. Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 1.
. Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, (Oxford university Press, 2003), hlm. 108, dirangkum dari Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., pengantar ilmu hukum tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 96.
http://www.informasiahli.com/2016/06/sejarah-perkembangan-konstitusi-di-dunia.html
http://www.informasiahli.com/2016/06/sejarah-perkembangan-konstitusi-di-dunia.html
Alinea ke-4 UUD NRI 1945 yang berbunyi : "……..,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#.WgemvIg3HDd
Redaksi sinar grafika, UUD 1945 hasil amandemen & proses amanndemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999 – keempat 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan keempat, April 2007)
Pasca peristiwa G30S-PKI pemerintah membuat TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, sehingga ideology atau partai komunis apapun namanya dilarang beredar di NKRI.
Tap MPRS No.III/MPRS/1963
http://ikopangestii.blogspot.co.id/2013/06/penyimpangan-penyimpangan-pada-masa.html
http://ikopangestii.blogspot.co.id/2013/06/penyimpangan-penyimpangan-pada-masa.html
UUD 1945 pasal 28H ayat 1
Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017
Abu Daud Busroh, S.H,, H. Abubakar Busro, S.H., Asas-asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 73
Kohar Hari Sumarno, S.H., Hukum dan Ketahanan Nasional dari pengalaman seorang jaksa, (Jakarta: Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1986), hlm. 207,208.
Sejarah dan pelanggaran-pelanggaran konstitusi di Indonesia
Mattia Al Azizzy – 02011181621004
Pengertian Konstitusi
Konstitusi sendiri berasal dari bahasa latin, constitution yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hokum atau prinsip. Konstitusi dalam bahasa Inggris disebut constitution, dalam bahasa Belanda membedakan antara constitutie dan grondwet, dalam bahasa Jerman membedakan antara verfassung dan grundgezets. Bahkan dibedakan pula antara grundrecht dan grundgezets seperti antara grondrecht dan grondwet dalam bahasa Belanda. Dalam bahsa Perancis disebut constitutionnelle.
Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, perkataan constitution diartikan sebagai:
"the rules and practice that determine the composition and function of the organs of the central and local government in state and regulate the relationship between individual and state".
Maksudnya adalah bahwa yang pertama konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga yang di praktikan didalam kenegaraan atau penyelenggaraan Negara, yang kedua adalah bahwa tidak hanya organ beserta isi dan fungsinya, baik di central government atau local government tetapi juga hubungan antara warga Negara dengan organ Negara atau dengan kata lain pemerintah.
Sejarah Konstitusi
Sejarah (umum)
Rata-rata hampir negara-negara diseluruh dunia memiliki dasar hukum tertingginya masing-masing atau konstitusinya masing-masing yang dimana tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mengatur hubungan antara warga Negara dan pemerintah serta untuk terwujudnya tujuan Negara tersenut itu sendiri, seperti apa yang sudah saya kutip dari kamus Oxford pada sub pengertian konstitusi diatas.
Cikal bakal konstitusi atau lahirnya konstitusi itu sendiri sudah ada sejak zaman yunani. Yang dimana Aristoteles sendiri telah berhasil megumpulkan 158 buah konstitusi dari berbagai Negara, tetapi pada masa ini konstitusi sendiri bukanlah sebuah hukum tertinggi di suatu Negara melainkan hanyalah sebuah atau sekumpulan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat di daerah dan di zaman tersebut, layaknya jika dihubungkan dengan era kesultanan Palembang Darussalam konstitusi di era yunani kuno itu sama dengan undang-undang simbur cahaya pada masa kesultanan Palembang Darussalam.
Seiring berkembangnya zaman, bergantinya waktu maka pada zaman romawi kuno dimana pemimpin tertingginya disebut Caesar, membentuk konstitusi untuk kawasan romawi yaitu dengan cara mengadopsi sedikit pengaruh dari zaman romawi kuno atau dengan cara melihat kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat adat pada masa romawi kuno untuk dijadikan sebuah aturan hukum.
Selanjutnya ada yang disebut dengan piagam madinah yang dimana berintikan dengan kehidupan multicultural antara umat beragama dan sangat menjunjung tinggi HAM pada masa itu. Kemudian pada saat meletusnya revolusi perancis maka, pada 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis ke 16. Sejak peristiwa inilah sebagian besar negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun negara federal, yang sama sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Di Perancis J. J. Rousseau dengan karyanya Du Contract Social, yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat di dalam hak haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). Pandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak hak dan kemerdekaan rakyat (De Declaratioan des Droit d I'Homme et Du Citoyen).
Konstitusi tertulis model Amerika tersebut kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol (1812), Norwegia (1814) dan Belanda (1815). Konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai UUD sering kali disebut dengan "Konstitusi Modern" baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan atas kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan (legislatif).
Sejarah {khusus(Indonesia)}
Konstitusi di Indonesia sebenarnya terbentuk karena pengaruh dari kolonialisme Belanda, namun sebelum Belanda masuk ke Indonesia jauh dimana pada masa kerajaan atau monarchy, seperti pada era sriwijaya, majapahit, kesultanan demak, dsb. Pada masa itu Indonesia sudah memiliki grondwet atau konstitusinya sendiri yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat serta mendapat pengaruh dari masuknya agama Hindhu dan Buddha di Indonesia dan pengaruh agama Islam yang dimana nilai-nilai luhurnya sebagian masih digunakan sampai saat ini, salah satu nilai-nilai tersebut terletak pada alinea ke-4 mukkadimah Undang-Undang Dasar 1945 , yang dimana nilai-nilai tersebut sangat mencerminkan masyarakat Indonesia yang rukun dan sejahtera.
Setelah masa-masa kerajaan, kesultanan, kolonialisme di Indonesia telah hilang, tepat satu hari setelah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dimana Indonesia telah terbebas dari masa-masa kelam penjajahan dan menyatakan merdeka secara de facto, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah Undang-undang sebagai grondwet atau konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang dimana UU tersebut dinamakan UUD NRI 1945. Namun dalam perjalanannya Undang-undang di Indonesia melalui tahap-tahap yang rumit dikarenakan telah terjadi perubahan-perubahan serta beberapa amandemen yang sudah di lalui. Berikut sejarah terbentuknya atau evolusi konstitusi di Indonesia:
Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Meskipun telah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dalam perjalanannya tidaklah berjalan mulus atau belum sempurna sehingga dengan kata lain semata-mata hanya melaksanakan UUD 1945 sebagaimana dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959, tetapi setelah lengsernya presiden Soeharto yang dimana turut berakhirnya masa orde baru dan dilanjutkan dengan masa reformas,i konstitusi Negara Indonesia pun turut mengalami berbagai perubahan sebagai bukti sejarah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen (4 amandemen) sampai amandemen yang terakhir dan digunakan sampai masa sekarang ini. Berikut tahapan-tahapan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
Amandemen UUD 1945 Pertama diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999
Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitu: Pasal 5 ayat (1), 7, 9 ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3),14 ayat (1) dan (2), 15, 17 ayat (2) dan (3), 20 ayat (1), (2), (3) dan (4), 21 ayat (1).
Amandemen UUD 1945 Kedua diadakan pada tanggal 18 Agustus 2000
Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 24 pasal yaitu: Pasal 18 ayat (1) s/d (7), 18A ayar (1) dan (2), 18B ayat (1) dan (2), 19 ayat (1) s/d (3), 20 ayat (5), 20A ayat (1) s/d (4), 22A, SSB, 25A, 26 ayat (2) dan (3), 27 ayat (3), 28A, 28B ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) s/d (4), 28E ayat (1) s/d (3), 28F, 28G ayat (1) dan (2), 28H ayat (1) s/d (4), 28I ayat (1) s/d (5), 28J ayat (1) dan (2), 30 ayat (1) s/d (5), 36A, 36B, 36C.
Amandemen UUD 1945 Ketiga diadakan pada tanggal 9 November 2001
Pada amandemen III ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal yaitu: Pasal 1 ayat (2) dan (3), 3 ayat (1) s/d (3), 6 ayat (1) s/d (3), 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), 7A, 7B ayat (1) s/d (7), 7C, 8 ayat (1) s/d (3), 11 ayat (2) dan (3), 17 ayat (4), 22C ayat (1) s/d (4), 22D ayat (1) s/d (4), 22E ayat (1) s/d (3), 23F ayat (1) dan (2), 23G ayat (1) dan (2), 24 ayat (1) dan (2), 24A ayat (1) s/d (5), 24B ayat (1) s/d (4), 24C ayat (1) s/d (6).
Amandemen UUD 1945 Keempat diadakan pada tanggal 10 Agustus 2002
Pada amandemen IV ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal yaitu: pasal-pasal : 2 ayat (1), 6A ayat (4), 8 ayat (3), 11 ayat (1), 16 23B, 23D, 24 ayat (3), 31 ayat (1) s/d (5), 32 ayat (1) dan (2), 33 ayat (4) dan (5), 34 ayat (1) s/d (4), 37 ayat (1) s/d (5), Aturan Peralihan Pasal I s/d III, aturan Tambahan pasal I dan II.
Pelanggaran-Pelanggaran konstitusi di Indonesia
Melihat telah banyak terjadi banyak perubahan-perubahan dalam konstitusi kita maka dapat kita simpulkan bahwa seiring dalam perjalanan waktu (dari awal konstitusi Indonesia itu dibentuk sampaik amandemen keempat) sesungguhnya banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau pelanggaran atau penyelewengan yang pernah terjadi di dalam konstitusi kita pada masa itu, mengapa saya simpulkan demikian? Karena kalau kita berpikir secara logika seumpamanya tidaklah mungkin ada asap kalau tidak ada api secara analogi bahwa tidaklah mungkin UUD tersebut diganti atau diubah dari tahun 1945-1949-1959 dan dilanjutkan dengan amandemen-amandemen pasca reformasi jika tidak ada permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan kinerja pemerintah dan warga negara untuk melaksanakan UUD tersebut.
Pelanggaran tersebut sejatinya sudah ada sejak masa pemerintahan orde lama jadi pelanggaran kosntitusi tersebut bukanlah hal yang baru terjadi, berikut beberapa masalah konstitusi dalam masa orde lama;
Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom).
Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu.
Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu poros Moskwa-Peking sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif.
Setelah di revisi dan memasuki masa orde baru, pemerintah masi saja melakukan penyelewengan konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut.
Perubahan kekuasaan yang statis.
Perekrutan politik yang tertutup.
Pemilihan umum yang kurang demokratis.
Kurangnya jaminan hak asasi manusia.
Salah satu ciri dari negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Orde Baru, dirasakan penghormatan dan perlindungan HAM masih kurang diperhatikan.
Presiden mengontrol perekrutan organisasi politik.
Pengisian jabatan ketua umum partai politik harus mendapat persetujuan dari presiden. Seharusnya pemilihan ketua umum partai diserahkan kepada kader partai bersangkutan.
Presiden memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar.
Dwi fungsi ABRI.
Dan yang terakhir adalah pelanggaran-pelanggaran konstitusi pada masa reformasi;
Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perudang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.
Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantinya.
Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus "Brunei Gate" dan "Bulog Gate", kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.
Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.
Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparatur negara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama.
Setelah pemaparan diatas saya rasa dimasa sekarang juga terdapat penyelewengan konstitusi di masa sekarang ini seperti kasus yang terjadi di tahun kemarin yaitu kasus kabut asap yang mengakibatkan udaara menjadi rawan dan kotor sehingga menyebabkan banyaknya korban dari masyarakat yang terjangkit penyakit saluran pernapasan, hal ini tentu pemerintah telah melakukan kesalahan dalam komstitusi karena sejatinya pemerintah harus melindungi warga negaranya sebagaimana telah tertera dalam preambule UUD 1945 alinea ke-4, serta pemerintah juga salah satu pasal di UUD 1945, yaitu pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi;
"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup, yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)"
Selain itu masih ada banyak kasus-kasus pelanggaran kostitusi yang antara lain adalah pro kontranya perppu ormas, registrasi ulang sim yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran HAM pasal 28G UUD 1945, korupsi e-ktp yang meresahkan warga dan melanggar hak dan kewajiban warga Negara, dsb
Jadi demikian pula "konsitusi", sebagai suatu institution tidak lain dari pada hokum yang hidup dalam masyarakat (sociale recht) yang merupakan penjelmaan kembali ide-ide yang baik yang menjelma dalam kenyataan masyarakat (sociale werdelijkheid), yang sebahagian UU menjadi suatu lembaga hokum (rechtsinstellingen), sedangkan tujuan dari konstitusi adalah untuk menjaga kesimbangan antara:
Ketertiban (de orde), (ketertiban masyarakat);
Kekuasaan (het gezag), (yang mempertahankan orde tadi);
Kebebasan (de vrijheid), (yakni kebebasan pribadi dan kebebasan manusia).
Konstitusi dan hokum haruslah dijiwai pancasila dan UUD 1945 akan memelihara kesimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintahjuga harus memperhatikan pemerataan keadilan yaitu dengan tegaknya hokum mengandung arti bahwa hokum berlaku bagi siapa saja. Hokum akan memihak kepada anggota masyarakat yang terlemah, apabila berada di pihak yang benar. Setiap warga Negara akan taat pada hokum karena, yakin bahwa hokum dan seluruh lembaga serta aparatnya mengayomi mereka, sebagai bukti untuk mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hokum bagi seluruh warga masyarakat Negara Indonesia.
"Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely
– John Dalberg-Acton –"
Refrensi & sumber :
Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konpress, 2005)
Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, (Oxford university Press, 2003), hlm. 108, dirangkum dari Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., pengantar ilmu hukum tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
Redaksi sinar grafika, UUD 1945 hasil amandemen & proses amanndemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999 – keempat 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan keempat, April 2007)
Abu Daud Busroh, S.H,, H. Abubakar Busro, S.H., Asas-asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
Kohar Hari Sumarno, S.H., Hukum dan Ketahanan Nasional dari pengalaman seorang jaksa, (Jakarta: Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1986)
Tap MPRS No.III/MPRS/1963
UUD NRI 1945
Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/10/2017
http://www.informasiahli.com/2016/06/sejarah-perkembangan-konstitusi-di-dunia.html
http://www.informasiahli.com/2016/06/sejarah-perkembangan-konstitusi-di-dunia.html
http://ikopangestii.blogspot.co.id/2013/06/penyimpangan-penyimpangan-pada-masa.html
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#.WgemvIg3HDd
