BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dewasa ini, masyarakat Indonesia dipusingkan oleh beberapa Undang-Undang yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Masyarakat Masyarakat berpendapat berpendapat bahwa undang-undan undang-undang g yang dibuat oleh anggota DPR banyak yang tidak berpihak berpihak pada rakyat dan hanya mementingkan mementingkan kepentingan kepentingan golongan golongan saja. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus melandaskan segala perilaku kita dengan sila-sila yang ada di Pancasila termasuk dalam pembuatan Undang-Undang. Proses pembuatan pembuatan Undang-Undang Undang-Undang tidak boleh bersimpangan bersimpangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila serta peraturan yang sudah ada. Yang lebih penting, UndangUndang harus lebih mementingkan kepentingan rakyat.
Rumusan Masalah
Apa perbedaan kedudukan dan fungsi Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Apak Apakah ah semu semuaa Unda Undang ng-U -Und ndan ang g di Indon Indones esia ia telah telah sesua sesuaii deng dengan an nilai nilai-ni -nilai lai yang yang terkandung dalam Pancasila? Apa contoh kasus yang berkaitan dengan pasal 6A dan kesesuaiannya dengan Pancasila?
Tujuan dan Manfaaat
Dengan Dengan mempela mempelajari jari tentang tentang kedudu kedudukan kan dan fungsi fungsi Pancasi Pancasila, la, kita bisa lebih lebih memahami tentang arti Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan begitu kita bisa lebih lebih bersika bersikap p sebagai sebagai manusia manusia indone indonesia sia yang yang memilik memilikii karakte karakteristi ristik k khas khas Indone Indonesia sia karena Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Dengan mempelajari hal ini, kita juga bisa mengkaji beberapa contoh kasus Undang-Undang yang isinya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sehingga di waktu yang akan datang kita bisa membuat peraturan yang lebih berpihak kepada masyarakat, bukan 1
kepada golongan tertentu saja
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Perbedaan Kedudukan dan Fungsi Pancasila dengan UUD 1945 2.1.1. Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila
pada
hakikatnya
memlik
makna
serta
dimensi
masing-masing
yang
konsekuensinya aktualisasinyapun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun hakikat dan sumbernya sama. Kedudukan dan fungsi dapat dipahami melalui uraian berikut: Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Pancasila sudah sepatutnya menjadi pandangan hidup negara Indonesia. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Pandangan hidup ini berisi tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam diri manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya, sehingga manusia akan hidup di lingkungan sosial yang lebih luas secara berturut-turut dari lingkungan keluarga sampai pada lingkungan bangsa dan bernegara untuk menyalurkan padangan hidupnya. Dengan demikian dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita sepatutnya membulatkan tekad kebersamaan agar tercapai cita-cita yang bersumber pada pandangan hidupnya. Transformasi dari pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa juga terjadi pada Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya serta dalam agama-agama sesuai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dari pandangan masyarakat ini kemudian berkembang menjadi pandangan bangsa sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda 1928. Jadi sudah sepatutnya Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena sejak sebelum dirumuskan menjadi dasar dan ideologi bangsa, Pancasila sudah mengandung nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya
konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan terkandung dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup pancasila berakar pada budaya dan pamdangan hidup mayarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ineka tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia Pancasila juga menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai suatu dasar negara Indonesia, Pancasila merupakan suatu dasar nilai atau norma untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara dan mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaiut pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UU 1945 yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UU ’45 serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia Negara kita, Indonesia menggunakan ideologi Pancasila dimana ideologi ini merupakan hasil dari pemikiran para nasionalis bangsa yang mengangkat Pancasila dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi akan memungkinkan rakyat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa bisa hidup bersama dengan prinsip ketuhanan, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip 3
tersebut dikatakan Soekarno sebagai nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan dapat diterima sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara pada hakikatnya Pancasila bukan hanya sebagai buah pemikiran seseorang atau kelompok, namun Pancasila diangkat dari nilainilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan produk asli dari Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri sebagai kausa materialis
(asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian
diangkat dan dirumuskan sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia oleh para pendiri bangsa. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia sendiri bukan mengutip atau mengangkat dari ideologi bangsa lain selain itu Pancasila juga bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan seseorang untuk memperjuangkan suatu kelompok tertentu, tetapi Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga pada hakikatnya Pancasila adalah untuk seluruh lapisan masyarakat dan memilki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. 2.1.2. Kedudukan dan Fungsi UUD 1945
Undang Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar dan sebagai hukum dasar maka UUD itu sendiri adalah sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang undang, peraturan atau keputusan pemerintah, termasuk kebijksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggung jawabkan pada ketentuanketentuan UUD ’45. Kedudukan dan fungsi UUD 1945 antara lain : Kedudukan UUD 1945 Sebagai (norma) hukum : UUD
bersifat
mengikat
terhadap:
Pemerintah,
setiap
Lembaga
Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati Sebagai hukum dasar: UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945. Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai
dengan ketentuan UUD 1945. Fungsi UUD 1945 Di atas telah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan UUD 1945. Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi normanorma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah normanorma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 juga terkandung : Materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara Hubungan negara dengan warga negara baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun hankam.
Contoh Kasus Undang-undang yang Bertentangan dengan Pancasila
5
Salah satu UU yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah UU Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Pasal 33 (Ayat 3) jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU yang lain juga banyak yang bertentangan dengan Pancasila, tapi yang menonjol adalah UU PMA yang sangat bertentangan dengan Pasal 33, kata Ikrar kepada Pelita, Senin (1/12) di Jakarta. Keluarnya UU yang bertentangan dengan Pancasila memang tidak terlepas dari berbagai
pendekatan
dan
permintaan
dari
pihak-pihak
asing.
Kecurigaan banyak orang atas adanya intervensi dalam pembuatan UU yang antiPancasila sangat kuat, kata Ikrar. Dihubungi terpisah, peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai, lolosnya berbagai UU yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat tergantung oleh visi yang dimiliki oleh anggota DPR dan kedekatan secara personal anggota DPR dengan berbagai kalangan pemodal dan pengusaha. Ia mengakui selama ini di DPR terjadi pertarungan wacana antara pihak pihak yang pro-pada ekonomi rakyat dengan yang berkiblat pada kepentingan pengusaha. Anggota DPR yang pro-ekonomi rakyat masih sangat lemah, jauh lebih kuat dari yang pro-terhadap kepentingan pengusaha dan pemodal. Pertarungan dua kepentingan sampai sekarang masih terus terjadi, ujarnya. Sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara menilai UU PMA yang bertentangan Pancasila pada akhirnya akan merugikan Indonesia. Marwan mencontohkan perusahaan Pertamina hanya mendapatkan bagian hanya 12,5 persen dari total produksi, sementara sisanya 87,5 persen total produksi dikuasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Ia juga mencontohkan sektor pelabuhan yang strategis sekarang sudah dikuasai oleh asing. Karena kepemilikan asing atas pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diperbolehkan melebihi 51 persen. Dampak paling terasa adalah Indonesia menjadi negara yang selalu kekurangan bahan bakar, PLN selalu mengalami masalah kekurangan bahan bakar untuk beroperasi, kata Marwan. Anggota DPD dari daerah pemilihan Jakarta ini menilai lolosnya UU PMA memang tidak terlepas dari intervensi asing untuk kepentingan mereka. UU PMA memang nyata-nyata merupakan pesanan dari lembaga IMF, karena waktu itu Indonesia menjadi salah satu pasienny, katanya.
2.3 Solusi untuk Undang-Undang yang Bertentangan dengan Pancasila
Adapun solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk UU PMA yang dinilai bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945 antara lain : Mengamandemen UU tersebut Amandemen perlu dilakukan untuk memperbaiki UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu, amandemen juga perlu disesuaika dengan kondisi Indonesia saat ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia sudah banyak melakukan perkembangan dan perubahan dalam banyak aspek. Menaikkan pajak bagi investor asing Menaikkan pajak bagi investor asing bertujuan untuk menambah uang kas negara. Dengan bertambahnya uang kas negara, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dinilai tidak mampu. Membatasi pengambilan sumber daya alam Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, lapangan pekerjaan juga akan bertambah dan mengurangi pengangguran. Mengganti UU PMA Diharapkan setelah UU PMA tersebut diganti, orang-orang Indonesia yang berkompetensi dapat mengeksplor kemempuan yang mereka miliki, dan Indonesia tidak lagi bergantung kepada investor-investor asing.
BAB III PENUTUP 7
Kesimpulan
Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, Penelenggara Negara, Pelaksana Pemerintah termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Saran
Sebagai warga Indonesia yang baik, asas pancasila sebagai dasar negara harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar bangsa Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang utuh dan tertata. Serta memiliki jiwa pancasila dan kebersamaan antar warga negara.