MoU memang akan menguatkan kelembagaan posyanduDeskripsi lengkap
SPO perawatan pasien dg HIV-AIDSFull description
iFull description
ArchivoDescripción completa
kihjiltkDeskripsi lengkap
Full description
mou
rgbfyuk
hivDeskripsi lengkap
7.1.2.5 Ketersediaan Informasi Ttg Fasilitas Rujukan, Dan MOU
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMKITBAN 05.08.03 SIDOARJO DENGAN DINAS KESEHATAN KOTA SIDOARJO TENTANG LAYANAN HIV / AIDS
Nomor
: / / / 2017
Sidoarjo,
2017
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMKITBAN 05.08.03 SIDOARJO DENGAN DINAS KESEHATAN KOTA SIDOARJO TENTANG LAYANAN HIV/ AIDS NOMOR : / / / 2017
Pada hari ini senin,tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini : I.
Mayor CKM (K) drg. Eni Setyowati ,dalam jabatannya selaku Kepala Rumkitban 05.08.03 sidoarjo berdasarkan Surat Perintah komandan Denkesyah Surabaya nomor Sprin/242/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2016 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumkitban 05.08.03 sidoarjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.
dr. Ika Harnasti dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju mengadakan kerjasama tentang layanan HIV / AIDS dengan ketentuan sebagai berikut : PASAL 1 PENUNJUKAN PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelayanan HIV / AIDS berupa klinik VCT, PITC, PMTCT, sesuai dengan kebutuan dan ketentuan pelayanan medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014.
1
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan HIV / AIDS sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan HIV / AIDS yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dalam rangka pencegahan dan penularan HIV / AIDS PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN HIV/AIDS 1. Ruang lingkup pelayanan HIV / AIDS oleh PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini meliputi penjaringan suspek dan deteksi kasus HIV / AIDS, rujukan pasien, kegiatan diagnostik, melaporkan penderita mangkir ke PIHAK KEDUA, penyuluhan masyarakat dan dukungan bagi pasien, pencatatan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuanketentuan lain yang berlaku.
PASAL 4 HAK PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA berhak : 1. Mendapatkan pelatihan dan supervisi tentang HIV / AIDS dari PIHAK KEDUA 2. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi dari PIHAK KEDUA 3. Mengajukan usulan sehubungan penyelenggaraan pelatihan HIV / AIDS PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA PIHAK PERTAMA berkewajiban : 1. Melakukan penyusunan pedoman klinis rumah sakit dalam penanganan dan pengendalian penyakit HIV / AIDS 2. Melakukan deteksi dini dan diagnosis dengan cara : a. Melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela b. Melakukan usaha-usaha peningkatan kepekaan dan kewaspadaan terhadap gejala HIV / AIDS. c. Melakukan penatalaksanaan ODHA sesuai alur standar d. Melakukan upaya peningkatan pelayanan HIV/AIDS secara komprehensif 3. Melakukan pendekatan pelayanan yang berfokus pada pasien dengan cara : a. Mengoptimalkan pelaksanaan edukasi bagi pasien HIV / AIDS 4. Melakukan manajemen kasus HIV / AIDS secara terstandarisasi sesuai dengan pedoman nasional. 5. Melakukan surveilans yang bertujuan untuk monitoring pasien ODHA dan melaporkan ke PIHAK KEDUA.
2
6. Melakukan Internal Quality Assurance (IQA) 7. Melakukan uji silang laboratorium untuk menjaga mutu laboratorium. PASAL 6 HAK PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berhak : 1. Menugaskan supervisor untuk melakukan koordinasi pelayanan HIV / AIDS yang akan diterapkan oleh PIHAK PERTAMA. 2. Memperoleh laporan pasien HIV / AIDS dari PIHAK PERTAMA 3. Menerima keluhan dari pasien HIV / AIDS dan meneruskan keluhan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berkewajiban : 1. Melakukan pemantauan pelayanan HIV / AIDS yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA 2. Melakukan koordinasi dalam rangka update data 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PIHAK PERTAMA 4. Menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan antara supervisor dengan PIHAK PERTAMA bersama pihak terkait atau meneruskan ke tingkat provinsi.
PASAL 8 JANGKA WAKTU BERLAKU 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2017 sampai dengan 2019 2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
PASAL 9 ADDENDUM Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian.
3
PIHAK KEDUA Kepala Dinas Kesehatan Kota Sidoarjo
PIHAK PERTAMA Karumkitban 05.08.03 Sidoarjo
dr. Ika Harmasti NIP.
drg. Eni Sulistyowati Mayor Ckm (K) NRP 110100228610675
