Kasus Pelanggaran Konstitusi Yang Terjadi Di Indonesia

Kasus Pelanggaran Konstitusi Yang Terjadi di Indonesia

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permu (permulaa laan) n) dari dari segala segala peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan tentan tentang g negara negara.. Negara Negara Indone Indonesia sia

juga juga

merupakan Negara hukum yang mana memiliki konstitusi yang selama ini di anut dan dijalankan guna mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Hukum Hukum di Indone Indonesia sia dibuat dibuat untuk untuk ditera diterapka pkan n dengan dengan seadi seadil-a l-adi dilny lnyaa yang yang mana mana bertu bertujua juan n kesejahte kesejahteraan raan rakyat dan kemajuan kemajuan Negara. Negara. Namun Namun apa jadinya jadinya jika hukum di Indonesia Indonesia ini hanya hanya  berlaku bagi rakyat kecil yang sudah menderita dengan kemajuan global, tetapi pelanggaran hukum yang dilakukan kaum pejabat dan konglomerat tidak pernah diusut secara tuntas dan terkesan berlalu begitu saja. Tidak jarang pula rakyat kecil justru yang menjadi korban kezaliman penguasa negara. Salah satu contohya adalah kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dengan alasan APBN akan “jebol” (defisit)  jika subsidi BBM dipertahankan dengan tingkat harga sebelum kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Dalam masa pemerintahan SBY-JK terdapat pelanggaran konstitusi dalm dua hal  Pertama.

Pemerintah telah melanggar preambule UUD 1945, sebab dalam preambule disebutkan tujuan

 Negara RI adalah memajukan kesejahteraan umum, sementaara kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat lebih menguntungkan kepentingan asing yang hanya berorientasi pada keuntungan asing tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan lebih menyengsarakan rakyat. Bahkan seluruh aspek   perekonomian riil terpukul terpukul dengan kebijakan pemerintah pemerintah yang condong kepada kepada kepentingan asing.

 Kedua .

 pemerintah juga telah melanggar Pasal 33 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa

semua sumber kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara dan digunakan sepenuhnya demi kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya pemerintah hanya berpatokan pada UU Migas 2001 untuk mengeksploitasi alam Indonesia. Padahal kalau di tilik lebih dalm UU Migas 2001 malah mengamanahkan liberalisasi sektor migas Indonesia baik sektor hulu maupun sektor hilir.

Dari kasus diatas jelas sekali bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah hanya akan menguntungkan pihak  asing. Pemerintahpun dalam APBN lebih memperioritaskan pembayaran hutang kepada IMF, Bank Dunia serta Negara-negara maju seperti AS dan Jepang. Seharusnya sumberdaya alam Indonesia adalah milik rakyat sedang pemerintah hanya sebagai  pengelola yang nantinya hasil dari pemanfaatan SDA alam tersebut akan kemabalilagi ke rakyat sehingga rakyatpunakan semakin sejahtera.