Modul Perencanaan Tenaga Kerja

BAB I. Pendahuluan

Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

2

BAB I. Pendahuluan


2

BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN PTK MAKRO

PTK Makro

A. Tuju Tujuan an Pemb Pembel elaj ajar aran an

1. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pejabat yang menangani ketenagakerjaan akan pentingnya perencanaan tenaga kerja dalam menentukan kebijakan, dan dalam berkoordinasi dengan instansi lain;

2. Memahami akan dasar hukum akan perencanaan tenaga kerja; 3. Memahami akan konsep dan difinisi yang yang berkaitan dengan dengan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, khususnya khususnya yg berkenaan berkenaan dengan PTK PTK Makro; kerangka piker akan PTK PTK Makro. 4. Memahami kerangka PTK

A. Makro B. Uraian 1. Latar Belakang a. Perencanaa Perencanaan n tenaga kerja Makro Makro (PTK) (PTK) merupakan merupakan urusan urusan wajib bagi pemerintah pemerintah pusat, pusat, daerah (Provins (Provinsi, i, kabupaten/ kabupaten/ kota), Instansi Instansi sektoral sektoral dan non sectoral pusat pusat dan daerah. daerah. Hal ini tercermin tercermin dari Pasal Pasal 7 ayat 3 Undang-undang No 13


3

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi bahwa setiap penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan harus berdasarkan perencanaan tenaga kerja;

b.

Permasalahan ketenagakerjaan ketenagakerjaan semakin banyak banyak dan komplek, seperti tingginya tingkat penganggur penganggur terbuka (TPT), bersarnya bersarnya jumlah setengah setengah penganggur penganggur,, kualitas kualitas tenaga kerja yg belum sesuai sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pasar tenaga tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja yg relative rendah, hubungan industrial industrial tenaga kerja yang belum harmonis, harmonis, upah tenaga kerja yang relative masih rendah, kecelakaan kecelakaan tenaga kerja yang tinggi dan masalah ketenagakerjaan ketenagakerjaan lainnya. Berdasarkan Sakernas Agustus 2015 jumlah penganggur terbuka sebanyak 7,56 juta ( 6,18 %), sedikit meningkat bila dibanding Agustus 2011 yang mencapai 7,24 juta ( 5,94 %). Untuk penyelesaian itu diperlukan langkas strategis dan komprehensif, komprehensif, untuk itu perlu perencanaan tenaga kerja.

c.

Tantangan Tantangan ketenagak ketenagakerjaan erjaan ke depan depan juga semakin semakin komplek, komplek, seperti seperti bonus bonus demografi, demografi, era globalisas globalisasii serta tuntutan tuntutan teknologi. Penganggur. Bonus demografi demografi dimana kondisi penduduk Indonesia yang produktif jumlahnya jumlahnya sangat banyak. Agar penduduk yang produktif dapat didayagunakan diperlukan suatu rencana yang komprehenship, baik dari pendidikan formal, latihan kerja sampai dengan penempatan. Dengan adanya era globalisasi, batasan antar wilayah dan negara semakin semakin berkurang, berkurang, seperti di berlakukannya berlakukannya Masyarakat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Diberlakukannya Diberlakukannya MEA merupakan peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia, peluang karena karena Indonesia Indonesia surplus akan angkatan kerja, sehingga bila dipersiapkan pendidikan dan ketrampilanya sesuai dengan kebutuhan pasar Asean, maka tenaga kerja Indonesia bias bekerja di kawasan Asean. MEA juga tantangan, bila kita lengah dalam mempersiapkan tenaga kerja, maka peluang kesempatan kesempatan kerja di dalam negeri juga akan akan direbut tenaga tenaga kerja dari negara lain. Teknologi dunia industri Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

4

berkembang sangat cepat, guna menuntut kualitas dan persaingan usaha, untuk itu diperrlukan tenaga kerja yang siap mengoperasionalkan teknologi teknologi tersebut. Hal itu semua diperlukan suatu rencana rencana tenaga kerja yang dapat memprediksi memprediksi akan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang.

d.

Masalah ketenagakerjaan dan harapan pembangunan ketenagakerjaan yang ingin di capai, bukan merupakan tanggung jawab instansi yang bertanggung jawab ketenagakerjaan sendiri, melaikan tanggung jawab seluruh instansi, baik instansi pendidikan, perindustrian, perdagangan, perhubungan, konstruksi, BKPM dan instansi lainnya. Untuk itu perlunya koordinasi antar instansi dan lembaga guna penyelesaian masalah masalah tersebut. Agar tugas dan kewajiban setiap instansi/ lembaga jelas, maka diperlukan rencana tenaga kerja.

2. Dasar Hukum a.

Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan “Dalam penyusunan penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaa perencanaan n tenaga kerja “

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Perencanaan Tenaga Kerja

c.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempata Kerja Kerja

d.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro

e.

Keputusan Menakertrans RI Nomor Nomor KEP 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan PTK Provinsi Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

5

f.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (business Process) Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Tim Penyusun Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja baik tingkat pusat (Nasional dan Sektoral pusat) dan daerah (provinsi dan Kabupaten/kota) disusun oleh anggota Tim Penyusun Perencanaan Tenagakerja. Pedoman pembentukan Tim penyusunan PTK diatur dalam Bab II tentang Pedoman Pembentukan Tim PTK Makro, yakni Pasal 24 sampai dengan Pasal 73. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro. Sebagai contoh Tim Penyusunan PTK Provinsi adalah sebagai berikut :

a.

Pembina

: Gubernur

b.

Ketua

: Kepala Dinas

c.

Sekretaris

: Sekretaris Dinas atau Eselon III yang menangani Perencanaan Tenaga Kerja;

d.

Anggota

: Kepala Bappeda, Kepala Dinas Diknas, Kepala Dinas pembina sektor ( Pertanian, perikanan, pertambangan, industry, bangunan/konstruksi, perhubungan, pariwisata, keuangan dll), BKPMD, BPS, Apindo, Kadin, Serikat Pekerja dan Perguruan Tinggi.

e.

Sekretariat

: Sekretariat Dinas Yang Bertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan.

Untuk pedoman pembentukan Tim Kabupaten/ Kota, Sektoral, Sub sektor Provinsi dan kabupaten Kota serta tugasnya masingmasing elemen dapat dilihat di Permenakertrans tersebut.


6

4. Konsep dan difinisi : a.

Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK, adalah Proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

b.

Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

c.

Perencanaan Tenaga Kerja Nasional yang selanjutnya disebut PTK Nasional, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara nasional.

d.

Perencanaaan Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut PTK Provinsi, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di provinsi.

e.

Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PTK Kabupaten/ Kota, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/ kota.

f.

Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/ Sub Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut PTK Sektoral/ Sub Sektoral, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan secara sektoral/ sub sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

7

g.

Rencana Tenaga Kerja yangselanjutnya disingkat RTK, adalah hasil kegiatan PTK yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.

h.

Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro, adalah hasil kegiatan PTK Makro yang meliputi seluruh sectoral atau satu sektoral/sub sectoral di tingkat nasional, atau satu daerah.

i.

Rencana Tenaga Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RTK Nasional, adalah hasil kegiatan PTK Nasional yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat nasional.

j.

Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disebut RTK Provinsi, adalah hasil kegiatan PTK Provinsi yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencanamkebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat provinsi.

k.

Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut RTK Kabupaten/ Kota, adalah hasil kegiatan PTK Kabupaten/ Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/ kota.

l.

Rencana Tenaga Kerja Sektoral/ Sub Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut RTK Sektoral/ Sub Sektoral, adalah hasil kegiatan PTK Sektoral/ Sub Sektoral.

5. Kerangka Pikir Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan tenaga kerja (PTK), baik yang bersifat Nasional, Provinsi, kabupaten kota serta sektoral terdiri dari beberapa pokok bahasan, diantaranya :

a.

Persediaan Tenaga Kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.


8

b.

Kebutuhan akan tenaga kerja adalah jumlah dan kualitas angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya.

c.

Neraca tenaga kerja adalah keseimbangan atau kesenjangan jumlah dan kualitas antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja dengan berbagai karakteristiknya.

d.

Kebijakan dan program, merupakan kebijakan dan program yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah serta strategi untuk mencapai tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Gambar 1 : Pola Pikir Perencanaan Tenaga Kerja


9

BAB II PERSEDIAAN TENAGA KERJA

PTK Makro

A. Tujuan Pembelajaran

1. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pejabat yang menangani perencanaan tenaga kerja khususnya persedian tenaga kerja dalam menentukan kebijakan, dan dalam berkoordinasi dengan instansi lain dalam hal penentuan persedian tenaga kerja;

2. Memahami data dan informasi yang diperlukan dalam proyeksi persediaan tenaga kerja; 3. Memahami akan tahapan proyeksi persedian tenaga kerja; 4. Memahami akan konsep dan difinisi yang berkaitan dengan persedian tenaga kerja;

PTK

C. Makro B. Uraian 1. Latar Belakang

a. Persediaan tenaga kerja mempunyai persamaan pengertian dengan istilah angkatan kerja dan penduduk yang aktif secara ekonomis (economically active population) yaitu merupakan sejumlah orang (bagian dari penduduk) yang mampu dan Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

10

bersedia untuk melakukan pekerjaan, baik yang saat ini sedang melaksanakan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dalam hal ini penawaran tenaga kerja sudah memasukkan unsur upah yang merupakan balas jasa atau imbalan atas tenaga yang diberikan untuk suatu proses produksi tertentu. Dengan demikian penawaran tenaga kerja mempunyai arti sejumlah orang yang mau bekerja pada tingkat upah tertentu.

b. Secara umum persediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan struktur umur. Semakin banyak penduduk dalam umur anak-anak, semakin kecil jumlah yang tergolong tenaga kerja. Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian besar dari mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan kelompok lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin kecil persediaan tenaga kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri.

c. Persediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidak sama. Ada orang yang bekerja penuh, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja hanya beberapa jam seminggu atas keinginan dan pilihan sendiri atau karena terpaksa berhubungan terbatasnya kesempatan untuk bekerja penuh. Oleh sebab itu, analisis persediaan tenaga kerja tidak cukup hanya memperhatikan jumlah orang yang bekerja, akan tetapi perlu juga memperhatikan jumlah berapa jam setiap orang itu bekerja dalam seminggu.

d. Persediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat produktivitas kerja. Banyak orang yang bekerja keras, akan tetapi banyak juga orang yang bekerja dengan hanya sedikit usaha. Produktivitas kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi dari tiap-tiap individu, tingkat pendidikan dan latihan yang sudah diterima, dan kemampuan manajemen. Orang yang Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

11

berpendidikan dan atau memperoleh latihan yang lebih tinggi pada dasarnya mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi juga. Manajemen yang relatif baik akan mampu mengerahkan tenaga kerjanya untuk berproduktivitas kerja tinggi.

2.

Konsep dan definisi :

a. Persediaan tenaga kerja, adalah angkatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya. b. Penduduk Menurut Sensus Penduduk (SP) 2000 yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

c. Penduduk Usia Kerja Pendudukan Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja (bekerja, mencari kerja) dan Bukan Angkatan Kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga dan mereka yang tidak masuk dalam kategori diatas).

d. Angkatan Kerja Adalah Penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya penya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Adalah gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Atau perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

12

3. Jenis Data dan Sumber Data Data dan informasi yang diperlukan untuk Persediaan Tenaga Kerja adalah: a. Penduduk b. Penduduk Usia Kerja (PUK) c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) d. Angkatan Kerja (AK)

Data tersebut diatas dirinci dengan berbagai karakteristik, seperti : Jenis kelamin, pendidikan, golongan umur, desa k ota, Kabupaten/Kota dan lainnya ( untuk kategori jenis kelamin, pendidikan, golongan umur, desa kota, Kabupaten/ Kota dapat dijelaskan sewaktu menyampaikan materi) .

Data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja bersumber :

4.

a.

Badan Pusat Statistik

b.

Dinas Yang Bertanggung Jawab Ketenagakerjaan

c.

Kantor Catatan Sipil

d.

Dan lain sebagainya

Metodologi Penghitungan Persediaan Tenaga Kerja Untuk memperkirakan seberapa besar dari pesediaan tenaga kerja dimasa yang akan datang, adalah bagaimana dapat memperkirakan jumlah angkatan kerja dengan berbagai karakteristik. Angkatan kerja sendiri banyak dipengaruhi faktor turunan sebelumnya, yakni Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK), Penduduk Usia Kerja dan Penduduk itu sendiri. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

13

Besarnya penduduk dipengaruhi tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi masuk dan keluar. Untuk memperkirakan besarnya angkatan kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Memproyeksikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk diproyeksikan sampai dengan tahun tertentu dengan berbagai karakteristik. Untuk proyeksi penduduk Nasional dan provinsi Tahun 2010-2035 telah dilakukan oleh Bappenas, BPS, UNFPA, untuk tingkat kabupaten/ kota perlu melakukan proyeksi sendiri, dengan menggunakan formula yang sederhana seperti geometrik atau pertambahan penduduk dan rumus laju pertumbuhan. KKti = KKoi ( 1 + r ai )t (rumus 2.1)

Keterangan: KKti

= Proyeksi Penduduk kelompok umur -i

KKoi = Data dasar penduduk kelompok umur -i rlai

= Laju pertumbuhan kelompok umur -i

t

= Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar (to)

(rumus 2.2 )

rli

= Laju pertumbuhan penduduk kelompok umur –i/th (%)

Lin

= Jumlah penduduk kelompok umur tahun akhir Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

14

Lio

= Jumlah penduduk kelompok umur tahun awal

T

= Jarak (selisih) tahun proyeksi (tn) dengan tahun data dasar (to)

Contoh : Penduduk Kabupaten X Pada Tahun 2010 sebanyak 2.453.461 orang, pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.875.875. Bila diasumsikan laju pertumbuhan penduduk masih sama dengan periode tersebut, berapa jumlah penduduk pada tahun 2019.

Penghitungannya adalah sebagai berikut : Perkiraan jumlah Pendududuk tahun 2019 diperkirakan sebesar : Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2015 sebesar r = 3,23 %, laju pertumbuhan sebesar ini dijakadikan dasar proyeksi penduduk tahun 2019. Penduduk 2019 = 2.875.875* (1+3,23%)^ 4 Penduduk 2019 = 3.265.831 (untuk memproyeksikan penduduk dengan berbagai karakteristik dapat menggunakan metode tersebut)

b. Memproyeksikan jumlah penduduk usia kerja (PUK) Dalam menghitung PUK yakni dengan melalui pengurangan penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dengan berbagai karakteristik.

PUK = Penduduk – Usia 0-14 (rumus 2.3) Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

15

Contoh: Untuk memproyeksi penduduk usia kerja (PUK) pada tahun 2019, menggunakan hasil proyeksi penduduk tahun 2019 ( point a diatas), dengan mengeluarkan pendudik pada kelompok umur 0-15 tahun. Sebagaimana kasis diatas hanya jumlah, maka dapat dilakukan proyeksi bukan usia kerja (BUK), katakanlah 30%, maka PUK tahun 2019 sebagai berikut: Penduduk 2019 = 3.265.831

Penduduk Usia Kerja (PUK ) sebesar 70 persen, maka PUK tahun 2019 sebesar.

PUK 2019 = 3.265.831 * 0.7 = 2.286.082.

c.

Memproyeksikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perhitungan proyeksi TPAK propinsi yang telah dirinci menurut kelamin dan kelompok umur didasarkan pada 3 jenis model yaitu : •

Regresi Linear Sederhana (rumus 2.4) Y = a + bx

•

Regresi Transformasi Logaritma Ganda ( rumus 2.5 ) Y = ax b – log Y = a’ + b log x

•

Regresi Transformasi Semi Logaritma ( rumus 2.6 ) X = aby – Y = a’ + b’ log


16

Contoh : TPAK, tahun 2010=61,51, 2011=61,78, 2012=62,16, 2013=62,25, 2014=62,45, 2015=62,75 Berapa perkiraan TPAK di Kabupaten X tersebut pada tahun 2019. Untuk memperkirakan TPAK tahun 2019 dengan menggunan linier sederhana, dimana : Y = a + bx TPAK 2019 = 63.69

d. Memproyeksikan Angkatan Kerja Untuk memproyeksikan Angkatan Kerja denga berbagai karakterisitik, yakni dengan rumus mengkalikan Penduduk Usia Kerja (PUK) dikalikan dengan Tingkat Pastisipasi Angkatan Kerja (TPAK). AK = PUK X TPAK (rumus 2.7 )

Angkatan Kerja Tahun 2019, adalah sebagai berikut: PUK 2019 = 2.286.082. TPAK 2019 = 63.69 % AK 2019 = 2.286.082 X 63,69 % = 1.456.038.


17

BAB III KEBUTUHAN TENAGA KERJA PTK Makro


1. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pejabat yang menangani perencanaan tenaga kerja khususnya kebutuhan tenaga kerja dalam menentukan kebijakan, dan dalam berkoordinasi dengan instansi lain dalam hal penentuan kebutuhan tenaga kerja;

2. Memahami data dan informasi yang diperlukan dalam proyeksi kebutuhan tenaga kerja; 3. Memahami akan tahapan proyeksi kebutuhan tenaga kerja; 4. Memahami akan konsep dan difinisi yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja;

PTK

D. Makro B. Uraian 1. Latar Belakang a. Memperkirakan besarnya kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang sebenarnya bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit, kalau data yang diperlukan tersedia secara lengkap dan konsisten. Kenyataannya data yang di perlukan, Khususnya data ketenagakerjaan tidak selalu lengkap tersedia, bahkan untuk skala nasional, propinsi ataupun kabupaten dapat berbeda


18

derajat keterinciannya. Oleh karena itu berbagai teknik dan model alternatif harus dipertimbangkan penggunaannya, dan tidak selalu model untuk nasional dapat berlaku untuk propinsi apalagi untuk kabupaten.

b. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja adalah penentuan penjabarannya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional/regional seerta penjabarannya menjadi pertumbuhan ekonomi sektoral. Pertumbuhan ekonomi umumnya dinyatakan sebagi kenaikan (PDB/PDRB) atas dasar harga konstan suatu tahun dasar (2010). Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi ini kemudian dicari pola hubungan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan model dan teknik tertentu secara umum, pendekatan ini disebut Manpower Requirement Approach (MRA), yang menyatakan bahwa terciptanya suatu pertumbuhan tenaga kerja. Lebih lanjut pendekatan kebutuhan tenaga kerja (MRA) Ini harus mampu pula menjabarkan kesempatan kerja sektoral menurut kebutuhan jabatan (occupation) dan pendidikannya. Masalahnya adalah apakah hubungan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan kesempatan kerja tetap proporsional selama kurun waktu tertentu, atau tidak adalah faktor-faktor lain yang dapat mengganggu atau bahkan merubah pola hubungan tersebut. Masalah inilah yang menjadi salah satu perhatian nantinya dalam mendiskusikan model dan teknik kebutuhan tenaga kerja.

c. Dengan mempertimbangkan minimnya ketersediaan data ketenagakerjaan di Kabupaten/kota, serta terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana penyusunan perencanaan tenaga kerja di kabupaten/kota serta provinsi, baik yang disebabkan karena seringnya terjadi mutasi antar instansi maupun sebab lain, maka modul penyusunan perencanaan tenaga kerja untuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja, khususnya modul e-learning ini, hanya menggunakan metodologi elastisitas tenaga kerja.


19

2. Konsep dan definisi : a. Kebutuhan tenaga kerja adalah angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya.

b. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

c. Kesempatan Kerja, Istilah Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang masih lowong.

d. Sektor Pekerjaan (Lapangan Usaha) Sektor pekerjaan atau lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Dalam analisis ketenagakerjaan, pengelompokkan sektor pekerjaan biasanya dilakukan sesuai dengan yang terdapat dalam buku Klarifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Klasifikasi memuat penggolongan dari satu digit kode lapangan usaha hingga lebih rinci dalam lima digit kode. Klsifikasi satu digit KLUI yang biasa digunakan adalah sebagai berikut : 1.

Pertanian, kehutanan, perburuhan, perikanan

2.

Pertambangan dan pengalian

3.

Industri pengolahan

4.

Listrik, gas, dan air

5.

Bangunan

6.

Perdagangan besar, eceran, rumah makan da hotel

7.

Angkutan, pergudangan, komunikasi Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

20

8.

Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, jasa perusahaan

9.

Jasa Kemasyarakatan

10. Lainnya

e. Status Pekerjaan Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan kegiatan sebagai apa. Status pekerjaan dibagi ke dalam 7 (tujuh) Kelompok, yaitu : 1.

Berusaha Sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak mengunakan pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar, termasuk yang sifat pekerejaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

2.

Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/ pekerja tidak tetap.

3.

Berusaha dengan buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjaan paling sedikit satu orang buruh/ pekerja tetap yang dibayar.

4.

Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

5.

Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap( lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang, barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.


21

6.

Pekerja bebas di non pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap( lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang, barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian atau borongan.

7.

Pekerja tak dibayar, adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Jumlah orang yang bekerja dengan status (a), (b), (e), ( f) dan (g) diatas seringkali digunakan sebagai pendekatan untuk memperkirakan jumlah orang yang bekerja di sektor informal; sedangkan jumlah orang yang bekerja dengan status (c) dan (d) di g unakan untuk pendekatan pada sektor formal.

f. Jenis Jabatan Istilah jabatan berasal dari kata dalam bahasa inggris “occupation” dan seringkali di sebut dengan istilah lain seperti jenis pekerjaan (biasa digunakan dalam publikasi-publikasi Biro Pusat Statistik). Jabatan atau jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja. Penggolongan jabatan dimuat dalam buku Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI).

Jenis Pekerjaan dalam KJI di golongkan ke dalam 8 (delapan) golongan besar, yakni: 1. Tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan 3. Tenaga tata usaha dan tenaga sejenisnya Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

22

4. Tenaga usaha penjualan 5. Tenaga usaha jasa 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan 7. Tenaga produksi, operator alat angkutan 8. Tenaga kasar lainnya

g. Setengah Penganggur Adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari: 1.

Setengah Penganggur Terpaksa adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

2.

Setengah penganggur Sukarela adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

h. Produktifitas Tenaga Kerja Secara sederhana produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Untuk variabel output biasanya digunakan keluaran nasional atau regional berupa nilai produksi dan nilai tambah masing-masing sektor lapangan usaha. Sedangkan sebagai input biasanya digunakan variabel tenaga kerja.

i. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Bruto (PDB) Merupakan nilai produk neto barang dan j asa (nilai produksi-biaya antara) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang melakukan kegiatan produksi dalam batas wilayah suatu negara. Dalam pengertian sektoral, Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

23

PDB merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi, yang dalam penggolongannya besarnya terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan/kontruksi, perdagangankegiatan produksi di suatu sektor. Oleh sebab itu komponen PDB terdiri dari upah dan gaji, surplus usaha (bunga,sewa dan keuntungan), penyusutan pajak tak langsung.

3. Jenis Data dan Sumber Data Data dan informasi yang diperlukan untuk Kebutuhan Tenaga Kerja adalah: a.

Penduduk Yang Bekerja.

b.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

c.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi yang akan datang.

d.

Produktivitas Tenaga Kerja.

e.

Perk iraan Investasi.

f.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

g.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

h.

Rencara strategis.

i.

Potensi daerah dan sumber daya alam

j.

Peraturan Perundang-undangan, dan lainnya.

Data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Kebutuhan Tenaga Kerja bersumber : a.

Badan Pusat Statistik

b.

Bappeda Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

24

c.

Dinas Yang Bertanggung Jawab Ketenagakerjaan

d.

Dinas Yang Bertanggung Jawab Sektoral

e.

Badan Penanaman Modal Daerah

f.

Dan lain sebagainya

4. Metodologi Penghitungan Kebutuhan Tenaga Kerja Sebagaimana telah dipaparkan di pendahuluan, bahwa dengan keterbatasan data dan sumberdaya manusia penyusun perencanaan tenaga kerja, maka untuk memproksikan kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) dengan metodologi elastisitas tenaga kerjan. Elastisitas merupakan koefisien daya serap lapangan kerja. Koefisien ini menunjukan besarnya persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besanya persentase perubahan jumlah output.

Bentuk umum dari rumus eleastisitas ( rumus 3.1) dan laju pertumbuhan (rumus 2.2) adalah sebagai berikut :

(rumus 3.1)


25

Keterangan: Ei =

Elastisitas tenaga kerja sektor –i

rli

Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja sektor –i/th (%)

=

ryi = Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) –i pertahun (%) Li

= Jumlah penduduk yang bekerja sektor - i

Yi =

Jumlah PDRB sektor – i

N

= Data tahun akhir

O

= Data tahun awal

t

= Jarak (selisih) tahun proyeksi (t n) dengan tahun data dasar (to)

Tahapan penghitungan proyeksi kebutuhan tenaga kerja (kesempatan kerja) dengan pendekatan elastisitas adalah sebagai berikut :

a.

Mentabulasi data historis penduduk yang bekerja dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun yang sama, menurut lapangan usaha.


26

Tabel 1 : Penduduk Yang Bekerja dan PDRB harga kostan Tahun 2010, Menurut lapangan Usaha, Kabupaten XXX, Tahun 2011-2015

LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. LGA 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa JUMLAH

PYB (ribu) 2011 2015 898 890 12 12 73 75 4 6 114 125 299 340 69 75 25 26 359 395 1,853 1,944

PDRB (juta) 2011 2015 9,317 11,155 2,614 2,447 3,550 3,414 131 164 2,501 3,224 7,069 9,141 2,580 3,127 661 851 6,283 7,840 34,706 41,363

Sumber : ....... (hanya bahan simulasi)

b.

Menghitung laju pertumbuhan penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha (rumus 2.2) dan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha menggunakan rumus laju pertumbuhan :


27

Tabel 2 : Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Bekerja dan PDRB harga kostan Tahun 2010, Menurut lapangan Usaha, Kabupaten XXX, Tahun 2011-2015 (%)

LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. LGA 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa Kabupaten XXX c.

Laju Pertumbuhan (% ) PYB PDRB 0.22 4.60 0.66 1.63 0.68 0.97 10.67 5.72 2.33 6.56 3.26 6.64 2.11 4.92 0.78 6.51 2.42 5.69 1.21 4.48

Menghitung elastisitas menurut lapangan usaha atau sektor dengan menggunakan rumus elastisitas kesempatan kerja ( rumus 3.1):


28

Tabel 3 : Elastisitas kesempatan kerja, Menurut lapangan Usaha, Kabupaten XXX, Tahun 2011-2015 (%)

LAPANGAN USAHA 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri 4. LGA 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa Kabupaten XXX

d.

Laju Pertumbuhan (%) Elastisitas PYB PDRB 0.22 4.60 -0.05 0.66 1.63 -0.40 0.68 0.97 -0.70 10.67 5.72 1.86 2.33 6.56 0.36 3.26 6.64 0.49 2.11 4.92 0.43 0.78 6.51 0.12 2.42 5.69 0.42 1.21 4.48 0.27

Menghitung laju pertumbuhan kesempatan kerja menurut lapangan usaha sampai dengan tahun proyeksi, yaitu mengalikan antara elastisitas perubahan dengan perkiraan ekonomi menurut lapangan usaha menggunakan rumus.

(rumus 3.2)


29

Keterangan: rlai

= Laju pertumbuhan kesempatan kerja baru sektor – i

Eai

= Elastisitas perubahan

ryai

= Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi sektor – i

Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja , Menurut lapangan Usaha, Kabupaten XXX, Tahun 2019 (%)


Laju Ekonomi Elastisitas 2019 5 -0.05 4 -0.40 7 -0.70 6 1.86 6 0.36 6 0.49 5 0.43 7 0.12 7 0.42 6 0.27

Laju KK 2019 -0.24 -1.61 -4.90 11.18 2.13 2.95 2.14 0.84 2.97 1.62

*) Laju Ekonomi 2019 bersumber RPJ MD


30

e.

Menghitung proyeksi kesempatan kerja menurut lapangan usaha, sampai dengan tahun proyeksi menggunakan rumus geometric (rumus 2.1), dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 : Perkiraan Kesempatan Kerja, Menurut lapangan Usaha, Kabupaten XXX, Tahun 2019 (ribu)


f.

Laju KK Kesempatan kerja 2019 2019 -0.24 881 -1.61 12 -4.90 61 11.18 9 2.13 136 2.95 382 2.14 82 0.84 27 2.97 444 1.62 2,034

Menghitung proyeksi tambahan kesempatan kerja menurut lapangan usaha menggunakan rumus:

(rumus 3.3)


31

Keterangan: TKKi

= Tambahan kesempatan kerja sektor -i

PKKi

= Proyeksi kesempatan kerja sektor i

PYBi

= Penduduk yang bekerja sektor –i

Tabel 6 : Perkiraan Tambahan Kesempatan Kerja , Menurut lapangan Usaha, Kabupaten XXX, Tahun 2015- 2019 (ribu)


PYB 2015 890 12 75 6 125 340 75 26 395 1944

Kesempatan kerja Tambahan KK 2019 2015-2019 881 9 12 1 61 14 9 3 136 11 382 42 82 7 27 1 444 49 2,034 90


32

g.

Proyeksi kesempatan kerja menurut karakteristik selain lapangan usaha seperti : 1.

Jenis kelamin;

2.

Golongan Umur:

3.

Tingkat Pendidikan;

4.

Status pekerjaan Utama;

5.

Jam Kerja;

6.

Jabatan;

7.

Daerah ( Kabupaten/kota);

8.

Desa dan Kota.

Dapat menggunakan rumus yang ada, seperti Geometrik (rumus 2.1) atau linier sederhana ( rumus 2.4), agar jumlahnya sama dengan proyeksi menurut lapangan usaha, maka per dilakukan penyesuian dengan cara proporsi.


33

BAB IV KESEIMBANGAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PTK Makro


1. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pejabat yang menangani perencanaan tenaga kerja khususnya keseimbangan dan produktivitas;

2. Memahami data dan informasi yang diperlukan dalam proyeksi keseimbangan dan produktivitas tenaga kerja; 3. Memahami akan tahapan proyeksi keseimbangan dan produktivitas tenaga kerja; 4. Memahami akan konsep dan difinisi yang berkaitan dengan keseimbangan dan produktivitas tenaga kerja;

E.

PTK Makro

B. Uraian 1. Latar Belakang a.

Keseimbangan tenaga kerja merupakan langkah akhir proyeksi perencanaan tenaga kerja, yakni dari persediaan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik disandingkan dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja juga dengan berbagai Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

34

karakteristik. Keseimbangan tenaga kerja tidak hanya menghasilkan kelebihan atau kekurangan angkatan kerja saja, melainkan juga dari sisi kualitas maupun kwantitasnya serta berbagai elemen lainnya;

b.

Keseimbangan tenaga kerja yang menghasilkan kelebihan angkatan kerja. Hal ini menggambarkan perkiraaan penganggur terbuka. Penganggur terbuka dapat dirinci dengan berbagai karakteristik, seperti jenis kelamin, golongan ,

umur, pendidikan, kabupaten/kota dan daerah, dan gambaran penganggur terbuka juga dapat dilihat dari Tingkat Penganggur Terbuka (TPT).

c.

Produktivitas tenaga kerja menganggambarkan tingkat efisiensi, efektifitas serta ketrampilan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

2. Konsep dan definisi : a. Keseimbangan tenaga kerja disusun dengan membandingkan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, untuk mengetahui kesenjangan tenaga kerja

b. Penganggur Terbuka Terdiri dari : 1.

Mereka yang mencarai pekerjaan

2.

Mereka yang mepersiapkan usaha

3.

Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

4.

Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

35

c. Tingkat Penganggur Terbuka Tingkat Pengangguran merupakan rasio antara banyaknya pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

d. Produktifitas Tenaga Kerja Secara sederhana produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Untuk variable output biasanya digunakan keluaran nasional atau regional berupa nilai produksi dan nilai tambah masing-masing sektor lapangan usaha. Sedangkan sebagai input biasanya digunakan variabel tenaga kerja.

3. Jenis Data dan Sumber Data Data dan informasi yang diperlukan untuk Keseimbangan Tenaga Kerja adalah: a. Proyeksi persediaan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik; b. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik; c. Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha.

Data tersebut diatas dirinci dengan berbagai karakteristik, seperti : Jenis kelamin, pendidikan, golongan umur, desa kota, Kabupaten/Kota dan lainnya (untuk kategori jenis kelamin, pendidikan, golongan umur, desa kota, Kabupaten/ Kota dapat dijelaskan sewaktu menyampaikan materi).


36

4. Metodologi Penghitungan Keseimbangan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Keseimbangan Tenaga Kerja; Untuk mengetahui keseimbangan/ kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja diperlukan neraca tenaga kerja yaitu pengurangan antara proyeksi AK dengan proyeksi kesempatan kerja berbagai karakteristik dengan menggunakan rumus:

NT K = PAK - PKK

Keterangan : NTK

: Perkiraan Penganggur Terbuka (selisih antara persediaan dan kebutuhan TK)

PAK

: Proyeksi angkatan kerja dengan berbagai karakteristik

PKK

: Proyeksi kesempatan kerja/ Penduduk Yang Bekerja dengan berbagai karakteristik

Dengan menghitung keseimbangan tenaga kerja, dapat diperoleh hasil kekurangan tenaga kerja atau kelebihan tenaga kerja. Untuk Indonesia pada Umumnya adalah kelebihan tenaga kerja atau masih banyaknya penganggur terbuka. Hal ini perlu di perkirakan dengan berbagai karakteristik. Untuk menghitung Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) adalah membandingkan jumlah penganggur terbuka dengan angkatan kerja dikalikan 100 persen. Dengan rumus:

TPT = PT / AK X 100 Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

37

Keterangan : TPT

: Tingkat Pengangg ur Terbuka

PT

: Penganggur Terbuka

AK

: Angkatan Kerja

Contoh : Proyeksi Angkatan Kerja Tahun 2019 ( Materi Pokok 1) sebesar 1.456.038, proyeksi kesempatan kerja tahun 2019 (materi pokok 2) sebesar 1.340.938. Dari data tersebut hitung : a. Keseimbangan tenaga kerja. b. Tingkat penganggur terbuka.

Untuk menghitung keseimbangan tenaga kerja tahun 2019, dihitung dengan rumus:

NTK = PAK - PKK NTK = 1.456.038 – 1.340.938 NTK = 115.100

Sehubungan angkatan kerja lebih besar dibanding dengan kesempatan kerja, maka sebesar 115.100 adalah perkiraan penganggur terbuka.


38

Untuk menghitung Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) tahun 2019, dihitung dengan rumus:

TPT = PT / AK X 100 TPT = 115.100 / 1.456.038 X 100 TPT = 7,91 %

Produktivitas Tenaga Kerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produk neto barang dan jasa (nilai produksi-biaya antara) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang melakukan kegiatan produksi dalam batas wilayah suatu negara. Dalam pengertian sektoral, PDRB merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi, yang dalam penggolongannya besarnya terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan/kontruksi, perdagangankegiatan produksi di suatu sektor. Untuk memperkirakan PDRB dimasa yang akan datang dapat menggunakan formula :

Pt = Po( 1 + r ) t Keterangan: Pt

= Proyeksi PDRB sektor -i

Po

= Data dasar PDRB sektor -i

R

= Laju pertumbuhan PDRB sektor -i

t

= Jarak (selisih) tahun proyeksi (t n) dengan tahun data dasar (to) Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

39

Perhitungan produktivitas terdiri dari produktivitas tenaga kerja, produktivitas kapital dan produktivitas total. Produktivitas merupakan suatu ukuran sampai sejauhmana sumber daya alam, teknologi atau manusia dipergunakan dengan baik dalam

suatu proses produksi untuk mewujudkan hasil tertentu yang diinginkan. Secara sederhana produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Untuk variabel output biasanya digunakan keluaran nasional atau regional berupa nilai produksi dan nilai tambah masing-masing sektor lapangan usaha. Sedangkan sebagai input biasanya digunakan variabel tenag kerja dan varibel modal/kapital.

Proyeksi Produktivitas Tenaga kerja ke depan yakni perbandingan dengan Proyeksi PDRB dengan dibagi dengan Proyeksi Kesempatan Kerja. Menggunakan rumus:

Keterangan : Prod

= Produktivitas Tenaga Kerja

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto KK

= Kesempatan Kerja/ Penduduk yang bekerja

Dari Modul Kebutuhan Tenaga kerja. PDRB Sektor pertanian Tahun 2016 sebesar Rp 5,987 juta. Perkiraan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5 persen. PDRB sektor pertanian 2019 = Rp 6,931 juta (dengan menggunakan rumus geometrik lihat modul kebutuhan TK). Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

40

Proyeksi kesempatan kerja sektor pertanian tahun 2019 sebanyak 263 orang. Produktivitas TK sektor pertanian 2019 = 5,987/263 = 26,37 juta rupiah/ tenaga kerja


41

BAB V KEBIJAKAN TENAGA KERJA

PTK Makro


1. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pejabat yang menangani perencanaan tenaga kerja khususnya kebijakan tenaga kerja; 2. Memahami bentuk-bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang harus disusun; 3. Memahami informasi yang dibutuhkan dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan; 4. Memahami cara menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

F.

PTK Makro

B. Uraian 1. Latar Belakang. Penyusunan kebijakan dalam perencanaan tenaga kerja adalah yang paling penting, karena dengan penyusunan kebijakan ini merupakan tahapan akhir dari proses perencanaan tenaga kerja. Kebijakan merupakan arah yang harus dilakukan, baik untuk menyelesaikan masalah yang ada maupun target yang harus dilakukan. Maka kebijakan ini memuat kebijakan dari sisi persedian tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan keseimbangan teaga kerja maupun harapan/ target yang harus kita capai dimasa yang akan datang. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

42

Kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan permintaan ( suppy) tenaga kerja atau kebutuhan (demand) tenaga kerja saja melain kan sangat laus, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Dari sisi persediaan, adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan persediaan tenaga kerja, yakni dari kebijkan fertilitas, kebijakan pendidikan dan latihan para angkatan kerja merupakan kebijakan persediaan tenaga kerja.Kebijakan yang berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja, yakni kebijakan yang mengatur tenatng uinvestasi, pemanfaatan sumberdaya serta kebijakan penciptaan kesempatan kerja. Kebijakan pelatihan tenaga kerja, yakni kebijakan tentang jenis kejuruan, lembaga pelatihan, peralatan akreditasi lembaga pelatihan serta sertifikasi pelatihan tersebut. Kebijakan penempatan j uga mengatur tentang penempatan tenaga kerja Indonesia baik di dalam maupun di Luar Negeri, mekasnisme pasar tenaga kerja, penempaan tenaga kerja asing serta segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga kerja. Kebijakan hubungan industrian, yakni berkenaan dengan Peraturan Perusahaan (PP), Kesepakatan Kerja Bersama (PKB), Lebaga Bipartyit, Upah minimum, BPJS dan lain sebagainya. Kebijakan tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, berkenaan dengan ketaatan meneraptkan peraturan perusahaan, kecelakaan kerja, serta kegiatan pengawasan ketenagakerjaan lainnya.

2. Konsep dan difinisi : a.

Kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai Tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan menggunakan instrumen tertentu.

b.

Elemen penting dalam penyusunan kebijakan, antara lain ; 1)

Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan;

2)

Cara untuk mengatasi masalah tersebut; Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

43

3)

Tujuan yang akan dicapai;

4)

Kepentingan yang diinginkan

5)

Aktor yang akan melakukannya;

6)

Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan;

7)

Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data. Data dan informasi yang diperlukan untuk Keseimbangan Tenaga Kerja adalah: a. Proyeksi persediaan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik; b. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai karakteristik; c. Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha.

Data tersebut diatas dirinci dengan berbagai karakteristik, seperti : Jenis kelamin, pendidikan, golongan umur, desa kota, Kabupaten/ Kota dan lainnya (untuk kategori jenis kelamin, pendidikan, golongan umur, desa kota, Kabupaten/ Kota dapat dijelaskan sewaktu menyampaikan materi) .

4. Metodologi Penyusunan Kebijakan Tenaga Kerja. Kebijakan dan program Perencanaan Tenaga Kerja yang dibutuhkan adalah kebijakan berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Secara umum kebijakan dalam PTK adalah sebagai berikut : a.

Perluasan Kesempatan Kerja Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

44

Perluasan kesempatan kerja ini terdiri atas empat kebijakan, yaitu kebijakan umum, kebijakan sektoral, kebijakan regional dan kebijakan khusus, dengan uraian sebagai berikut : 1)

Kebijakan Umum Kebijakan umum adalah kebijakan makro yang erat kaitannya dengan penciptaan iklim yang kondusif untuk perluasan dan penciptaan kesempatan kerja. Lingkup kebijakan tersebut meliputi bidang moneter (nilai tukar dan tingkat suku bunga pinjaman), fiskal (pajak dan bea masuk), investasi (perijinan dan fasilitas), ekspor-impor (kredit dan fasilitas), keamanan, kepastian hukum, ketenagakerjaan, pendidikan, penggunaan teknologi, birokrasi dan sebagainya.

2)

Kebijakan Sektoral Dimensi sektoral yang merupakan perujudan dari pembagian atau klasifikasi dari seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan pengklasifikasian usaha/ Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), mempunyai peranan yang sangat penting dalam perluasan kesempatan kerja. Pada hakekatnya, semua kegiatan ekonomi baik yang berskala besar, menengah maupun kecil, formal dan informal mempunyai identitas sektoral. Setiap sektor atau sub sektor mempunyai instansi pembina, baik di tingkat pusat, maupun tingkat provinsi atau kabupaten/ kota. Dengan demikian, maka kebijakan sektoral menjadi ujung tombak dalam penciptaan kesempatan kerja.

3)

Kebijakan Regional Regional yang terdiri atas wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/ kota adalah bagian integral dari negara kesatuan Indonesia. Walaupun otonomi daerah yang luas telah diberikan kepada daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya masing-masing, namun kebijakan yang lingkupnya nasional tetap wajib dijalankan di setiap daerah secara Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

45

konsisten. Posisi daerah, khususnya kabupaten/ kota menjadi sangat penting, karena kabupaten/ kota bersentuhan langsung dengan kegiatan aktivitas produksi sektoral.

4)

Kebijakan Khusus Kebijakan khusus adalah kebijakan perluasan kerja bagi kelompok-kelompok khusus atau wilayah-wilayah khusus yang karena karakteristiknya, memerlukan penanganan khusus. Kelompok/ wilayah tersebut seperti misalnya penganggur muda terdidik, wanita, penyandang cacat, kelompok miskin dan atau tertinggal, wilayah terpencil dan sebagainya. Kebijakan khusus untuk kelompok atau wilayah tertentu tersebut diarahkan agar mereka memiliki kemampuan untuk dapat mengakses kesempatan kerja yang tersedia bagi kelompok atau wilayah lainnya. Kegiatan proyek padat karya merupakan salah satu diantaranya.

b.

Kebijakan Pengendalian Angkatan Kerja Permasalahan di Indonesia pasar kerja yang timpang, dimana pasar kerja Indonesia ditandai dengan kelebihan tenaga kerja yang sangat besar jumlahnya, yang disebabkan terutama oleh struktur ekonomi negara kita yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, yang kenyataannya bertambah setiap tahun. Peningkatan kualitas angkatan kerja khususnya usia muda akan memberikan kontribusi dalam merubah struktur penduduk kelompok berpendidikan rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Pengembangan tingkat pendidikan selain meningkatkan kualitas juga produktivitas.


46

c.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ditempuh melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pergeseran dari sektor yang produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi, serta peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk mengatasi rendahnya SDM. Hal ini merupakan visi dan misi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan sekaligus untuk menghadapi semakin kompetitifnya persaingan global yang menuntut langkah-langkah strategis pemerintah dalam peningkatan SDM yang berkualitas.

d.

Penempatan Tenaga Kerja. Dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja, pemerintah banyak menciptakan kesempatan kerja di berbagai sektor, dan pemerintah berusaha untuk dapat menempatkan pencari kerja di kesempatan kerja yang ada, namun keterbatasan kesempatan kerja yang ada di dalam negeri pemerintah berusaha untuk mendapatkan lowongan kerja di luar negeri.

e.

Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja adalah merupakan hal penting bagi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Beberapa strategi yang diperlukan bagi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja antara lain : •

Mendorong penentuan upah yang lebih fleksibel disesuaikan dengan peningkatan produktivitas pekerja dan tingkat kebutuhan hidup pekerja.

•

Pembebasan pekerja untuk mendirikan serikat pekerja dimasing-masing perusahaan. Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

47

f.

•

Mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

•

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

•

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Sistimatika Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi, Kabupaten/Kota (RTKP, RTKK) Sambutan Gubernur, Bupati, Walikota Kata Pengantar Kepala Dinas Executif Summary Daftar Isi Daftar Tabel BAB I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

B.

Dasar Hukum

C.

Maksud dan Tujuan

D.

Metodologi

E.

Pengertian dasar, Difinisi

BAB II. KODISI KETENAGAKERJAAN……… TAHUN…. A.

Kodisi Perekonomian

B.

Penduduk Usia Kerja Modul Perencanaan Tenaga Kerja Makro

48

C.

Angkatan Kerja

D.

Penduduk Yang Bekerja

E.

Penganggur Terbuka

F.

Produktivitas Tenaga Kerja

G.

Pelatihan Tenaga Kerja

H.

Penempatan Tenaga Kerja

I.

Perlindungan Tenaga Kerja

BAB III. PERKIRAAN PERSEDIAN TENAGA KERJA… TAHUN…. A.

Perkiraan Penduduk Usia Kerja

B.

Perkiraan Tingkat Partisi[pasi Angkatan Kerja

C.

Perkiraan Angkatan Kerja

BAB IV. PERKIRAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA… TAHUN…. A.

Perkiraan perekonomian

B.

Perkiraan Penduduk Yang Bekerja

C.

Perkiraan Produktivitas Tenaga Kerja

D.

Perkiraan Pelatihan Tenaga Kerja

E.

Perkiraan Penempatan Tenaga Kerja

F.

Perkiraan Perlindungan Tenaga


49

Modul Perencanaan Tenaga Kerja

Recommend Documents