KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
SURAT – KEPUTUSAN No. Pol. : Skep / 834 / XI / 2004 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENERBITAN NOMOR REGISTER POKOK ANGGOTA POLRI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
:
Bahwa dalam rangka penerbitan Nomor Register Pokok (NRP) anggota Polri guna kepentingan organisasi dan administrasi personel anggota Polri maka perlu dilakukan penghimpunan data anggota yang lengkap, akurat dan mutakhir, sehingga dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 74 / XI / 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.
4.
5.
Memperhatikan :
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 9 / I / 2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pertimbangan dan Saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di Lingkungan Polri.
/ MEMUTUSKAN . . . . .
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP/ 834 / XI /2004 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2004
2
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
1.
Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi tentang Penerbitan Nomor Register Pokok Anggota Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2.
Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
3.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
Pada tanggal
:
Jakarta
2004
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth : Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri
Drs. DA’I BACHTIAR, S.H JENDERAL POLISI
Paraf : 1. Konseptor / De SDM Kapolri
: ………………
2. Kasetum Polri
: ………………
3. Waka Polri
: ………………
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 834 / XI /2004 TANGGAL : 3 Nopember 2004
PEDOMAN ADMINISTRASI TENTANG PENERBITAN NOMOR REGISTER POKOK ANGGOTA POLRI
I
PENDAHULUAN 1.
2.
3.
Umum a.
Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pembinaan personel Polri diperlukan adanya Nomor Register Pokok (NRP) yang khusus bagi setiap anggota Polri guna menghimpun dan mendata jumlah seluruh anggota Polri, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut.
b.
Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan menghimpun data tersebut perlu dikeluarkan Pedoman Administrasi tentang Penerbitan NRP Anggota Polri.
Maksud dan Tujuan a.
Maksud. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan proses penerbitan NRP anggota Polri.
b.
Tujuan. Agar tercapai keseragaman pengertian dan tindakan dalam terselenggaranya proses penerbitan NRP anggota Polri secara tertib, efektif dan efisien.
Pengertian a.
Nomor Register Pokok (NRP) adalah nomor registrasi yang diberikan kepada anggota Polri setelah diangkat menjadi anggota Polri, disusun berdasarkan tahun dan bulan kelahiran serta nomor urut buku.
b.
Pegawai negeri pada Polri terdiri atas Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
c.
Pengangkatan anggota Polri adalah penetapan seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan telah mengikuti pendidikan pembentukan.
/ d.
Nomor . . . . . .
2
II
III
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 834 / XI / 2004 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2004
d.
Nomor Urut Buku adalah nomor urut yang disusun berdasarkan nomor urut terakhir yang telah ditetapkan kemudian dilanjutkan angka berikutnya pada tahun dan bulan yang sama.
e.
Tahun dan bulan kelahiran adalah tahun dan bulan yang menjelaskan tentang waktu anggota Polri tersebut dilahirkan yang disertai dengan bukti akte kelahiran/ surat kenal lahir serta dokumen lainnya yang sah.
KEBIJAKAN 1.
Penerbitan NRP dilaksanakan secara terpusat pada Bag Infopers Rojianstra Sde SDM Polri.
2.
NRP merupakan salah satu identifikasi bagi anggota Polri dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
PELAKSANAAN 1.
Ketentuan Umum a.
Penerbitan NRP diproses berdasarkan pengisian data dan penelitian dokumen pribadi yang bersangkutan pada saat mengikuti pendidikan pembentukan.
b.
Proses penerbitan NRP menggunakan data awal yang meliputi tanggal, bulan dan tahun kelahiran.
c.
NRP anggota Polri disusun berdasarkan tahun dan bulan kelahiran dengan jumlah 4 (empat) digit serta nomor urut buku dengan jumlah 4 (empat) digit.
d.
Data nama, NRP dan pangkat pada saat pengangkatan menjadi anggota Polri disimpan pada Bag Infopers Biro Jianstra Sde SDM Polri.
e.
Data kelahiran yang hanya mencantumkan tahun lahir saja akan tetap diberikan NRP dengan perhitungan umur ditetapkan pada tanggal 1 Januari tahun kelahiran tersebut.
f.
Bentuk dan susunan NRP seluruhnya berjumlah 8 (delapan) digit dengan contoh sebagai berikut : 45010799
Keterangan : 45 01 0799
: : :
2 (dua) digit di depan menjelaskan tahun kelahiran 2 (dua) digit ditengah menjelaskan bulan kelahiran. 4 (empat) digit dibelakang menjelaskan nomor urut buku.
3
g.
3.
IV
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 834 / XI / 2004 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2004
Penerbitan NRP ditetapkan dan dicantumkan dalam Surat Keputusan pengangkatan dan penggajian.
Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan NRP a..
Biro Personel Polda (Ropers Polda) mengirimkan data hasil seleksi administrasi penerimaan anggota Polri ke Bag Diapers Rodalpers De SDM Polri paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan.
b.
Lembaga pendidikan Polri yang mendidik siswa pembentukan anggota Polri, melakukan pengumpulan dan pengecekan data pribadi peserta didik, kemudian dikirim ke Bag Diapers Rodalpers De SDM Polri, selambat-lambatnya1 (satu) bulan setelah buka pendidikan..
c.
Bag Diapers Rodalpers Sde SDM Polri melakukan pengecekan ulang seluruh data yang dikirim dari Lembaga Pendidikan Polri dan Ropers Polda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum buka pendidikan.
d.
Bagi data yang masih belum akurat, dilakukan konfirmasi ke Ropers Polda dan Lemdik terkait, untuk dilakukan pembetulan.
e.
Setelah data dinilai akurat, selanjutnya Bag Diapers Rodalpers De SDM Polri mengirimkan data tersebut ke Bag Infopers Rojianstra De SDM Polri.
f.
Bag Infopers Rojianstra De SDM Polri mengolah data yang diterima dari Bag Diapers Rodalpers De SDM Polri untuk dijadikan dasar penerbitan NRP.
g.
Bag Infopers Rojianstra De SDM Polri mengirimkan daftar NRP kepada Bag Diapers Rodalpers De SDM Polri untuk ditetapkan dan dicantumkan dalam Keputusan Pengangkatan dan Penggajian anggota Polri.
ADMINISTRASI 1.
Dokumen pribadi yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penerbitan NRP dengan urutan keabsahan adalah sebagai berikut : Akte kelahiran/ Surat kenal lahir. a. Ijazah pendidikan umum ( SD, SMP, SMU dan PT ). b. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). c.
2.
NRP yang telah selesai diproses namun ternyata yang bersangkutan tidak diangkat menjadi anggota Polri, maka NRP nya dinyatakan tidak terpakai.
/ 3.
Dalam . . . . .
4
V
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 834 / XI / 2004 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2004
3.
Dalam hal diketahui telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan NRP, maka pembetulannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
Data pribadi yang diserahkan oleh Lemdik Polri kepada Bag Diapers RoDalpers Sde SDM Polri maupun yang diserahkan oleh Bag Diapers RoDalpers Sde SDM Polri kepada Bag Infopers Ro Jianstra Sde SDM Polri meliputi : a. Kolom I : No. Urut. b. Kolom 2 : Nama Lengkap. c. Kolom 3 : Tempat/ Tanggal Lahir. d. Kolom 4 : Jenis Kelamin. e. Kolom 5 : Agama. f. Kolom 6 : Suku Bangsa. g. Kolom 7 : Polda Asal Pendaftaran. h. Kolom 8 : Tempat Pendidikan. i. Kolom 9 : Nama Ayah. j. Kolom 10 : Nama Ibu. k. Kolom 11 : Keterangan.
PENUTUP 1.
Pedoman Administrasi tentang Penerbitan NRP ini merupakan Naskah Sementara untuk dijadikan pedoman bagi Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan proses penerbitan NRP bagi anggota Polri.
2.
Dengan ditetpkannya Pedoman Administrasi Penerbitan Nomor Register Pokok Anggota Polri ini, maka ketentuan-ketentuan lain tentang pelaksanaan proses penerbitan NRP bagi anggota Polri yang diatur dalam Pedoman Teknis terdahulu yang bertentangan dengan Pedoman Administrasi ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3.
Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Administrasi ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta 2004
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Paraf : 1. Konseptor/ De SDM Kapolri
: ……………
2. Kasetum Polri
: ……………
3. Wakapolri
: ……………
Drs. DA’I BACHTIAR, S.H JENDERAL POLISI
