BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang. Tantangan tugas Polri dewasa ini menjadi semakin berat dan kompleks sejalan dengan dengan pesatnya pesatnya perkembangan Zaman dan ilmu pengetahuan pengetahuan serta tekhnologi, karena itu Polisi Polisi Republik Republik Indonesia Indonesia dituntut adanya kesiapan dan kemampuan / Profasional dan Proporsional, sehingga untuk mengantisipasinya harus harus dilaku dilakuka kan n melalu melaluii intens intensifik ifikasi asi pelaks pelaksana anaan an tugas tugas pokokn pokoknya ya secara secara professional, transparan dan akuntabel sebagai penegak hukum, pemelihara kamt kamtib ibma mas s sert serta a pelin pelindu dung ng,, peng pengay ayom om dan dan pelay pelayan an masy masyar arak akat at yang yang merup merupaka akan n prasy prasyara aratt didala didalam m rangka rangka mewuju mewujudka dkan n Polri Polri yang yang diperc dipercaya aya masyarakat. Pada Pada tingka tingkatt implem implement entasi asi pelaks pelaksana anaan an tugas tugas pokok pokokny nya, a, epoli epolisia sian n !egara !egara Republik Republik Indonesia Indonesia
telah banyak banyak mengukir mengukir berbagai berbagai prestasi yang yang
membangga membanggakan kan tidak saja bagi institusi institusi Polri sendiri sendiri melainkan melainkan masyaraka masyarakatt
dan
bangsa bangsa
Indonesia Indonesia
juga
bahkan bahkan dunia dunia internasion internasionalpun alpun
mengakuiny mengakuinya, a, namun namun sebalik sebaliknya nya Polri Polri juga juga tidak tidak memungkiri memungkiri akan penyimpan penyimpangan gan " penyimpan penyimpangan gan yang dilakukan dilakukan didalam didalam
rangka rangka
bermasyar bermasyarakat akat
melaksana melaksanakan kan tugas tugas sehingga sehingga
sebelumnya menjadi
berbagai berbagai
bagi
oleh
maupun maupun
keberhasil keberhasilan an
adanya adanya
anggotany anggotanya a didalam didalam yang
baik
kehidupa kehidupan n
telah
dicapai dicapai
tidak berarti dimata masyarakat, merugikan institusi
Polri Polri dan pada pada akhirny akhirnya a keper kepercay cayaan aan masya masyarak rakat at terha terhadap dap Polri Polri kemba kembalili memudar. Peny Penyim impa pang ngan an
yang ang
dila dilaku kuka kan n
oleh oleh
angg anggot ota a
Polr Polrii
baik baik
dida didala lam m
pelaksanaan tugasnya maupun didalam kehidupan bermasyarakat, merupakan bentuk bentuk pelanggara pelanggaran n disiplin disiplin dalam dalam tata kehidupa kehidupan n Polri sebagaimana sebagaimana yang yang 1
diat diatur ur dala dalam m pasa pasall #, $, % dan dan pasa pasall & Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Repu Republ blik ik Indone Indonesia sia !omor !omor ' Tahun '((# '((# tentan tentang g Peratu Peraturan ran )isipl )isiplin in *nggota nggota Polri, Polri, karena itu penegakan hukum disiplin tersebut perlu dilakukan secara konsisten untuk menumbuh"kembangkan menumbuh"kembangkan prilaku disiplin setiap *nggota Polri sekaligus dalam rangka pemulihan citra Polri guna mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat. eha ehadi dira ran n +iro +iropr pro oos os )ip )ipro ropr pram am Polri Polri untu untuk k mela melaks ksan anak akan an tuga tugas s pemeriksaa pemeriksaan n dalam dalam rangka rangka penegakan penegakan hukum disiplin disiplin di lingkunga lingkungan n satuan satuan orga organi nisa sas si
pada pada ting tingka katt
-ark -arkas as +esa +esarr
dan dan
kewi kewila lay yahan ahan Polr Polrii
belu belum m
sepen sepenuhn uhnya ya mendap mendapatk atkan an atensi atensi yang yang signif signifika ikan n akibat akibat terjad terjadii perbe perbedaa daan n persepsi tentang pelaksanaan pelaksanaan ketentuan hukum hukum disiplin, disiplin, hingga berujung berujung pada pada disharmonisasi hubungan kerja yang kontra produktif antara )ipropam Polri dengan para *nkum dari anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur dan di amanatkan baik oleh PP RI !o.' Tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan eputusan apolri !o.Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal tanggal
#(
september september '(($ tentang tentang tata tata cara penyelesa penyelesaian ian pelanggara pelanggaran n
disiplin anggota Polri, serta berdasarkan eputusan apolri !o.Pol. ep / 01 / II II / '((# '((# tang tangga gall #2 )ese )esemb mber er '((# '((# tent tentan ang g orga organi nisa sasi si dan dan tata tata kerj kerja a )ipropram Polri, kondisi tersebut merupakan tantangan yang perlu disiasati dengan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin tersebut dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan yang berarti. Tujuan Tujuan penegaka penegakan n hukum hukum disiplin disiplin *nggota *nggota Polri adalah adalah terwujudny terwujudnya a integritas prilaku disiplin setiap *nggota Polri sehingga didalam pelaksanaan tugasnya baik dalam bidang penegakan hukum, pemeliharaan amtibmas serta perlindun perlindungan, gan, pengayoma pengayoman n dan pelayanan pelayanan masyaraka masyarakatt dapat dapat dilaksana dilaksanakan kan
2
dengan dengan profesional, profesional, obyektif, obyektif, transparan transparan dan akuntabel akuntabel dan pada gilirannya gilirannya kehadiran Polri yang dipercaya masyarakat juga dapat diwujudkan. B.
Pemilihan Ju Judul. 3atar belakang sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dan sejalan denga engan n tema tema 4 Melalui Melalui pendidika pendidikan n Sekolah Sekolah Inspektur Inspektur Polisi Polisi kita tingkatkan tingkatkan pelayanan kamtibmas prima untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada kepada masyarakat, penegakkan hukum yang tegas, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia serta anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna guna memant memantapk apkan an keama keamanan nan dalam dalam Negeri Negeri 5, 5 , tela telah h mend mendor oron ong g penu penulis lis memilih judul tulisan !askah arya arya Perorangan ini yaitu yaitu 4 6ptimalisas 6ptimalisasii Peneg Penegaka akan n Hukum Disip Disiplin lin Anggo Anggota ta Polri Polri
dalam dalam paya paya
Pela Pelaks ksan anaa aan n Sida Sidang ng Disi Disipl plin in !una !una Me"u Me"uju judk dkan an Polri Polri #ang Dipe Diper$ r$ay aya a Masyarakat 5. C.
Perma ermas salah alahan an dan dan Per Perso soal ala an. 2.
Permasalahan. )alam )alam pembu pembuata atan n naska naskah h karya karya perora peroranga ngan n ini penuli penulis s merumu merumusk skan an perm permas asal alah ahan an
deng dengan an
meru meruju juk k
kepa kepada da
judu judull
guna guna
memud memudah ahka kan n
pembahas pembahasan, an, yaitu 4 %agaimana &ptimalisasi penegakan hukum disiplin Anggota Polri dalam upaya Pelaksanaan Sidang Disiplin
guna
me"ujudkan Polri yang diper$aya masyarakat 4. 4. '.
Persoalan. )enga )engan n mengac mengacu u pada pada permas permasala alahan han terseb tersebut ut di atas, atas, selan selanjut jutnya nya dirumuskan persoalan"persoalan sebagai sebagai berikut a.
+agaim +agaiman an pela pelaksa ksanaa naan n peneg penegak akan an huku hukum m disipl disiplin in *ngg *nggota ota Polri Polri saat saat ini 7
b.
*pa *pa fak fakto tor" r"fa fakt ktor or yan yang g mem mempe peng ngar aruh uhii 7
3
c.
+agaimana pelaksanaan penegakan hukum disiplin *nggota Polri yang diharapkan 7
d.
+agaimana 6ptimalisasi penegakan hukum disiplin *nggota Polri dan Pelaksanaan 8idang )isiplin 9una mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat 7
D.
Ruang Lingku. 3ingkup materi tulisan dalam naskah karya perorangan ini dibatasi pada kegiatan pemeriksaan pelanggaran disiplin *nggota Polri, yang dimulai dari pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa Proos Polri sampai dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin oleh *nkum.
!.
"aksud dan #u$uan. 2.
-aksud -aksud dari penulisan !askah arya Perorangan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana 6ptimalisasi penegakan hukum disiplin *nggota Polri dalam upaya Pelaksanaan 8idang )isiplin guna mewujudkan
Polri
yang
dipercaya
masyarakat serta
untuk
memenuhi salah satu persyaratan kelulusan 8ekolah Inspektur Polisi :8IP; )ikreg e"$$ T.*. '(2%. '.
Tujuan 8ebagai bahan masukan kepada lembaga maupun Pimpinan Polri sekaligus sebagai sumbang saran penulis guna merumuskan bagaimana 6ptimalisasi penegakan hukum disiplin anggota Polri dalam
4
BAB II PE"BAHA%AN A.
&ondisi %aat ini Personel Penegak Hukum Disilin Pembahasan mengenai kondisi umum Personel Penegak =ukum )isiplin :*nggota +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri;,
meliputi daftar nama,
jabatan, tingkat Pendidikan :
NA"A PAN-&A# ' +P Drs. ALE&% ALI" RE1,% *+P BA"BAN- D1I A#",DJ,2 %H *+P ",H. A%LE" H,LLE LAILA1A#I2 %H *+P RI%#A1A#3 *+P #A"PUB,L,N2%H U%"AN %UBHAN2 6-P63 %H BA3U %RI3AN#, 6-P63 CECEP NURHA3ADI 6-P63 #A#A- UDJI,N, *P 3ANI "U%LI" *P HERLINA *IP)* -,N, A%",R,2 +RIP* %H "ADE AD"A4 +RIP* &RI%NA P2 %H &A%AN +RIP* %UN#,R, +RIP* ANDRIA3AN#, PRAB,1, %UR3,&,C,2 %H BA"BAN- ARI 1IB,1,
JABA#AN / *+*99*<*8<++*9 RI<*8<++*9 RI8<8 *8<++*9 >*8 *8<++*9 8I)<-T*= *
*8 P*
+RI9*)IR
+*-I! RI8<8 +*-I! 8I)<-T*= +*-I! >*8
+RI9*)IR +RIPT<
+*-I! RI8<8 +*-I! RI<-
5
&E# 0
20 '( '2 '' '#
I 1A3AN HADI %ANDI &URNIA PU#RA I"A" AH"AD &U&UH ,B3 %UHENDRA
+RIP)* +RIP)*
+*-I!
+RIP)* +RIP)* +RIP)*
+*-I! >*8 +*-I! RI8<8 +*-I! 8I)<-T*= %umber Data personil %aggakum %iro Pro'os Di'propam Polri ()*+
@umlah Personel +aggakum +iro Proos )ipropam Polri yang berjumlah ' personel tersebut diatas, dirasakan masih kurang. *palagi dalam prakteknya seluruh petugas tersebut juga dilibatkan didalam 6perasi keluar )aerah dan dari 8atker lain sering melibatkan anggota tersebut diatas untuk melakukan Pemeriksaan di 8atker yang membutuhkannya. 8ehingga terjadi keterlambatan terhadap tugas pokoknya di +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri. #abel '. ' Pendidikan Umum Personel Baggakkum Biro Por+os Di +roam Polri
N, 2 ' # $
JENJAN- DI&
JU"LAH &E# 8-P " 8-
Personel +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri secara umum merupakan lulusan 8-< atau sederajat, yaitu sebanyak (0 orang, sedangkan sisanya sebanyak 5 personel adalah lulusan %6(. #abel '. Pendidikan Polri
N,
JENJAN- DI&
JU"LAH
2 ' # $
CABA %E#U&PA PP%% A&P,L
2# 0 " 2 6
&E#ERAN-AN
JU"LAH ' %umber Data rtu %iro Pro'os Di'propam Polri tahun ()*+
8edangkan dari aspek pendidikan epolisian, dari
' Personel, (
personel berpendidikan 8ecaba, sedangkan 7 personel berpendidikan 8tukpa :8ecapa; dan ( Personel berpendidikan *P63. #abel ./ Pendidikan &e$uruan Pro+os N, 2 '
DI&JUR JU"LAH &E# )asar Proos & 3anjutan Proos ' JU"LAH 5 %umber Data rtu %iro Pro'os Di'propam Polri tahun ()*+
@umlah Personel +aggakum +iro Proos )ipropam Polri
yang telah
mengikuti pendidikan kejuruan )asar Proos 8 Personel dan Pendidikan ejuruan 3anjutan Proos sebanyak ' Personel sedangkan sisanya sebanyak (0 Personel +aggakum +iro )ipropam Polri belum pernah mengikuti Pendidikan Proos. B.
Pelaksanaan Pemeriksaan. 2.
)asar hukum Pelaksanaan. a.
Peraturan
Pemerintah
tentang
Peraturan
)isiplin
*nggota Polri. b.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia !omor ' tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri pada pasal 21 ayat :'; huruf d dan pasal '' yang menegaskan bahwa Proos Polri berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pelanggaran disiplin,
7
membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. c.
ep apolri !o. Pol. ep/01/II/ '((# tanggal #( )esember '((# tentang 6rganisasi dan Tata erja )ipropam Polri pada pasal '' ayat
:#;
huruf
c
yang
menegaskan
bahwa
+iro
Proos
menyelenggarakan pemeriksaan dalam rangka menegakkan hukum disiplin terhadap personel tingkat -arkas +esar Polri dan personel tertentu sesuai kebijakan dan perintah apolri termasuk pengawasan dan pengendalian atas Penegakan hukum oleh satuan"satuan organisasi dalam lingkungan -arkas +esar dan kewilayahan Polri. d.
eputusan apolri !o.Pol. ep/$#/I/'((# tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri pada pasal 2? dan pasal '# tentang tugas Proos Polri untuk menindak lanjuti laporan yang diterima, melakukan pemanggilan guna
pemeriksaan
terhadap
anggota
Polri
yang
melakukan
pelanggaran disiplin. *kan tetapi umumnya pemeriksa Proos Polri pada umumnya tidak memiliki banyak referensi produk hukum dan perundang" undangan serta @uklak juknis pelaksanaan Pemeriksaan, baik yang berlaku umum maupun terutama yang berlaku khusus di Internal Polri yang dapat digunakan untuk menentukan produk hukum apa yang telah dilanggar serta wujud perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terperiksa terkait dengan pelanggaran disiplin yang terjadi. emudian Pemeriksa Proos Polri tidak memiliki kewenangan melakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan terhadap terperiksa meskipun pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran
8
disiplin
tertentu
yang
sifatnya
memberatkan,
meresahkan
masyarakat dan berdampak pada citra Polri, tetapi faktanya hal tersebut tetap dilaksanakan meskipun
hal tersebut tidak diatur
dalam PP RI !o. ' Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri maupun dalam ep apolri !o.Pol.ep / $# / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. #abel '. 0 &ondisi Dasar hukum elaksanaan roses emeriksaan N, 2 ' # $ %
'.
&,NDI%I DA%AR HU&U" &E# PE"ERI&%AAN ADA #IDA& ADA <<. !o. ' tahun '((# B PP. !o. ' tahun '((# B ep apolri !o. $#/I/'(($ B @uknis / @uklak Pemeriksaan B Peraturan lain sebagai pendukung, PP. !o. ' /'((#,utk B proses Pemeriksaan %umber Data %aggakum %iro Pro'os Di'propam Polri tahun ()*+
Realita pelaksanaan pemeriksaan. +erawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk dan diterima baik yang berasal dari masyarakat, instansi pemerintah/swasta maupun
dari
lingkungan
internal
Polri
sendiri
tentang
terjadinya
pelanggaran disiplin tersebut dalam pasal #, pasal $, pasal % dan pasal & PP RI !o. ' Tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri, oleh pemeriksa Proos Polri kemudian menindak lanjutinya dengan realita Pelaksanaan pemeriksaan saat ini sebagai berikut a.
*tas dasar surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, kegiatan penyelidikan lebih banyak dilakukan bersamaan waktunya dengan kegiatan pemeriksaan, 9
sehingga
menjadi
lambat
didalam
proses
+erkas
Perkara
Pelanggaran )isiplin. b.
Pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap saksi anggota Polri umumnya dihadiri tidak tepat waktu dengan alasan bahwa pada waktu yang bersamaan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas penting dari *nkum/atasannya yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga penyelesaian +erkas Perkara Pelanggaran )isiplin menjadi lambat.
c.
)alam kasus pelanggaran disiplin tertentu yang meresahkan masyarakat dan kewenangan Penahanan;
berdampak
melakukan serta
pada citra
memerlukan
Paksa
Polri
belum
adanya
:Penangkapan
percepatan
pemeriksaan
dan dan
pelaporan kepada pimpinan, malah justru pemeriksaan terhadap saksi dan terperiksa dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bahkan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap terperiksa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi"saksi. d.
-asih ada diantara pemeriksa Proos Polri :Personel +agagkum +iro Proos )ipropam Polri; yang belum memahami dan mengerti ketentuan
tentang
pelanggaran
disiplin
sebagaimana
yang
disebutkan dalam PP RI !o. ' Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri, sehingga penerapan pasal atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi tidak tepat karena tidak bisa membedakan disaat kapan pelanggaran disiplin tersebut terjadi. e.
Rumusan pada pasal pelanggaran
disiplin anggota Polri yang
tersebut dalam PP RI !o. ' Tahun '((#, maupun dalam ep apolri !o.Pol.ep / $# / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata
10
cara Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, bersifat umum dan multi tafsir, sehingga menimbulkan penafsiran yang subyektif dari pemeriksa Proos Polri dalam pemeriksaan, terbuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakannya apa lagi jika ada pihak tertentu yang menyusupkan kepentingannya dicelah"celah aturan hukum yang multi tafsir tersebut, memudahkan Pemeriksa Proos Polri dalam mencari dan menerapkan pasal pelanggaran tetapi mendatangkan kerugian bagi pihak terperiksa sehingga akan sulit terwujud
profesionalitas,
obyektifitas,
transparansi,
akuntabel,
keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum disiplin *nggota Polri sepanjang aturan hukumnya tidak diubah. f.
*nkum atensi
/
*tasan
terhadap
terperiksa pelaksanaan
belum
sepenuhnya
pemeriksaan
yang
dilakukan oleh Proos Polri khususnya terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan oleh penyidik jajaran Reskrim Polri, terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang telah dan sedang ditangani, bahkan timbul perbedaan persepsi karena melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dan berujung pada disharmonisasi hubungan kerja yang kurang kondusif. =al ini karena kurangnya refrensi hukum yang digunakan sebagai dasar menentukan kesalahan anggota. g.
-asih adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan Proos
Polri,
dimutasikan
ke
kesatuan
lain,
hal
tersebut
bertentangan dengan ketentuan ep apolri !o.Pol. ep / ?'? / I / '(($ tanggal 2 !opember '(($, tentang pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, sehingga akan
11
menyulitkan
pemeriksa
proos
dalam
menuntaskan
kasus
pelanggaran disiplin anggota Polri yang bersangkutan. #abel '. 8 Da)tar Perkara Pelanggaran Disilin 9ang dilaorkan dan Pen9elesaian Perkaran9a JU"LAH PER&ARA N, #AHUN &E# 3ang %elesai Dalam Dilaorkan Diroses Proses 2 2%$ 2'? '& ':(' ' ':( '#2 '(2 #( # ':(/ ?% %( #% %umber Data %aggakkum %iro Pro'os Di'propam Polri tahun ()*+
@umlah Perkara Pelanggaran )isiplin yang dilaporkan baik oleh Irwasum, *nkum, 38- dan -asyarakat Pada
tahun 2014 ,
sebanyak *+
kasus, dapat diselesaikan sebanyak *(- kasus .-/,**01, tunggakan sebanyak '& kasus, Pada
tahun
2013 ,
sebanyak (/* kasus, dapat diselesaikan
sebanyak ()* kasus .-2,)*01, tunggakan sebanyak /) kasus, kemudian Pada
tahun 2014 ,
.+-01,
sebanyak -+ kasus, dapat diselesaikan sebanyak +) kasus
tunggakan sebanyak /+ kasus. )ari data tersebut menggambarkan
lambatnya personil +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri. -ambar '.( Proses Pen9elesaian Pelanggaran Disilin Anggota Polri
C.
Pelaksanaan %idang Disilin dan Pen$atuhan %anksi Hukuman Disilin.
12
1;
Pelaksanaan 8idang )isiplin. a.
*nkum tidak menepati tenggang waktu #( :tiga puluh; hari sejak diterimanya +erkas Perkara Pelanggaran )isiplin : +PP) ; dari Proos untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap terperiksa, sebagaimana yang telah diatur dalam ep apolri !o. Pol. ep / $$ / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara sidang disiplin.
b.
*nggota Polri yang ditunjuk oleh *nkum sebagai penuntut dalam sidang
disiplin,
tidak
memiliki
banyak
pengetahuan
tentang
peraturan perundang"undangan dengan perkara yang sedang diperiksa. sehingga tidak mampu perbuat banyak dalam mengajukan pertanyaan, saran kepada pimpinan sidang disiplin. c.
*nggota Polri yang ditunjuk oleh *nkum sebagai penuntut dalam sidang disiplin, hadap terperiksa, tidak banyak memahami posisi kasus yang sedang diperiksa sehingga tidak mampu membuktikan dalam sidang disiplin atas perbuatan terperiksa yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.
d.
*nggota Polri yang bertindak sebagai pendamping terperiksa telah memanfaatkan kelemahan"kelemahan yang ada dalam PP RI !o.' Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri dan ep apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal #( 8eptember '(($, tentang tata
cara
penyelesaian
Pelanggaran
disiplin
dalam
rangka
mendampingi terperiksa. '.
Penjatuhan 8anksi =ukuman )isiplin. a.
*nkum cenderung menjatuhkan sanksi hukuman disiplin yang paling ringan bahkan membebaskan terperiksa sehingga putusan hukuman
13
disiplin tersebut tidak memiliki efek jera bagi terperiksa dan daya cegah bagi *nggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin. b.
*nkum dalam menjatuhkan 8anksi hukuman disiplin terhadap terperiksa melalui sidang disiplin, cenderung tidak 6byekrif karena disamping
terperiksa
sebagai
anggota
bawahannya
yang
mempunyai hubungan emosional yang kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 0 PP RI !o. ' Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri dan pasal 2$ ep apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal #( 8eptember '(($, tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran disiplin, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum dalam pasal #, $, %, dan & PP RI !o. '. Thn '((#, tentang peraturan disiplin anggota Polri. c.
Terhadap *nggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, berdampak pada turunnya citra Polri. *nkum mengambil keputusan dalam bentuk sanksi hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam pasal 0 PP RI !o. ' Tahun '((#, tentang peraturan disiplin anggota Polri dan pasal 2$ ep apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran disiplin. -ambar '. ' Mekanisme Pelaksanaan Sidang Disiplin Anggota Polri
PAT SUS
30 HR
BINKUM SRN/ PAT KM
TERIMA PUTUSA
14
LAKS KUMPLIN
PROV
BEBAS WAS 6 BLN
7 HR BERKAS PRKARA DISIPLIN ANKUM
BA! P"RS
SIAP SIDPLI N
PROV
1. PERANGKAT 2. SRN / PR AS RN 3. MINSID : A. TATIB B. SPRIN/ SK EP 4. ACR SIDANG
LAKS 1.P#a()%a *+,a() *+a2.Bu%a S+,() 3.Ha,a-%a( T"#-"#+%*a. 4.Baa Sa()%aa(. 5.R+%*a T"#-"#+%*a. 6.Baa Tu(ua(. 7.Baa Hu%u'a(. 8.TuuS+,a( .
PUT UK
TOLAK
14 HR A/UKAN KEBERATAN
ATASAN ANKUM #IA ANKUM
BINKUM SRN/ PAT KM
TERIMA TOLAK/ TERIMA SEBAGIA
SKEP ANKUM
1. Kua 2. Baa! 3.M"#u$a
d.
R"%&'
30 HR
PUT AKHIR
Perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang telah selesai dilaksanakan sidang disiplin, telah mendapatkan dan melaksanakan putusan hukuman disiplinnya, masih terlambat
bahkan tidak
dilaporkan atau tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukuman disiplin terperiksa kepada pejabat Polri yang brkepentingan dalam hal pengembangan karir anggota yang bersangkutan. e;
8anksi hukuman disiplin terhadap terperiksa yang telah dijatuhkan oleh *nkum melalui sidang disiplin, tidak diketahui oleh -asyarakat luas terutama pihak korban karena tidak diberitahukan secara tertulis, menimbulkan kesangsian bagi masyarakat atas proses penegakan hukum disiplin *nggota Polri. -ambar '. Denah Pelaksanaan %idang Disilin
15
D.
!aktor ; !aktor 9ang memengaruhi < 2.
Caktor Internal. a.
3aktor Kekuatan. 2;
*danya
Peraturan
Perundangan
yang
menjadi
dasar
pelaksanaan tugas Proos Polri dalam penegakan hukum disiplin *nggota Polri. ';
*danya struktur organisasi dan fungsi Proos Polri yang tergelar dari tingkat -arkas +esar Polri sampai dengan tingkat satuan kewilayahan Polri terendah.
#;
*danya komitmen yang kuat dari pimpinan Polri untuk mewujudkan
sosok
Polri
yang
Pro4esional,
&byekti4,
5ransparan dan Akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya. $;
*danya
kebijakan
Pimpinan
Polri
yang
konsisten
untuk
memberikan tindakan hukum yang tegas : punishmen; bagi *nggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum dan memberikan penghargaan :6e"ard ; bagi yang berprestasi dalam pelaksanaan tugasnya. b.
3aktor Kelemahan.
16
2;
)alam Peraturan Perundang D undangan tentang Pelaksanaan Penegakan hukum disiplin *nggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumannya bersifat subyektif.
';
-asih ada diantara pimpinan satuan selaku *nkum yang belum sepenuhnya
memberikan *tensi atas pelaksanaan tugas
Proos Polri dalam penegakan hukum disiplin. #;
Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Proos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
$;
Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan *nggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
'.
Caktor ABternal . a.
3aktor Peluang . 2;
*danya lembaga ompolnas yang bertugas memberikan saran kepada Presiden tentang penyelenggaraan tugas Polri yang Profesional dan -andiri.
';
-eningkatnya peran serta mass media cetak dan elektronik dalam
menyebarluaskan
informasi
tentang
keberhasilan
pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum. #;
Peran 38- yang positif mendorong dan mengawasi kinerja Polri, khususnya bidang Penegakan hukum.
17
$;
-asyarakat
relatif
masih percaya
terhadap
Polri
dalam
penegakan hukum khususnya penegakan hukum disiplin *nggota Polri. b.
3aktor Kendala. 2;
3embaga ompolnas belum sepenuhnya berfungsi karena pengesahan keberadaannya masih relatif baru.
';
-asih ada 38- yang bersifat 8keptis atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum.
#;
Pemanfaatan media massa untuk menyebar luaskan informasi adanya ! dalam tubuh Polri.
$;
-asih adanya sebagian masyarakat yang kurang percaya atas pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum.
E.
&ondisi 9ang diharakan 2. ondisi
+aggakkum +iro Proos )ipropam Polri yang
berjumlah ' personel tersebut diatas, menjadi /: :empat puluh; dapat ditambah karena dengan adanya penambahan personel tersebut anggota tersebut juga dapat dilibatkan didalam 6perasi keluar )aerah dan 8atker lain yang akan meminta bantuan untuk melakukan Pemeriksaan dapat terpenuhi. 8ehingga
tidak lagi terjadi keterlambatan terhadap tugas
pokoknya di +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri.
18
Personel +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri secara umum merupakan lulusan 8-< atau sederajat, yaitu sebanyak (8 orang, sedangkan sisanya sebanyak 5 personel adalah lulusan %6(. untuk itu kedepannya
personel
+aggakkum
+iro Proos
)ipropam
Polri
seluruhnya adalah lususan %ar$ana =%6(>. emudian @umlah +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan )asar Proos 8 Personel dan Pendidikan ejuruan 3anjutan Proos sebanyak ' Personel sedangkan sisanya sebanyak (8 Personel +aggakkum +iro Proos )ipropam Polri, belum pernah mengikuti Pendidikan Proos. -aka nantinya Personel +aggakum +iro Proos secara keseluruhan
telah mengikuti ejuruan
)asar maupun 3anjutan Proos. !.
Pelaksanaan Pemeriksaan. 2.
*tas dasar surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, kegiatan penyelidikan hendaknya
terpisah dengan
kegiatan pemeriksaan dalam rangka penyidikan. '.
Pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap saksi anggota Polri umumnya dihadiri harus tepat waktu agar penyelesaian pemeriksaan saksi maupun terperiksa menjadi cepat.
#.
)alam kasus pelanggaran disiplin tertentu yang meresahkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri harus ada piranti lunak tentang kewenangan melakukan
$.
Penyidik Proos Polri :Personel )en + Puspro )ipropam Polri; harus sudah memahami dan mengerti ketentuan tentang pelanggaran disiplin
19
sebagaimana yang disebutkan dalam PP RI peraturan
disiplin anggota
!o. ' Tahun '((# tentang
Polri, sehingga penerapan
pasal
atas
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri cepat dan tepat. %.
Rumusan aturan pada pasal pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri yang tersebut dalam PP RI !o. ' Tahun '((# maupun dalam ep apolri !o.Pol.ep / $# / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, bersifat umum dan harus sama persepsinya sehingga dapat dilakukan dengan penyidik Proos Polri dalam penyidikan, tidak penegakan hukum. 8ecara
subyektif dari
memanipulasi dalam
profesionalitas, obyektifitas, transparansi,
akuntabel, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum disiplin *nggota Polri sepanjang aturan hukumnya tidak diubah. &.
*nkum harus memberikan atensi terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Proos Polri khususnya terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan oleh penyidik jajaran Reskrim Polri terkait dengan proses penyidikan tindak pidana yang telah dan sedang ditangani, agar tidak
timbul perbedaan persepsi suatu
permasalahan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan harmonis dan kondusif. 1.
Tidak lagi ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan Penyidik Proos Polri, dimutasikan ke kesatuan lain yang bertentangan dengan ep apolri !o.Pol. ep / ?'? / I / '(($ tanggal 2
!opember
'(($
tentang
pedoman
administrasi
pemberhentian
sementara dari jabatan dinas Polri, sehingga akan menyulitkan penyidik proos dalam menuntaskan kasus pelanggaran disiplin anggota Polri yang
20
bersangkutan.
8ehingga Penyerahan +erkas Perkara
Pelanggaran
)isiplin :+PP); terperiksa kepada *nkum menjadi cepat. -.
Pelaksanaan %idang dan Pen$atuhan %anksi Hukuman Disilin. 2.
)alam Pelaksanaan 8idang )isiplin. a.
*nkum dapat menepati tenggang waktu #( : tiga puluh ; hari sejak diterimanya +erkas
Perkara
Pelanggaran
)isiplin
: +PP) ;
dari Proos Polri untuk melaksanaan sidang disiplin terhadap terperiksa, sebagaimana yang telah diatur dalam ep apolri !o. Pol. ep / $$ / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara sidang disiplin. b.
epada *nggota Polri yang ditunjuk oleh *nkum untuk bertindak sebagai penuntut perkara dalam sidang disiplin terhadap terperiksa, memiliki banyak pengetahuan
tentang
hukum
dan
peraturan
perundang"undangan lainnya yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dalam sidang disiplin, sehingga akan mampu berbuat
banyak
dalam
mengajukan
pertanyaan,
mengajukan
tuntutan serta pertimbangan kepada pimpinan sidang disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa. c.
*nggota Polri yang ditunjuk oleh *nkum sebagai penuntut dalam sidang disiplin, hadap terperiksa, tidak banyak memahami posisi kasus yang sedang diperiksa sehingga tidak mampu membuktikan dalam sidang disiplin atas perbuatan terperiksa yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.
d.
epada
*nggota
Polri
yang
bertindak
sebagai
pendamping
terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat akan perwujudan integritas disiplin anggota Polri dalam pelaksanaan
21
tugasnya
maupun
dalam
kehidupan
bermasyarakat
demi
mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat, dengan demikian kelemahan"kelemahan yang ada dalam PP RI !o.' Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri, ep apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($ tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran disiplin untuk sementara dikesampingkan namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan institusi Polri yang lebih besar. '.
Penjatuhan 8anksi =ukuman )isiplin. a.
*gar sanksi hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dapat menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan daya cegah bagi *nggota Polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin.
b.
*gar ankum dalam menjatuhkan 8anksi hukuman disiplin terhadap terperiksa melalui sidang disiplin, harus 6byektif
jangan melihat
bahwa terperiksa sebagai anggota bawahannya yang mempunyai hubungan emosional yang kuat, juga memungkinkan dilakukan karena jenis sanksi hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 0 PP RI !o. ' Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri dan pasal 2$ ep apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal #( 8eptember '(($, tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran disiplin, tidak secara tegas menyebutkan jenis sanksi bentuk pelanggaran disiplin yang tercantum
dalam pasal #, $, %,
dan & PP RI !o. '. Thn '((#, tentang peraturan disiplin anggota Polri.
22
c.
8etiap keputusan penghukuman terhadap anggota Polri yang berbentuk sanksi hukuman disiplin
dalam
pasal 0
PP RI !o. '
Tahun '((# tentang peraturan disiplin anggota Polri, karena nyata" nyata telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat agar tidak berdampak pada turunnya citra Polri, maka penjatuhan hukuman disiplin melalui proses sidang disiplin sebagaiman
disebutkan
dalam
pasal 2$
ayat : ' ; PP RI !o. ' Tahun '((# tentang peraturan disiplin *nggota Polri. d.
8etiap perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang telah selesai diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin dan putusan hukuman disiplinnya telah selesai dilaksanakan, dilaporkan tepat waktu kepada pejabat polri yang berkepentingan dalam hal pengembangan karier anggota Polri yang bersangkutan.
e.
*gar setiap sanksi hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Polri melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Polri dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.
H.
Peme?ahan "asalah +ahwa kemampuan Personil Penegak Pelanggaran =ukum )isiplin anggota Polri, masih rendah hal ini didasarkan kepada indikator pada aspek kemampuan
baik peraturan perundang D undangan yang belum jelas dan
tegas serta kemapuan Personil penegak hukum pelanggaran )isiplinya yang rendah, menyadari hal demikian, Penulis berupaya mengoptimalisasikan
23
Penegakkan =ukum )isiplin, guna
terwujudnya Personil Polri yang disiplin
dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum, pemeliharaan amtibmas serta perlidungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara Profesional, Transparan dan *kuntabel. Pada akhirnya dipercaya masyarakat. I.
&ebi$aksanaan ebijaksanaan dalam rangka mengimplementasikan Penegakan hukum disiplin *nggota Polri guna mewujudkan Polri yang dipercaya masyarakat perlu di
formulasikan
dalam
suatu
kebijaksanaan
sebagai
berikut
Mengoptimalisasikan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri dalam paya Pelaksanaan Sidang Disiplin melalui 2.
-enegakkan =ukum )isiplin *nggota Polri secara Profesional, 6byektif, Transparan E
*kuntable untuk menjamin kepastian =ukum dan rasa
keadilan. '.
-elakukan perbaikan mutu *turan =ukum )isiplin guna mendukung Penegakan hukum )isiplin *nggota Polri yang Profesional, Afektif dan Afisien.
#.
-eningkatkan kemampuan aparat Penyidik Proos dalam
melakukan
Penegakkan =ukum )isiplin *nggota Polri. $.
-eningkatkan kesadaran *nggota Polri untuk mematuhi Peraturan )isiplin *nggota Polri.
guna me"ujudkan Polri yang diper$aya masyarakat . J.
%trategi. *tas kebijaksanaan tersebut diatas, maka 6ptimalisasi
tersebut di
lakukan dengan 8trategi sebagai berikut 2.
Program 7angka Pendek , dititik beratkan pada kegiatan peningkatkan kualitas Pemeriksa Proos Polri, membangun pemahaman dan kesamaan
24
paham tentang Pelaksanaan Penegakan =ukum )isiplin *nggota Polri, Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan hukum disiplin. '.
Program 7angka Sedang , dititik beratkan pada kegiatan perbaikan mutu aturan hukum ketentuan tata cara penyelesaian Pelanggaran )isiplin *nggota Polri, menyusun produk tentang =ubungan Tata erja :=TF; pelaksanaan Penegakan hukum disiplin *nggota Polri.
#.
Program 7angka Panjang , dititik beratkan pada perbaikan mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia !o. ' Tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri, menyusun Produk tentang standar operasional pelaksanaan tugas fungsi D fungsi Polri.
&.
Ua9a. 2.
Program 7angka Pendek. 5ahun ()*+ 8 ()*2 1 a.
Peningkatan kualitas Pemeriksa Proos Polri 2;
-enyusun rencana kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan pemeriksaan perkara Pelanggaran )isplin, rencana kegiatan rapat kerja tehnis Internal Proos Polri, rencana kegiatan pelaksanaan superisi Internal Proos Polri.
';
-emberangkatkan Personel Proos untuk mengikuti pendidikan kejuruan Proos. khususnya Personel +aggakkum +iro Proos )ipropm Polri.
#;
-elaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidik perkara pelanggaran disiplin sesuai rencana kegiatan yang telah disusun.
$;
-elaksanakan kegiatan rapat kerja teknis internal Proos Polri sesuai rencana kegiatan yang telah disusun.
25
%;
-elaksanakan kegiatan 8uperisi internal Proos Polri sesuai rencana kegiatan yang telah disusun guna mengealuasi sejauh mana implementasi hasil pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan.
b.
-embangun
kesepahaman didalam
pelaksanaan penegakan
hukum disiplin *nggota Polri. 2;
-enyusun rencana pelaksanaan sosialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakan hukum disiplin *nggota Polri kepada para Pimpinan kesatuan Polri selaku *nkum dan kepada *nggota Polri secara keseluruhan.
';
-elaksanakan kegiatan 8osialisasi tentang ketentuan hukum pelaksanaan penegakan disiplin baik kepada para Pimpinan esatuan Polri selaku *nkum maupun kepada *nggota Polri secara keseluruhan.
#;
-engealuasi sejauh mana terwujudnya Pemahaman dan kesamaan paham tentang Pelaksanaan Penegakan =ukum )isiplin *nggota Polri.
'.
Program 7angka Sedang .5ahun () *+ s9d 5ahun ()* - 1 )ilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pada program jangka Pendek, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut a.
Perbaikan mutu aturan =ukum. 2;
-enginentarisir permasalahan yang belum terakomodir dalam perturan tentang ketentuan tata cara penyelesaian Pelanggaran )isiplin *nggota Polri yang termuat dalam ep. apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal #( 8eptember '(($.
26
';
-embentuk kelompok kerja untuk menyusun perbaikan ep. apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal #( 8eptember '(($ tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran )isplin *nggota Polri.
#;
-enyelesaikan perbaikan dalam rangka perubahan ep. apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($, tanggal #( 8eptember '(($ menjadi Peraturan apolri sehingga sesuai dengan
b.
-engkoordinasikan kegiatan untuk menyusun Produk tentang =ubungan dan Tata Fara erja :=TF; pelaksanaan Penegakan =ukum )isiplin *nggota Polri. 2;
-embentuk kelompok kerja penyusunan =ubungan
dan
Tata
Fara
erja
Produk tentang
:=TF;
pelaksanaan
Penegakan =ukum )isiplin *nggota Polri, dengan melibatkan para Pimpinan kesatuan Polri selaku *nkum dan Pejabat Polri tertentu
yang memiliki kemampuan pengetahuan yang
berkaitan dengan penegakan =ukum )isiplin. ';
-enyelesaikan Penyusunan Produk tentang =ubungan dan Tata Fara erja : =TF; untuk selanjutnya diajukan kepada apolri guna pengesahannya.
#;
-ensosialisasikan Produk =ubungan dan Tata Fara erja :=TF; yang telah disyahkan oleh apolri kepada seluruh *nggota Polri untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
#.
Program 7angka Panjang . ()*+ s9d ()() 1
27
)ilaksanakan secara Paralel bersamaan dengan Pelaksanaan kegiatan pada program 7angka Pendek dan 7angka Sedang , dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut a.
Perbaikan / Reisi PP RI !o.' Tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri. 2;
-engkoordinasikan untuk pembuatan produk perbaikan PP RI !o. ' Tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri.
';
-embentuk elompok kerja berdasarkan 8prin apolri tentang Perbaikan PP RI !o. ' Tahun '((#, tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri.
#;
-enginentarisir permasalahan yang belum terakomodir dalam PP RI !o. ' Tahun '((# tentang Peraturan )isplin *nggota Polri untuk dibahas oleh kelompok kerja yang telah dibentuk berdasarkan 8prin apolri.
$;
-enyelesaikan Reisi PP RI !o. ' Tahun '((#, tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri untuk selanjutnya diajukan oleh apolri kepada -enteri 8ekretaris !egara untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditandatangani dan disyahkan oleh Presiden RI.
b.
-engkoordinasikan
kegiatan
penyusunan
produk
tentang
standar
operasional pelaksanaan tugas fungsi D fungsi Polri. 2;
-engkoordinasikan penyusunan produk tentang standar operasional pelaksanaan tugas fungsi D fungsi Polri yang dilaksanakan oleh masing D masing asat 6rganisasi / fungsi Polri.
28
';
-engajukan produk naskah standar operasional pelaksanaan tugas fungsi D fungsi Polri kepada apolri untuk ditandatangani dan disyahkan pelaksanaannya.
29
BAB III PENU#UP A.
&esimulan. 2.
Pelaksanaan Penegakan =ukum )isiplin *nggota Polri saat ini, didalam kegiatan pemeriksaan dalam rangka Penyelidikan dan Pemeriksaan dalam upaya pelaksanaan 8idang disiplin serta penjatuhan 8anksi =ukuman )isiplin terhadap Terperiksa, belum sepenuhnya berjalan secara Profesional, 6byektif, Transparan dan *kuntabel, seperti pelaksanaan penyelidikan, pemeriksaan 8aksi dan Terperiksa, Pemberkasan dan Penyerahan
+erkas
Perkara,
Pelaksanaan
8idang
)isiplin
dan
Penjatuhan 8anksi =ukuman )isiplin terhadap Terperiksa. '.
Caktor D faktor yang mempengaruhi Realita pelaksanaan penegakan hukuman )isiplin *nggota Polri saat ini adalah a.
*parat Penyidik Proos Polri tidak menyidik dan menerapkan pasal pelanggaran disiplin yang tepat dan profesional karena keterbatasan pemahaman tentang ketentuan =ukum.
b.
Proses Penyidikan Pelnggaran )isiplin
dan tidak mempunyai
*nggota Polri yang terkait dengan Peraturan )isiplin, masih relatif rendah disiplin, kesadaran dan kepatuhan hukumnya karena pemahaman hukum yang terbatas.
#.
8trategi yang ditempuh untuk mensiasati pelaksanaan penegakan hukum disiplin *nggota Polri saat ini guna mewujudkan pelaksanaan Penegakan
30
=ukum disiplin yang diharapkan akan dapat berjalan secara Profesional, 6byektif, Transparan dan *kuntabel serta dipercaya -asyarakat adalah a.
Strategi 7angka Pendek dalam tahun ()*+ yang dititik beratkan pada peningkatan kualitas Penyidik dengan wujud kegiatan pelatihan tehnis penyidikan, melaksanakan Pendidikan ejuruan Proos dan rapat kerja teknis Internal Polri, membangun kesepahaman tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin *nggota Polri dengan wujud kegiatan sosialisasi.
b.
Strategi 7angka Sedang dalam tahun ()*+ s9d tahun ()*- yang dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan strategi 7angka Pendek dititik beratkan pada program perbaikan mutu aturan =ukum dalam wujud kegiatan membentuk kelompok kerja penyusunan Reisi ep apolri !o. Pol. ep / $# / I / '(($ menjadi Peraturan apolri tentang Tata Fara Penyelesaian Pelanggaran )isplin *nggota Polri, agar sesuai dengan Perundang D
c.
Strategi 7angka Panjang dalam tahun ()*+ s9d ()() yang dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan Strategi 7angka Pendek dan Strategi 7angka Panjang dititik beratkan pada program perbaikan / Reisi PP RI !o. ' Tahun '((# tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri dengan wujud kegiatan membentuk kelompok kerja untuk menyusun dan menyelesaikan Reisi PP RI !o. ' Tahun '((#, -engkoordinasikan dengan para asat fungsi D fungsi Polri
31
untuk menyusun produk standar operasional pelaksanaan tugas masing D masing fungsi Polri. B.
%aran . 2.
Perlu dilakukan perbaikan mutu Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum disiplin *nggota Polri yaitu a;
-ereisi PP. RI. !omor ' tahun '((#, tentang Peraturan )isiplin *nggota Polri.
b;
-ereisi eputusan apolri !o. Pol. ep / $' / I / '(($, eputusan apolri !o. Pol ep / $# / I / '(($ , eputusan apolri !o. Pol ep / $$ / I / '(($ masing D masing tertanggal #( 8eptember '(($, menjadi 2 :satu; Peraturan apolri tentang Tata Fara Penyelesaian Pelanggaran )isplin *nggota Polri yang isinya memuat
ketentuan
tentang
Pelaksanaan
Penyelidikan
dan
penyidikan perkara pelanggaran displin *nggota Polri, ketentuan tentang *nkum dan ketentuan tentang tata sidang disiplin, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Perlu menyusun naskah tentang standar operasional pelaksanaan tugas fungsi D fungsi Polri yang dapat dijadikan pedoman baku bagi seluruh *nggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penegak =ukum, pemelihara
amtibmas
serta
pelindung,
pengayom
dan
pelayan
masyarakat sehingga proses penegakan hukum disiplin *nggota Polri dapat
dilaksanakan secara
professional,
obyektif,
transparan
dan
akuntabel yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan Polri yang disiplin dan dipercaya masyarakat.
32
