MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA
DEMOKRASI Era Pengakuan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur
ASEP SUNANDAR NPM :
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STISIP GUNA NUSANTARA Jl. Raya Cibinong Kp. Warungtilu RT 15 RW 01 Sukajadi Cibinong - Cianjur 43271
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin,, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang Alhamdulillahirabbilalamin kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah SWT atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Demokrasi ini dengan judul “Era “Era Pengakuan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur ”. Cianjur ”. Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Kedua orang tua, Para Dosen, Aparatul Pemerintah Desa Tanggeung dan segenap Rekan Mahasiswa yang telah memberikan dukungan, kasih, dan kepercayaan yang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun membangun agar makalah ini dapat lebih l ebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Cianjur,
Februari 2014
Penyusun
ASEP SUNANDAR
i|Page
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR PENGANTAR .......................................................... ............................................................................................... .....................................
i
DAFTAR ISI .............................................................. .............................................................................................................. ................................................
ii
BAB
I
LATAR BELAKANG BELAKANG ............................................................... ............................................................................. ..............
1
BAB II
TUJUAN PUSTAKA ................................................................. ............................................................................... ..............
4
A. B.
Pengertian Demokrasi Demokrasi ...................................................................... Kedaulatan Rakyat ............................................................. ........................................................................... ..............
4 9
BAB III TINJAUAN TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA TANGGEUNG KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR ............................................................ ................................................................................................. .....................................
13
A. B.
Kondisi Geografis dan Demografis Demografis .................................................. .................................................. Pelaksanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ................................................
13 16
BAB IV PENUTUP ........................................................... ................................................................................................ .....................................
22
A. B.
Kesimpulan ............................................................. ...................................................................................... ......................... Saran ............................................................ ................................................................................................. .....................................
22 23
DAFTAR PUSTAKA
ii | P a g e
BAB I LATAR BELAKANG
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak dapat lepas dari jabatan Kepala Desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat desa yang sudah mempunyai hak memilih. Selanjutnya syarat dan tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Cianjur diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjurg No. 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa beserta petunjuk pelaksanaannya pelaksanaannya yang berpedoman berpedoman pada Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati paling lama 30 hari setelah pemungutan pemungutan suara. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa desa terdiri dari kepala kepala desa dan dan perangkat perangkat desa.
Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat,
1|Page
yang prosedur pertanggungjawabannya dilaksanakan kepada Bupati melalu Camat. Dan kepada BPD, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban serta desa menyampaikan informasi mengenai pokok-pokok pertanggungjawabannya. Kepala Desa mempunya tugas, kewajiban, wewenang, dan berhak atas gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan, bantuan hukum, cuti dan mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya, selanjutnya dalam rangka penguatan Pemerintah Desa, Pemerintah Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa dan penyelenggara pemerintah desa lainnya. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang terdiri atas pemilih dalam pemilihan di Kecamatan Cisalak, hak pilih dalam pemilihan di Kecamatan Cisalak, adanya tempat pemungutan suara, kampanye pemilihan kepala desa dimana kampanye ini adalah kegiatan Calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program, selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa ini ditunjang dengan adanya Tim Pelaksana Kampanye yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, kemudian ada pengawas pemilihan Kepala Desa, penjaringan yang kegiatannya dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjaring bakal calon dari warga masyarakat desa setempat, setelah adanya penjaringan, selanjutnya adanya penyaringan, dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap Bakal Calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Dari Dari penjelasan di atas, atas, maka muncullah muncullah pertanyaan, pertanyaan, apakah pemilihan pemilihan Kepala Desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? Pemilihan diawali dengan adanya persiapan yang matang, dimana BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa kepada BPD serta menginformasikan menginformasikan laporan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dalam hal ini, apakah BPD mampu mengawasi jalannya pemilihan pemilihan Kepala Desa?
1.1.
Rumusan masalah
Berdasarkan Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui di ketahui rumusan masalah sebagai berikut.
2|Page
1.2.
1)
Apa yang dimaksud dengan demokrasi ?
2)
Bagaimana pengertian demokrasi ?
3)
Apasajakah Apasajakah ciri-ciri demokrasi ?
4)
Apa saja jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia ?
5)
Bagaimana perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?
6)
Pengertian kedaulatan rakyat ?
7)
Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa?
Tujuan
Berdasarkan perumusan masalah masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari pembuatan makalah makalah ini adalah sebagai sebagai berikut.
1.3.
1)
Untuk mengetahui yang dimaksud dengan demokrasi.
2)
Untuk mengetahui pengertian demokrasi.
3)
Untuk mengetahui ciri-ciri demokrasi.
4)
Untuk mengetahui jenis-jenis dan prinsip demokrasi demokrasi di Indonesia.
5)
Untuk mengetahui perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
6)
Untuk mengetahui proses-proses atau tahapan-tahapan pemilihan kepala desa.
7)
Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
8)
Sebagai sarana atau media pembelajaran bagi mahasiswa pada umumnya.
Manfaat Adapun manfaat dari makalah ini adalah agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diberikan dan sebagai sarana media pembelajaran serta menambah wawasan pengetahuan.
3|Page
BAB II TUJUAN PUSTAKA
A.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat,yaitu pemerintahan yang yang rakyatnya rakyatnya memegang memegang peranan yang yang sangat sangat menenentukan. menenentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang diplih melalui pemilu. Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragarna, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan menegakan rule of law, adanya pemerintahan pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga Negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan mendapatkan kehidupan kehidupan yang layak. Pengertian demokrasi demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut.
Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Kranemburg, Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Jadi, demokrasi berarti cara memerintah dari rakyat. Charles Costello, Demokrasi adalah sistem social dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan emerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Koentjoro Poerbopranoto, Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Harris Soche, Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dalam Negara demokrasi, kata demokrasi pada hakekatnya mengandung makna (Mas‟oed, 1997) adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggar aan aan . (partisipasi politik), yaitu; a) Penduduk ikut pemilu; b) Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir;
4|Page
c) Penduduk ikut kampanye pemilu; d) Penduduk jadi anggota parpol dan ormas; e) Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah
1. Manfaat Demokrasi
Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu:
2.
a)
Kesetaraan sebagai warga Negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga warga Negara. Negara.
b)
Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu menceminkan keinginan dan aspirasi rakyat.
c)
Pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga Negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaanperbedaan perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, kompromi, dan bukan dengan paksanaan atau pameran pameran kekuasaan. kekuasaan.
d)
Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis; hak kebebasan berbicara dan berekspresi, berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dsb. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.
e)
Pembaruan kehidupan social. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawan pembawan kehidupan social. Penghapusan Penghapusan kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun, dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan. pergolakan.
Ciri-Ciri Sistem Demokrasi
Ciri-ciri sistem demokrasi dimaksudkan untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang yang demokratis, demokratis, yaitu: a)
Memungkinkan Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala;
5|Page
b)
Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu, seperti; presiden, menteri, menteri, gubemur gubemur dsb;
c)
Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokohtokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan; pemerintahan; sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa;
d)
Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu;
e)
Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemenntah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat (lisan, tertulis, pertemuan, pertemuan, media elektronik dan media cetak, dsb);
f)
Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. umum.
Ciri-ciri kepribadian yang demokratis: (1) Menerima orang lain; (2) terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru; (3) bertanggungjawab; bertanggungjawab; (4) Waspada terhadap kekuasaan; (5) Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan; perbedaan-perbedaan; (6) Emosi-emosinya Emosi-emosinya terkendali; (7) Menaruh kepercayaan kepercayaan terhadap lingkungan 3.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan ketatanegaraan Indonesia, yaitu: 1. Demokrasi Parlementer (liberal) Demokrasi ini dipraktikan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada bertakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juti 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembal UUD 1945.
6|Page
Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar diantara partai politik yang ada pada pada saat itu. 2. Demokrasi Terpimpin Mengapa lahir demokrasi terpimpin?, yaitu lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer parlementer (liberal) yang melahirikan terpecahnya terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain; a)
Demokrasi Demokrasi terpimpin bukanlah dictator
b)
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
c)
Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan social
d)
Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin permusyawaratan permusyawaratan yang yang dipimpin oleh hikmat hikmat kebijaksanaan. kebijaksanaan.
e)
Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin.
cocok
dengan
adalah
Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indoesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-riilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislative sebagai patner dan pengontrol eksekutiI serta situasi social poltik yang tidak menentu saat itu. 3. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hakhak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilal-nilal kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia,
7|Page
haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaian masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Mengapa lahir demokrasi Pancasila? Munculnya demokrsi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang di alami oleh bangsa Indonesia pada berlakunya demokrsi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok doterapkan diindonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya orde baru di Indonesia diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demojrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai peyimpangan yang tidak ejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi pancasila, diantaranya: diantaranya: a) Penyelenggaraan Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur j ujur dan adil b) Penegakkan Penegakkan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) c) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman d) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat e) System kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah f) Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme g) Menteri-menteri Menteri-menteri dan Gubernur di angkat menjadi anggota MPR 4. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pancasila dari masa orde baru pelaksanaan demokrasi pada masa orde reformasi sekarang ini yaitu : a) Pemilihan umum lebih demokratis b) Partai politik lebih mandiri c) Lembaga Lembaga demokrasi lebih berfungsi d) Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh.
8|Page
Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat be\rdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemeritah Negara Negara Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan konstitusi. konstitusi. Demokrasi pancasila hanya akan dapat dilaksanakandengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. pendukungnya. Catatan penting : kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman orde baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi pancasila, melainkan melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaanya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila.
B.
KEDAULATAN RAKYAT
Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah), yang berarti kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin (tokoh ilmu negara), kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Berdasarkan pengertian tersebut tersebut maka kedaulatan memiliki memiliki sifat : a. b. c. d.
asli, tidak terbagi bagi, mutlak, dan permanen. Karena kekuasaan yang tertinggi itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan kekuasaan yang lebih tinggi. tidak terbagi-bagi artinya utuh dimiliki oleh pemegang kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. Permanen / abadi, artinya kedaulatan itu tetap, tidak berubah berada dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi.
Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. masyarakat. Perjanjian masyarakat masyarakat disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jaques Rousseau. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat. Masyarakat. Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak
9|Page
Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure. Teori Kedaulatan yang Dianut oleh Negara Republik Indonesia Berdasarkan Berdasarkan uraian tentang t entang jenis kedaulatan seperti yang telah di jelaskan, Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat . Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. perwakilan”. Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya sebagai berikut: ”….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan dengan berdasar kepada Negara Republi Republi k I ndonesia ndonesia yang be ber kedaulatan r akyat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia”. Bagaimana di dalam pasal-pasal UUD 1945? Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaanya diatur oleh undang-undang dasar. Selain dari penganut jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 , isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan negara kekuasaan. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, berbangsa berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohoh dihutan diatur oleh peraturan, supaya tidak terjadi penggundulan hutan yang berakibat banjir, dan contoh lainnya. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga merupakan dasar bahwa negara kita menganut kedaulatan hukum isi lengkapnya adalah segala warga negara bersamaan kedudukkanya kedudukkanya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita kedudukan sama di dalam hukum, jika melanggar hukum siapapun akan mendapat sanksi. Misalnya rakyat biasa, atau anak pejabat jika mereka melanggar melanggar harus diberikan sanksi, mungkin berupa kurungan (penjara) (penjara) atau dikenakan denda.
MACAM – MACAM MACAM KEDAULATAN RAKYAT Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
10 | P a g e
a.
b.
Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity), yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga Negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar (external sovereignity) yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.
CARA PANDANG TENTANG KEDAULATAN Ada dua ajaran atau faham yang memberikan pengertian tentang kedaulatan ini, yaitu :
1.
2.
Monisme, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak dapat dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah pemegang wewenang tertinggi dalam negara (baik yang berwujud persoon atau lembaga). Jadi wewenang tertinggi yang menentukan wewenang-wewenang yang ada dalam negara tersebut (Kompetenz-Kompetenz). (Kompetenz-Kompetenz). Pluralisme, ajaran yang menyatakan bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold J Laski). Banyak organisasiorganisasi lain yang „berdaulat„ terhadap orang-orang orang-orang dalam masyarakat. Sehingga, tugas negara hanyalah mengkoordinir (koordineren) organisasi yang berdaulat di bidangnya masing-masing. masing-masing. Keadaan ini oleh Baker disebutkan disebutkan sebagai “Polyarchisme”. Di lingkungan ajaran Katholik dikenal dengan nama “subsidiaristeit beginsel” (prinsip subsidiaritas). Ajaran Pluralisme ini lahir karena ajaran Monisme terlalu menekankan soal kekuatan atau menekankan (force) hukum dalam melihat masyarakat negara, dan kurang menekankan soal kehendak (will) dari rakyat seperti yang diajarkan Rousseau.
KEDAULATAN MENURUT UUD 1945 1. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “.....susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”. selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil dekrit 5 juli 1959 atau sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Menurut pasal tersebut maka MPR adalah penjelmaan rakyat indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. 2. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi: “Kedaulatan
11 | P a g e
adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan dilaksanakan menurut Undang-Undang Undang-Undang Dasar”. Perubahan rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan si gnifikan terhadap fungsi dan kewenangan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaanya dilakukan oleh beberpa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12 | P a g e
BAB III TINJAUAN TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA TANGGEUNG KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR
A.
Kondisi Geografis dan Demografis Demografis Desa Tanggeung Tanggeung a. Bidang Pemerintahan 1. Umum 1. Luas dan Batas Wilayah a. luas Desa b. Batas Wilayah Wilayah 1. Sebelah Utara 2. Sebelah Selatan 3. Sebelah Barat 4. Sebelah Timur
:
337 Ha
: : : :
Cilongsong Sukajaya Margaluyu Kertajaya
2. Kondisi Geografis a. Ketinggian Tanah dari Pemukaan Pemukaan Laut b. Banyak Curah Curah Hujan c. Topografi (Dataran Rendah / Tinggi Pantai) c. Suhu Udara Rata-Rata
: : : :
+ 400 dpl + 300 mm/Th 40 0C
3. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan ) a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan
:
0,2
Km
b.
Jarak dari Pusat Pusat Pemerintahan Pemerintahan Kota Administratif
:
-
Km
c. d.
Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Jarak dari Ibu Kota Provinsi
: :
80 149
Km Km
e.
Jarak dari Ibu Kota Negara
:
300
Km
: : :
32 8 24
Ha Ha Ha
2. Pertanahan 1. Tanah Kas Desa 2. Tanah Bersertifikat Bersertifikat 3. Tanah yang belum Bersertifikat
3. Kependudukan 1. Jumlah Penduduk Menurut a. Jenis Kelamin 1. Laki – Laki – laki laki 2. Perempuan
: :
2046 Org 2075 Org
13 | P a g e
b. c.
2.
3.
4.
5.
6.
Kepala Keluarga Keluarga Kewarganegaraan 1. WNI 2. WNA
:
1121 KK
: :
4121 Org Org
: : : : :
4121 Org Org Org Org Org
: : : :
102 153 136 170
Org Org Org Org
: :
60 15
Org Org
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan a. Lulus Pendidikan Umum b. Lulus Pendidikan Pendidikan Kejuruan
: :
53 11
Org Org
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pencaharian a. Karyawan b. Wiraswasta Wiraswasta c. Tani d. Pertukangan e. Pensiunan f. Nelayan g. Pemulung h. Jasa i. Buruh Tani
: : : : : : : : :
119 153 850 51 45
Org Org Org Org Org Org Org Org Org
Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas/Mutasi Penduduk a. Lahir b. Mati c. Datang d. Pindah
: : : :
66 27 9 30
Jumlah Penduduk Menurut Agama a. Islam b. Kristen c. Katholik d. Hindu e. Budha Jumlah Penduduk Menurut Usia a. Menurut Kelompok Pendidikan 1. Usia 04 – 04 – 06 06 Tahun 2. Usia 07 – 07 – 12 12 Tahun 3. Usia 13 – 13 – 15 15 Tahun 4. Usia 16 – 16 – 19 19 Tahun b. Kelompok Kerja 1. 20 – 20 – 26 26 Tahun 2. 27 – 27 – 40 40 Tahun
30 68
Org Org Org Org
4. Jumlah Perangkat Desa
14 | P a g e
a. Kepala Urusan b. Kepala Dusun Dusun c. Staff 5. Pembinaan RT/RW 1. Jumlah RT 2. Jumlah RW 6. Jumlah Pelayanan Masyarakat 1. Pelayanan Umum 2. Pelayanan Kependudukan 3. Pelayanan Legalisasi b. Bidang Pembangunan 1. Agama Sarana Peribadatan a. Jumlah Masjid b. Jumlah Mushola Mushola c. Jumlah Gereja d. Jumlah Vihara e. Jumlah Pura
2. Pendidikan a. Kelompok Bermain b. TK c. Sekolah Dasar Negeri / MI d. SMPN/MTSN e. SMA f. Pendidikan Khusus Pondok Pesantren g. Madrasah h. Sekolah Luar Biasa i. Non Formal
: : :
5 4 7
Org Org Org
: :
17 5
Org Org
: :
5 1 1
Org Org Org
: : : : :
7 34 -
Bh Bh Bh Bh Bh
: Gedung Guru – Guru – Murid : 1 Gedung 2 Guru 20 Murid : 3 Gedung 21 Guru 408 Murid : 2 Gedung 48 Guru 1379 Murid : 2 Gedung 58 Guru 1125 Murid : 5 Gedung 10 Guru 300 Murid : 10 Gedung 250 Guru Murid : - Gedung – Gedung – Guru – Guru – Murid : 1 Gedung – Gedung – Guru – Guru – Murid
15 | P a g e
B.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.
Desa memiliki pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi Daerah, pasal 203, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman dengan Peraturan pemerintah. Selain itu juga Kepala Desa mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman berpedoman pada Peraturan Peraturan Pemerintah. Pemerintah. Dalam Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, kemasyarakatan, dan tokoh t okoh masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 01/KPTS/Pan.Pilkades/2013 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Tahun 2013
adalah : 1. Persiapan pemilihan BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Kepala Desa yang yang bersangkutan. bersangkutan. 2. Pembentukan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD membentuk paanitia pemilihan, dalam rapat lengkap BPD yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat 3. Susuna Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemilihan Setelah dilaksanakan pelantikan anggota panitia pemilihan, anggota Panitia Pemilihan menyusun kelengkapan panitia pemilihan.
16 | P a g e
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA TANGGEUNG KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Iip Sarip, SP Kusnadi, S.KM Pria Supriatna, S.Pd Mahpudin Ida Nur Fajar Drs. Ahmad Ledi Ginanjar, S.Pd Watini, S.Pd Densyu SP, S.Sos H. Dimyati, A.Ma Agus Darmawan, S.Pd Bunyamin Yadi Supriadi
Ketua merangkap merangkap anggota Wakil Ketua merangkap anggota Sekretaris 1 merangkap merangkap anggota Sekretaris 2 merangkap merangkap anggota Bendahara merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4. Pendaftaran Pemilih Panitia pemilihan mengumumkan waktu pendaftaran calon pemilih selambatlambatnya 10 hari sebelum pendaftaran calon pemilih dilaksanakan. 5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pendaftaran calon pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara. sementara. REKAPITULASI HAK PILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA TANGGEUNG KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NO
RT
1
2
JUMLAH LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH HAK PILIH
3
4
5
1
PASANGGRAHAN I
65
65
130
2 3
PADANG WANGUNSARI
94 73
97 65
191 138
4
WANGUN
108
119
227
5
BOJONGNANGKA
88
79
167
6
BOJONGSARI
99
101
200
7
BOJONGSIRNA
87
83
170
8
SUKAMULYA
67
63
130
9
KAUM
82
74
156
10 11
SIRNAGALIH PASANGGRAHAN II
61 89
76 95
137 184
12
PEUNDEUY
54
59
113
13
ANGGUYUN
83
74
157
17 | P a g e
14
SUKALAKSANA
97
110
207
15
PASIRLEMO
82
90
172
16 17
LAYUNGSARI MEKARWANGI
116 92
136 116
252 208
JUMLAH
1437
1502
2939
Tanggeung, 08 Mei 2013 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ttd IIP SARIP, SP
6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Panitia menetapkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dalam Rapat Panitia dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah berakhirnya kurun pengumuman daftar pemilih sementara. REKAPITULASI HAK PILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA DESA TANGGEUNG KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NO
RT
1
2
JUMLAH LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH HAK PILIH
3
4
5
1
PASANGGRAHAN I
65
65
130
2
PADANG
94
97
191
3
WANGUNSARI
72
65
137
4
WANGUN
108
119
227
5
BOJONGNANGKA
89
79
168
6
BOJONGSARI
99
101
200
7
BOJONGSIRNA
85
82
167
8
SUKAMULYA
67
61
128
9
KAUM
80
73
153
10
SIRNAGALIH
61
77
138
11
PASANGGRAHAN II
89
94
183
12
PEUNDEUY
54
59
113
13 14
ANGGUYUN SUKALAKSANA
83 96
74 107
157 203
15
PASIRLEMO
82
90
172
16
LAYUNGSARI
115
135
250
17
MEKARWANGI
92
114
206
JUMLAH
1431
1492
2923
Tanggeung, 06 Juni 2013 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ttd IIP SARIP, SP
18 | P a g e
7. Penyusunan Daftar pemilih Tambahan Penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan belum terdaftar pada saat penetapan daftar pemilih tetap, panitia dapat menerima pendaftaran susulan yang kemudian dituangkan dalam daftar pemilih tambahan sementara. 8. Penjaringan Bakal Calon Panitia pemilihan mengumumkan masa penjaringan dan atau pendaftaran bakal calon kepada penduduk desa secara terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi yang ada di desa. 9. Persyaratan Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
10. Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran bakal calon beserta lampirannya. lampirannya. Dengan demikian setelah tahapan penyaringan di Desa Tanggeung ada 4 Pendaftar atau Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. perundang-undangan. Yaitu : 1. Asep Suherlan, S.Pd.I 2. Asep Koswara 3. H. Jojon Hendarsah Hendarsah 4. Nanang Barkah 11. Penetapan Calon Kepala Desa Panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa, dalam rapat lengkap panitia pemilihan, untuk menetapkan nomor urut dan warna bendera calon calon disertai poto setiap setiap calon dengan dengan dilengkapi berita berita acara. acara. Photo, Nomor Urut dan Warna Bendera Calon Kepala Desa Tanggeung Tahun 2013 :
1 Nanang Barkah
2 H. Jojon H
3 Asep Koswara
4 Asep Suherlan
19 | P a g e
12. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kampanye pemilihan Kepala penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan. pemilihan.
Desa
dilaksanakan
sebagai
bagian
dari
13. Bentuk Kampanye Kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, melalui media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan rapat umum. 14. Larangan Kampanye Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Nomor 01/KPTS/Pan.Pilkades/2013 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Tahun 2013. Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa atau Tim kampanye calon Kepala Desa dilarang Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan, arak-arakan, Memberikan Memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dari calon lain, Memasang gambar calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan gedung-gedung pemerintahan, dan Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. 15. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui penunjukan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Kabupaten Cianjur. 16. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati, Untuk Desa Tanggeung sendiri yang mendapatkan suara terbanyak adalah nomor urut 4 Warna Abu-abu atas nama Asep Suherlan, S.Pd.I yang di mana calon kepala desa terpilih ini adalah yang menjabat Kepala Desa sebelumnya. sebelumnya. 17. Pengawasan pemilihan Pengawasan pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. 18. Biaya pemilihan Kepala Desa Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Bantuan pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten), dan Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
20 | P a g e
Tindak kecurangan dalam PILKADES Tanggeung Kecamatan Tanggeung Biasanya dalam pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Para calon Kades selalu menghalalkan segala cara agar bisa duduk di kursi pemerintahan. Hal seperti itu adalah tindak kecurangan yang tidak boleh dilakukan contoh tindak kecurangan dalam PILKADES antara lain : Ser angan fajar
Menurut hukum bahkan agama serangan fajar itu adalah dosa besar karena bersifat memaksa. Mengapa dikatakan memaksa karena bersifat, menyuap. Yang jadi pertanyaan Apa maksud dari serangan fajar yang dilakukan para calon kades. Apakah ingin benar-benar memajukan dosa atau untuk memperkaya harta benda. Beber Beber apa pendapat pendapat tentang serangan serangan f ajar
Serangan fajar itu adalah untuk memperkaya memperkaya harta bukan untuk memajukan dosa. Pendapat ini jelas sekali, coba kalau kita pikir secara sehat. Belum tentu dengan serangan fajar sebuah dosa tersebut akan maju dalam arti jangan di lihat dari besar kecilnya serangan fajar, tapi bukti maupun rencana yang akan dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya panitia dalam menyikapi hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh para calon. 1. Panitia seharusnya memberikan memberikan peringatan / sanksi kepada pendukung calon yang menyalahi aturan yang sudah ditentukan: seperti : para pendukung yang bersifat arogan dan yang mengusik ketentraman calon yang lain. 2. Panitia seharusnya menggugurkan atau mengeliminasi calon yang sudah menyalahi aturan yang berlebihan.
21 | P a g e
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari uraian di atas saya dapat menyimpulkan bahwa : Dalam pemilihan kepala desa (khususnya Desa Tanggeung). Panitia seharusnya bertindak secara tegas agar PILKADES berlangsung secara aman peraturan yang dilanggar oleh para calon ataupun para pencoblos sebaiknya panitia segera memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Karena itu semua dimaksudkan maju atau tidaknya suatu desa. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para bakal calon kepala desa biasanya biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror dan politik uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling memiliki potensi besar pula untuk memenangkan memenangkan pemilihan kepala desa. Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. Selain menjalani aktivitas dalam Pilkades, masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam Pilkades dengan cara ikut menjadi juru j uru kampaye kampaye (Jurkam) dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades, ikut menjadi anggota aktif dari kelompok kepentingan seperti menjadi tim sukses atau mendukung salah satu calon kades, aktif dalam proyek-proyek sosial atau program-program program-program sosial desa seperti mempromosikan mempromosikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon kades tersebut, misalnya calon kades tersebut ingin membangun sarana air bersih bagi masyarakat desa yang belum mendapatkan sarana air bersih. Masyarakat desa yang ikut dalam aktivitas Pilkades, menjadi partisipan dalam Pilkades ada juga yang menjadi pengamat mengenai jalannya Pilkades baik dari tahap pencalonan sampai pada tahap pelaksanaan, seperti menghadiri rapat-rapat umum atau diskusi-diskusi mengenai siapa saja yang akan mencalonkan menjadi kades, mengamati siapa-siapa saja yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon kades, mengikuti perkembangan politik dari masing-masing calon kades, pengamat pengamat tersebut juga memberikan memberikan suaranya dalam Pilkades setelah melihat dan mengamati secara langsung dari masing-masing calon kades.
22 | P a g e
B.
Saran
Dari uraian di atas maka saya sebagai penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Panitia PILKADES seharusnya bertindak seadil – adilnya, dalam arti tidak memihak. 2. Panitia PILKADES harus mbertindak dengan tegas kepada siapa saja yang menghambat jalannya PILKADES. 3. Panitia harus melakukan pembagian tugas/kerja bagi anggotanya. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar dibagi habis kepada masing-masing posisi/jabatan dalam kepanitiaan. 4. Untuk mewujudkan kewenangan yang jelas perlu disusun struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa. 5. Pembentukan panitia dan penggantian anggota Panitia agar mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 6. Panitia harus menyusun semua Tata Cara yang mengatur mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa secara rinci, implementatif implementatif dan efektif. 7. Dalam melaksanakan tugas, anggota Panitia harus melakukan koordinasi dengan anggota Panitia yang lain karena pelaksanaan pelaksanaan tugas Panitia bersifat kolektif. Demikian makalah ini penulis buat dengan kemampuan penulis yang ada, dan apabila dalam makalah ini ada yang kurang dimengerti penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi.
23 | P a g e
DAFTAR PUSTAKA
1.
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Nomor : 01/KPTS/Pan.Pilkades/2013 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanggeung Tahun 2013
2.
Data Monografi Desa Tanggeung Tahun 2013
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
4.
http://www.google.com
5.
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
6.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan_Rakyat
7.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_ke http://id.wikipedia.org/w iki/Pemilihan_kepala_desa pala_desa
8.
http://abuvanzablog.wordpress.c http://abuvanzablog.wordpress.com/artikel-m om/artikel-makalah-2/panitiaakalah-2/panitia-pemilihan-kepa pemilihan-kepalaladesa-yang-efektifstrategidesa-yang-efektifstrategi-pelaksanaan/ pelaksanaan/
