BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang berguna menjamin seluruh rakyat agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih layak (Chabibah & Chalidyanto, 2014). Di Indonesia upaya pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat serta perorangan. Pelayanan kesehatan perorangan terdapat tiga tingkatan yaitu: Pelayanan kesehatan tingkat pertama, Pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Berdasarkan Permenkes No.001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang sehingga sistem rujukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pusat pelayan kesehatan tingakat pertama (Kemenkes, 2012). Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat seharusnya bermutu, merata, dan terjangkau. Jangkauan pelayanan yang kurang merata yang terjadi di Indonesia disebabkan karena kurang optimalnya sistem rujukan pasien sehingga terjadi penumpukan pasien di rumah sakit besar tertentu dan banyaknya kasus pasien yang ditangani oleh dokter spesialis yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh dokter di layanan primer. Penumpukan pasien yang terjadi men yebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2014). B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
1
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi
Rujukan menurut Kepmenkes Nomor 128 Tahun 2004 yaitu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pela yanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizontal. Pasal 5 ayat 1 Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan menyebutkan bahwa sistem rujukan diwajibkan bagi pasien peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan. Rujukan dilaksanakan dari suatu fasilitas kesehatan kepada fasilitas kesehatan lainnya (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Volume 2 Nomor 3 Juli-September 2014). Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secar a vertical dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya (PMK No. 001/2012 pasal 3). Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal (PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2013) Notoatmodjo (2008) mendefinisikan sistem rujukan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah
3
kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat kemampuannya). B. Ketentuan Umum
1. Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu: a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. 2. Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. 3. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. 4. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. 5. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan wajib melakukan sistem rujukan dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku 6. Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan siste m rujukan dapat dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. 7. Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan melakukan recredentialing terhadap kinerja fasilitas kesehatan tersebut dan dapat berdampak pada kelanjutan kerjasama. 8. Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. 9. Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
4
10. Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. 11. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila: a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik
atau
subspesialistik; b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan. 12. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah dilakukan apabila : a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya; b. kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut; c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau d. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan. C. Macam Rujukan
Sistem Kesehatan Nasional membedakannya menjadi dua macam yakni : 1. Rujukan Kesehatan Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat ( public health service). Rujukan kesehatan dibedakan atas tiga macam yakni rujukan teknologi, sarana, dan operasional (Azwar, 1996). Rujukan
5
kesehatan yaitu hubungan dalam pengiriman, pemeriksaan bahan atau specimen ke fasilitas yang lebih mampu dan lengkap. Ini adalah rujukan uang menyangkut masalah kesehatan yang sifatnya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif). Rujukan ini mencakup rujukan teknologi, sarana dan opersional (S yafrudin, 2009). 2. Rujukan Medik Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Dengan demikian rujukan medik pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (medical service). Sama halnya dengan rujukan kesehatan, rujukan medik ini dibedakan atas tiga macam yakni rujukan penderita, pengetahuan dan bahan bahan pemeriksaan (Azwar, 1996). Menurut Syafrudin (2009), rujukan medik yaitu pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional. Jenis rujukan medic antara lain: a. Transfer of patient . Konsultasi penderita untuk keperluan diagnosis, pengobatan, tindakan operatif dan lain – lain. b. Transfer of specimen Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. c. Transfer of knowledge / personal. Pengiriman tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu layanan setempat. Menurut Pasal 5 ayat 1 Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, rujukan terbagi menjadi dua jenis antara lain rujukan vertikal yaitu rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan dan rujukan horizontal yaitu rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan
6
sesuai dengan 162 kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. D. Sistem Rujukan Medis dan Karakteristiknya
Sweeny (1994) dalam sebuah editorial untuk British Medical Journal menyatakan secara singkat keuntungan dari sistem rujukan: “.. Sistem rujukan berkontribusi terhadap tingginya standar perawatan kesehatan dengan membatasi over-medicalisasi, dengan pendelegasian tugas yang jelas antara spesialis dan dokter umum, dan membebaskan spesialis untuk mengembangkan pengetahuan khusus mereka, dengan biaya perawatan medis yang sesuai..” Beberapa literatur menyatakan karakteristik rujukan medis adalah sebagai berikut: 1. Menurut WHO(15) (pada Referral Health System), karakteristik rujukan medis adalah: a. Adanya kerjasama antara fasilitas pelayanan kesehatan; b. Kepatuhan terhadap SOP rujukan c. Kelengkapan sumber daya pendukung, termasuk transportasi dan komunikasi d. Kelengkapan formulir rujukan e. Komunikasi pra rujukan dengan fasilitas tujuan rujukan f.
Ketentuan rujuk balik.
2. Menurut UNFPA(16) (dalam The Health Referral System in Indonesia), karakteristik rujukan medis dinyatakan sebagai berikut: a. Ketepatan dalam merujuk b. Pertimbangan kemampuan bayar pasien c. Kelayakan dan keterjangkauan fasilitas rujukan d. Kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP rujukan e. Kelengkapan fasilitas kesehatan rujukan lebih baik daripada perujuk f.
Melakukan rujukan balik dan juga feedback ke fasilitas perujuk.
3. Menurut KEMENKES(13) dalam Pedoman Sistem Rujukan Nasional: a. Rujukan berdasarkan indikasi
7
b. Prosedur rujukan pada kasus kegawatan c. Melakukan rujukan balik ke fasilitas perujuk d. Keterjangkauan fasilitas rujukan e. Rujukan pertama dari fasilitas primer E. Manfaat Rujukan
Menurut Azwar (1996), beberapa manfaat yang akan diperoleh ditinjau dari unsur pembentuk pelayanan kesehatan terlihat sebagai berikut: 1. Sudut pandang pemerintah sebagai penentu kebijakan Jika ditinjau dari sudut pemerintah sebagai penentu kebijakan kesehatan ( policy maker ), manfaat yang akan diperoleh antara lain membantu penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan; memperjelas sistem pelayanan kesehatan, karena terdapat hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan yang tersedia; dan memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan. 2. Sudut pandang masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan Jika ditinjau dari sudut masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan (health consumer), manfaat yang akan diperoleh antara lain meringankan biaya pengobatan, karena dapat dihindari pemeriksaan yang sama secara berulang-ulang dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, karena diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang sarana pelayanan kesehatan. 3. Sudut pandang kalangan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Jika ditinjau dari sudut kalangan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (health provider ), manfaat yang diperoleh antara lain memperjelas jenjang karir tenaga kesehatan dengan berbagai akibat positif lainnya seperti semangat kerja, ketekunan, dan dedikasi; membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan yakni melalui kerjasama yang terjalin; memudahkan dan atau meringankan beban tugas, karena setiap sarana kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban tertentu.
8
4. Pelayanan yang diberikan sedekat mungkin ke tempat pasien pertolongan dapat diberikan lebih cepat, murah dan secara psikologis memberikan rasa aman pada pasien dan keluarga 5. Penataran yang teratur diharapkan pengetahuan dan keterampilan petugas daerah makin meningkat sehingga makin banyak kasus yang dapat dikelola di daerah masing-masing 6. Memudahkan masyarakat di daerah terpencil atau desa dapat memperoleh dan menikmati tenaga ahli dan fasilitas kesehatan dari jenjang yang lebih tinggi. F. Tata Cara Pelaksanaan System Rujukan Berjenjang
1. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu: a. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes primer. d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer. 2. Pelayanan kesehatan di faskes primer yang dapat dirujuk langsung ke faskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di faskes tersier. 3. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam kondisi: a. Terjadi
keadaan
gawat
darurat;
Kondisi
kegawatdaruratan
mengikuti ketentuan yang berlaku b. Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
9
c. Kekhususan permasalahan kesehatan pasien; untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan d. Pertimbangan geografis; dan e. Pertimbangan ketersediaan fasilitas 4. Pelayanan oleh bidan dan perawat a. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. 5. Rujukan Parsial a. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut. b. Rujukan parsial dapat berupa: 1) Pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan 2) Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang c. Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk. G. Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Rujukan Berjenjang
1. Ka Dinkes Kab/Kota dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
10
2. Ka Dinkes provinsi dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua. 3. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat ketiga. H. Upaya Peningkatan Mutu Rujukan
1. Meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas dalam menampung rujukan puskesmas pembantu dan pos kesehatan lain dari masyarakat. 2. Mengadakan pusat rujukan antara lain dengan mengadakan ruangan tambahan untuk 10 tempat tidur perawatan penderita gawat darurat di lokasi strategis. 3. Meningkatkan sarana komunikasi antar unit pelayanan kesehatan. 4. Menyediakan Puskesmas keliling di setiap kecamatan dalam bentuk kendaraan roda 4 atau perahu bermotor yang dilengkapi alat komunikasi. 5. Menyediakan sarana pencatatan dan pelaporan bagi sistem, baik rujukan medik maupun rujukan kesehatan. 6. Meningkatkan upaya dana sehat masyarakat untuk menunjang pelayanan kesehatan. I. Definisi Puskesmas
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. J. Fungsi Puskesmas
Menurut Kepmenkes Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat juga menyebutkan bahwa fungsi Puskesmas antara lain: 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 2. Pusat pemberdayaan masyarakat
11
3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. K. Jenis Pelayanan di Puskesmas
Pelayanan yang terdapat di Puskesmas menurut Pedoman Sistem Rujukan Berbasis Indikasi Medis Provinsi Jawa Timur (2012) antara lain ruang pendaftaran dan rekam medik, gawat darurat, poli umum, poli gigi dan mulut, poli KIA atau KB. Pelayanan lainnya seperti imunisasi, klinik gizi dan laktasi, konsultasi atau promosi kesehatan, kamar obat atau kefarmasian, laboratorium, ruang bersalin, ruang tindakan, ruang kepala Puskesmas, gudang obat dan administrator atau kantor. Pelayanan tambahan lainnya seperti beberapa ruangan pada Puskesmas rawat inap antara lain IGD, ruang tindakan, dan laboratorium kimia klinik.
12
BAB III KESIMPULAN
