Sejarah Lahirnya Konstitusi Di Indonesia

SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI DI INDONESIA.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum tentunya Indonesia memiliki konstitusi yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan UUD’45 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya dapat diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya UUD’45 dirancang sejak 29 mei s/d 16 juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil Drs. Moh. Hatta. Latar belakang terbentuknya UUD’45 adalah bermula dari janji jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Karena menurut jepang Indonesia adalah saudara muda yang harus dibimbing agar kelak bisa berdiri sendiri. Tapi janji tinggallah janji, semua penjajah sama saja. Setelah jepang dipukul mundur oleh sekutu, jepang tidak ingat lagi akan janjinya, kemudian momen tersebut dimanfaatkan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, maka bangsa Indonesia membutuhkan konstitusi resmi, karenanya sehari setelah ikrar kemerdekaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang

Keputusan Sidang PPKI 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD’45 yang bahannya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 juni 1945; 2. Menetapkan dan mengesahkan UUD’45 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 16 juni 1945; 3. Memilh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden; 4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh PPKI yang kemudian menjadi Komite Nasional.

Dengan begitu kita sempurna menjadi negara Rakyat  Bangsa Indonesia WHY..........??????????? Wilayah  tanah air Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke

Pemerintah  sejak terpilihnya Pres dan Wapres sbg pucuk pimpinan pemerintahan negara

Kedaulatan  sejak Proklamasi Tujuan negara  masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila Bentuk negara  negara kesatuan

Perubahan Konstitusi Dalam sistem ketatanegaraan modern ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu renewal (pembaharuan) dianut di negara-negara eropa kontinental dan amandement (perubahan) dianut di negara-negara Anglo-Saxon.

Model renewal (pembaharuan)

merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan

Model amandement (perubahan)

apabila suatu konstitusi dirubah (di-amandement), maka konstitusi yang asli tetap berlaku.

DI INDONESIA TATA CARA UNTUK MENGUBAH UUD DAPAT KITA LIHAT PADA PASAL 37 YANG MENYEBUTKAN:

1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.Putusan untuk mengubah pasal-pasal 4. UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Terima Kasih