ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
MAKALAH DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU TUGAS SEMESTER GANJIL MAT MATA KULIAH DINAMIKA D INAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN : IBU ARUNDINA PRATIWI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH (MPD)
OLEH : NOVI HERISANDI NPM. 09.1.0.15.0.038 09.1.0.15.0.038
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BANDUNG 011
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha esa sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Dinamika Politik Lokal oleh Ibu Arundina Pratiwi. Dengan disusunnya Makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan pengembangan ilmu Dinamika Politik Lokal baik tingkat Pusat maupun Daerah. Berkenaan dengan materi perkuliahan Dinamika Politik Lokal mudah – mudahan makalah yang penulis buat ini dapat bermanaat bagi orang lain dan bagi semua pihak serta penulis sendiri! adapun kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan atau bahan yang penulis buat! penulis sangat mengharapkan masukan dari teman – teman atau pun dari Dosen untuk menyempurnakan makalah ini.
Bandung!
Maret "#$$
P!"#$%&'
DATAR ISI
%al
DA&TA' I(I
i
BAB.
$,-
I. P)*DA%+L+A* A. Latar Belakang Permasalahan B. Pokok Permasalahan . Tujuan Penulisan Makalah
BAB.
II. TI*/A+A* T)0'I
1
BAB.
III. P)MBA%A(A*
2,3
BAB.
I4. P)*+T+P
5,6
DA&TA' P+(TA7A
i I BAB.
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Berbi8ara tentang dinamika politik! ini sangat terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas! namun tetap saja problematik! salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Apakah memang masyarakat harus berpartisipasi terhadap agenda,agenda pejabat9 ataukah untuk kepentingan dan masa depan mereka sendiri9 Bukankah kalau kita hendak berdemokrasi! artinya rakyat menjadi penentu pemerintahan! justru pejabat yang harus berpartisipasi dalam merumuskan agenda,agenda publik. 7etika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda,agenda pemerintah! maka medium yang disediakan hanyalah medium,medium birokratis,teknokratis: mekanisme peren8anaan dari bawah! penjaringan aspirasi dan sejenisnya. Medium partisipasi yang menga8u pada ;build,in atau embedded< dalam keseharian masyarakat tidak terkelola dengan baik! bahkan 8enderung diabaikan dan dimusuhi. (olidaritas berbasis kesamaan suku bangsa! agama! bahasa! dan daerah dalam rangka partisipasi di arena publik misalnya! justru di8ela sebagai kegiatan (A'A. Pada saat yang sama! tidak bisa menyangkal realitas bahwa partisipasi politik kepartaian terkadang justru mengandalkan kemampuan memobilisasi ikatan,ikatan primordial tersebut. Dinamika politik lokal! mau tidak mau! terbingkai oleh perubahan tatanan politik yang diran8ang pada aras nasional. Perubahan konstitusional melalui serangakaian proses amandemen! sebetulnya bermuara pada perubahan tatanan politik dan pemerintahan yang sangat mendasar! baik pada aras nasional maupun lokal. Beberapa di antara perubahan yang bisa diantisipasi dan diwa8anakan adalah: 7edaulatan ada di tangan rakyat dan tidak lagi dilaksanakan oleh MP'. 7onstitusi kita mengamanatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dengan menga8u pada undang, undang dasar. Pengisian jabatan ;rekrutmen< setiap lembaga perwakilan rakyat harus dilakukan dengan pemilu. =a8ana memilih orang >ersus memilih partai politik kini semakin marak! sejalan dengan semakin rendahnya keper8ayaan ;8onident< masyarakat terhadap partai politik ;parpol<. Mengingat adanya sederetan permasalahan pemilu yang dikemukakan di atas! maka pelembagaan partisipasi politik di negeri ini sangat boleh jadi akan terjebak dalam enomena elektoralisme. Apa artinya ada pemilu kalau yang terlibat dalam pemilihan ;pemilih dan yang dipilih< tidak menghayati dan memiliki komitmen pelembagaan perwakilan rakyat.
7egagalan pelembagaan partisipasi politik kiranya bertautan erat dengan menggejalanya $ konlik dan kekerasan. 7esalahahaman tentang primordialisme pada gilirannya bermuara pada
salah urus dalam pengelolaan kekuatan,kekuatan primordial! dan ujung,ujungnya memporak, porandakan tatanan politik ormal yang dikendalikan oleh pemerintah. %al yang sangat disayangkan dan sering mun8ul dalam dinamika politik adalah Money politi8s ;politik uang< dan bahkan sekarang hal itu bukannya menjadi tabu melainkan justru semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik lokal. Membi8arakan permasalahan tenaga kerja Indonesia memang tiada habisnya. makalah ini akan menggambarkan berbagai permasalahan tenaga kerja Indonesia Dan masih banyak pengalama kesaksian dari para T7I yang lain. (ilih berganti kejadian dan peristiwa telah diberitakan di media tele>isi dan majalah! mulai dari penganiayaan T7I! pemulangan! pele8ehan se?sual! bahkan sampai pada hukuman penjara atas T7I seperti yang terjadi di Arab (audi!Malaysia! singgapura! Taiwan! %ongkong dan *egara lainnya. Melihat kasus,kasus yang telah terjadi! maka dapat dianalisa se8ara perlahan,lahan mengenai permasalahan T7I ini. P!*+,+' yang jelas lapangan tenaga kerja dalam negeri yang kurang. Inilah yang
menyebabkan begitu banyaknya tenaga kerja Indonesia yang berbondong,bondong ke luar negeri! meskipun mungkin dengan taruhan nyawa. Meskipun dengan dokumentasi yang tidak lengkap.%al ini terjadi karena sektor industri yang ada belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia! sehingga banyak sekali terjadi pengangguran di sana sini. (erta tutupnya beberapa perusahaan,perusahaan yang ada! yang juga mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.terutama dampak dari kenaikan harga BBM. ontohnya dori ;-@< T7I asal desa besole! meskipun tanpa dokumen resmi dia nekat pergi ke Malaysia karena aktor ekonomi. K!-#+' upah buruh yang terlalu ke8il. Dari berbagai sur>ei tentang masalah tenaga
kerja yang bias kita lihat dari tele>ise dan kit aba8a dari majalah disebutkan bahwa upah buruh yang ada di Indonesia paling murah! dibandingkan negara,negara Asia lainnya. +pah yang sangat ke8il ini jelas sekali sangat tidak men8ukupi kebutuhan keluarga! di mana semua harga barang,barang yang ada selalu naik setiap tahunnya. /adi upah ini jelas berbanding terbalik dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk men8ukupi kebutuhan keluarga. K!*%+' oknum P/T7I. Masih banyaknya Perusahaan /asa Tenaga 7erja Indonesia
;P/T7I< yang tidak mendapat iin dari Departemen Tenaga 7erja ;Depnaker
keberadaan P/T7I ilegal ini juga tidak lepas juga dari adanya oknum,oknum yang ikut bermain di sini! sehingga P/T7I,P/T7I ilegal ini tetap hidup dan berjalan. K!!,/+*' kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku dan
pelaksana pemerintahan dirasakan sangat kurang sekali perhatiaannya atas nasib para tenaga kerja ini. ontohnya tenaga kerja asal pantai (idem Desa besole! nama (udartik ;"# tahun! anak dari ibu endang ayah into yang di berangkatkan tekong dari daerah Besuki selama - tahun tidak ada kabar berita sampai sekarang. Apabila di pertanyakan ke tekong ;pembawa tenaga kerja< oleh keluarga T7I!
pihak
tekong
selalu
menjawab
dengan
mudahnya
bahwa
dia
sudah
lari
dari
majikan.ke8urigaan orangtua Dartik benarkah anaknya itu di pekerjakan sebagai T7= atau hanya di buang ;jual<. Dari keempat analisa penyebab terus adanya masalah dengan tenaga kerja di Indonesia! maka dapat dilihat bahwa sebenarnya permasalahan itu semua bersumber pada masalah dari dalam negeri Indonesia sendiri. /elas di sini ada masalah ekonomi! pemerintahan dan sosial ;politik< yang terjadi. Masalah ekonomi yang dimaksud adalah bahwa sektor industri yang ada kurangCbelum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Di samping itu banyak sekali perusahaan yang tutup. (erta harga,harga yang terus melambung tinggi hampir tiap tahun! yang biasanya seiring dengan naiknya harga,harga minyak dan gas ;migas<. Berdasarkan dari latar belakang diatas! maka dapat dilihat bahwa pengaruh 7ebijakan dalam Permasalahan Tenaga 7erja di Indonesia sangat tidak di tanggapi oleh pemerintah! maka dengan ini penulis tertarik untuk menganggkat kedalam sebuah Tugas Makalah yang berjudul : Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). ”
B.
P22 P!,+&+$++"
+ntuk lebih memusatkan pada masalah Tugas Makalah yang akan dilakukan! maka perlu adanya pembatasan terhadap masalah yang ada di Indonesia dalam pengambilan kebijakan atau pembuat keputusan dalam menangani permasalahan Tenaga 7erja Indonesia. 4. T##+" P!"#$%&+" M+2+$+
(ebagai masukan untuk menambah pengetahuan dalam mata kuliah Dinamika Politik Lokal dan syarat untuk mengikuti +jian Tengah (emester ;+T(<. Makalah ini juga diharapkan dapat bermanaat dalam memberikan inormasi dan Pembelajaran tentang pelaksanaan atau kegiatan para tenaga kerja indonesia serta Pengaruh Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi tenaga kerja indonesia.
BAB.-II
TINJAUAN TEORI
Menurut teori Mar?ist ;Dalam Bahan Dinamika Politik Lokal
pluralism sees politi8s primarily as a 8ontest among 8ompeting interes group ; pen8etus C penganut teori pluralism pada dasarnya memandang politik sebagai kompetisi antar kelompok – kelompok yang memiliki kepentingan<.
Politik dan proses pengambilan keputusan publi8 umumnya terletak pada lingkup institusi publi8
7elompok berusaha untuk merealisasikan kepentingan mereka
7eberadaan beragam kepentingan yang saling berkompetisi menjadi dasar untuk keseimbangan praktek demokrasi. ender ;Dalam Bahan Dinamika Politik Lokal< adalah seperangkat peran yang seperti
halnya kostum dan topeng dalam kegiatan teater! menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah eminim ;perempuan< atau maskulin ;laki,laki<. Perangkat khusus ini yang men8akup penampilan! pakaian! sikap! kepribadian! bekerja di dalam dan di luar rumah tangga! seksualitas! tanggung jawab keluarga dan sebagainya se8ara bersama,sama memoles atau menentukan E peran genderEE kita.
1
BAB. III PEMBAHASAN
Melihat dari permasalahan Tenaga 7erja Indonesia yang berada di luar negeri sudah seharusnya pemerintah mengambil sikap dan rasa kesadaran diri untuk memperhatikan berbagai ma8am permasalahan yang telah di terima dari tenaga kerja indonseia yang berada di luar negeri. Ini menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan pemerintah untuk mengkaji ulang tentang kebijakan yang selama ini dilakukan pemerintah dalam pengriman Tenaga 7erja Indonesia ;T7I<. Tenaga 7erja Indonesia sudah menjadi tuntutan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan – kebijakan yang telah di sepakati dalam perjanjian pengiriman T7I ke *egara – *egara dunia. %al ini di karenakan pemerintah belum ada kejelasan tentang kontrak dan jaminan kesehatan serta gaji dan perlindungan diri yang di terima dari perusahaan – perusahaan di *egara – *egara lain. (eperti yang kita lihat baik dari media elektronik dan media masa! bahwa permasalahan tenaga kerja Indonesia masih belum teratasi sepenuhnya dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah kepada T7I. Permasalahan yang timbul selalu adanya penyiksaan dan pele8ehan seksual yang diterima oleh para kaum wanita yang bekerja di luar negeri. Permasalahan ini juga harus di anggap serius oleh pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah juga harus menjamin keselamatan dan keadaan para T7I yang ada di luar negeri. (udah banyak sekali enomena yang di terima bagi para Tenaga 7erja =anita ;T7=< yang bekerja di luar negeri! enomena tersebut sangat mele8ehkan bagi para kaum wanita dan harga diri masyarakat Indonesia yang menjadi T7=. Menurut dari teori mar? ;dalam Bahan Dinamika Politik Lokal< sebagai mahluk yang unik bahwa setiap manusia memiliki rasa kesadaran dan menyesuaikan dirinya kepada masyarakat. %al ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kepribadian dan rasa mendekatkan diri dengan masyarakat lainnya. adanya kebijakan yang ada dalam mangatasi permasalahan tersebut adalah pemerintah harus okus terhadap pengiriman T7I ke luar negeri dan pemerintah juga harus menentukan siapa yang boleh untuk menjadi T7I ke luar negeri! jikalau perlu pemerintah sebelum mengiinkan keberangkatan para T7I harus penyesuaian bahasa dan keahlian dalam bidang tertentu sehingga para T7I memiliki (pesiikasi yang ada atau keahlian yang dimiliki para T7I. Di lihat dari berbagai permasalah yang ada selama ini dalam kasus T7I adalah selalu di kaitkan dengan para wanita dan para pembantu rumah tangga yang bekerja di luar negeri. Ini di akibatkan pemerintah memberikan iin bagi para T7I yang tidak terdidik dan tidak memiliki suatu keahlian tertentu. (ehingga para T7= Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;P'T<. 2 Ini menjadi suatu pelajaran bagi pemerintah untuk kembali menata system seleksi dan periinan pengiriman T7I ke luar negeri. (emakin banyak masalah yang di terima maka semakin
banyak pula tugas yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia juga selalu menjadi enomena! seperti halnya enomena banyaknya T7I Indonesia yang terlantar di bawah kolong jembatan Arab (audi. Dukungan untuk pemulangan para T7I ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah Indonesia saja melainkan juga tugas bagi masyarakat Indonesia yang sangat peduli dengan kondisi dan keadaan para T7I yang terlantar sudah bebera bulan ataupun beberapa tahun. (ehingga ada sekelompok L(M untuk turut berpartisipasi membuat suatu kebijakan dalam pengumpulan dana untuk pemulangan bagi para T7I yang terlantar. Melihat dari permasalahan Tenaga 7erja Indonesia yang berada di luar negeri sudah seharusnya pemerintah mengambil sikap dan rasa kesadaran diri untuk memperhatikan berbagai ma8am permasalahan yang telah di terima dari tenaga kerja indonseia yang berada di luar negeri. Ini menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan pemerintah untuk mengkaji ulang tentang kebijakan yang selama ini dilakukan pemerintah dalam pengriman Tenaga 7erja Indonesia ;T7I<.
BAB.3IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Masalah sosial ;politik< adalah tingkat sosial masyarakat di Indonesia terutama pendidikannya yang masih rendah! sehingga ikut menpengarui tingkat kerjaan yang didapat. (etelah melihat permasalahaan,permasalahan yang ada! maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan para T7I ini bukan hanya semata,mata dari T7I itu sendiri! tetapi juga banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya. +ntuk itu diperlukan aturan yang jelas! baik dari negara atau pun aturan umum yang harus dipatuhi se8ara bersama. Aturanaturan itu juga harus didukung oleh para penegak hukum! sehingga ter8ermin 8ontoh yang baik bagi masyarakat. %al,hal tersebut diperlukan supaya tidak ada lagi kasus,kasus penganiayaan! pemulangan!pele8ehan se?sual! dan sebagainya terhadap tenaga kerja Indonesia. (erta hubungan diplomatik yang kuat dengan negara,negara penerima T7I ini harus juga diperkuat! sehingga setiap masalah terhadap T7I ini dapat diselesaikan dengan bener,benar serta tidak ada masalah dengan hubungan bilateral antar dua negara. /adi! pada dasarnya permasalahan terhadap T7I ini merupakan masalah bersama! baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah harus bersama,sama kerja sama dan sama,sama kerja dalam menanggulangi masalah ini! supaya kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi. Dan juga diharapkan pemerintah bisa lebih serius mengamati berbagai ma8am masalah T7I ini. Biar slogan T7I sebagai pahlawan de>isa tidak hanya sebagai wa8ana saja. Banyaknya para T7I yang berada di luar negeri sangat menjadi suatu pekerjaan yang serius bagi pemerintah. %ampir setiap *egara para Tenaga 7erja Indonesia ;T7I< ada yang bekerja di berbagai *egara tersebut. %al ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian dan pengangguran di indoesia sangat tinggi.sehingga satu – satu nya jalan dalam menghidupkan keluarga dalah dengan menjadi T7I. 7alau di lihat dari banyaknya T7I yang ada di berbagai *egara sangat serius untuk di perhatikan. Dikarenakan jikalau para T7I sudah tidak bekerja lagi di luar negeri! maka sudah di pastikan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia juga akan semakin meningkat. Para T7i ini juga bisa menjadi De>isa *egara yang semakin tinggi dan para T7I juga dapat membantu tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Maka dengan itu pemerintah harus serius dalam mengatasi permasalahan yang ada pada tenaga kerja Indonesia yang berdada di berbagai *egara. B. SARAN
5
+ntuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada terhadap T7I dalam proses kebijakan yang telah di sepakati! maka pemerintah sudah seharusnya memperhatikan nasib para T7I yang berada di luar negeri. %al ini menunjukkan bahwa sikap pemerintah sangat di butuhkan dalam kebijakan dan perhatian dalam berbagai ma8am masalah yang di terima bagi para T7I. Dalam hal ini pemerintah juga harus mengkaji ulang dalam pengiriman para T7I ke luar negeri dan juga sebelum memberangkatkan para T7I keluar negeri! pemerintah juga harus mengadakan suatu pertemuan baik itu dalam kesepakatan maupun dalam keahlian atau pendidikan yang ada. (ehingga penempatan para T7I tidak hanya sembarang di tempatkan di berbagai *egara. Dan penempatan itu juga harus sesuai dengan bidang dan keahlian para T7I agar mereka dapat bekerja sesuai dengan keahliannya masing – masing.
DATAR PUSTAKA 6
www.sumbawanews.8omCberitaCopiniCdinamika,politik,lokal,menjelang,pemilu,"##@.html
www.permasalahan –tenaga,kerja,indonesia..html
Bahan Dari Ibu Arundina Pratiwi ;Dinamika Politik Lokal< ta hun "#$$
