PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Identifikasi permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin
Diusun oleh : Agust Marando V. Sagala Alhamidi Amalia Sevira Dini Septi Wulandari Ghufran Aditya Ramadhan T. Syafira Ken Candra Ar-rahmi
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA JURUSAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2018
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan
makalah
yang
membahas tentang identifikasi permasalahan perencanaan wilayah dengan judul “Identifikasi permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin” dengan lancar. Selama proses penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan dari pihak pihak lain sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan optimal. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian paper ini yaitu: 1. Ir. Tommy Firman, M.Sc., Ph.D., Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MSc., Ph.D., Ir. Wilmar Salim, MRegDev, Ph.D., Asirin, S.T., M.T., dan Isye Susana Nurhasanah, S.T., M.Si. (Han) selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Wilayah (PL3261). 2. Orang tua, berkat doa restu, dukungan, semangat, motivasi, dan kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa belajar dan berkarya dalam menyelesaikan makalah ini. 3. Teman-teman yang telah banyak membantu dalam diskusi sehingga kelancaran penyusunan makalah ini. Sekian, semoga makalah ini dapat bermanfaat secara luas. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.
Lampung Selatan, 14 Mei 2018
Tim Penulis
2
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pengembangan wilayah digambarkan sebagai upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan keruangan (spasial) dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan. Seluruh alokasi pemanfaatan ruang tersebar sesuai dengan potensi dan nilai relatif lokasi yang mendukungnya. Perkembangan suatu daerah akan terus terjadi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, kegiatan sosial ekonomi, dan infrastruktur yang menyertainya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk menyelaraskan aspek fisik lahan dengan aspek sosial ekonomi. Namun demikian, kompleksitas permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan upaya meningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) seringkali melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang kurang memperhatikan aspek fisik lahan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya bencana seperti degradasi lahan, banjir, tanah longsor dan sebagainya yang dapat merugikan generasi sekarang maupun yang akan datang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3 menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Upaya untuk mencapai tujuan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dirasakan masih cukup mendapatkan tantangan yang berat. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan yang harus tetap diupayakan pemecahannya. pemecahannya. Ruang adalah tempat untuk melangsungkan pengembangan wilayah melalui upaya penataan ruang yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.
3
Sebagai konsekuensi dari pengembangan wilayah, tidak dapat dihindari adanya penyimpangan pemanfaatan ruang akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan atau juga penegakan hukum yang tidak tegas, sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Pada situasi terakhir, semangat untuk pengembangan wilayah seringkali mengabaikan pentingnya faktor lingkungan. Banyak contoh pembangunan infrastruktur yang dipaksakan untuk dilaksanakan dengan alasan membuka keterisolasian daerah ataupun memangkas ekonomi biaya tinggi. Sebut saja mega proyek Ladia Galaska (Lautan Hindia, Gayo Alas, Selat Malaka) yang ruasnya membelah kawasan ekosistem leuser, yang diluncurkan oleh Pemerintah Aceh. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan resiko terhadap penurunan kualitas lingkungan pasca direalisasikannya sebuah pembukaan ruang baru sudah pasti berakibat pada kerusakan ekosistem yang berdampak pada masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati yang ada. ada. Sumberdaya alam sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya dipandang sebagai amanah, sehingga harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada-Nya. Perilaku manusia dalam pembangunan yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan menyebabkan ruang/wilayah terfragmentasi dan tidak saling mendukung. Di sisi lain, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam yang menjadi wadah untuk melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan fungsi atau konversi
lahan.
Konversi
lahan
umumnya
dilakukan
berdasarkan
pertimbangan aspek fisik lahan dan aspek sosial e konomi. Aspek fisik lahan (jenis tanah, ketinggian, kelerengan, iklim, geologi, dan lain-lain) merupakan aspek dasar yang sangat penting karena menyangkut kualitas lahan. Aspek sosial ekonomi (pertumbuhan penduduk, pergeseran mata pencaharian, tingkat pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana)
4
merupakan aspek penting lainnya yang menentukan terjadinya konversi lahan. Pertimbangan-pertimbangan aspek fisik lahan dan aspek sosial ekonomi seringkali memiliki prespektif kepentingan yang berbeda. Aspek fisik lahan lebih mengarah pada kepentingan kelestarian alam sedangkan aspek sosial ekonomi lebih mengarah pada kesejahteraan sosial masyarakat. Namun demikian, dalam melakukan konversi lahan kedua kepentingan tersebut perlu
diselaraskan
guna
dapat
memberikan
manfaat
yang
berkesinambungan.
1.2
Rumusan Masalah 1. Apa Peran dan Fungsi Wilayah dalam Konstelasi Regional? 2. Apa saja isu-isu strategis dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin? 3. Bagaimana usulan konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin?
1.3
Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Mengetahui Peran dan Fungsi Wilayah dalam Konstelasi Regional. 2. Mengetahui isu-isu strategis dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin. 3. Memahami usulan konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin.
1.4
Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
5
Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian berupa definisi-definisi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. BAB III GAMBARAN UMUM
Bab ini menjelaskan gambaran umum wilayah, potensi pengembangan wilayah, isu-isu strategis pembangunan atau pengembangan wilayah, permasalahan pengembangan wilayah wila yah dan konstelasi Kabupaten Banyuasin terhadap WPS dan Provinsi Sumatera Selatan. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menjelaskan mengenai Konsep Pengembangan wilayah di Kabupaten BanyuAsin BAB V PENUTUP
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Pengembangan Wilayah
Konsep
pengembangan
memperkecil kesenjangan
wilayah
pertumbuhan
dimaksudkan dan
untuk
ketimpangan
kesejahteraan antar wilayah. Untuk itu pengertian wilayah menjadi penting dalampembahasan ini. Menurut PPRI No. 47/1997 yang dimaksudkan dengan
wilayah
adalah
ruang
yang
merupakan
kesatuan geografis beserta geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnyaditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional tertentu. Jadi
pengembangan
wilayah
merupakan
usaha
memberdayakan pihak memberdayakan pihak terkait (stakeholders) di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumberdaya dengan teknologi untuk memberi nilai tambah (added
value) atas
administratif/wilayah
apa
fungsional
yang
dimiliki
dalam rangka
oleh
wilayah
meningkatkan
kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Dengan demikian dalam jangka panjangnya pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cara mencapainya bersandar pada kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dan daya tampungnya serta kemampuan memanfaatkan peralatan pendukung(instrument) pendukung (instrument) yang ada.
Dengan
tertentu agar
target
tersebut
dirancang
kekurangan-kekurangan
skenario-skenario
yang
dihadapi
dapat
diupayakan melalui pemanfaatan melalui pemanfaatan sumberdaya. Apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, masih muncul persoalan berupa kekurangan
teknologi
untukmengolah
sumberdaya
yang
ketersediaannya cukup melimpah. Konsep Marshal Plan yang berhasil menuntun pembangunan Eropa setelah Perang Dunia II telah mendorong banyak negara
7
berkembang (developing countries) untuk berkiblat dan menerapkan konsep tersebut. Padahal kenyataan menunjukkan bahwa konsep tersebut membawa kegagalan dalam menciptakan pembangunan secara merata antar daerah. Secara geografis misalnya beberapa pusat pertumbuhan maju secara dramatis, sementara beberapa pusat pertumbuhan
lainnyamasih
jauh
tertinggal
atau
jauh
dari
kemampuan berkembang. Kajian pengembangan wilayah di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral lebih menyatakan ukuran dari aktivitas masyarakat suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu, kajian aspek spasial/keruangan lebih menunjukkan arah dari kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut. Pada aspek inilah Sistem Informasi Geografi (SIG) mempunyai peran mempunyai peran yang cukup strategis, dikarenakan SIG mampu menyajikan aspekkeruangan/spasial dari fenomena/fakta yang dikaji (Susilo, K., 2000).
2. Konsep Kawasan Agropolitan
Pendekatan
pembangunan
ekonomi
wilayah
yang
mendasarkan pada kebijakan ekonomi lokal dengan salah satu pendekatannya melalui pengembangan rintisan r intisan kawasan agropolitan. Menurut Friedman dan Douglas (1975) dalam Iqbal dan Anugrah (2009), Agropolitan berasal kata‘agro’ (pertanian) dan ‘politan’ (kota) diartikan sebagai kota pertanian atau kota di wilayah pertanian atau pertanian di kawasan kota. Lengkapnya agropolitan adalah kota pertanian di kawasan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani,
mendorong,
menarik
dan
menghela
kegiatan
pembangunan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya. Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan
8
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dengan meningkatkan keterkaitan desa dengan kota. Wujudnya yaitu dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat) (Deptan, 2002). Kawasan agropolitan yang dikembangkan merupakan bagian dari potensi wilayah kabupaten. Pengembangan kawasan melalui penguatan sentra-sentra produksi pertanian berbasis potensi lokal. Dengan demikian, kawasan agropolitan mampu memainkan peran sebagai kawasan pertumbuhan
ekonomi
yang
berdaya
kompetensi
interregional maupun intraregional. Pengembangan juga berorientasi pada kekuatan pasar yang dilaksanakan melalui pemberdayaan usaha budidaya dan kegiatan agribisnis hulu sampai dengan hilir. Pengembangan
kawasan
ini
diharapkan
dapat
memberikan
kemudahan sistem agribisnis yang utuh dan terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) seperti peningkatan jalan
usaha
tani,
Stasiun
Terminal
Agribisnis
(STA),
dan
pembangunan lainnya yang memadai serta mendukung pengembangan Agribisnis (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012). Karakteristik agropolitan menurut (Nasution, 1998) terdiri atas lima kriteria sebagai berikut 1.
Agropolitan
meliputi
kota-kota
berukuran
kecil
sampai sedang berpenduduk paling banyak 600 ribu jiwa dengan luas wilayah maksimum 30 hektar. 2.
Agropolitan memiliki wilayah belakang (hinterland)
pedesaan penghasil komoditas utama atau unggulan dan beberapa
9
komoditas
penunjang
sesuai
kebutuhan
yang
selanjutnya
dikembangkan berdasarkan konsep pewilayahan komoditas. 3.
Agropolitan memiliki wilayah inti (central (central land )
tempat dibangunnya agroindustri pengolahan komoditas yang dihasilkan wilayah pedesaan yang pengembangannya disesuaikan dengan kondisi alamiah produksi komoditas utama (unggulan). 4.
Agropolitan memiliki pusat pertumbuhan yang harus
dapat memperoleh manfaat ekonomi internal bagi perusahaan serta sekaligus memberikan manfaat eksternal bagi pengembangan agroindustri secara keseluruhan. 5.
Agropolitan mendorong wilayah pedesaan untuk
membentuk satuansatuan usaha secara optimal melalui kebijakan sistem insentif ekonomi yang rasional. Pada kawasan agropolitan, masyarakat diharapkan berperan aktif, sementara fungsi pemerintah adalah sebagai penyedia fasilitas (fasilitator) dengan fokus pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud mengandung empat prinsip yaitu : 1.
Prinsip kerakyatan – pembangunan diutamakan
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat banyak. 2.
Prinsip
swadaya – bimbingan
dan
dukungan
kemudahan fasilitas yang diberikan harus mampu menumbuhkan sikap
keswadayaan
dan
kemandirian
(bukan
menciptakan
ketergantungan). 3.
Prinsip
kemitraan
–
para
pelaku
agribisnis
diperlakukan sebagai mitra kerja pembangunan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam kegiatan pembangunan. 4.
Prinsip bertahap dan berkelanjutan – pembangunan
dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
10
2
BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1
Gambaran Umum Wilayah Kab. Banyuasin Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di
Provinsi
Sumatera
Selatan.
Kabupaten
ini
merupakan
pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002. Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten Banyuasin memiliki luas sekitar 1.183.299 Ha atau sekitar 12,18 % Luas Provinsi Sumatera Selatan dan terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 Km² atau sekitar 30,70 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km² atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Secara geografis terletak antara 1° 37’32.12” Sampai 3° 09’15.03”LS dan 104° 02’21.79” Sampai 105°33’38.5”BT dengan batas-batas batas -batas sebagai berikut Secara administratif, Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
2.2
Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi Ekonomi Wilayah. PDRB di Kabupaten Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku tahun 2008 yaitu sebesar 9.878.661 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan menjadi 11.921.775 juta rupiah ditahun 2010, sehingga
11
pertumbuhan ekonomi Banyuasin dengan migas tahun 2010 sebesar 15%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin melalui nilai PDRB tanpa migas hingga tahun 2010 tumbuh sebesar 12% dengan jumlah 6.742.686 juta rupiah di tahun 2008 dan meningkat menjadi 8.596.949 juta rupiah di tahun 2010. Sektor pertanian merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banyuasin jika dilihat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 30%. Selanjutnya adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 27%. Sedangkan lapangan usaha dengan kontribusi terkecil yaitu pada listrik dan air bersih. Pada tahun 2010, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 3.635.805 juta rupiah terhadap PDRB yang kemudian disusul sektor industri pengolahan (migas dan non migas) yaitu sebesar 3.229.598 juta rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 4.984 juta rupiah. 2.3
Pemasalahan Pengembangan Wilayah
Kabupaten
Banyuasin
memiliki
beberapa
permasalahan
dalam
pengembangan wilayah. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh Kab. Banyuasin dalam pengembangan wilayahnya. 1. Permasalahan lingkungan serta sanitasi yang buruk dan air minum. Belum
memadainya
tingkat
perekonomian
masyarakat
dan
pemerintah kabupaten menyebabkan prasarana dan sarana sanitasi belum dapat terpenuhi sehingga mengakibatkan kondisi kesehatan dan
lingkungan
dan
berdampak
pada
tingkat
produktivitas
masyarakat. 2. Kawasan Kumuh Kabupaten Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Kawasan permukiman kumuh menyatakan bahwa Kawasan permukiman kumuh di Kab. Banyuasin Ban yuasin terdapat sebanyak 11 lokasi di 7 desa/kelurahan, 6 kecamatan dengan luas total Kawasan permukiman kumuh sebesar 161,89 Ha. Sehingga perekonomian dan
12
tingkat Pendidikan masyarakat rendah di Kawasan kumuh ini. Menyebabkan program-program yang revitalisasi dan relokasi dilakukan tetapi tetap masyarakat tinggal di situ tidak mau pindah. 2.4
Peran dan Fungsi Secara Konstelasi Kab. Banyuasin Terhadap Wilayah Pengembangan Strategis 6
Wilayah pengembangan strategis merupakan sebuah upaya pembangunan infrastruktur
secara
terpadu
dengan
pendekatan
kewilayahan.
Pengembangan infrastruktur terpadu pada wilayah pengembangan strategis 6 ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten,
Provinsi
Lampung,
dan
Provinsi
Sumatera
Selatan.
Kawasan/koridor MBBPT meliputi 14 Kabupaten/Kota dengan 121 Kecamatan. Dimana luas wilayah dari koridor tersebut seluas 21.449,87 km2. Backbone dari kawasn MBBPT adalah Jalan Toll Trans Sumatera itu sendiri sebagai aksesibilitas transportasi mulai dari Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu
Agung-Betung-Indralaya-Palembang-Tanjung
Api-Api
sepanjang 529,41 km dengan lebar 15 km di kiri dan kanan jalan tol tersebut. Dari 121 kecamatan yang ada terdapat 17 kabupaten/kota termasuk dalam koridor tersebut, salah satunya Kabupaten Banyuasin dengan jumlah penduduk tertinggi ke-6 dari kabupaten lain yang ada di WPS 6 sebesar 811.501 jiwa dan luas wilayah terluas dalam koridor WPS 6. Selain itu, peringkat ke-7 tertinggi pendapatan domestik regional bruto harga konstan tahun 2015 dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di koridor wilayah pengembangan strategis 6. Di dalam sebaran komoditas unggulan pada wilayah pengembangan strategis 6 tersebut yakni kelapa sawit, karet, tebu, industri dan pariwisata. Untuk mendukung terwujudnya tujuan dari wilayah pengembangan strategis 6, Kabupaten Banyuasin mendukung dari sisi komoditas unggulan Padi, Sawit, Karet dan Perikanan. Dalam pengembangan kedepan ditetapkan Kab. Banyuasin sebagai Kawasan potensial dan strategis dimana dibangunnya Kawasan ekonomi khusus yaitu Kawasan Tanjung Api-Api. Selain itu, akan dibangun rusunawa oleh PUPR dan SPAM tersebar di IKK Sembawa, IKK
13
Betung, IKK Talang Kelapa, IKK Mariana, IKK Sei Pinang, IKK Tanjung Kerang, dan IKK Sri Mulyo dari Cipta Karya PUPR.
Gambar 2.1 Peran dan Fungsi Kab. Banyuasin Dalam WPS 6 Sumber: PUPR, 2018
2.5
Peran dan Fungsi Secara Konstelasi Kab. Banyuasin Terhadap Provinsi Sumatera Selatan
Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2030 secara struktur ruang ditetapkan Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Sungsang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dimana memiliki peran dan fungsi sebagai pusat pemerintahan Kab. Banyuasin yang memiliki cakupan pelayanan skala kabupaten dan/atau lebih luas lagi. Sedangkan Kecamatan Pangkal Balai dan Bayung Lencir sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagai pusat perdagangan dan jasa sebagai salah satu jantung perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan yang dekat dengan Kota Palembang membuat Kab. Banyuasin memiliki peran yang besar dalam iklim ekonomi yang kondusif. Selain itu, sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelautan, Kab. Banyuasin yang berbatasan be rbatasan langsung dengan Laut dan dilintasi oleh sungai besar yakni Sungai Musi menyebabkan potensi perikanan dan salah satu pemasok ikan terbesar di Provinsi Sumatera
Selatan.
Kemudian
sebagai
pusat
Transportasi
skala 14
nasional/regional, dimana terdapat Kawasan ekonomi khusus yang langsung terintegrasi dengan pelabuhan yang skala pelayanan pelabuhan hub nasional. Setelah itu, pusat permukiman dan pelayanan umum serta pusat industri dimana pusat industri tersebut sebagai faktor kunci pergerakan ekonomi kedepan sehingga akan ada penambahan nilai pada barang yang diolah. Sebab barang mentah seperti karet, sawit, padi dan sebagainya diolah terlebih dahulu di KEK Tanjung Api-Api, lalu setelah menjadi barang jadi dilakukan pendistribusian baik itu skala nasional maupun internasional melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api ataupun jalur darat melalui Jalan Tol Trans Sumatera.
Gambar 2.2 Peran dan Fungsi Kab. Banyuasin Dalam Provinsi Sumatera Selatan Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2011
Secara pola ruang Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin terdapat kawasan hutan lindung seluas 86.056,33 Ha, suaka margasatwa Padang Sugihan dan Bentayan, Taman Nasional Sembilang dan Hutan Raya Kemampo sebagai prioritas Nasional, Hutan Produksi Tetap seluas 281.621,
15
30 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 4.041,53 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 66.976,81 Ha. Yang harus menjadi perhatian yakni pada Kawasan lindung harus dijaga sehingga tidak terjadi degradasi Kawasan lindung di pesisir laut yang menjadi lokasi strategis pengembangan KEK Tanjung Api-Api dan Pelabuhan Tanjung Carat yang dapat menimbulkan eksternalitas negative terhadap Kawasan sekitarnya.
16
3
BAB IV
Usulan Konsep Pengembangan Pada Bab ini menjelaskan tentang konsep apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan wilayah di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan hasil analisis potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuasin 4.1 Usulan Konsep Pengembangan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kabupaten Banyuasin Banyuasin
Perpaduan konsep pengembangan wilayah dengan Konsep Agropolitan dan Industri di Kabupaten Banyuasin. Hal ini dilihat dari potensi Kabupaten Banyuasin yang memiliki Agropolitan dan Industri yang sangat berpotensi untuk membangun perekonomian Kabupaten Banyuasin, sehingga dapat meningkatkan
perekonomian
masyarakat
dan
dapat
mengentaskan
kemiskinan dan permukiman kumuh. 3.2
Potensi pendukung pengembangan wilayah
Kabupten Banyuasin
memiliki berbagai berbagai macam potensi yang yang dapat di
kembangkan untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi kawasan strategis di Belajasumba . Potensi tersebut seperti pertanian yang memiliki lahan persawahan seluas 89.389 ha dan perkebunan karet 258.185 ha, kelapa sawit 142.339 ha dan hutan produksi 350.440 ha. pertanian
dan
perkebunan
tersebut
Dari potensi-potensi
Kabupaten
Banyuasin
bisa
dikembangkan menjadi Wilayah Agropolitian. Selain Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti potensi pertambangan seperti minyak bumi (83.871,60 MSTB), gas bumi (1.563,01 BSCF), batubara (1,2 milyar ton), emas (10 juta ton), perak (7,5 juta ton), biji besi (800.000 metric ton) yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal dasar membangun pondasi masa depan Banyuasin.
Hal tersebut dapat
mengembangkan Kabupaten Banyuasin menjadi kawasan Industri yang dapat
menjadikan
wilayah
ini
menjadi
strategis
di
Belajasumba.
17
3.3
Tahap Pelaksanaan Konsep
Dari hasil analisis potensi Kabupaten Banyuasin memiliki potensi untuk menjadi kawasna agropolitan dan industry namun untuk pengembangannya lebih mengarah ke Agropolitan dikarenakan lebih suistanable untuk kedepannya dibandingkan memanfaatkan potensi sunber daya alam yang akan habis kedepannya, untuk melaksanakan pengembangan wilayah tersebut maka dibutuhkan beberapa tahapan-tahapan untuk melaksanakan konsep tersebut seperti berikut: 1. Data dan Analisis
Pengumpulan data terhadap sektor yang memiliki potensi dalam pengembangan wilayah yaitu daerah yang yang memiliki potensi Agropolitan/ 2. Analisis Sosial -Ekonomi
Analisis Sosial-Ekonomi guna mengembangakan potensi Ekonomi yang sesuai dengan keadaan sosial masyrakat (potensi pertanian agropolitan) 3. Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan membuat rencana aksi
Perencanaan yang mampu menciptakan iklim atau lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha, dan menciptakan struktur perekonomian yang stabil 4. Membuat Program Aksi
Program dimana pemerintah sebagai fasilitator dalam menjalankan kegiatan pengembangan wilayah 5. Implementasi Aksi
Menjalankan
kegiatan
pengembangan
wilayah
dengan
Pemanfataan SD secara optimal.
18
19
4
BAB V PENUTUP
4.1
Kesimpulan
Kabupaten Banyuasin memiliki beberapa potensi seperti pertanian yang memiliki lahan persawahan seluas 89.389 ha dan perkebunan karet 258.185 ha, kelapa sawit 142.339 ha dan hutan produksi 350.440 ha, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Dari potensi serta isu-isu strategis tersebut maka Kabupaten Banyuasin perlu ditetapkan sebagai kawasan agropolitan. Tetapi arah
pengembangan
Kabupaten
Banyuasin
sendiri
masih
kearah
pertambangan. 4.2
Rekomendasi
Sebaiknya untuk arah pengembangan Kabupaten Banyuasin sebaiknya kearah agropolitan karena sudah didukung dengan luasan wilayah pertanian yang cukup serta dilihat dari penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Banyuasin sendiri masih ditempati oleh sector pertanian.
20
5
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian PUPR. 2018. Ringkasan Profil Wilayah Pengembangan Strategis 6 (Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api). Api-Api). Jakarta: Pusat Pengembangan Kawasan Strategis PUPR. Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 2016. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab, Banyuasin. Banyuasin. Sungsang: PT. Holistika Primagrahita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2011. Dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030. 2010-2030 . Palembang: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 2015. Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2015. 2015 . Palembang: BPS Provinsi Sumatera Selatan.
21
