TUGAS MATA KULIAH ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN MASALAH ETIK MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN
TINGKAT II C
CICI WULANDARI
(13211458)
DESFITA PUTRI
(13211459)
MERI JUWITA FITRI
(13211475)
WITA SURVINA SARI
(13211507)
ZESRANITA YASMI
(13211512)
DOSEN PEMBIMBING : NUR FADJRI NILAKESUMA, S.Keb. Bd.
PRODI D III KEBIDANAN
STIKes MERCUBAKTIJAYA PADANG TA : 2014/2015
1
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan makalah tentang “Masalah Etik Moral Dalam Praktik Kebidanan” ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai tugas Mata Kuliah Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Adapun makalah ini disusun untuk menambah pengetahuan kita semua tentang bagaimana masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktik bidan, langkah-langkah penyelesaian masalah, penggunaan informed choice dan informed consent dalam praktik kebidanan. Tak lupa kami sebagai penyusun mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, yaitu ibu Nur Fadjri Nilakesuma, S.Keb. Bd,. karena telah membimbing kami untuk menyusun makalah sederhana ini. Dalam penyusunan makalah ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kami sebagai penyusun sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat untuk para pembaca.
Padang, 2014
Penyusun
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................................... 3 BAB I .............................................................................................................................................. 4 PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 4 1.
Latar Belakang ......................................................................................................................... 4
2.
Permasalahan ............................................. .............................................................................. 5
3.
Tujuan ............................................... ....................................................................................... 5
BAB II ............................................................................................................................................. 6 PEMBAHASAN ............................................................................................................................. 6 MASALAH – MASALAH ETIK MORAL DALAM PRAKTEK KEBIDANAN ....... ................ 7 1.
Masalah-Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Dalam Praktik Kebidanan .................. 7
2.
Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah .............................................. ................................. 8
3.
Informed Choice ................................................. ..................................................................... 8
a.
Pilihan dapat diperluas dan menghindari konflik .................................................................... 9
b.
Beberapa jenis pelayanan yang dapat dipilih klien ......................................... ........................ 9
4.
Informed Consent ............................................... ................................................................... 10
a.
Dimensi Informed Consent ................................................... ................................................. 10
b.
Syarat sahnya perjanjian atau consent ................................................................................... 11
c.
Segi Hukum Informed Consent ............................................................................................. 12
d.
Masalah yang lazim terjadi pada informed consent .................................................. ............ 13
BAB III ......................................................................................................................................... 14 PENUTUP..................................................................................................................................... 14 1.
Kesimpulan ................................................ ............................................................................ 14
2.
Saran ................................................. ..................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 15
3
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Fungsi pengetahuan etik bagi bidan adalah memberikan bantuan yang positif bagi
bidan untuk menghindarkan dari prasangka dalam melakukan pekerjaannya. E tik memliki dimensi kode etik, yaitu : anggota profesi & klien, anggota profesi & sistem kesehatan, anggota profesi & profesi kesehatan, sesama anggota profesi. Kode etik merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan klien, keluarga masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri. Kode etik memiliki prinsip, yaitu :
Menghargai otonomi
Melakukan tindakan yang benar
Mencegah tindakan yang dapat merugikan
Memperlakukan manusia secara adil
Menjelaskan dengan benar
Menepati janji yang telah disepakati
Menjaga kerahasiaan
Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat.
4
Kode etik memiliki tujuan, yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga & memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi dan meningkatkan mutu profesi.
2. Permasalahan a. Bagaimana masalah-masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktik bidan ? b. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalah dalam praktik kebidanan ? c. Apa itu informed choice ? d. Apa itu informed consent ?
3. Tujuan a. Mahasiswa mampu mengenali masalah-masalah etik moral yang mun gkin terjadi dalam praktik kebidanan. b. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengenali langkah-langkah penyelesaian masalah dalam praktik kebidanan. c. Mahasiswa mampu mengetahui tentang informed choice. d. Mahasiswa mampu mengetahui tentang informed consent.
5
BAB II PEMBAHASAN Etik sebagai filsafat moral, mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku tentang benar salah, baik buruk, yang secara umum dipakai sebagai suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman suatu tindakan. Bidan dihadapkan pada dilema etik; membuat keputusan dan bertindak didasarkan atas keputusan yang dibuat berdasarkan intuisi; mereflekasikan pada pengalamannya atau pengalaman rekan kerjanya. Terdapat 4 prinsip etika yg umumnya digunakan dalam praktek kebidanan :
Autonomy Memperhatikan penguasaan diri, hak akan kebebasan & pilihan individu. Beneficence Memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien berbuat yg terbaik untuk orang lain.
Non Malefecence Menimbulkan kerugian untuk orang lain dan jangan membuat kerugian.
Justice Memperhatikan keadilan & keuntungan.
6
MASALAH – MASALAH ETIK MORAL DALAM PRAKTEK KEBIDANAN
1. Masalah-Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Dalam Praktik Kebidanan Bidan harus memahami dan mengerti situasi etik moral, yaitu :
a. Untuk melakukan tindakan yang tepat dan berguna b. Untuk mengetahui masalah yang perlu diperhatikan c. Kesulitan dalam mengatasi situasi : Kerumitan situasi dan keterbatasan pengetahuan bidan. Pengertian bidan terhadap situasi sering diperbarui oleh kepentingan,
prasangka, dan faktor-faktor subyektif lain. Masalah etik moral yang mungkin terjadi : a. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena : Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil
b. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan : Pengetahuan klinik yang baik Pengetahuan yang up to date Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan
c. Harapan bidan dimasa depan : Bidan
dikatakan profesional, apabila menerapkan etika dalam
menjalankan praktik kebidanan (Daryl Koehn ,Ground of Profesional Ethis,1994) Dengan memahami peran bidan, yaitu tanggung jawab profesionalisme
terhadap patien atau klien akan meningkat. Bidan berada dalam posisi baik, yaitu memfasilitasi klien dan
membutuhkan
peningkatan
pengetahuan
tentang
etika
untuk
menerapkan dalam strategi praktik kebidanan
7
2. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah a. Melakukan penyelidikan yang memadai.
b. Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli. c. Memperluas pandangan tentang situasi. d. Kepekaan terhadap pekerjaan. e. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain.
3. Informed Choice Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang
alternatif asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik kebidanan internasionl (1993) bidan harus menghormati hak informed choice ibu dan meningkatkan penerimaan ibu tentang pilihan dalam asuhan dan tanggungjawabnya terhadap hasil dari pilihannya. Definisi informasi dalam konteks ini meliputi : informasi yang sudah lengkap diberikan dan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan dan kemungkinan hasil dari tiap pilihannya. Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) : Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena
berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa
asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.
8
a. Pilihan dapat diperluas dan menghindari konflik Memberi informai yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur, tidak bias dan dapat dipahami oleh ibu, menggunakan alternatif media ataupun yang lain, sebaiknya tatap muka.
Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab keputusan yang diambil. Hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah diberikan informasi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka. Untuk pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan, mengembangkan sumber daya, memonitor perkembangan protokol dan petunjuk teknis baik di tingkat daerah, propinsi untuk semua kelompok tenaga pemberi pelayanan bagi ibu. Menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence based, diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin Tidak perlu takut akan konflik tetapi mengganggapnya sebagai sutu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif bermitra dengan wanita dari sistem asuhan dan tekanan positif pada perubahan.
b. Beberapa jenis pelayanan yang dapat dipilih klien Bentuk pemeriksaan ANC dan skrining laboratorium ANC. Tempat melahirkan. Masuk ke kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Di dampingi waktu melahirkan. Metode monitor DJJ. Augmentasi, stimulasi, induksi. Mobilisasi atau posisi saat persalinan. Pemakaian analgesia. Episiotomi. Pemecahan ketuban. Penolong persalinan. Keterlibatan suami pada waktu melahirkan. Teknik pemberian minuman pada bayi. Metode kontrasepsi.
9
4. Informed Consent Pesetujuan yang diberikan pasien atau walinya yang berhak terhadap bidan, untuk
melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh informasi lengkap dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan. Informed consent merupakan suatu proses. Secara hukum informed consent berlaku sejak tahun 1981 PP No.8 tahun 1981. Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas, tetapi bukti jaminan informed consent telah terjadi. Merupakan dialog antara bidan dan pasien di dasari keterbukaan akal pikiran, dengan bentuk birokratisasi penandatanganan formulir. Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan setelah mendapat informasi secukupnya sehingga setelah mendapat informasi sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan. Berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik, tuntutan, pada intinya adalah bidan harus berbuat yang terbaik bagi pasien atau klien.
a. Dimensi Informed Consent Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang
berperilaku memaksakan kehendak, memuat : o
Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien.
o
Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien.
o
Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik.
Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai : o
Menghargai otonomi pasien.
o
Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan.
o
Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional.
10
b. Syarat sahnya perjanjian atau consent Adanya kata sepakat
Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan, tipuan maupun kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.
Kecakapan
Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika orang itu mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila. Bila pasien seorang anak, yang berhak memberikan persetujuan adalah orangtuanya, pasien dalam keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna sehingga ia tidak dapat memberikan persetujuan untuk dirinya sendiri, seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada keluarganya dan persetujuan diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam melakukan tindaknnya maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah. Contoh : Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat, maka ia tidak dapat berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh suaminya, bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan tersebut gagal, maka persetujuan dianggap tidak sah.
Suatu hal tertentu
Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan dengan jelas dan terinci. Contoh : Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami, atau wali. Kemudian yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan.
11
Suatu sebab yang bertentangan dengan UU
Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, tata tertib, kesusilaan, norma dan hukum. Contoh : abortus provokatus pada seorang pasien oleh bidan, meskipun mendapatkan persetujuan si pasien dan persetujuan telah disepakati kedua belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga dapat dibatalkan demi hukum.
c. Segi Hukum Informed Consent Pernyataan dalam informed consent menyatakan kehendak kedua belah pihak, yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang dilakukan bidan dan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Informed consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka pengadilan atau membebaskan Rumah Sakit atau Rumah Bersalin terhadap tanggungjawabnya bila ada kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adanya izin atau persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan. Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.
12
d. Masalah yang lazim terjadi pada informed consent Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani
tindakan, serta siapa yang berhak menandatangani. Masalah wali yang sah, timbul apabila pasien atau ibu tidak mampu secara hukum untuk menyatakan persetujuannya. Masalah informasi yang diberikan, seberapa jauh informasi dianggap telah dijelaskan dengan cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu rinci sehingga dianggap menakut – nakuti. Dalam memberikan informasi apakah diperlukan saksi, apabila diperlukan apakah saksi perlu menanda tanagani form yang ada. Bagaimana menentukan saksi? Dalam keadaan darurat, misal kasus perdarahan pada bumil dan keluarga belum bisa dihubungi, dalam keadaan begini siapa yang berhak memberikan persetujuan, sementara pasien perlu segera ditolong.
13
BAB III PENUTUP
1. Kesimpulan Etik sebagai
filsafat
moral,
mencari
jawaban
untuk
menentukan
serta
mempertahankan secara rasional teori yang berlaku tentang benar salah, baik buruk, yang secara umum dipakai sebagai suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman suatu tindakan. Bidan dihadapkan pada dilema etik membuat keputusan dan bertindak didasarkan atas keputusan yang dibuat berdasarkan intuisi mereflekasikan pada pengalamannya atau pengalaman rekan kerjanya.
2. Saran
Bidan dituntut berperilaku hati-hati dalam setiap tindakan, dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menampilkan perilaku yang ethis dan profesional sehingga, tidak merugikan diri sendiri dan klien.
14
DAFTAR PUSTAKA Setiawan, SH, M.Kes, 2010, “ Kumpulan Naskah Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan”, Trans Info Media, Jakarta. http://modulkesehatan.blogspot.com/2012/12/teori-teori-yang-mendasari pengambilan.html
15
