Sistem Konstitusi
A. Konsep Dasar Konstitusi
Konstitusi merupakan dokumen sosial dan politik bangsa Indonesia yang memuat konstitusi dasar tatanan bernegara. Di samping itu, konstitusi juga merupakan dokumen hukum yang kemudian dipelajari secara khusus menjadi hukum konstitusi (hukum tata negara) yang merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruh naskah konstitusi tersebut.
Pengertian konstitusi menurut para ahli
a) Koernimanto soetopawiro
Istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.
b) Lasalle
Konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik.
c) Herman heller
Konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
d) K. C. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
B. Sistem Konstitusi Di Indonesia
Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam system pemerintahan Negara sebagai berikut:
1. Indonesia ialah Negara berdasar atas hukum (rechstaat).
2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi dibawah majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden ; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepadaDewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas.
C. Tujuan Konstitusi
Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.
Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: a). berbagai lembaga-lembaga negaradengan wewenang dan cara bekerjanya, b) hubungan antar lembaga negara, c) hubunganlembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan d) adanya jaminan hak-hak asasi manusiaserta e) hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.Tolok ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah pasal yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak praktek di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yangtidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telahtermuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian banyak negara yang memiliki konstitusitertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi yang sifat dan kekuatannya sama dengan pasal- pasal dalam konstitusi.
Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasikewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah danmerumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Secara spesifik C.FStrong memberikan batasan tentang tujuan konstitusi sebagaimana dikutip Thaib sebagai berikut: are to limit the arbitrary action of the government, toquarantee the right of the governed, and to define the operation of the sovereignpower (Thaba, 2001: 27). Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Loewenstein. Ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu:
Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaliguspengawasan terhadap kekuasaan politik;
Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan daripenguasa itu sendiri;
Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagipara penguasa dalam menjalankan kekuasaannya
D. Macam-Macam Konstitusi
1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen.
2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution). Yang dimaksud dengan konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi yang di amandemen tanpa adanya prosedur khusus sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. Dikatakan konstitusi itu flexible apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan msyarakat (contoh konstitusi Inggris dan Selandia baru). Sedangkan konstitusi itu dikatakan kaku atau rigid apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapan pun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang).
Ciri-ciri pokok, antara lain:
Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah
Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:
Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang
Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa
3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution). Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.
4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution). Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.
5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).
Politik dan Strategi Nasional
A. Pengertian
1. Pengertian Politik
Politik secara etimologis berasal dari bahasa yunani Politeia, yang akar katanya polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia polirik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga Negara suatu bangsa. Dalam bahasa Inggris merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memelukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber – sumber yang ada. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang muncul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian politik membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi atau alokasi sumber daya.
2. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai " the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz ( 1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian strategi bukan hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bdang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembankankekuatan (ideology, politik, ekonomi, social, budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita – cita dan tujuan nasional atau asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) sera penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional atau dengan kata lain strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam system manajemen nasional yang berlandaslan ideology Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Hal ini dijadikan kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terdapat dasar Negara, cita cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.
C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan system kenegaraan menurut UUD 1945. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/ mandataris MPR. Dalam hal ini presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi. Dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya presiden menyusun cabinet dan memilih mentri- mentri yang akan melaksanakan program tersebut. Strateg nasional dilaksanakan oleh para mentri
D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang mencakup bidang-bidang Pembangunan Nasional.
Visi dan Misi GBHN 1999-2004
Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI.
Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan, terdapat beberapa misi. Diantaranya:
a. Pengamalan Pancasila secara konsisten.
b. Penekanan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan
c. Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari
d. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib bagi masyarakat.
e. Perwujudan system hukum nasional
f. Perwujudan otonomi daerah
g. Perwujudan kesejahteraan rakyat.
h. Perwujudan aparatur negara.
i. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional.
j. Perwujudan politik luar negri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif.
Implementasi Polstranas di bidang Hukum.
a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat.
b. Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu
c. Menegakkan hukum secara konsisten.
d. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional
e. Meningkatkan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum
f. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri yang bebas dari pihak manapun.
g. Menyelenggarakan proses pengadilan.
h. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.
i. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam segala asfek kehidupan.
Implementasi Polstranas di bidang Ekonomi.
a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
b. Mengupayakan kehidupan yang layak.
c. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.
d. Mengoptimalkan peran pemerintah yang mengoreksi
e. Mengembangkan pasar modal yang sehat.
f. Mengembangkan kebijakan industri perdagangan dan investasi.
4. Implementasi Polstranas di bidang Poitik.
A. Politik dalam Negeri.
a. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI.
b. Menyempurnakan UUD 1945.
c. Meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya.
