BAB I Pendahuluan
1.1.
Latar Belakang
Parpol adalah salah satu komponen atau organisasi yang berorientasi pada kekuasaan. Karena itu, parpol memiliki peran penting dalam hal perpolitikan. Tanpa adanya partai politik di Indonesia, maka sistem politik tidak dapat berjalan. Baik buruknya sistem politik dapat ditentukan dari kinerja partai politik itu sendiri. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. Mendirikan parpol merupakan salah satu hak warga negara Indonesia. Dewasa ini, Indonesia diwarnai akan masalah-masalah dalam bidang politik, terutama yang berkaitan dengan partai politik. Banyaknya masalah-masalah tersebut membuat kami tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai parpol. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kepartaian “Multipartai”, yang berarti bahwa ada lebih dari 2 partai di Indonesia. Ada banyak sekali partai politik di Indonesia, sama seperti di negara-negara berkembang pada umumnya. Bahkan, menurut
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia#Pemilu_2014,
1
jumlah partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum 2014 adalah 15 parpol. 12 Partai Nasional dan 3 Partai Daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan banyaknya partai di Indonesia membuat aspirasi masyarakat sampai secara menyeluruh ke telinga pemerintah, atau justru membuat semua itu makin menghambat aspirasi masyarakat sampai ke pemerintah? Apakah partai politik di Indonesia sudah menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik dan benar? Milyaran pertanyaan pasti muncul di benak tiap insan. Setiap kebijakan pastii memiliki sisi positif dan sisi negatif. Semua hal tersebut akan kami rangkum dalam makalah yang sederhana ini. Semoga dengan dibuatnya makalah ini, pelajar SMA lebih peduli lagi dengan masa depan partai politik dan dapat mencanangkan semangat agar masa depan politik Indonesia jauh lebih baik dari sekarang.
1.2.
Identifikasi Masalah a. Apa pengertian partai politik? b. Apa saja fungsi dari partai politik? c. Bagaimana sejarah terbentuknya partai politik? d. Bagaimana sistem kepartaian di Indonesia? e. Apa saja macam partai politik di Indonesia? f. Bagaimana syarat pembuatan partai politik di Indonesia? g. Apa saja kelemahan partai politik di Indonesia?
2
1.3.
Rumusan Masalah Untuk mengetahui lebih banyak mengenai Parpol, kami merangkum hal-hal pokok mengenai Parpol dengan 8 pertanyaan, yang berkaitan dengan definisi parpol, fungsi parpol, tujuan parpol, sistem kepartaian, macam parpol, sejarah parpol, syarat pembuatan parpol, dan masalah parpol di Indonesia. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai masalah parpol di Indonesia kami sajikan karena dewasa ini, parpol di Indonesia telah kehilangan tujuan dan fungsi aslinya. Walaupun parpol adalah organisasi yang berorientasi kepada kekuasaan, seharusnya, parpol tidak hanya mementingkan kekuasaan tersebut, namun lebih kepada kekuasaan yang merakyat.
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian mengenai parpol ini adalah agar dapat mengenal lebih jauh mengenai parpol, dan juga agar dapat membentuk parpol yang lebih bertanggung jawab dan tidak kehilangan fungsinya sebagai parpol, serta pelajar SMA lebih peduli lagi dengan masa depan partai politik dan dapat mencanangkan semangat agar masa depan politik Indonesia jauh lebih baik dari sekarang.
3
BAB II Pembahasan
2.1.
Definisi Partai Politik Secara singkat, parpol atau partai politik adalah organisasi yang berorientasi untuk kekuasaan. Definisi parpol menurut beberapa ahli: 1) Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
2) Carl J. Friedrich: partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
3) R.H. Soltou: partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan 4
memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
4) Sigmund Neumann : Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik
yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
2.2.
Fungsi Partai Politik a. Sarana sosialisasi politik Memberikan pendidikan politik b. Komunikasi Menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah c. Sarana Rekruitmen Mengajak orang untuk berpartisipasi dalam politik d. Sarana pengatur konflik/Pengawas Dapat memecahkan solusi/sebagai mediasi di antara anggota parpol apabila ada konflik e. Agregasi kepentingan Penyampai kepentingan politik
2.3.
Sejarah Partai Politik Awalnya, Partai Politik lahir di negara-negara di Eropa Barat karena munculnya
gagasan bahwa rakyat seharusnya ikut berperan dan menentukan dalam proses politik, sehingga kekuasaan pemerintah di dunia politik tidak terlalu dominan dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Intinya, pada saat itu, rakyat menginginkan agar aspirasi rakyat lebih di dengar.
5
Selanjutnya, karena pengaruh globalisasi, akhirnya Indonesia pun juga mendirikan parpol. Sejarah partai politik di Indonesia terbagi dalam 3 periode, yaitu:
Masa penjajahan Belanda Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.
6
Pada
tahun
1939
di Hindia
Belanda telah
terdapat
beberapa
fraksi
dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik - partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia. Masa pendudukan Jepang Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi
kebebasan
untuk
membentuk
partai Partai
Majelis
Syuro
Muslimin
Indonesia (Partai Masyumi), yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Masa pasca proklamasi kemerdekaan Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya
7
pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.
8
Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai. Pada 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan revisi atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2.4.
Sistem Kepartaian di Indonesia Berikut ini adalah sistem kepartaian di Indonesia: a. Monopartai Di negara yang menganut sistem ini, hanya ada satu partai dalam suatu negara. Biasanya terdapat di negara komunis/otoriter. Contoh: Kuba, China, Korea Selatan
b. Dwipartai Di negara yang menganut sistem ini, ada 2 partai dalam suatu negara Contoh: Amerika
Republik
Pemerintah
Demokrat
Oposisi 9
c. Multipartai Ada banyak partai politik dalam satu negara. Biasanya terdapat di negara-negara yang baru paham tentang “Demokrasi”, di negara Berkembang. Contoh: Indonesia Indonesia memiliki banyak partai politik, di Pemilu 2014, ada 15 partai politik yang ikut serta. Terdiri adari 13 Partai Politik Nasional dan 2 Partai Daerah
10
2.5.
Klasifikasi/Macam Partai Politik di Indonesia Pembagian macam partai politik di Indonesia: 1. Berdasarkan dasar pembentuk a. Partai asas Partai asas adalah partai yang dibentuk atas dasar figur/tokoh. Kelemahan dari partai ini adalah, kita figur/tokoh hilang, maka partai tersebut pun akan hilang pula dari peredaran. Contoh: Partai sebelum PDIP
b. Partai ideologi Partai
yang terbentuk
atas
keterikatannya kuat. Ada 2 ideologi: 11
dasar
kesamaan
ideologi
(militansi),
Nasionalis Contoh: Demokrat, PDIP, Golkar, Partai Nasdem, PAN, dll.
Agama Contoh: Masyumi, Nadhatul Ulama, Partai Bulan Bintang, PKS, PPP, dll.
c. Pantai Kepentingan Yaitu apabila adanya kesamaan kepentingan/tujuan. Kelemahan dari partai ini, bila kepentingan/goal sudah tercapai, maka partai tersebut dengan mudahnya akan bubar.
2. Berdasarkan sikap anggota partai a. Radikal Yaitu Partai Politik yang ingin melakukan perubahan secara total, cepat, mendasar, dan menyeluruh terhadap sistem politik. Contoh: Partai Komunis Indonesia (PKI)
b. Progresif Partai Progresif adalah partai politik yang ingin mencanangkan perubahan namun secara perlahan, dan tidak menyeluruh. Contohnya adalah saat masa reformasi.
12
c. Konservatif Partai politik yang tidak ingin melakukan perubahan, sudah merasa nyaman dengan sistem politik yang ada.
d. Status Quo Partai politik yang juga tidak ingin melakukan perubahan, alasannya karena sudah merasa nyaman dengan Penguasa.
e. Reaksioner Yaitu partai politik yang ingin melakukan perubahan, tapi dengan cara kembali ke sistem politik yang ada di masa lalu.
3. Berdasarkan fungsi a. Kader Yaitu partai politik yang merekrut anggota politik berdasarkan kualitas, untuk jangka panjang. Contoh: Partai Demokrat, Partai Nasdem, dll.
b. Massa Yaitu partai politik yang merekrut anggotanya dengan melihat segi kuantitas.
13
2.6.
Syarat Pembentukan Partai Politik di Indonesia UU No 2 Tahun 2011, Pasal 2-4 Pasal 2 (1). Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. (1a). Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. (1b). Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain. (2). Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (3). Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. (4). AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: a. asas dan ciri Partai Politik; b. visi dan misi Partai Politik; c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; d. tujuan dan fungsi Partai Politik; e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
14
h. sistem kaderisasi; i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik; l. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. (5). Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 3 (1). Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. (2). Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: f. akta notaris pendirian Partai Politik; g. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; h. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
15
i. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan j. rekening atas nama Partai Politik. Pasal 4 (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2). (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluhlima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. (3). Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2.7.
Kelemahan Partai Politik di Indonesia Menurut kami, partai politik di Indonesia setidaknya masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu: 1) Kaderisasi dari partai politik masih lemah, seharusnya kualifikasi setiap kader itu
sama, sehingga kader menjadi bagus. Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan
16
fungsi
pokok
organisasi
tersebut.
Sedangkan kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu.
2) Rekruitmen untuk menjabat di Partai Politik harus memiliki banyak uang. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa kompetisi sudah tidak sehat lagi. Padahal, bila dapat diikuti oleh rakyat secara luas, akan ditemukan orang-orang yang jauh lebih kompeten namun tidak memiliki banyak uang. Sehingga, konsep hukum rimba pun terjadi disini, yaitu yang kuat yang berkuasa. Tidak beda jauh dengan yang kaya yang berkuasa.
3) Tidak adanya loyalitas. Mengapa demikian? Karena partai politik dewasa ini lebih berorientasi terhadap uang dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. Buktinya, partai-partai yang berkuasa di Indonesia tidak terlalu membuat perubahan yang begitu signifikan terhadap dunia politik. Malahan, hanya menambah masalah-masalah baru. Selain itu, sering pula terjadi konflik di dalam partai itu sendiri, ini berarti tim anggota partai politik tidak kompak, dan tidak memiliki tujuan yang sama.
4) Pengelolaan keuangan partai yang caruk maruk, amburadul. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang Anggota DPR yang mungkin lebih baik namanya tidak perlu disebutkan. Menurut beliau, Bendahara hanya tahu menahu soal membayar, tanpa mengelola uang partai dengan baik.
17
5) Manajemen konflik internal sangat buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan sering adanya konflik dalam suatu partai politik. Selanjutnya konflik tersebut dibeberkan ke media sehingga seluruh masyarakat tahu. Hal ini sebenarnya tidak baik karena pandangan masyarakat ke partai politik itu sendiri akan menjadi buruk.
6) Kecurangan dan ketidakadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari partai politik yang kualitasnya buruk, namun suaranya banyak. Hal ini karena mereka memiliki sumber dana yang besar. Sehingga, mereka dapat “menyogok” rakyat, terutama rakyat kecil dengan menjanjikan kebijakan-kebijakan yang menggiurkan, juga memberikan souvenir-souvenir seperti kaos, kalender, sticker, dll. Bahkan pernah pula didapati
bahwa suatu partai politik menyumbangkan Televisi ke sebuah pos satpam demi mendapatkan suara yang banyak. Sebenarnya, hal ini tidak boleh dilakukan karena hasil Pemilu yang ada nanti tidak sesuai. Karena, pemilihan tersebut bukan datang dari hati nurani para pemilih, melainkan semacam balas budi karena diberikan berbagai hadia dan souvenir oleh pihak partai politik.
7) Tidak efektif dikarenakan karena seorang tokoh masyarakat yang memiliki lebih
dari satu status. Yaitu, sebagai contoh, di suatu kasus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga berstatus sebagai ketua umum partai Demokrat. Sehingga, ketika terjadi gejolak pada Partai Demokrat, beliau akan lebih fokus kepada kepentingan Partai Demokrat, sehingga urusan pemerintahan terlupakan.
18
BAB III Penutup
3.1.
Kesimpulan Partai Politik sudah diatur dan sudah direncanakan sedemikian rupa oleh undang-undang. Mendirikan sebuah partai politik pun adalah hak
politik
rakyat
yang
berarti
pemerintah
tidak
dapat
menghalangi/membatasi tumbuh kembang dan berdirinya suatu partai politik. Namun, untuk membangun sebuah partai politik pun, juga sudah diatur dengan persyaratan-persyaratan yang bertujuan agar sebuah partai politik dapat berjalan dengan efektif dan baik. Menjamurnya partai politik di Indonesia ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dengan berbagai macam dobrakan dan dengan satu tujan, yaitu, mensejahterakan Indonesia. Dan semoga, dengan dibuatnya makalah ini dapat membangkitkan semangat dan menambah pengetahuan lebih mengenai Partai Politik bagi para pembacanya, baik dari kalangan guru, murid, dll.
3.2.
Saran Kualitas harus lebih ditingkatkan lagi, terutama masalah kaderisasi. Seharusnya kaderisasi dilihat dari segi kualitas. Karena bila dilihat dar 19
segi kuantitas, atau hal materiil, hal tersebut tidak akan berguna karena yang paling diperlukan adalah skill atau kemampuan. Persaingan juga tidak boleh terlalu berorientasi terhadap uang, harus sehat, sehingga tidak ada kecurangan dan murni. Selain itu, partai politik tidak boleh berorientasi terhadap kekuasaan secara berlebihan, bila tidak, bisa jadi terjadi hal anarkis antar partai politik, dan hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh rakyat. Fungsi partai politik yang tadinya sebagai mediasi malah menjadi pemicu konflik.
20
