RUMAH SAKIT UMUM
“BUNDA” Jalan Rajawali No 36 Jembrana – Bali Telp. (0365) 40251 Fax (0365)40089
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM NEGARA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM BUNDA TENTANG PELAKSANAAN RUJUKAN VCT, ART, IO, ODHA, IDU NOMOR : NOMOR : Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing : 1.
Dr. Made Dwipayana, MPPM
: Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Negara yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No. 17 Negara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Negara, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA
2.
Dr. Dewa Gede Sidan Ardhana
: Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Bunda Jembrana yang berkedudukan di Jalan Rajawali No.36 Negara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Bunda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan rujukan VCT, ART,IO, ODHA, IDU dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal dibawah ini : Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan rujukan VCT, ART,IO, ODHA, IDU guna menurunkan angka kesakitan HIV AIDS Pasal 2 RUANG LINGKUP Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 1, Rumah Sakit Umum Bunda merujuk pasien ODHA atas indikasi : 1. Pengobatan dan atau tindakan tertentu yang diperlukan tidak bisa dilakukan di RSU Bunda. 2. Fasilitas, baik perawatan maupun tenaga profesional (ahli) yang tidak dimiliki sedang dalam keadaan rusak. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1. Berhak menetapkan ketentuan-ketentuan yang ditaati oleh PIHAK KEDUA untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Bunda. 2. Berkewajiban menyediakan sarana atau memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA dalam hal penerimaan rujukan VCT, ART,IO, ODHA, IDU PIHAK KEDUA 1. Berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam hal rujukan VCT, ART,IO, ODHA, IDU 2. Berkewajiban mentaati segala ketentuan dan prosedur rujukan VCT, ART,IO, ODHA, IDU yang berlaku sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku di RSU Negara.
Pasal 4 TATA TERTIB Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak, atas persetujuan kedua belah pihak Pasal 5 JANGKA WAKTU 1. Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 2(dua) tahun sejak ditandatangani oleh semua pihak
2. Perjanjian kerjasam ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, masing-masing pihak wajib memberitahukan maksud dan tujuannya. Pasal 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN 1. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak lainnya gagal (tidak dapat memenuhi kewajiban) sesuai dengan ketentuan dalam kerjasama ini maka pihak lainnya harus memberitahukan alasan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusan. 2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusan. 3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksaan kerjasam ini dilakukan secara musyawarah . Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (force majure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut. Pasal 8 PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan akibat dari perjanjian kerjasama ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 9 LAIN-LAIN Hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa perjanjian tambahan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian ini. Pasal 10 PENUTUP Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta memiliki fungsi dan ketentuan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA Rumah Sakit Umum Negara Direktur
dr. Made Dwipayana, MPPM
PIHAK KEDUA Rumah Sakit Umum Bunda Direktur
dr. Dewa Gede Sidan Ardhana NIK. 19510609.201501.1.001
