PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
"Membangun Wilayah Perbatasan"
Disusun oleh :
DANIS PRABANDANA 12/331439/PA/14693
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
JURUSAN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2014
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.
Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Di lain pihak, salah satu negara tetangga yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Demikian juga Timor Leste, tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang dalam waktu yang relatif singkat, melalui pemanfaatan dukungan internasional, akan menjadi negara yang berkembang pesat, sehingga jika tidak diantisipasi provinsi NTT yang ada di perbatasan dengan negara tersebut akan tetap tertinggal.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pentingnya perbatasan negara itu?
2. Apa masalah-masalah yang rawan timbul di perbatasan negara?
3. Bagaimana solusi mengatasi atau mencegah masalah-masalah di perbatasan negara?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui pentingnya perbatasan Negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang rawan timbul di perbatasan negara.
4. Untuk memberi solusi menangani atau mencegah masalah-masalah di perbatasan negara.
D. Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai pentingnya perbatasan Negara Indonesia.
2. Bagi pembaca dapat memberikan informasi mengenai pentingnya perbatasan Negara Indonesia.
E. Metode Penulisan
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu "Metode Kepustakaan", pada zaman modern ini metode kepustakaan tidak hanya berarti pergi ke perpustakaan tapi dapat pula dilakukan dengan pergi ke warung internet (warnet). Penulis menggunakan metode ini karena jauh lebih praktis, efektif dan efisien.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pentingnya Menjaga dan Membangun Daerah Perbatasan Negara Indonesia
Daerah perbatasan merupakan wilayah pembelahan kultural sebuah komunitas yang dianggap berasal dari satu akar budaya yang sama namun oleh kebijakan pemerintah dua negara bertetangga, akhirnya dibagi menjadi dua entitas yang berbeda. Daerah perbatasan juga merupakan cerminan dari tingkat kemakmuran antara dua negara dan tidak jarang, daerah ini menjadi ajang konflik antara penduduk yang berbeda kewarganegaraannya karena tujuan-tujuan tertentu. Bahkan daerah perbatasan merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk melakukan penyelundupan dan merugikan negara dalam jumlah besar, bahkan kerugian negara untuk darat dan laut bila dinominalkan bisa mencapai ± 20 milyar US$ per tahun. Sedangkan Kemiskinan merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai sekarang belum tuntas ditangani. Daerah perbatasan juga sangat rawan terjadi tindak illegal logging dimana penyebabnya adalah beberapa patok tapal batas Indonesia dan negara tetangga, yaitu Malaysia, rusak dimakan waktu serta hilang atau terkubur oleh alam.
Tidak dipungkiri daerah perbatasan memiliki nilai strategis dan seluruh pilar komponen bangsa hendaknya bersatu padu dengan visi dan misi untuk membangun daerah perbatasan dan seluruh petinggi negeri memahami dan mengerti serta tahu akan pentingnya daerah perbatasan sebagai pondasi untuk menopang wilayah yang bersebelahan dengan Negara tetangga. Bahkan seminar mengenai daerah perbatasan sudah berulang kali akan tetapi belum kelihatan greget realisasinya. Sebagai contoh daerah perbatasan Kalimantan dan Malaysia dimana masalah frontier ekonomi yang menjadi kendala berporos pada dibutuhkannya anggaran yang besar untuk membangun perekonomian penduduk daerah perbatasan, sementara kehidupan penduduk negara tetangga perekonomiannya jauh lebih baik. Dari berbagai persoalan yang muncul seperti illegal logging, human trafficking maupun penyerobotan wilayah ini, maka melahirkan persepsi bahwa wilayah perbatasan adalah rawan dan rentan terhadap konflik dan pelanggaran hukum tanpa memperhatikan persoalan-persoalan lain. Sebagai akibatnya wilayah perbatasan selalu didefinisikan dan dipahami secara hitam putih dengan cap negatif. Hal ini merupakan satu sisi dari realita perbatasan yang jauh lebih kompleks dan berwarna.
B. Persoalan yang Rawan Muncul di Perbatasan Negara Indonesia
Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (transnational crimes). Kondisi umum daerah perbatasan dilihat dari aspek pancagatra yaitu:
1. Aspek Ideologi - Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pancasila pada era reformasi ini bukan lagi sebagai azas tunggal, namun dalam aplikasinya pengamalan nilai-nilai Pancasila cenderung diabaikan. Masyarakat mulai enggan untuk membicarakan Pancasila, dengan ditandai dihapuskannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan digesernya Pancasila dalam mata pelajaranpokok di sekolah. Dihadapkan dengan ideologi besardunia dan kemajuan teknologi perlu diwaspadai penganut liberalisasi dan kapitalisme yang cenderung mencipta kansituasi yang menginginkan dirubahnya ideologi Pancasila. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifatin doktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa
.
2. Aspek Politik - Perkembangan situasi politik di era reformasi masih diwarnai oleh isu demokratisasi serta pelanggaran hak azasi manusia. Sistim pemerintahan yang sentralistik dan otoriter di era orde baru, berubah menjadi sistem desentralistik demokratis dan terbuka di era reformasi serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun perkembangan yang ada cenderung menjurus ke anarkis dan memaksakan kehendak. Pelaksanaan otonomi daerah yang dipahami oleh daerah cenderung kebablasan dengan terjadi banyak penyalah-gunaan wewenang yang diwarnai oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyimpangan dari hakekat otonomi. Pemekaran wilayah di daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten sering menimbulkan permasalahan yang meliputi konflik perebutan aset daerah, jabatan dan sumberdaya manusia, hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik horizontal maupun vertikal yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa. Selain itu, terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintah juga menyebabkan lemahdan kurang berwibawanya pemerintah terhadap masyarakat. Para politikus memiliki kecenderungan berpikir dan berperilaku dalam kerangka kepentingan golongan atau partai. Wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme semakin berkurang, hal ini ditandai dengan pola pikir yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan nasional .Kehidupan masyarakat (sosial ekonomi) di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah disepanjang daerah perbatasan Kalimantan – Malaysia.
3. Aspek Ekonomi - Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada masa orde baru menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi tidak memiliki ketahanan ekonomi yang tahan guncangan. Hutang nasional (swasta dan pemerintah) relatif sangat besar dan tingkat kepercayaan dunia usaha untuk melaksanakan investasi langsung belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut merupakan kendala bagitercapainya stabilitas ekonomi Indonesia, sehingga menjadi lebih tergantung pada negara-negara yang memiliki ekonomi yang besar. Sementara itu, di wilayah perbatasan kegiatan perekonomian lebih banyak dilakukan dengan cara yang illegal seperti penyelundupan. Daerah perbatasan pada umumnya merupakan daerah tertinggal (terbelakang), hal ini bisa terjadi karena :
1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah
2) Rendahnya tingkat pendidikandan kesehatan masyarakat
3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan(jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal)
4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat didaerah perbatasan (blank spot).
Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Oleh karena itu tidak jarang daerah perbatasan sering dijadikan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.
4. Aspek Sosial Budaya - Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga. Pada aspek sosial budaya yang lain, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan belum mengenyam pendidikan karena tiadanya sekolah dan belum tersedianyasarana kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi. Situasi yang demikian dapat menghambat terwujudnya Stabilitas Nasional dan Pertahanan Keamanan Negara.
5. Aspek Pertahanan dan Keamanan - Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada aspek pertahanan dan keamanan yang lain, daerah perbatasan rawanakan persembunyian kelompok Gerakan Pengacau Keamanan(GPK), penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya. Selain itu, di daerah perbatasan darat sepanjang perbatasan Kalimantan dan Malaysia telah terjadi pergeseran patok-patok perbatasan yang dilakukan oleh cukong kayu dari Malaysia guna mengambilkayu di wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pos keamanan yang tidak sebanding dengan panjangnya daerah perbatasan.
Solusi Menangani atau Mencegah Masalah-Masalah di Perbatasan Negara Indonesia
Semua pihak hendaknya merasa pembangunan daerah perbatasan adalah kewajiban yang harus direalisasikan bersama. Pihak Pemda merencanakan melalui survei, studi kelayakan dalam merencanakan pembangunan prioritas apa yang harus didahulukan dan hendaknya harus sinkron antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk pemecahan dan jalan keluarnya, karena tanpa adanya kerjasama yang harmonis, tidak mungkin akan tercipta kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan masalah daerah perbatasan. TNI sendiri telah berusaha dengan keras menjaga wilayah perbatasan khususnya sepanjang kawasan perbatasan Kaltim dan Kalbar dengan negara Malaysia telah dibangun 41 pos serta ditempatkan sejumlah personil TNI guna pengamanan dan memperkecil kemungkinan pelanggaran terhadap kedaulatan perbatasan Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya, personel TNI tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadahi semisal kendaraan khusus untuk patroli, sedangkan tiap pos jaraknya bisa mencapai lebih dari 50 Km. Jadi "seelit" apapun pasukan TNI yang ditugaskan dengan beban tugas yang sangat berat dimana harus melalui hutan belantara, maka akan terasa sulit dan diluar kemampuan untuk menghadapi gangguan keamanan yang muncul pada wilayah perbatasan.
Alternatif penanganan bagi pemerintah adalah penambahan pos perbatasan serta penambahan personel TNI yang dilengkapi dengan sarana pendukungnya dan tidak kalah penting tentunya pemberian stimulus dalam bentuk konkret untuk merangsang semangat para prajurit yang bertugas di daerah perbatasan. Perlunya direalisasikan pembangunan sabuk pengaman. Sebab sabuk pengaman dipandang penting dalam menetralisir segala kejahatan. Manfaat lain sabuk pengaman itu sendiri adalah dapat diwujudkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga seluruhnya bermuara kepada peningkatan pertahanan kita. Terlebih bila sentra-sentra ekonomi melalui kegiatan pemda diteruskan dengan bimbingan kepada masyarakat sebagai petani plasma, sehingga melalui pembangunan sabuk pengaman serta pembangunan sentra-sentra ekonomi masyarakat sekitar perbatasan maka pertahanan secara otomatis akan meningkat dan terwujud kokohnya pertahanan nasional di daerah perbatasan.
Bilamana negara belum mampu membangun sabuk pengaman, maka dapat ditemukan alternatif lain seperti melibatkan pengusaha pribumi dengan kompensasi dari negara dengan pembebasan lahan kanan kiri sabuk pengaman serta pelebaran tertentu yang kemudian dapat diambil hasil hutannya dan dikompensasikan dalam bentuk jalan, yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan sekaligus diarahkan kepada masyarakat setempat dalam hal pengelolaannya melalui pembinaan yang intensif sebagai petani-petani plasma.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Peran penting pemberdayaan wilayah perbatasan negara Indonesia adalah untuk memantapkan ketahanan nasional dan terwujudnya wawasan nusantara dengan mengurangi sumber-sumber kerawanan yang ada di wilayah perbatasan yang mengancam kesejahteraan dan keamanan.Pada umumnya kondisi kesejahteraan dan kemanan di wilayah perbatasan masih rendah, hal ini merupakan akibat dari belum meratanya pembangunan dan ekonomi di wilayah perbatasan.Sedangkan dari sisi keamanan, wilayah perbatasan masihrawan dari kegiatan illegal logging, illegal entry, illegalmining, perdagangan manusia dan penyelundupan yang termasuk dalam kejahatan lintas negara (transnational crime) serta illegal fishing , dimana kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara asing untuk mencapai/memenuhi kepentingannya.
Walaupun sudah ada desentralisasi melalui UU otonomi daerah, namun pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan itu belum dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah serta departemen terkait, dimana pada umumnya masih berpikir sektoral. Akibatnya, pembangunan di perbatasan tidak merata dan terjadi perbedaan ekonomi yang menyolok dengan negara tetangga. Selain itu masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar juga masih tertinggal dan termarjinal karena kurangnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah perbatasan sangat penting mengingat dewasa ini penanganan masalah perbatasan negara masih ditangani oleh lembaga-lembaga yang bersifat ad hoc.
Kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan masih mengutamakan wilayah perkotaan yang padat penduduknya, sedangkan untuk di daerah perbatasan belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan alutsista, jumlah personil dan sulitnya sarana prasarana di daerah perbatasan serta transportasi untuk mencapai daerah perbatasan itu sendiri. Lokasi yang jauh dengan tingkat aksesibilitas yang rendah dan sulit dijangkau, menyebabkan daerah perbatasan memiliki keterisolasian yang tinggi dan keterbelakangan pembangunan. Sementara itu, perhatian pemerintah baik di pusat maupun daerah masih sangat rendah. Keterbelakangan dan kemiskinan akibat keterisolasian, menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas, guna memperbaiki perekonomiannya. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua negara menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat ke negara tetangga. Oleh karena itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang terpisah membutuhkan kekuatan yang cukup besar dibidang pertahanan dan keamanan untuk mengamankannya.
Strategi pemberdayaan potensi wilayah perbatasan Indonesia yang diupayakan adalah : ditetapkannya batas wilayah antara NKRI dengan negara tetangga di kawasan secara menyeluruh, sinergisnya pengelolaan wilayah perbatasan dan intensifnya pembangunan/pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan, terpenuhinya jumlah personel aparat keamanan yang bertugas di daerah perbatasan dan tersedianya sarana prasarana yang memadai serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan Tannas. Konsep-konsep yang tertuang dalam kebijakan tersebut selanjutnya perlu dijabarkan dalam strategi dan ditindak lanjuti dengan upaya-upaya konkret.
REFERENSI
http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?catid=36:sub-direktorat-kawasan-khusus-perbatasan&id=98:perbatasan&option=com_content&view=article
http://www.scribd.com/doc/98049896/Strategi-Pemberdayaan-Wilayah-Perbatasan
