MAKALAH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kepemimpinan Pemerintah Pemerintah
Disusun Oleh : YUDHA DWI NUGRAHA NIM. 3506140135
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH CIAMIS 2018
1
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Makalah ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi sususanan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaikin makalah ini. Akhir kata penulis berharap semoga ini dapat memberikan manfaat maupun insfirasi terhadap pembaca.
Ciamis, 15 Februari 2018 Penulis
i
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Makalah ini telah penulis susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi sususanan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaikin makalah ini. Akhir kata penulis berharap semoga ini dapat memberikan manfaat maupun insfirasi terhadap pembaca.
Ciamis, 15 Februari 2018 Penulis
i
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotongroyong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani. Desa di bawah pemerintahan Kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat sete mpat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia
tidak
lagi
dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai asset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas SDM dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan apabila organisasi dapat mengidentifikasikan perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari.
1
Pada sebuah organsasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan
dan
didukung
oleh
pemerintahan
yang
memadai,
maka
penyelenggaraan tata pemerintahan pe merintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. (Istianto, 2009:2) Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur m engatur seluruh unsurunsur.di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal. Dengan meningkatkan mutu pelayanan berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau aparatur desa dalam dala m mewujudkan tujuan organisasi. Tugas
pokok
pemerintahan
desa
adalah
menjalankan
sebagian
kewenangan kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi organisasi pemerintah dibawah
Kecamatan,
tujuan
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
adalah
terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah fungsi pelayanan administrasi aparat kepada masyarakat. Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek segi keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk mencapai efektivitas pelayanan aparat pada masyarakat yang diinginkan kepala desa Sobo harus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cara memotivasi para pegawainya dan juga selalu berkomunikasi, agar para pegawainya menyadari bahwa mereka memang dibutuhkan dan tidak dibeda bedakan, sehingga mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya,
2
demi kepuasan masyarakat. Kepala desa juga dibutuhkan untuk mengontrol kegiatan para pegawainya apakah berjalan dengan tujuan yang diinginan atau tidak. Kepala desa dan pegawainya harus saling kerja sama dalam usaha pencapaian tersebut. Masing-masing dari mereka haruslah menyadari tugas dan tanggungjawabnya. Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh. Kepemimpinan
pemerintahan
merupakan
suatu
kemampuan
pemerintah (government) untuk melakukan komunikasi, interaksi dan pengaruh terhadap masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik (public service) dan layanan sipil (civil service). Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa kemampuan kepala Desa dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Manusia adalah mahkluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat modren organisasi yang besar, kompleks , canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi pada pemerintahan pada suatu
3
Negara. Didalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level dibawahnya pada stuktur pemerintahan adalah kepala desa. Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan didesa, Sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan didesa. Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara
Kesatuan
Republik
Indonesai.
Dimana
dalam
berlangsungnya
perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemipinan kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam dalam undang-undang”.(UU Desa no.6 tahun 2014) Untuk itu dalam peraturan perundang-undang juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang no.25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, kemudian undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang-undang no.33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selajutnya
Provinsi Papua
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh sebab itu Kabupaten Mappi adalah salah satu Kabupaten hasil pemekaran dari beberapa Kabupaten di Provinsi Papua, Yang mana menyatakan bahwa harapan dari hasil pemekaran sesuai UU
4
26 Tahun 2002 dan persetujuan Presiden menyatakan bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umunya, serta Kabupaten Jayapura, kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Manokwari pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat di pandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan
pembangunan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat.
Kemudian dengan munculnya atau berlakunya Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan desa. Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertu juan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuahan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembanguan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan indonesia di canangkan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infra struktrur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan. Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta meras a tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan,
5
yang mana dalam kepempimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan didesa. Namun setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Daniel Kaimeraimu, terjadi
penurunan
kualitas
kepemimpinan
dalam
meningkatkan
proses
pembangunan Didesa Katan. Mengapa saya dapat katakan demikian.
karena
mulai dari terpilihnya kepala desa kedua sampai saat ini belum terlihat adanya suatu kemajuan dikampung Katan. Mulai dari pembangunan secara fisik maupun secara non fisik, jadi seolah-olah kampung ini tidak memiliki seorang pemimpin. Kemudian dilihat dari kehidupan masyarakat taat pada aturan dan saling menghormati serta gotong-royong (sesuai cerita warga/dan saya sendiri melihat) tidak diindahkan lagi. Warga sibuk berburu, sadap karet, berkebun berhutan dan lain, dimana seolah-olah rasa memiliki kampung sudah mulai berkurang serta tidak lagi menggap kepala desa itu penting dimata mereka. Dan lebih paranya lagi warga hanya tahu dan mau berurusan dengan kepala Kampung kalau ada dana RESPEK. Sehingga sosok kepemimipinan kepala desa Didesa Katan seolah-olah telah hilang dan belum ada penggantinya. Namun patut menjadi perhatian bahwa desa harus berkembang karena desa merupakan suatu bentuk negara kecil dari negara republik indonesia. Untuk itu diharapkan pada era otonomi dan demokrasi sekarang ini, partisipasi masyarakat
sangatlah
penting
pembanguanan dan patisipatif
dalam
proses
pembangunan.
Program
memposisikan masyarakat desa sebagai agen
pembanguan yang otonom, mandiri, mampu bekerja sama dan mempunyai potensi untuk bangkit dari ketidak berdayaan atau keterpurukan dengan mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki. Secara umum pembangunan masyarakat desa berdampak pada perubahan tata kehidupan bermasyarakat yang meliputi dua aspek yaitu perubahan secara fisik dan teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap. Jadi pembangunan bukan saja masalah penyedian pelayanan sosial, akan tetapi juga tergantung pada faktor politik, ekonomi, kelembagaan dan budaya yang bersama-sama semakin penting perannya dalam pemberantasan kemiskinan. Dalam proses pembangunan masyarakat, desalah yang paling tahu kebutuhan apa
6
yang di perlukan sehingga perencanaan pembangunan di desa haruslah dimulai dan di rencanakan oleh masyarakat desa bottom up dan tidak top down. Sehingga kepala desa dan perangkat desa merupakan pelayanan dan pengayoman masyarakat yang mempunyai tipe kepemimpinan yang mana mampu mengundang partisipasi warga dalam memecahkan masalah melalui rembug desa. Kepala desa menjadi rujukan, baik masalah pribadi maupaun kemasyarakatan, dan pada saat-saat kritis kepala desa dapat memberikan solusi damai bagi warganya. Keberasilan kepala desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya,maka seorang kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan
semangat-semangat
pembangunan.
Pelayanan
yang
baik
mengandung unsur pengertian bahwa pelayanan lebih menitik beratkan pada kualitas yang bermutu bagi masyarakat dan di dalamnya mengandung keseimbangan antara pelayanan dengan kebutuhan. Artinya bahwa pelayanan yang di berikan hendaknya bukan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi semata, tetapi juga memberikan pelayanan dalam arti luas, seperti pemberdayaan kepada masyarakat, membantuk masyarakat di dalam mengelola lingkungan, dan membangun serta mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di desanya guna pelaksanaan pembangunan di desa.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang di maksud dengan pemerintah desa ? 2. Apa peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa ? 1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pemerintah desa. 2. Untuk mengetahui dan memahami peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa.
7
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Konsep Kemampuan Kepala desa dan aparat Desa Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa.” Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masingmasing aparat Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya. Kemampuan
kerja
seseorang
menurut
Tjiptoherianto
(1993:36)
mengemukakan bahwa "kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan". Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid,1992:6) bahwa "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman”. Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konsepsional hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah Kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam urganisasi tersebut. Konsep
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Sebelum
menjelaskan
konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep "administrasi dan pemerintahan". Menurut Siagian (1991:2) "Administrasi
8
adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu : (a) Pelaksanaan
kegiatan pemerintahan
desa. (b) Pemberdayaan masyarakat.
(c) Pelayanan masyarakat. (d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. (e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan
bagi
Kepala
Desa
dan
aparatnya
adalah
berusaha
untuk
mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah : (a) Tugas bidang pemerintahan (b) Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat. (c) Tugas bidang ketatausahaan. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah mempunyai tugas pokok: Pertama, Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. K edua, Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa
9
yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Nurcholis, 2005:138) Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53). Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yaitu pada pasal 208 “Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yaitu pasal 8 yang isinya “Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud Universitas Sumatera Utara dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Suatu skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005). Pembangunan dalam Agus Suryono memberikan definisi pembangunan bahwa pembangunan seharusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (circular cumulative caution). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman, 1995:1). Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan.
10
Dengan kata lain, kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak dicapai pada tiap tahap pembangunan, cara yang perlukan dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang Universitas Sumatera Utara optimal, serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif. (Suroto, 1983:78). Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa
depan
mempunyai
beberapa
implikasi
tertentu. Pertama, berarti
memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguhsungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya. (Ketaren, 2008:37). Randy dan Riant memberikan definisi pembangunan secara sederhana, yaitu pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatanya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk: pajak, pungutan, serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan publik. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan perioritas pembiayaan pembangunan. (Randy dan Nugroho, 2006:10) Masyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa seharusnya dilibatkan dalam proses pembangunan di desa. Keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan pembangunan.
pembangunan, Tanpa
adanya
pelaksanaan keterlibatan
11
hingga
tahap
masyarakat
evaluasi
maka
hasil
hasil dari
pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan desa. Peran serta masyarakat yang tinggi dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna (Suhardiman, 2013). Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan
dan
lingkungan
hidup
masyarakat
mengalami
perubahan.
Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa
menuju
modernitas
dalam
rangka
pembinaan
bangsa,
misalnya
pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik (Siagian, 2000:4). Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa haru tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Seperti kutipan dari defenisi Peran merupakan perilaku yang di tuntut untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. (Tim penyusun kamus pusat pembina dan pengembangan bahasa, 1985:667/ skripsi, 2010:6). Sehingga seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau kepala desa harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari warga desa dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang kepala desa selaku pempinan tertinggi di desa dalam roda kepemimpinannya. Kepemimpinan seorang kepala desa dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan
12
dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cendrung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cendrung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti kemapuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok, (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:1). Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh sebab itu Menurut B.H. Raven (kepemimpinan,2005:4) mendefenisikan pemimpin sebagai “seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordianasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Sehingga seorang kepala Desa harus tegas dan berwibawa agar orang yan dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa. Seperti yang dikatakan D.O. Sears (kepemimpinan,2005:4) menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dan disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpin melainkan
13
melalui proses sesorang dalam perkembangan dilingkunganya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin. Untuk itu seorang Kepala Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinnya sehingga ia mampu memberikan seni memimpinnya dengan baik dihati
warganya.
Kemudian
kemampuan
seseorang
dalam
menjalankan
kepemimpinan akan sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik tanpa adanya modal hubungan emosianal dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh G.U. Cleeton dan C.w. Mason (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:2) kepemimpinan
menunjukan
kemampuan
mempengaruhi
orang-orang
dan
mencapai melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan. Disamping itu kita perlu memahami dan mengetahui seni-seni dalam memimpin itu sendiri sehingga kita bisa paham dan mengerti model dalam kepemimpianan seseorang dalam memimpin orang atau kelompok yang dipimpinnya. Karena dalam proses kepemimpinan tidak terlepas dari gaya kepemimpinan seseorang dalam mempengauhi kelompok atau orang yang mendapat pengaruh tersebut. Jadi kepemimpinan kepala desa juga harus mampu memiliki ciri kahs memimpin sesuai kondisi ruang dalam pola kehidupan serta kultur yang berlaku didaerah kepemimpinannya. Ada pun beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahi model,seni atau gaya kepemimpinan seorang kepala Desa. Dalam buku (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:7) yang mengatakan sebagai berikut :
a.
Gaya Demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama
seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara
14
bwahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan di anjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan sara serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama. b. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan pemerintahan Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang
pemimpin
pemerintahan
dalam
menghadapi
bawahan
dan
masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (rule), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (zakelijk). Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralistis, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (irrasional), taat dan patuh (obedience) kepada aturan (dicipline) serta terstruktur dalam kerja. c. Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan Pemerintahan Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga dengan Laissez Faire atau liberalism. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administasi. Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modren dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah tradisioanal akan membuat masyarakat semakin berada di dalam keterbelakangan.
15
d. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya otokratis dalam pemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang
pemimpin
pemerintahan
dalam
menghadapi
bawahan
dan
masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (coercive power). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan
one way traffic dalam komunikasi
pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja. Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondosi desanya. Untuk itu selain gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala Desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang belaku. Dengan meliahat undang-undang yang baru yaitu undang-undang desa no.6 tahun 2014 yang mana dengan jelas dijabarkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa adalah sorang pemimpin di desa dimana ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pertumbuhan pembangunan di desa. Yang mana sesuai dengan Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 maka dikatakan pasal 26, 27, 28,29 dan 30 sebagai berikut :
Pasal 26
1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwewenang:
16
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa; d. Menetapkan peraturan Desa; e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. Membina kehidupan masyarakat Desa; g. Membina ketentraman dan ketertiban masyaraka Desa; h. Membina
dan
meningkatan
perekonomian
Desa
serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i.
Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j.
Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negar aguna meningkatkan kesejahteraan masyaakat Desa;
k. Mengenbakan kehidupan social budaya masyarakat Desa; l.
Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipaif; n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perauran perundangundangan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan. 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a.
mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b.
mengajukan rancangan Peraturan Desa;
c.
menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d.
mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e.
memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa
17
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; i.
mengelola keungan dan Aset Desa;
j.
meaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelaesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l.
mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyaakat Desa.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib : a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepad bupati/walikota;
18
b. Menyampaikan laporan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerinah secara tertulis kepada Ban Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. Memberikan dan/atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaraan.
Pasal 28 1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Pasal 29
Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasa terlarang; i.
merangkap
jabatan
sebagai
ketua
dan/atau
anggota
Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
19
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j.
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l.
meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 30
1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. II.Pembangunan Desa Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik, oleh karena itu setiap tempat yang dihuni mahkluk hidup dan terkhususnya manusia menginginkan suatu perubahan dari yang kurang menuju yang lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. Pembangunan yang bermakna adalah saat seseorang atau sebuah kelompok dapat merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan pemecahan masalahnya sendiri. Persis perumpamaan kuno : seseorang yang disedekahi sekeranjang ikan bakal kenyang selama satu dua hari; jika ia mendapat kail maka kenyanglah dia seumur hidupnya – malah bisa juga menjadi pengekspor cakalang. (pembebasan dan pembangunan, 1997 : hal 04). Dalam era sekarang ini kata pembangunan bukan merupakan sesuatu yang asing lagi untuk di dengar, namun kata pembangunan itu terkadang hanya dijadikan money politik saja atau sebuah janji-janji manis yang hanya dilontarkan oleh seorang yang hanya menjari kesempatan dalam menggapai masa. Sehingga pembangunan yang kita harapkan adalah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang mana merupakan hasil representasi dari rakyat tapi
20
kenyataannya
rakyat
lagi-lagi
harus
dikecawakan.
Untuk
itu
dalam
perkembangannya perlu dilakukan sesutu bentuk susunan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat bersama wakilnya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan mereka bersama. Oleh sebab itu dalam proses pembangunan didesa perlu diperhatiakan tiga aspek pembangunan yang merupakan dimensi dari pembangunan diamana adanya Pembangunan ekonomi, Pembangunan politik, dan Pembangunan sosial. Oleh sebah itu di desa pun harus memperhatikan tiga dimensi pembangunan ini, agar dalam perkembangannya selalu stabil dan menjadi tolak ukur dari pembangunan itu sendiri. Sangtlah jelas bahwa dari ketiga dimensi pembangunan yang harus dilakukan didesa, maka harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah desa dan yang terlebih khusunya kepala desa sebagai pimpinan yang sangat kuat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan di desa. Tidak terlepas dari itu yang harus diperhatikan adalah peran serta aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses maupun awal perencanaan itu dibuat. Sehingga dalam perkembangannya akan menjadi baik sesuai yang diinginkan, seperti perumpamaan kuno tadi bahwa masyarakat harus memiliki kail sendiri sehingga ia mampu bertahan hidup dan mampu memecahkan masalahnya sendiri serta bisa menghasilkan lebih bagi Desanya. Tak lepas dari itu adapun defenisin, menurut Cambridge, England pada Tahun 1948, P.M.D (pembangunan masyarakat Desa, 1983: hal 17) suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan response yang antusias terjamin. Dengan kata lain secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan akan berjalan dimana adanya kerja sama antara masyarakat dalam pemerintah desa dalam merumuskan, menetapkan dalam melakukan proses dari pembangunan itu serta adanya kontrol dan pengawasan yang aktif dari keduanya.
21
Karena Desa adalah bentuk dari suatu negara yang kecil maka perlu menjadi perhatian khusus akan desa itu sendiri. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 maka disini sangat jelas desa sangat di perhatikan baik secara asal-usulnya, anggaran maupun proses berkembangannya desa itu kearah yang lebih baik, yangmana desa makmur maka Negara pun akan mendapat dampaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan kepala desa jika terjadi suatu pembangunan didesa yang berdampak pada masyarakat serta lingkungannya desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.
22
BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pemerintah Desa Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan
pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak .[1] Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Pembantu pimpinan wila yah daerah tingkat II (dikenal dengan istilah wedana). Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu). Perbedaan dengan Lurah
Istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan kepala desa. Di Jawa pada umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh lurah, sedang desa dipimpin oleh kepala desa. Perbedaan yang jelas di antara keduanya adalah lurah juga seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada camat; sementara kepala desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Wewenang
Wewenang kepala desa antara lain:
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Mengajukan rancangan peraturan desa
Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
23
Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada bupati/Wali kota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Pemilihan kepala desa
Kepala desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD,[2] dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang
ada
pemerintahannya
Desa/Kelurahan
langsung
berada
di
bawah
Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan
24
menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Pada awalnya, sebelum terbentukya sistem pemerintahan yang menguasai seluruh bumi nusantara sebagai suatu kesatuan negara, urusan-urusan yang dikelola oleh desa adalah urusan-urusan yang memang telah dijalankan secara turun temurun sebagai norma-norma atau bahkan sebagian dari norma-norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan yang dijalankan secara turun temurun ini meliputi baik urusan yang hanya murni tentang adat istiadat, maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan (dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai urusan pemerintahan), bahkan sampai pada masalah penerapan sanksi, baik secara perdata maupun pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris maupun pesisir, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Juliantara, 2005: 18). Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk. b. Luas Wilayah.
25
c. Bagian Wilayah Kerja. d. Perangkat, dan. e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan. 3.2 Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa
Kepemimpinan Kepala Desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang Kepala Desa juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud. Penyelenggaraan pemerintahan desa bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah Kepala Desa. Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak mungkin dilakukan sendiri, Kepala Desa juga perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan program pembangunan yang ada di desa. Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program desa. Dan upaya Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa salah satunya ditunjukkan dengan cara pendekatan terhadap warga. Figur seorang pemimpin juga harus bisa memberikan kesan yang positif kepada warganya dan bukan hanya pencitraan ketika menjelang pemilihan umum saja, tetapi memang benar-benar loyalitas dan juga mampu memimpin dengan baik, karena faktor subyektifitas masih sangat mungkin terjadi. Dengan adanya kesan yang positif dari masyarakat maka akan lebih mudah proses interaksi dan juga komunikasi antar semua lapisan masyarakat semakin bisa berjalan dengan baik sehingga terciptanya suatu kondisi yang harmonis dan dengan sendirinya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap program desa bisa terwujud (Miftahus Surur, 2013).
26
Hermansyah dalam eJournal Pemerintahan Integratif, Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan menjelaskan Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa yaitu: a. Peran Kepala Desa sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kepala Desa selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan memberi semangat kepada aparatur pemerintah di Kantor Desa, selain dari pada itu Kepala Desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan peran dari seorang kepala desa harus bisa memberikan kepuasan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat desa, dengan adanya kewenangan yang dimiliki sebagai pimpinan pemerintahan di desa. Kepala desa tidak sekedar memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan fisik tetapi juga melalui pembinaan mental dan spiritual. b. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, bahwa Kepala Desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan. c. Peran Kepala Desa sebagai mediator, yaitu yang menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah di rencanakan oleh karena itu peran kepala desa sebagai mediator harus dapat dilaksanakan dengan baik (Hermansyah, 2015). Adanya peran aktif atau partisipasi dari masyarakat merupakan bentuk konsep
pembanguan
daerah
dengan
cara
pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat yang melibatkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centred, participatory,
empowering,
and
sustainable
(Chambers
dalam
Huraerah,
2008:81). Disinilah letak Lurah berperan dengan penggunaan kewenangannya sebagai pemimpin. Melalui kesan formal yang melekat sebagai seorang
27
pemimpin. Selain bertugas secara adminitratif dan memberikan pelayanan umum beserta kelengkapan infrastukturnya, Lurah sebagai pemimpin dalam menjalankan amanat UU. 32 tahun 2004, mempunyai tugas dalam pemberdayaan masyarakat (pasal 127 ayat 3). Dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, Kelurahan tidak bekerja sendirian, melainkan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
Dalam perannya terhadap
partisipasi pemberdayaan masyarakat, lurah berinisiatif melalui langkah persuasi dalam
menyampaikan
informasi
seputar
Kelurahan
dengan
melakukan
komunikasi publik melalui sarana pertemuan warga. Sarana yang sering digunakan oleh Lurah seperti Masjid dimana lurah sering diminta menjadi penceramah pada kegiatan shalat Jum’at. Selain Masjid saran yang perkumpulan warga seperti tahlilan juga menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Lurah mencoba membangun kepercayaan kepada masyarakat dengan cara selalu mendatangi setiap undangan dari masyarakat. Dan adapun faktor penghambat yang dimiliki lurah dalam peran membangun pembangunan daerah di Kelurahan meliputi kurangnya intensitas pertemuan pada tingkat RW, tidak sepenuhnya pengurus LPMK aktif, dan primordial Kepemimpinan Lurah (Aji Budiono, 2013). Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53). Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut: (1) Fungsi Instruktif Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. (2) Fungsi Konsultatif Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masayarakat-masyarakat yang di pimpinnya. (3) Fungsi Partisipasi Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan
28
masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. (3) Fungsi Delegasi Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. (4) Fungsi Pengendalian Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksankan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui
kegiatan
bimbingan,
pengarahan,
koordinasi
dan
pengawasan.
Berdasarkan pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 bahwa pemerintah desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas kepala desa mempunyai wewenang: a.
Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
b. Mengajukan rancangan pengaturan desa. c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
29
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mangenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat desa. f. Membina preekonomian desa. g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif. h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i.
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh fungsi pemerintah desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintah desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung sebagai berikut: 1. Pemerintah desa berkewajiban manjabarkan program kerja. 2. Pemerintah desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. 3. Pemerintah desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas. 4. Pemerintah desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. 5. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan kerjasama yang harmonis. 6. Pemerintah desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan memiliki tanggung jawab. 7. Pemerintah desa harus mampu mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali. Dari ketentuan diatas telah dijelaskan fungsi dan tugas pemerintah desa akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau kelompok. Berangkat dari kenyataan bahwa secara interen dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual. Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa bantuan oleh orang lain. Dalam suatu masyarakat yang sederhana sekalipun, dalam keadaan mana tujuan yang hendak dicapai masih
30
sederhana dan kebutuhan yang hendak dicapai tidak rumit, kerjasama dengan orang lain sudah dirasakan pentingnya. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai jati diri yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan secara implisit juga berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu implikasi dinamika itu ialah bahwa makin maju seseorang dan suatu masyarakat maka kebutuhannya pada giliranya menjadikan upaya pencapaiannya semakin sulit (Siagian, 2000:132). Dua manisfestasi yang menonjol dari dinamika tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Semakin maju suatu masyarakat, mereka semakin sadar bahwa pemuasan kebutuhan yang bersifat fisik saja seperti sandang, pangan dan papan tidak lagi memadahi seperti kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan sosial, pengakuan akan harkat dan martabat, serta jaminan perolehan haknya terutama yang bersifat azasi.
2. Berkat keberhasilan suatu Negara menyelenggarakan pembangunan dibidang sosial budaya khususnya pendidikan, para warga Negara dan masyarakat semakin cerdas sehingga membuat mereka semakin sadar akan hak dan kewajiban, meskipun harus diakui bahwa tidak sedikit diantara mereka yang cenderung lebih mengutamakan perolehan haknya dibandingkan dari kewajiban. Dari dua hal diatas terlihat bahwa dinamika masyarakat baik secara individu sebagai masyarakat dan akhirnya sebagai bangsa menuntut peningkatan peranan pemerintah desa dengan seluruh jajarannya untuk memainkan peranan secara proaktif dan menyelenggarakan fungsinya secara efisiensi dan efektif. Untuk mewujudkan peranan pemerintah desa tersebut maka perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.
31
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut : a.
Tugas bidang pemerintahan, meliputi : 1. Registrasi Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan. 2. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan, 3. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi. 4. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa. 5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah.
b.
Tugas bidang pelayanan umum, meliputi 1. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan. 2. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).
3.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk
32
mambantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun. Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). (Adisasmita, 2006:38) Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
upaya
pemanfaatan
dan
pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut: a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi) b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan) c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran,
33
efektivitas
dan
efesiensi)
Partisipasi
masyarakat
telah
sekian
lama
diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Dwipayana (2003:81), partisipasi menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri dan kedua, menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakkan demokrasi, manjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat mensetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Muncul apabila mereka dapat mensetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal. Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi’i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang
34
dilakukan pemerintah. b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuhkembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responbility) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan tanggung jawab (Tjokromidjojo, 2002). Selanjutnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang sering di abaikan dan hampir tidak kelihatan adalah partisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintahan itu sendiri baik dari level yang paling atas (pemerintah pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada kepala desa. Pengambilan keputusan ini seringkali tidak melibatkan masyarakat desa sehingga pada tiap-tiap desa untuk wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan
masyarakat
menentukannya,
akan
bagaimana
sangat proses
tergantung penentuannya
kepada serta
siapa
yang
bagaimana
diimplementasikanya agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan berpihakan publik, maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu harus ada rumusan ataupun strategi yang di ciptakan guna melibatkan masyarakat dalam pengambilaan keputusan mengenai kebijakan yang bersifat langsung melibatkan kepentingan desa dan masyarakat desa itu sendiri. Membuat strategi perencanaan bersama masyarakat yaitu melalui serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat berusaha menguatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengupayakan kerjasama/kemitraan yang lebih erat antar berbagai pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah, DPRD dan
35
Masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan daerah (Hidayat, 2004:74). Strategi perencanaan masyarakat yang dilakukan adalah untuk menjadikan partisipasi masyarakat bukan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan alasan kebaikan hati melainkan dimaksudkan sebagai suatu pelayanan dasar yang tersedia dan bagian yang menyatu dalam pengelolaan pembangunan daerah di era ini. Adapun tujuan dari serangkaian aktivitas perencanaan bersama masyarakat meliputi antara lain mengurangi berbagai hambatan yang memisahkan antara masyarakat dengan pemerintahannya, mendorong masyarakat dan aparat pemerintah secara bersama-sama untuk mencapai jalan keluar dari berbagai masalah umum yang mereka hadapi, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan demokratisasi, membangun kapasitas lokal untuk mendorong pengelolaan pembangunan daerah secara partisipatif, sebagai hasil dari pendekatan yang diupayakan. Untuk itu keterlibatan antara kedua belah pihak ini (Aparat pemerintah dan masyarakat) dalam pembangunan sangatlah di butuhkan guna kemajuan bersama sebagai bentuk orientasi dari pembangunan.
36
BAB IV PENUTUP 1.1 Kesimpulan
Berdasarkan paparan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut : 1. Dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. 2. Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program desa. Dan upaya Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa salah satunya ditunjukkan dengan cara pendekatan terhadap warga. Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak mungkin dilakukan sendiri, Kepala Desa juga perlu partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan program pembangunan yang ada di desa. 3. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.
37
3.2 Saran
Makalah ini akan menjadi bahan masukan serta merupakan bahan tambahan ilmu pengaetahuan dan wawasan para pembaca dalam mengkaji peran pemerintah dalam pembangunan, maka dari itu penulis menyarankan jika terdapat persoalan-persoalan yang agak rumpang kami berharap semoga pembaca dapat berfikir tepat dan benar sehingga terhindar dari kesimpulan yang salah dan keliru. Dalam makalah ini tentunya akan ditemukan kelemahan-kelemahan atau bahkan kekeliruan. Dengan itu, kami sangat berharap adanya masukan dari pembaca dan kritik konstruktif sebagai upaya pembangunan mental guna penyempurnaan isi makalah ini.
38
DAFTAR PUSTAKA
Beratha, I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Jakarta : Ghalia Indonesia. Coleridge, Peter.1997. Pembebasan dan Pembangunan.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Kartono, Kartini. 1993. Pemerintahan dan Kepemimpinan. Rajawali Press. Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah. Palu : Universitas Tadulako. Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia. Sawe, Jamaluddin. 1996. Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan. Jakarta : APDN Press. Siagian, SP. 1991. Administrasi Pembangunan. Jakarta : Haji Masagung. Surjadi, A. 1983. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Alumni. Syafiie, Kencana Inu. 2003. Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT.Refika Susandi. Tjiptoherianto, Prijono. 1993. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Prisma. Widjaya, AW. 1992. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : Rajawali Press. sumber lain
Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan dan pembangunan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Republuk Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesianomor 21 Tahun 2001 Tentangotonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,
39
