BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara kepulauan. Indonesia memiliki laut yangluas yaitu lebih kurang 5,6 juta km dengan garis 2
pantai sepanjang 81.000 km, dengan berbagai potensi sumberdaya, terutama perikanan laut yang cukup besar. Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudahmendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinennegara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengankedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasanzona ekonomi ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairanIndonesia, khususnya di laut territorial. Peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut. Selain itu Indonesia masih banyak mengalami sengketa perbatasan dengan negara tetangga .Untuk itu diperlukan peraturan yang baku mengenai hukum laut Indonesia kususnya dilautterritorial yang sering dilalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangga.kurang seriusnya pemerintah dalam meyelesaikan sengketa perbatasan mengenai laut territorial telah banyak menyebabkan lepasnya wilayah laut territorial dari pangkuan negara Indonesia. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap laut territorial diwilayah Indonesia telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya terutama potensi perikanan yang banyak dicuri nelayan asing. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai laut territorial sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap laut territorial benar benar bejalan optimal.
1
2. Permasalahan Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam BAB II yaitu : 1. Permasalahan apa yang timbul dalam pembatasan wilayah laut di wilayah perairan Indonesia? 2. Kasus-kasus apa saja yang terjadi di batas maritim di Indonesia?
BAB II 2
PEMBAHASAN A. BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA 1. Dasar Hukum Pembatasan Wilayah Laut Dalam menentukan batas maritimnya, Indonesia mengacu pada Konvensi HukumLaut PBB ( UNCLOS) 1982. Indonesia mempunyai hak untuk menetapkan batas-batas empatzona maritim, yaitu: Laut Teritorial (Territorial Sea), Zona tambahan (Contiguous Zone), Zone Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan Landas Kontinen (Continental Shelf). 2. Penentuan Batas Wilayah Laut Batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga pada umumnya diwakilidengan garis yang menghubungkan beberapa titik-titik batas yang mana koordinatnyadisebutkan dalam perjanjian (bilateral maupun trilateral). Penempatan titik-titik batas dankonfigurasi garis batas pada umumnya ditunjukkan dalam peta laut, yang dilampirkan pada dokumen perjanjian. 3. Aspek Teknis Pembatasan Wilayah Laut Di Indonesia Penentuan batas daerah di darat maupun laut akan melibatkan aspekaspek teknis dannonteknis. Penentuan batas pada prinsipnya adalah suatu aplikasi dari penentuan posisi.Penentuan batas ini akan melibatkan aspek-aspek teknis dan non-teknis. Disamping ituimplikasinya juga bersifat multi-dimensi, tidak hanya administratif tapi juga ekonomis,yuridis, social budaya, serta pertahanan dan keamanan. Secara teknis, penentuan batas suatuwilayah pada prinsipnya terdiri atas dua kegiatan utama yaitu pendefinisian batas dan perekonstruksiannya di lapangan. Perlu dicatat di sini bahwa karena kurangnya obyek-obyekalam yang dapat dijadikan sebagai acuan dan penampakan bentang alam yang relatif serupa, penentuan batas wilayah di laut akan relatif lebih sulit dibandingkan dengan penetapan batasdi darat. a) Peta dan Koordinat Titik-titik Batas Maritim Jenis peta yang digunakan dalam penentuan batas maritim Indonesia dengannegara tetangga yang berbatasan pada umumnya tidak dicantumkan pada perjanjian.Hanya perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Thailand yang mencantumkansecara eksplisit jenis peta laut yang digunakan yaitu BAC (British Admiralty Chart) No.793 dan 830. Dalam perjanjian batas maritim antara Indonesia dan negara tetangga, koordinatgeografis (lintang, bujur) dari titik-titik 3
batas pada umumnya telah ditetapkan, danlokasinya ditunjukkan pada peta yang dilampirkan pada dokumen perjanjian. b) Datum Geodetik Batas Maritim Indonesia Datum geodetik dapat diartikan sebagai seperangkat parameter yang mendeskripsikan hubungan antara bumi nyata dan umi matematis, yang biasanya diwakili dengan suatu ellipsoid referensi. Parameter datum tersebut mencakup ukurandan bentuk ellipsoid referensi yang digunakan beserta orientasinya terhadap bumi. Koordinat geodetik sebuah titik tergantung pada datum geodetiknya. Koordinat geodetik yang sama tetapi berbeda datum geodesi akan menunjuk
lokasi
datum
tersebut
yang
akan
menunjukkan
perbedaan pada permukaan bumi. Ketidakpastian datum geodetik dalam batas maritim menyebabkan ketidak pastian posisi sebenarnya titik tersebut di lautan. Datum geodetik tidakdinyatakan secara eksplisit dalam sebagian besar perjanjian. Dari semua perjanjian batasmaritim yang ditandatangani Indonesia dengan negara tetangga,
hanya
perjanjian
ZEE
antaraIndonesia-Australia
1973
yang
secara eksplisit menyebutkan datum geodetik yang digunakan.Karena datum pada umumnya
tidak
dinyatakan
tanggal penandatanganan
secara
perjanjian, area
eksplisit, liputan dan
maka
berdasarkan
datum yang
telah
digunakan pada area tersebut, kemungkinan datum yang digunakan dapat diperkirakan. Saat ini WGS 84 merupakan datum yang secara luas digunakan di seluruh dunia. c) Skala Peta Yang Digunakan Peta dasar yang digunakan adalah peta Rupa bumi Dasar Laut (Bakosurtanal) atau peta bathymetri, berskala baku dengan kisaran :
skala kecil (1 500.000 s/d 1 : 1.000.000) skala medium (1 : 25.000 s/d 1 : 250.00) skala besar (1 : 1.000 s/d 1 : 10.000) Untuk peta batas di wilayah laut tersedia misalnya Peta Lingkungan
Laut Nasional (LLN) 1:500.000 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, peta Lingkungan Pantai Indonesia(LPI) 1:50.000 yang baru sebagian kecil wilayah pesisir, dan peta navigasi 1:200.000. 4. Permasalahan Dalam Pembatasan Wilayah Laut
4
a. Masalah Datum Seperti telah dibahas sebelumnya, datum geodetik yang digunakan dalam perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara tetangga tidak pasti. Ketidak pastian datum geodetik titik-titik batas tersebut menimbulkan kesulitan dan masalah dalam manajemen batas maritim Indonesia. Implikasi yang disebabkan oleh ketidak pastian datum geodetik antara lain Pergeseran Garis Batas, ketidak pastian datum geodetik dapat menggeser garis batas dari lokasi sebenarnya yang diasumsikan. Pergeseran garis batas tersebut dari WGS 84 berkisar beberapa ratus meter (antara 200 sampai 400 meter), tergantung
dari
datum geodetikawal yang ditetapkan dalam perjanjian. Pergeseran garis batas ini dapat menguntungkan Indonesia secara spasial, namun di lain pihak dapat tidak menguntungkan. Mempengaruhi garis-garis batas yang lain, ketidak pastian datum
suatu
garis
batas
tertentu,
juga
mempengaruhi
garis batas lain yang berhubungan dengan garis tersebut. Jika ada 2 buah datum lokal untuk dua garis batas yang berhubungan, setelah salah satu garis batas tersebut ditransformasikan dalam WGS 84, maka kedua garis tersebut tidak akan terhubung lagi karena koordinat titik hubung antara keduanya berubah dan tidak berimpit lagi. Agar tetap terhubung, datum untuk garis batas yang kedua juga harus diubah dalam WGS 84 menjadi satu sistem. Kebutuhan akan navigasi teliti pada era dimana navigasi teliti (level akurasi di bawah satuan meter) mungkin dicapai menggunakan ECDIS dan sistem penentuan posisi DGPS, kebutuhan akan datum geodetik titik batas maritim yang baku makin meningkat. Eksplorasi sumber daya alam di area perbatasan sepanjang batas maritim Indonesia terdapat beberapa area yang kaya sumber daya alam potensial seperti gas dan minyak bumi. Dalam mengeksplorasi sumberdaya alam tersebut, kepastian lokasi garis batas sangat diperlukan karena hal ini sangat berpengaruh pada aspek finansial. b. Masalah Ketelitian dan Kesalahan (Errors) 1) Kesalahan konsep (Conceptual Errors)
Pengertian sistem koordinat. Salah penafsiran mengenai pengertian “garis lurus” yang menghubungkan
dua titik batas yang bersebelahan. Arah batas atau heading.
2) Kesalahan transformasi (Transformation Errors)
Pengetahuan tentang beberapa parameter transformasi. 5
3) Kesalahan posisi (Positional Errors). Perkiraan koordinat-koordinat yang optimal secara statistik. Confidence region dan error ellipse. 5. Batas Maritim Indonesia Dari sepuluh negara tetangga, Indonesia sudah berhasil membuat kesepakatan dengan tujuh negara, sedangkan tiga negara lainnya masih belum disepakati sama sekali. a. Batas Maritim yang Sudah Disepakati 1) Indonesia-India Kesepakatan ini ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977, dandisahkan di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1978. Batas maritim yang telah disepakatiadalah perpanjangan garis batas landas kontinen antara Laut Andaman dan Samudra Hindia,yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara (Indonesia, India dan Thailand, 07º47‟00” LU 95º31‟48” BT) ke arah barat daya, dan mempunyai koordinat 07º46‟06” LU ; 96º31‟12” BT). 2) Indonesia-Thailand Kesepakatan ini ditandatangani di Bangkok, Thailand pada tanggal 26 Juni
1978
antara
pihak
Indonesia
dan
pihak
Thailand.
Garis
batas dasar laut yang telah disepakati adalah garis lurus di sekitar Laut Andaman, yang ditarik dari titik pertemuan tiga negara ke arah tenggara sampai ketitik yang mempunyai koordinat 07º48‟00” LU ; 95º32‟48” BT. 3) Indonesia-Singapura Penegasan batas negara mulai diadakan sejak awal 1970an, setelah dilakukan perundingan, akhirnya kedua negara menyepakati 6 titik koordinat seba gai batas laut.Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal 8 Desember 1973. Namun setelah itu masihterdapat beberapa perundingan, yang terakhir berlangsung pada 29 Maret 2007. 4) Indonesia-Vietnam Rangkaian perundingan landas kontinen bergulir sejak tahun 1972. Kata sepakatdicapai pada tanggal 23 Juni 2003, dengan prinsip main land to main land (landaskontinen ditarik dari pulau besar ke pulau besar), dan disahkan 4 tahun kemudian pada tanggal 13 februari 2007. 5) Indonesia-Papua Nugini
6
Berdasarkan perundingan yang berlangsung dari tahun 1971 – 1980, diperolehtitik-titik
batas
daerah
menghubungkan
titik-titik
dasar batas
laut,
yaitu
antara
garis
enam
lateral buah
yang titik-
titik batas di depan pantai selatan Irian, dan 2 titik batas di depan pantai utara Irian . Kesepakatan ini di tandatangani pada tanggal 13 November 1980, dan disahkan padatahun 1982 oleh pemerintah Indonesia. 6) Indonesia-Australia Sampai saat ini Indonesia telah menyepakati enam perjanjian batas maritim, atas nama Australia dan Papua Nugini. Kesepakatan yang ada mulai tentang batas landaskontinen di Laut Arafuru dan Laut Timor, batas maritim di sebelah selatan PulauTanimbar, Pulau Rote dan Pulau Timor, batas maritim di Samudra Pasifik sampaiyang terakhir pada tanggal 14 Maret 1997 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. 7) Indonesia-Malaysia Hal yang disepakati adalah garis batas antar kedua negara yang teletak di SelatMalaka yang sempit , yaitu di selat yang lebar antara garis dasar kurang dari 24 mil.Dilakukan dengan metode garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan titik-titikyang sama jaraknya . Kesepakatan ini berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 21Desember 1971 dan disahkan pada tanggal 11 Maret 1972. b. Batas Maritim yang Belum Disepakati 1) Indonesia-Filipina Terdapat 2 masalah pokok yang menyebabkan Filipina dan Indonesia belummenemukan kata sepakat : Masih diberlakukannya Traktat Paris 1989 dan Traktat 1930, yang mengakibatkan wilayah maritim Filipina berbentuk kotak. Di lain pihak Indonesia cenderung mengacu pada UNCLOS, sengketa kepemilikan ganda Pulau Miangas.Perkembangan selanjutnya menunjukkan kedua negara bersepakat
untuk
mengacukepada
UNCLOS
dan
menetapkan
Miangas
sepenuhnya milik Indonesia. Meskidemikian, perundingan antara kedua negara belum mencapai kata sepakat. 2) Indonesia-Palau Alasan paling mendasar adalah belum terjadinya hubungan diplomatik antarkedua negara. Sejauh ini palau belum menerima usulan penyelesaian batas 7
Maritim yangdiajukan Indonesia. Meski demikian, penjajagan untuk membuka hubungandiplomatik sudah dilakukan sehingga harapannya penyelesaian batas segera bisa dirundingkan. 3) Indonesia-Timor Leste Timor
Leste
melepaskan
diri
dari
bagian
NKRI
dan
memplokamirkankemerdekaanya pada tanggal 20 Mei 2002. Seiring pemisahan diri itu maka bataswilayah maritim harus diselesaikan. Terdapat tiga daerah potensi lokasi batas maritimeIndonesia-Timor Leste. Penanganan batas maritim belum bisa dilaksanakandikarenakan harus menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu (batas darat sekitar 97 % yang terselesaikan). c. Kasus-Kasus Batas Maritim Di Indonesia Adanya kesepakatan mengenai batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, bukanberarti tidak terjadi sengketa di dalamnya. Berikut adalah beberap a. kasus yang terjadimengenai batas maritim Indonesia dengan Negara tetangga. 1) Kasus Ambalat (Indonesia– Malaysia) Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Borneo. Kasus ini terkait dengan hak berdaulat (sovereign rights) bukan kedaulatan (sovereignty) karenaterjadi di kawasan landas kontinen, bukan di laut teritorial. Awal mula terjadinya konflikadalah ketika tanggal 16 Februari 2005 perusahaan
minyak
Malaysia
(Petronas)
memberikankonsensi
untuk
esksplorasi minyak kepada perusahaan Shell asal Inggris. Sementara Ambalatyang oleh Indonesia disebut dengan blok Ambalat dan blok East Ambalat itu sendiri adalah wilayah yang padanya Indonesia telah melakukan eksplorasi/eksploitasi.
Indonesia
sudahmemberikankonsensi
eksplorasi
kepada perusahaan Italia (ENI) pada tahun 1999. Sedangkan untuk blok East Ambalat diberikan kepada perusahaan Amerika Serikat (UNOCAL) padatahun 2004. Terjadinya sengketa ini terkait erat dengan belum terselesaikannya batas maritimantara Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi. Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia tahun 2002 oleh Mahkamah Internasional, dalam beberapa hal juga berpengaruh atas sengketa ini. 2) Kasus Reklamasi Pantai (Indonesia– Singapura) Setelah kesepakatan antara Indonesia–Singapura
diratifikasi,
sebenarnya tidakada sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak pada tahun 1974. Namun baru-baru ini isu batas maritim kembali merebak, hal ini 8
dikarenakan Singapura melakukan reklamasi pantai. Reklamasi ini merupakan kegiatan memperluas daerah daratan Singapura dengan penimbunan dan membentuk area baru. Dengan demikian bisa dikatakan ini akan menyebabkan perubahan garis pantai. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengakibatkan perubahan garis pangkal Singapura. Perlu diantisipasi bilamana Singapura mengklaim garis pangkal baru
untuk juga untuk
kepentingan delimitasi batas antara Indonesia dengan Singapura di segmen yang hingga kini belum terselesaikan. 3) Kasus Penangkapan Nelayan Sering terjadi penangkapan kapal-kapal nelayan tradisional Indonesia oleh pemerintahAustralia di daerah perbatasan Indonesia-Australia. Kasus ini terkait dengan batas maritim. Dalam hal ini bukan karena tidak ada garis batas tetapi lebih karena kurangnya pemahamanakan garis batas terutama oleh nelayan. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh tidakdihormatinya (oleh Australia) kesepakatan yang ada seperti Memorandum of Understanding 1974 tentang hak penangkapan ikan di sekitar Pulau Pasir oleh nelayan Indonesia meskipun secara hukum Pulau Pasir adalah milik Australia. Yang tidak diizinkan ialah penangkapankura-kura. Contoh lain adalah penangkapan nelayan
di
Selat
Malaka
juga
seringkali
terjadi.
Perlu
diingat bahwa pada kawasan Selat Malaka bagian utara, Indonesia dan Malaysia belum menegaskan batas maritim ZEE sehingga secara hukum tubuh air belum terdelimitasi. Konsekuensinya, belum bisa dikatakan adanya pelanggaran batas oleh nelayan. Sayangnya Malaysia bersikukuh menganggap bahwa batas landas kontinen adalah sekaligus batas ZEE. Persoalan ini belum terselesaikan.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Masalah batas maritim dengan negara yang berbatasan mendesak untukdiselesaikan karena menyangkut hak berdaulat dan kedaulatan negara tersebut. 9
2. Datum yang digunakan dalam perjanjian penetapan batas maritim Indonesiadengan negara tetangga berbeda-beda, sehingga menimbulkan berbagai masalahdan kesulitan dalam manajemen batas maritim Indonesia. 3. Dari sepuluh negara tetangga, Indonesia sudah berhasil membuat kesepakatan dengan tujuh negara, sedangkan tiga negara lainnya masih belum disepakati. 4. Walaupun sudah ada kesepakatan mengenai batas maritim Indonesia dengannegara tetangga, tetap saja terdapat masalah antara lain kasus Ambalat (Indonesia– Malaysia),
reklamasi
pantai
(Indonesia– Singapura)
dan
penangkapan nelayan (Indonesia–Australia). B. Saran 1. Perlu dilakukan unifikasi datum (misalnya transformasi datum-datum lokal ke datum global WGS84) dalam pemetaan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. 2. Segera menyelesaikan atau merundingkan masalah batas maritim dengan negaralain yang belum terselesaikan. 3. Sebaiknya antar negara mematuhi dan menghormati kesepakatan batas maritimyang telah dibuat agar hubungan kedua negara tidak terganggu.
DAFTAR PUSTAKA
1. Abidin, Hasanuddin Z, et. al. 2005. Geodetic Datum of Indonesian Maritime Boundaries : Statusand Problems. Cairo, Egypt : From Pharaohs to Geoinformatics FIG Working Week2005 and GSDI-8. 2. Amhar, Fahmi, dkk. 2001. Aspek-aspek Pemetaan Batas Wilayah Sebuah Tinjauan Komprehensif.GEO-INFORMATIKA, Agustus 2001.
10
3. Arsana, I.M.A. 2008. Aplikasi Google Maps API untuk Pembuatan Sistem Informasi Geografis Batas Maritim Indonesia Berbasis Internet. Jogjakarta : Jurusan Teknik Geodesi,Fakultas Teknik Universitas Gajahmada. 4. Pratomo, Danar Guruh. 2004. Aspek Teknis Pembatasan Wilayah Laut Dalam Undang Undang No.22 Tahun 1999. Surabaya : Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi– ITS.
11
