bahwa 4ndang4ndang 3asar 74438 *'+5 adalah konstistusi yang bersi$at sementara. ahkan, oekarno menyebutnya sebagai 443 atau revolutiegrondwet . Kondisi obyekti$ ini sudah diantisipasi oleh thefouding fathers dengan menyediakan Pasal 0A 443 *'+5 sebagai sarana untuk melakukan perubahan. Karena kelalaian menjalankan amanat itu, sejak awal kemerdekaan proses penyelengaraan negara dilaksanakan dengan konstitusi yang bersi$at sementara. Menelusuri perjalanan sejarah ketatanegaraan selama hampir setengah abad di bawah 443 *'+5 7*'+5-*'+' dan *'5'-&))&8, persoalan mendasar tidak hanya terletak pada si$at kesementaraan tetapi lebih kepada kelemahan-kelemahan elementer yang terdapat dalam 443 *'+5. Misalnya, sangat $leksibel untuk diterjemahkan sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan, terperangkap dalam design ketatanegaraan yang rancu sehingga tidak
10
membuka ruang untuk melaksanakan paradigma checks and balances atau akuntabilitas horiBontal dalam menciptakan good governance. Kedua kelemahan itu sangat mewarnai perjalanan sejarah ketatanegaraan 1ndonesia di bawah 443 *'+5, yang kemudian bermuara pada multi-krisis yang terjadi pada penghujung abad DD dan sampai dua tahun pertama awal abad DD1 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Misalnya dalam hal pena$siran, pergantian sistem presidentil kepada sistem parlementer pada tanggal *+ "o9ember *'+5. 3i dua era yang berbeda, oekarno mena$sirkan 7memahami8 demokrasi dalam 443 *'+5 sebagai 3emokrasi Terpimpin sementara oeharto mena$sirkannya sebagai 3emokrasi Pancasila dan kedua-duanya melahirkan rejim otoriter. Krisis ketatanegaraan yang diawali dengan kejatuhan oeharto pada tahun *'' memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap 443 *'+5. anyak anggapan bahwa salah satu penyebab krisis itu adalah ketidakmampuan 443 *'+5 mengantisipasi penyelewengan-penyelewengan dalam praktek penyelenggaraan negara. 3alam waktu yang panjang, 443 *'+5 telah menjadi instrumen politik yang ampuh berkembangnya otoritarianisme dan menyuburkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme 7KK"8 di sekitar kekuasaan Presiden.(leh karena itu, di masa re$ormasi menyusul berakhirnya kekuasaan oeharto, agenda perubahan 443 *'+5 menjadi sesuatu yang niscaya. 1ni dapat dipahami bahwa tidak mungkin melakukan re$ormasi politik dan ekonomi tanpa melakukan re$ormasi hukum. /e$ormasi hukum pun tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap konstitusi (constitutional reform). &$)$( Alasan Melakukan Peru3ahan #$Si2at sementara
eperti telah dinyatakan pada bagian awal bahwa penetapan 443 *'+5 tidak dimaksudkan sebagai sebuah konstitusi yang bersi$at tetap. 2al ini secara tegas dinyatakan oleh oekarno sebagai berikut < !4ndang-undang 3asar yang dibuat sekarang adalah 4ndang-undang 3asar ementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah 4ndang-undang 3asar kilat. "anti kalau kita telah bernegara, di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan /akyat yang dapat membuat 4ndang-undang 3asar yang lebih lengkap dan lebih sempurna#.
11
elain pernyataan itu, si$at sementara juga terdapat dalam ayat 7&8 %turan Tambahan 443 *'+5 yang menyatakan bahwa dalam enam bulan sesudah Majelis Permusayawaratan /akyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan 4ndang-undang 3asar.
&$5leksi3el
ebenarnya, persoalan 443 *'+5 bukan hanya pada si$at kesementaraan itu tetapi juga pada si$atnya yang amat $leksibel untuk dapat diterjemahkan sesuai dengan perkembangan kondisi politik dan keinginan pemegang kekuasaan. Paling tidak ada tiga alasan yang dapat membuktikan ini. Pertama, keluarnya Maklumat Fakil Presiden "o. D tanggal *6 (ktober *'+5 yang mengubah kedudukan Komite "asional 1ndonesia Pusat 7K"1P8 menjadi lembaga legislati$ yang sejajar dengan Presiden. Maklumat ini juga mengamanatkan pembentukan adan Pekerja 7P8 K"1P untuk melaksanakan tugas sehari-hari K"1P. P K"1P inilah yang mengusulkan untuk mengubah sistem pemerintahan dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer. 4sul ini disetujui oleh pemerintah melalui Maklumat Pemerintah pada tanggal *+ "o9ember *'+5. Pergantian sistem pemerintahan ini dilakukan dengan tidak melakukan perubahan terhadap 4ndang-undang 3asar *'+5. Kedua, perdebatan tak berkesudahan dalam Konstituante telah memberikan peluang kepada oekarno untuk melakukan pena$siran 7pemahaman8 terhadap nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam 443 *'+5. 3engan melihat pengalaman pada era demokrasi multipartai, oekarno mena$sirkan bahwa konsep demokrasi yang terdapat dalam 443 *'+5 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan@ perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mu$akat secara gotong-royong antara semua kekuatan nasional. 1ni disebut oleh oekarno dengan 3emokrasi Terpimpin. Konsep demokrasi inilah kemudian yang mendorong oekarno menjadi pemimpin yang otoriter dengan dukungan %ngkatan 3arat 7%38 dan Partai Komunis 1ndonesia 7PK18. Ketiga, sama halnya dengan oekarno, oeharto sebagai penguasa yang menggantikan oekarno juga mencoba melakukan pena$siran tersendiri terhadap 443 *'+5. Pemahaman ini melahirkan 3emokrasi Pancasila dengan jargon !melaksanakan Pancasila dan 4ndangundang 3asar *'+5 secara murni dan konsekwen#. Konsep ini juga melahirkan reBim otoriter dengan dukungan %3 dan Golongan Karya. 3ari tiga $akta sejarah tersebut 443 *'+5 dapat dikatakan sebagai !konstitusi karet# karena amat $leksibel untuk ditarik ulur sesuai dengan keinginan penguasa. ahkan, dua $akta terakhir memperlihatkan bahwa 443 *'+5 telah melahirkan reBim otoriter. 3i samping itu, kelenturan yang dimiliki oleh 443 *'+5 telah menjadi penyebab terjadinya KK", memasung 12
semangat demokrasi dan penegakan hukum, dan memberi peluang tumbuhnya pemerintahan yang otoriter, antikritik dan antiperbedaan pendapat.
($Tidak konsisten
Tidak konsisten adalah salah satu kelemahan yang cukup elementer dalam 443 *'+5. 2al ini telah menimbulkan dampak yang luas dalam proses penyelenggaraan negara di 1ndonesia. 1nkonsistensi ini dapat dibuktikan sebagai berikut < Pertama, sistem pemerintahan 1ndonesia dalam 443 *'+5 adalah sistem presidentil ini dapat dibuktikan bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tetapi dengan adanya ketentuan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MP/ membuktikan bahwa model sistem parlementer juga dianut oleh 443 *'+5. Majelis Permusyawaratan /akyat dapat menjatuhkan Presiden dengan cara mengadakan idang 1stimewa MP/. %pabila MP/ menolak pertanggungjawaban, maka Presiden akan diberhentikan oleh MP/. Pemberhentian ini akan berakibat pada pembubaran kabinet. Kedua, tidak konsisten dalam menentukan bentuk kedaulatan. 3alam 443 *'+5 ada bentuk kedaulatan yaitu Kedaulatan /akyat, Kedaulatan 2ukum dan Kedaulatan "egara. arangkali, kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum dapat saling melengkapi. Tetapi kedaulatan negara menjadi tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. 3alam pelaksanaan pemerintahan, sistem kedaulatan negara akan dengan mudah menjelma menjadi sistem yang otoriter karena negara dijelmakan oleh indi9idu-indi9idu yang menjalankan roda pemerintahan.
&$)$)
.asil Amandemen UUD #:)*
%mandemen Pertama yang dilakukan pada idang 4mum MP/ tahun *''' telah melakukan perubahan terhadap ' pasal yang meliputi Pasal 5 ayat 7*8, Pasal A, Pasal ', Pasal *0 ayat 7&8, Pasal *+, Pasal *5, Pasal *A ayat 7&8 dan ayat 708, Pasal &), dan Pasal &*. Pasal-pasal yang diperbaiki dalam %mandemen Pertama lebih memberikan penekanan pada perdebatan yang muncul pada awal kejatuhan reBim oeharto. Misalnya, pada masa itu dirasakan bahwa kemampuan oeharto untuk dapat bertahan sebagai Presiden sekitar 0& tahun karena tidak adanya pembatasan periodesasi masa jabatan Presiden. 4ntuk itu, MP/ melakukan amandemen terhadap Pasal A 443 *'+5 yang secara eksplisit menentukan bahwa seseorang hanya dapat menjadi Presiden 1ndonesia hanya untuk dua kali masa jabatan. 3i samping itu, %mandemen Pertama juga mengurangi kecenderungan 443 *'+5 yang eecutive heav!. 1ni dilakukan dengan memperbaiki bunyi pasal-pasal yang terkait dengan 3P/. Misalnya dalam pengangkatan 3uta esar, Presiden mempunyai keharusan 13
untuk memperhatikan pertimbangan 3P/, atau dalam memberikan %mnesti dan %bolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan 3P/. ementara itu, %mandemen Kedua telah dilakukan perubahan sebanyak A bab dan &5 pasal yang meliputi Pasal *, Pasal *%, Pasal *, Pasal *', Pasal &) ayat 758, Pasal &)%, Pasal &&%, Pasal &&, ab 1D%, Pasal &5E, ab D, Pasal &6 ayat 7&8 dan ayat 708, Pasal &A ayat 708, ab D%, Pasal &%, Pasal &, Pasal &?, Pasal &3, Pasal &E, Pasal &H, Pasal &G, Pasal &2, Pasal &1, Pasal &:, ab D11, Pasal 0), ab DI, Pasal 06%, Pasal 06, dan Pasal 06?. ebagai kelanjutan, %mandemen Kedua melakukan perubahan untuk tiga hal yang amat mendasar. Pertama, memberikan landasan yang lebih kokoh terhadap keberadaan daerah dan pemerintahan daerah. 1ni dapat dilihat dengan melakukan perubahan besar terhadap Pasal * 443 *'+5. Kedua, melanjutkan usaha penguatan terhadap peranan 3P/ dalam proses penyelenggaraan negara 1ndonesia. Pasal *', Pasal &) ayat 758, Pasal &)%, Pasal &&%, Pasal && adalah penguatan yang !luar biasa# terhadap 3P/. Ketiga, memberikan penambahan yang lebih luas terhadap ketentuan hak asasi manusia yang dirasakan amat terbatas dalam 443 *'+5. Kemudian dilanjutkan dengan %mandemen Ketiga yang meliputi Pasal * ayat 7&8 dan 708> Pasal 0 ayat 7*8, 708, dan 7+8> Pasal 6% ayat 7*8, 7&8, 708, dan 758> Pasal A%> Pasal A ayat 7*8, 7&8, 708, 7+8, 758, 768, dan 7A8> Pasal A?> Pasal ayat 7*8 dan 7&8> Pasal ** ayat 7&8 dan 708> Pasal *A ayat 7+8> ab I11%> Pasal &&? ayat 7*8, 7&8, 708, dan 7+8> Pasal &&3 ayat 7*8, 7&8, 708, dan 7+8> ab I11> Pasal &&E ayat 7*8, 7&8, 708, 7+8, 758, dan 768> Pasal &0 ayat 7*8, 7&8, dan 708> Pasal &0%> Pasal &0?> ab I111%, Pasal &0E ayat 7*8, 7&8, dan 708> Pasal &0H ayat 7*8 dan7&8> Pasal &0G ayat 7*8 dan 7&8> Pasal &+ ayat 7*8 dan 7&8> Pasal &+% ayat 7*8, 7&8, 708, 7+8, dan 758> Pasal &+ ayat 7*8, 7&8, 708, dan 7+8> dan Pasal &+? ayat 7*8, 7&8, 708, 7+8, 758, dan 768. Perubahan dan penambahan yang dilakukan dalam %mandemen Ketiga lebih tertuju pada lembaga-lembaga negara. Misalnya 7*8 pergantian proses pemilihan Presiden dan Fakil Presiden dari pola pemilihan dengan sistem perwakilan 7di MP/8 menjadi proses pemilihan langsung,
7&8
perbaikan
terhadap pola pertanggungjawaban Presiden untuk
dapat
diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, 708 pergantian sistem unikameral menjadi sistem bikameral, dan 7+8 mengakomodasi kehadiran !lembaga baru# yaitu Mahkamah Konstitusi ("onstitutional "ourt)# %mandemen Keempat lebih merupakan penyelesaian terhadap bagain-bagian yang masih tersisa dalam amandemen sebelumnya meliputi Pasal &, Pasal 6% ayat 7+8, Pasal ayat 708, Pasal &0, Pasal &+ ayat 708, Pasal 0* ayat 7*8, 7&8, 708, dan 7+8, Pasal 0& ayat 7*8 dan 7&8, Pasal 00 ayat 7+8 dan 758, Pasal 0+ ayat 7*8, 7&8, 708, dan 7+8, Pasal 0A ayat 7*8, 7&8, 708, 7+8, 14
dan 758. Perubahan terhadap %turan Peralihan dan %turan Tambahan serta pencabutan terhadap Penjelasan 443 *'+5. &$)$*
Imlikasi Amandemen UUD #:)* Terhada Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Mencermati seluruh hasil perubahan yang telah dilakukan oleh MP/, ada beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan. Pertama, kesemua pasal telah dilakukan perubahan kecuali Pasal +, *) dan Pasal *&. Kedua, terjadi 7*8 penambahan + bab baru 7dari *6 bab menjadi &) bab8, 7&8 penambahan &5 pasal baru 7dari 0A pasal menjadi A& pasal8, dan 708 penambahan *&) ayat baru 7dari +' ayat menjadi *6' ayat8. Ketiga, dihapusnya penjelasan sebagai bagian dari 443 *'+5. Perubahan yang begitu besar menimbulkan implikasi terhadap struktur ketetanegaraan, yaitu terjadinya perubahan kelembagaan secara mendasar (lihat bagan)# 1mplikasi perubahan tidak hanya terjadi terhadap struktur lembaga-lembaga negara tetapi juga perubahan terhadap sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. %em3aga Negara Se3elum Amandemen #$ MPR
%em3aga Negara Setelah Amandemen #$ MPR
&$ Presiden < 6ares
&$ DPR
($ DPR
($ DPD
)$ DPA dan /PK
)$ Mahkamah Konstitusi
*$ MA
*$ /PK ,$ Mahkamah Agung =$ Mahkamah >udisial
eberapa 1mplikasi Perubahan 443 *'+5 Terhadap istem Ketatanegaraan 1ndonesia. Pertama, MP/ tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan sistem lembaga tertinggi negara adalah upaya logis untuk keluar dari perangkap design ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga negara. elama ini, model MP/ sebagai !pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya# telah menjebak 1ndonesia dalam pemikiran-pemikiran kenegaraan yang berkembang pasca-abad pertengahan untuk membenarkan kekuasaan yang absolut. Kedua, dihapusnya sistem unikameral dengan supremasi MP/ dan munculnya sistem bikameral. 3alam sistem bikameral, masing-masing kamar mencerminkan jenis keterwakilan yang berbeda yaitu 3P/ merupakan representasi penduduk sedangkan 3P3 merupakan representasi wilayah 7daerah8. Perubahan ini terjadi menjadi sebuah keniscayaan karena
15
selama ini 4tusan 3aerah dalam MP/ tidak ikut membuat keputusan politik nasional dalam peringkat undang-undang. Ketiga, perubahan proses pemilihan Presiden dan Fakil Presiden dari sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung. Perubahan ini tidak terlepas pengalaman !pahit# yang terjadi pada proses pengisian jabatan Presiden dan Fakil Presiden selama (rde aru dan pemilihan Presiden tahun *'''. Empat alasan mendasar (raison d$etre) pergantian ini. *. Presiden dan Fakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. &. Pemilihan langsung secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. 1ntrik politik akan dengan mudah terjadi dalam sistem multipartai. %palagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan. 0. Pemilihan langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihan secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. +. Pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan karena sama-sama dipilih oleh rakyat. elama ini, yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan 1ndonesia, MP/ menjadi sumber kekuasaan dalam negara karena adanya ketentuan bahwa lembaga ini adalah pemegang kedaulatan rakyat. Kekuasaan inilah yang dibagi-bagikan secara 9ertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara lain termasuk kepada Presiden. %kibatnya, kelangsungan kedudukan Presiden sangat tergantung kepada MP/. Keempat, mekanisme impechment yang semakin jelas. ebelum dilakukan perubahan, dalam pasal-pasal 443 *'+5 tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai impeachment. 1nstrumen untuk melakukan kontrol ini dapat dilihat dalam Penjelasan 4mum 443 *'+5 yang menyatakan, !(leh karena itu 3P/ dapat senantiasa mengawasi tindakantindakan presiden dan jika 3ewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh 443 atau oleh MP/, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawab kepada presiden#.
16
erdasarkan penguraian tesebut, pelaksanaan 1 akan sangat tergantung kepada dua hal. Pertama, adanya pelanggaran haluan negara yang dilakukan oleh presiden dalam bentuk pelanggaran terhadap 4ndang-undang 3asar, Ketetapan MP/ dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kedua, adanya permintaan dari 3P/ kepada MP/ setelah dilakukan Memorandum Pertama dan Memorandum Kedua. 3engan adanya perubahan 443 *'+5, perdebatan-perdebatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan im%echment ke depan dapat dikurangi secara signi$ikan dengan adanya rumusan kaedah secara lebih jelas dalam Pasal A% dan Pasal A 443 *'+5 Kelima, dihapusnya 3P% sebagai salah satu lembaga tinggi negara. ebelum dilakukan %mandemen Keempat, kedudukan konstitusional 3P% sebagai lembaga tinggi negara dapat ditemui dalam Pasal *6 443 *'+5 yang menyatakan bahwa 3P% berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. 3alam penjelasan Pasal *6 dinyatakan !3ewan ini ialah sebuah "ouncil of &tate yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. 1a hanya sebuah badan penasehat belaka#. Keenam, kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah %gung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal &+ ayat 7&8 443 *'+5 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah %gung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. erdasarkan ketentuan Pasal &+ ayat 7*8 Mahkamah %gung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. edangkan Mahkmah Konstitusi, menurut ketentuan Pasal &+? ayat 7*8 443 *'+5 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi$at $inal untuk menguji undang-undang terhadap 4ndang-4ndang 3asar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 4ndang-4ndang 3asar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kekuasaan ke tangan 3P/ bertambah banyak dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, misalnya menentukan tiga dari sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dan memilih anggota adan Pemeriksa Keuangan 7PK8. 3i samping itu, 3P/ juga menjadi lembaga yang paling menentukan dalam proses pengisian lembaga non-state lainnya (auiliar! bodies) seperti Komisi "asional 2ak %sasi Manusia, Komisi Pemilihan 4mum. ?atatan ini akan bertambah dengan adanya keharusan untuk meminta pertimbangan 3P/ dalam pengisian jabatan Panglima T"1, Kepala Kepolisian "egara /1 7Kapolri8.
17
&$*
.U/UNGAN
NEGARA
INDONESIA
DENGAN
KONSTITUSIN>A
"egara dan konstitusi berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. 3asar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh 443 7Konstitusi8 Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan 443 +5 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. agi bangsa 1ndonesia, negara dan konstitusi adalah dwitunggal. :ika diibaratkan sebagai bangunan, negara adalah pilar-pilar atau tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi 1ndonesia. 2ampir setiap negara memiliki konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut sudah berjalan optimal atau belum. Kaitan antara negara dengan konstitusi adalah keterkaitan antardasar negara dan konsitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam mukadimah atau Pembukaan 4ndang-4ndang 3asar suatu negara. Pembukaan 443 *'+5 merupakan suatu kebatinan negara. Pembukaan memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara, serta menjadi dasar hukum daripada undang-undang. Pancasila dengan batang tubuh merupakan wujud yuridis konstitusional tentang sesuatu yang telah dirumuskan dalam pembukaan. 443 *'+5 adalah peraturan perundangan teringgi negara 1ndonesia yang bersumberkan pada Pancasila.
18
/A/ III ANA%ISIS
Menurut pendapat kami "egara dan kontitusi adalah satu-kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain di mana "egara adalah suatu organisasi-organisasi atau kelompok manusia yang secara bersama mendiami suatu wilayah dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
edangkan ,konstitusi adalah peraturan yang mengatur suatu "egara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi juga mengandung arti yaitu permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa
19
/A/ I! PENUTUP
($# Simulan
*.
"egara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah 7territorial8 tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
&.
Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok 7$undamental8 yang menopang berdirinya suatu negara.
0.
"egara dan konstitusi berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara.agi bangsa 1ndonesia, negara dan konstitusi adalah dwitunggal.
+.
Perubahan yang begitu besar menimbulkan implikasi terhadap struktur ketetanegaraan, yaitu terjadinya perubahan kelembagaan secara mendasar # 1mplikasi perubahan tidak hanya terjadi terhadap struktur lembaga-lembaga negara tetapi juga perubahan terhadap sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.
($& Saran 20
agi pembaca diharapkan agar mengetahui apakah pengertian dari negara dan konstitusi di 1ndonesia. 3engan mengetahui hakikat dari negara dan konstitusi, diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan mampu melaksanakan segala peraturan yang tertuang dalam konstitusi secara optimal.
21
