MoU memang akan menguatkan kelembagaan posyanduDeskripsi lengkap
mou dg kemenag
mou bidan jejaringDeskripsi lengkap
mou damkar dgn rs
mou dg kuaDeskripsi lengkap
mou bidan jejaring
MoU KlinikFull description
mou dg kua
mou dg kemenag
goodFull description
ok
MOUDeskripsi lengkap
KewirausahaanDeskripsi lengkap
Perjanjian Kerjasama Mou PmiFull description
mou
mouDeskripsi lengkap
MOU KerjasamaDeskripsi lengkap
kerjasama
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA Dr. HEPI WIJAYANTI DENGAN UPT PUSKESMAS NGADIROJO TENTANG OBAT PROGRAM PEMERINTAH BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN
Nomor : ……………………………….. ………………………………..
Perjanjian Penggunaan Obat Program Pemerintah bagi peserta BPJS Kesehatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngadirojo pada hari Senin tanggal 20 Agustus tahun 2018 oleh dan antara : 1. Dr. Hepi.Wijayanti selaku Dokter Keluarga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang berpraktik di Pundung Rt 02 Rw 10 Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri selanjutnya selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” 2. Dr. Harnanto Sulistyo Sulistyo Budi, M. Kes selaku Kepala UPT Puskesmas Puskesmas Ngadirojo, Wonogiri, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara b ersama-sama ersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan secara masing-masi masing-masing ng disebut “PIHAK”. Dengan terlebih dahulu memperhatikan : A. Bahwa PIHAK PERTAMA adslah Dokter Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Kantor Cabang BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehetan) Surakarta. B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah UPT Puskesmas Ngadirojo, yang menyelanggarakan obat program pemerintah bagi masyarakat. C. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan keputusan sebagai berikut :
PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN 1.Peserta adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta BPJS yang masuk ke dalam daftar kategori dr. Hepi Wijayanti, yang dibuktikan kartu BPJS ? kartu Jamkesmas / Kartu Askes ? Kartu Indonesia Sehat (KIS). 2.Dokter dan Keluarga adalah dokter yang memiliki ijin praktik perorangan atau berkelompok, yang memenuhi syarat sebagai Dokter Keluarga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan BPJS. 3.Kartu BPJS / Askes / Jamkesmas / Kartu Indonesia Se hat (KIS) adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atau hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 4.Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik p emerintah, yang salah satu tugasnya menyelenggarakan obat program pemerintah bagi masyarakat. 5.Surat Pengantar adalah surat yang dibuat oleh Dokter Keluarga yang ditujukan kepada Puskesmas untuk dilakukan kerja sama penyelenggaraan obat program pemerintah.
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan
PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1. PIHAK PERTAMA berhak untuk : a. Mendapatkan pelayanan obat program pemerintah bagi peserta BPJS Kesehatan yang dikirim 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : a. Membuat Surat Pengantar permintaan obat program pemerintah bagi setiap peserta BPJS yang dikirim b. Membayar biaya pemeriksaan setiap hari yang besarnya sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Puskesmas
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KE DUA
1. PIHAK KE DUA berhak untuk : a. Meminta beaya pemeriksaan dari pindah pertama bila pembayaran terlambat 2. PIHAK KE DUA berkewajiban untuk : a. Memberikan obat program pemerintah bagi peserta BPJS yang dikirim oleh pihak pertama. b. Memberitahu dokter keluarga apabila perlu tindakan tambahan.
PASAL 5 BEAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
1. Besarnya beaya pelayanan sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Puskesmas. 2. Pembayaran dilakukan setiap hari oleh Pihak Pertama setelah semua pemeriksaan hari itu selesai.
PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai 23 Desember 2019 . Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum habis masa berlakunya perjanjian atas dasar kesepakatan antara PARA PIHAK berdasarkan usulan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KE DUA atau ke dua-duanya.
PASAL 7 SANKSI Dalam hal PIHAK KE DUA tidak bisa melakukan kewajibannya dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan menghentikan kerja sama.
PASAL 8 EVALUASI DAN PENILAIAN
PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KE DUA berhak saling melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan ini, baik secara lisan maupun tertulis.
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Evaluasi yang telah dberikan oleh PARA PIHAK didiskusikan secara bersama-sama, apabila ada yang tidak puas maka dikonsultasikan ke atasan masing-masing.
PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. Perjanjian ini berakhir apabila salah satu pihak me langgar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini atau melanggar kesepakatan hasil musyawarah pada evaluasi. 2. Dalam hal PIHAK KE DUA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA meng enai maksudnya tersebut. 3. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib menyelesaikannya.
Demikainlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
