DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................i BAB I.............................................................................................................................1 PENDAHULUAN.........................................................................................................1 1.1 Latar Belakang.....................................................................................................1 1.2 Tujuan Penulisan..................................................................................................2 BAB II...........................................................................................................................3 TINJAUAN PUSTAKA................................................................................................3 2.1 Sistem Kesehatan Masyarakat............................................................................3 2.2 Pelayanan Kesehatan Primer..............................................................................15 2.3 Konsep Puskesmas.............................................................................................19 2.4 Konsep Kesehatan Masyarakat..........................................................................30 2.5 Konsep Keperawatan Kesehatan Masyarakat....................................................32 2.6 Konsep Keperawatan Komunitas.......................................................................38 BAB III........................................................................................................................49 KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................................49 3.1
Kesimpulan...................................................................................................49
3.2
Saran.............................................................................................................49
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................50
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perawatan kesehatan primer merupakan salah satu aspek penting dan utama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang optimal dan menyeluruh. Dalam perawatan kesehatan primer juga terdapat berbagai aspek lainnya untuk menunjang terlaksananya kegiatan tersebut, diantaranya konsep kesehatan mayarakat, konsep puskesmas, konsep keperawatan kesehatan masyarakat dan konsep keperawatan komunitas. Perawatan
kesehatan
primer
di
Indonesia
diwujudkan
dibentuknya
puskesmas. Fungsi puskesmas adalah pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terdapat kegiatan pokok puskesmas dintaranya upaya kesehatan ibu dan anak, upaya perbaikan gizi, upaya kesehatan lingkungan, upaya pengobatan dan upaya penyuluhan kesehatan masnyarakat. Melalui program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dapat mewujudkan masyarakat yang sehat. Kesehatan masyarakat merupakan suatu ilmu yang mengembangkan konsep kesehatan pada keluarga dan komunitas melalui promosi pola hidup sehat dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu keperawatan dapat dikolaborasikan menjadi ilmu perawatan kesehatan masyarakat dan keperawatan komunitas. Keperawatan kesehatan masyarakat adalah pelayanan keperawatan yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan yang beresiko tinggi terhadap terjadinya masalah kesehatan. Inti dari perawatan kesehatan masyarakat ini adalah memberikan jasa yang berbasis masyarakat, dan layanan berbasis masyarakat yang didorong oleh kebutuhan dan sumber daya masyarakat. Secara arti keperawatan komunitas hampir sama dengan keperawatan kesehatan masyarakat, yaitu memberikan pelayanan keperawatan pada masyarakat yang beresiko tinggi terhadap
1
terjadinya masalah kesehatan. Tujuan dari keperawatan komunitas adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya. Keperawatan komunitas ini mencakup berbagai bentuk upaya pelayanan kesehatan baik upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitative maupun resosialitatif.
1.2 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah CNP IV. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu; 1. Mengetahui dan memahami sistem kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer 2. Mengetahui dan memahami konsep puskesmas 3. Mengetahui dan memahami konsep kesehatan masyarakat 4. Mengetahui dan memahami konsep keperawatan kesehatan masyarakat 5. Mengetahui dan memahami konsep keperawatan komunitas
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Kesehatan Masyarakat 2.1.1 Sistem Kesehatan Health sistem menurut WHO adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan (WHO, 2009). Menurut WHO juga sistem kesehatan adalah sebuah proses kumpulan berbagai faktor kompleks yang berhubungan dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada setiap saat dibutuhkan. Dalam sebuah sistem harus terdapat unsur-unsur input, proses, output, feedback, impact dan lingkungan. Sistem kesehatan yang telah disahkan sesuai SK Menkes bahwa tujuan yang pasti adalah meningkatkan derajat yang optimal dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Tujuan utama sistem kesehatan ada tiga, yaitu : 1. Peningkatan status kesehatan 2. Perlindungan resiko: universal coverage 3. Kepuasan public Fungsi dalam sistem dapat digambarkan sebagai berikut, Berdasarkan konsep WHO tahun 2000 : 1. Input a. Stewardship/governance b. Financing 2. Process a. Creating resource : a) human resource management b) pharmaceuticals management b. Financing
3
3. Output a. Delivering services: a) service provision, b) information sistem, c) community empowerment 4. Outcome, kriteria health sistem performance meliputi: a. Equity b. Access c. Quality d. Efficiency e. Sustainability 5. Impact a. Status kesehatan b. Proteksi c. Kepuasan d. Health impact Berdasar konsep WHO tahun 2009, the building blocks of the health sistem: aim and attributes. 1. Sistem building blocks, terdiri dari: a. Service delivery b. Health workforce c. Information d. Medical products, vaccines and technologies e. Financing f. Leadership/governace 2. Sistem building blocks tadi memberikan access coverage dan quality safety untuk overall goals/outcomes, yaitu: a. Improve health (level and equity) b. Responsiveness c. Sosial and financial risk protection
4
d. Improved efficiency 2.1.2 Sistem Kesehatan di Indonesia Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada: 1) Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan kemandirian, 3) Adil dan merata, serta 4) Pengutamaan dan manfaat. Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut. Maksud dan Kegunaan SKN Penyusunan SKN 2009 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman tentang bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, baik oleh masyarakat, swasta, maupun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya. Tersusunnya SKN 2009 mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan
5
kesehatan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 merupakan arah pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 dan SKN merupakan dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary health care) yang meliputi: 1) Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, 2) Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat, 3) Kebijakan pembangunan kesehatan, dan 4) Kepemimpinan. Sistem Kesehatan Nasional juga disusun dengan memperhatikan inovasi/terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Pendekatan pelayanan kesehatan dasar secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender. Penyelenggaraan SKN a. Upaya Kesehatan Upaya kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk intelegensia dan sosial. Upaya kesehatan dilaksanakan dalam tingkatan upaya sesuai dengan kebutuhan medik dan kesehatan. Terdapat tiga tingkatan upaya, yaitu upaya kesehatan primer, upaya kesehatan sekunder, dan upaya kesehatan tersier. Upaya kesehatan diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
6
Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung-jawab secara timbal balik, baik horisontal dan vertikal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Rujukan dibagi dalam rujukan medik yang berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen, dan pengetahuan tentang penyakit; sedang rujukan kesehatan dikaitkan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa sarana, teknologi, dan operasional. Upaya kesehatan primer adalah upaya kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan atau masyarakat dengan pelayanan kesehatan melalui mekanisme rujukan timbal-balik, termasuk penanggulangan bencana dan pelayanan gawat darurat. Upaya kesehatan sekunder dan tersier adalah upaya kesehatan tingkat rujukan maupun rujukan tingkat lanjut. 1) Upaya Kesehatan Primer Upaya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. a) Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer (PKPP) Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style). Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang
7
ditetapkan sesuai ketentuan berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun fasilitas kesehatan perorangan primer baik Puskesmas dan jaringannya, serta fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dilaksanakan dengan dukungan pelayanan kesehatan perorangan sekunder dalam sistem rujukan yang timbal balik. Pelayanan kesehatan perorangan primer diselenggarakan berdasarkan Norma, Sstandar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari organisasi profesi dan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan primer dapat diselenggarakan sebagai pelayanan yang bergerak (ambulatory) atau menetap; dapat dikaitkan dengan tempat kerja, seperti klinik perusahaan; dan dapat disesuaikan dengan lingkungan atau kondisi tertentu (kesehatan matra, seperti: kesehatan haji, kesehatan kelautan, kesehatan penerbangan, kesehatan wisata). Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan perorangan primer di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan,
terutama
bagi
masyarakat
miskin,
daerah
terpencil,
perbatasan, pulau-pulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primer untuk penduduk miskin dibiayai oleh pemerintah, sedangkan golongan ekonomi lainnya dibiayai dalam sistem pembiayaan yang diatur oleh pemerintah. Dalam pelayanan kesehatan perorangan termasuk pula pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam bentuk seperti Pos Kesehatan Desa
8
(Poskesdes) dan pengobatan tradisional serta pengobatan alternatif yang secara ilmiah telah terbukti terjamin keamanan dan khasiatnya. b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer (PKMP) Pelayanan
kesehatan
masyarakat
primer
adalah
pelayanan
peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat primer menjadi tanggung-jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang pelaksanaan operasionalnya dapat didelegasikan kepada Puskesmas. Masyarakat termasuk
swasta
dapat
menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
masyarakat primer sesuai peraturan yang berlaku dan berkerjasama dengan pemerintah. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh pemerintah bersama masyarakat, termasuk swasta. Pemerintah wajib melaksanakan dan membiayai pelayanan kesehatan masyarakat primer yang berhubungan dengan prioritas pembangunan kesehatan melalui kegiatan perbaikan lingkungan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan kematian serta paliatif. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer didukung kegiatan lainnya, seperti surveilans, pencatatan, dan pelaporan. Pemerintah dapat membentuk fasilitas kesehatan yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat sesuai keperluan. Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
masyarakat
primer
mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat dan didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat sekunder.
9
2) Upaya Kesehatan Sekunder Upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan rujukan lanjutan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. a) Pelayanan Kesehatan Perorangan Sekunder (PKPS) Pelayanan
kesehatan
perorangan
sekunder
adalah
pelayanan
kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta wajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai ijin praktik serta didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas kesehatan perorangan sekunder baik Rumah Sakit setara kelas C serta fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, sesuai, efektif, efisien dan berbasis bukti (evidence
based
medicine)
serta
didukung
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder yang bersifat tradisional dan komplementer dilaksanakan dengan berafiliasi dengan atau di rumah sakit pendidikan.
10
Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sekunder (PKMS) Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menjadi tanggung- jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Provinsi sebagai fungsi teknisnya, yakni melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak sanggup atau tidak memadai dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer. Dalam penanggulangan penyakit menular yang tidak terbatas pada suatu batas administrasi pemerintahan (lintas kabupaten/ kota), maka tingkat yang lebih tinggi (provinsi) yang harus menanganinya. Fasilitas kesehatan penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dibangun sesuai dengan standar. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat milik swasta harus mempunyai izin sesuai peraturan yang berlaku serta dapat bekerjasama dengan unit kerja Pemerintah Daerah, seperti laboratorium kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), dan lain-lain. 3) Upaya Kesehatan Tersier
11
Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier. a) Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier (PKPT) Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan wajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilaksanakan di Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus setara kelas A dan B, baik milik pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik dan juga termasuk klinik khusus, seperti pusat radioterapi. Pemerintah mengembangkan berbagai pusat pelayanan unggulan nasional yang berstandar internasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan menghadapi persaingan global dan regional. Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan tersier dapat didirikan melalui modal patungan dengan pihak asing sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pelayanan kesehatan
perorangan
tersier
wajib
melaksanakan
penelitian dan pengembangan dasar maupun terapan dan dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. b) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier (PKMT) Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional.
12
Pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tersier adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Unit kerja terkait di tingkat Provinsi, Departemen Kesehatan, dan Unit kerja terkait di tingkat nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersier menjadi tanggung-jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan yang didukung dengan kerja sama lintas sektor. Institut pelayanan kesehatan masyarakat tertentu secara nasional dapat dikembangkan untuk menampung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. b. Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya rata-rata 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara USD 12-18 per kapita per tahun. Persentase ini masih jauh dari anjuran Organisasi Kesehatan Sedunia yakni paling sedikit 5% dari PDB per tahun. Sementara itu anggaran pembangunan berbagai sektor lain belum sepenuhnya mendukung pembangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. c. SDM Kesehatan Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pemerataannya masih belum merata, bahkan ada beberapa puskesmas yang belum ada dokter, terutama di daerah terpencil. Bisa kita lihat, rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk 1:5000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru, dengan
13
rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.850. Sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.600. Namun daya serap tenaga kesehatan oleh jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas. Hal ini bisa menjadi refleksi bagi Pemerintah dan tenaga medis, agar terciptanya pemerataan tenaga medis yang memadai. d. Sumberdaya Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Industri farmasi di Indonesia saat ini cukup berkembang seiring waktu. Hanya dalam hal ini pengawasan dalam produk dan obat yang ada. Perlunya ada tindakan yang tegas, ketat dalam hal ini. e. Pemberdayaan Masyarakat Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini agar tercapainya Indonesia Sehat 2010 juga dibutuhkan. Sayangnya pemberdayaan masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan masih dilaksanakan secara terbatas. Kecuali itu lingkup pemberdayaan masyarakat masih dalam bentuk mobilisasi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam program pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan. f. Manajemen Kesehatan
14
Meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan sangatlah berpengaruh juga, karena dalam hal ini yang memanage proses, tetapi keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dukungan hukum kesehatan serta administrasi kesehatan. Jika tidak tersedianya hal ini maka bisa jadi proses manajemen akan terhambat/ bahkan tidak berjalan. Sebenarnya, jika kita menengok sebentar bagaimana proses pemerintah bekerja, selalu berusaha dan berupaya yang terbaik, baik juga tenaga medis. Hanya saja dalam prosesnya terdapat sebuah kendala baik dalam SDM pribadi ataupun sebuah pemerintahan itu. Bisa jadikan renungan bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih baik dengan input-proses-dan output yang bisa menghasilkan sebuah kebanggaan dan sebuah tujuan bersama
2.2 Pelayanan Kesehatan Primer Primary Health Care (PHC) adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dari sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat (Nasrul Effendy, 1998). PHC merupakan upaya kesehatan primer yang didasarkan kepada metode dan teknologi yang praktis, ilmiah dan dapat diterima secara sosial, terjangkau oleh semua individu dan keluarga, dalam masyarakat melalui partisipasinya yang penuh, serta dalam batas kemampuan, penyelenggaraan yang dapat disediakan masyarakat dan pemerintah di setiap tahap pembangunan, dalam semangat kemandirian (WHO & UNICEF, 1978). Primary Health Care (PHC) diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) sekitar tahun 70-an, dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di Indonesia, PHC memiliki 3 (tiga) strategi utama, yaitu kerjasama multisektoral, partisipasi masyarakat, dan penerapan
15
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dengan pelaksanaan di masyarakat, ujar Menkes saat membuka secara resmi the 14 Medical Association of South East Asian Nation (MASEAN) Mid-term Meeting di Savoy Homann, Bandung (17/06). Menurut Deklarasi Alma Ata (1978) PHC adalah kontak pertama individu, keluarga, atau masyarakat dengan sistem pelayanan. Pengertian ini sesuai dengan definisi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009, yang menyatakan bahwa Upaya Kesehatan Primer adalah upaya kesehatan dasar dimana terjadi kontak pertama perorangan atau masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Menurut
Menkes,
dalam
mendukung
strategi
PHC
yang
pertama,
Kementerian Kesehatan RI mengadopsi nilai inklusif, yang merupakan salah satu dari 5 nilai yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, yaitu prorakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Strategi PHC yang kedua, sejalan dengan misi Kementerian Kesehatan, yaitu; 1. Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat,
melalui
pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan; 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; dan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Di Indonesia, penyelenggaraan PHC dilaksanakan di Puskesmas dan jaringan yang berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat, yaitu Poskesdes dan Posyandu yang ada di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan. Untuk strategi ketiga, Kementerian Kesehatan saat ini memiliki salah satu program yaitu saintifikasi jamu yang dimulai sejak tahun 2010 dan bertujuan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap obat-obatan. Program ini memungkinkan jamu yang merupakan obat-obat herbal tradisional yang sudah 16
lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia, dapat teregister dan memiliki izin edar sehingga dapat diintegrasikan di dalam pelayanan kesehatan formal. Menkes menambahkan, untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan PHC bagi masyarakat, diperlukan kerjasama baik lintas sektoral maupun regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tujuan umum Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan, sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Tujuan khusus 1
Pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani
2
Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani
3
Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani
4
Pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumbersumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Fungsi PHC 1
Pemeliharaan kesehatan
2
Pencegahan penyakit
3
Diagnosis dan pengobatan
4
Pelayanan tindak lanjut
5
Pemberian sertifikat
Elemen Kegiatan-Kegiatan PHC dapat berupa 1
Pendidikan kesehatan
2
Perbaikan
3 4
makanan Penyediaan air dan sanitasi Pemeliharaan kesehatan ibu
5
dan anak Imunisasi
gizi
6 dan
Pencegahan
dan
pengawasan
penyakit-
7 8
penyakit endemic Pengobatan Penyediaan obat-obatan
9
pokok Perawatan mata
17
Lima Prinsip Dasar PHC 1. Pemerataan upaya kesehatan 2. Penekanan pada upaya preventif 3. Menggunakan teknologi tepat guna 4. Melibatkan peran serta masyarakat 5. Melibatkan kerjasama lintas sektoral Sasaran 1 Individu, keluarga, masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan : 2 Keluarga : ibu 3 Masyarakat : tokoh dan pemimpin 4 Pemberi pelayanan kesehatan : langsung dan tidak langsung melalui pelatihan organisasi kemasyarakatan. Tanggungjawab Perawat PHC 1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan implementasi pelayanan kesehatan dan program pendidikan kesehatan 2. Kerjasama dengan masyarakat, keluarga dan individu 3. Mengajarkan konsep kesehatan dasar dan tehnik asuhan diri sendiri pada masyarakat 4. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada petugas pelayanan kesehatan 5. Koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat Tiga Unsur Utama 1 Mencakup upaya-upaya dasar kesehatan 2 Melibatkan peran serta masyarakat 3 Melibatkan kerjasama lintas sektoral
2.3 Konsep Puskesmas
Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang
berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan ,serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelengarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu dan kesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. 2.3.1 Fungsi puskesmas 1) pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
18
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau
penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 2) pusat pemberdayaan masyarakat (memiliki kesadaran akan kesehatan) 3) pusat pelayanan kesehatan strata pertama a. Pelayanan kesehatan perorangan (private goods) b. Pelayanan kesehatan masyarakat (public goods) : promosi kesehatan, pemberantasan
penyakit,
penyehatan
lingkungan,
perbaikan
gizi,
peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya Proses dalam melaksanakan fungsinya dilakukan dengan cara 1) Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri 2) Memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien 3) Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan tehnik materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat 4) Memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat 5) Bekerja sama dengan sector-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program puskesmas 2.3.2 Visi Puskesmas
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh
puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masayarakat kecamatan
19
masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama yakni: a. Lingkungan sehat b. Perilaku sehat c. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu d. Derajat kesehatan penduduk kecamatan 2.3.3 Misi Puskesmas a.menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya b. mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya c.memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan
d.
masyarakat beserta lingkungannya 2.3.4 Strategi
Strategi puskesmas untuk mewujudkan pembangunan kesehatan adalah melalui pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh secara pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan yang menyeluruh
2.3.5 Upaya penyelenggaraan 1.
Upaya Kesehatan Wajib: (1) Upaya Promosi Kesehatan, (2) Upaya Kesehatan Lingkungan, (3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana, (4)
20
Upaya Perbaikan Gizi, (5) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, (6) Upaya Pengobatan Upaya Kesehatan Pengembangan *sesuai kebutuhan*: (1) Upaya Kesehatan
2.
Sekolah, (2) Upaya Kesehatan Olah Raga, (3) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat, (4) Upaya Kesehatan Kerja, (5) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, (6) Upaya Kesehatan Jiwa, (7) Upaya Kesehatan Mata, (8) Upaya Kesehatan Usia Lanjut, (9) Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional 2.3.6 Kegiatan pokok PUSKESMAS
Berdasarkan Buku pedoman kerja puskesmas yang terbaru ada
20 usaha pokok kesehatan yang dapat dilakukan oleh puskesmas. Usaha pokok kesehatan sangat tergantung pada faktor tenaga, sarana dan prasarana, biaya yang tersedia, serta kemampuan menegemen dari tip-tiap puskesmas. berikut ini adalah kegiatan pokok puskesmas 1.
Upaya kesehatan ibu dan anak
a. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi, anak balita, dananak pra sekolah b. Memberikan nasihat tentang makanan guna mencegah gizi buruk c. Imunisasi d. Pemberian nasihat mengenai perkembangan anak dan
cara
menstimulasinya e. Pengobatan bagi ibu, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah untuk penyakit ringan 2.
Upaya keluarga berencana
a. Mengadakan kursus keluarga berencana untuk para ibu dan calon ibu yang mengunjungi KIA b. Mengadakan kursus keluarga berencana kepada dukun yang kemudian akan bekerja sebagai pengerak calon peserta keluarga berencana c. Memasang IUD, cara-cara penggunaan pil, kondom dengan memberi sarannya.
21
3.
Upaya perbaikan gizi
a.
Mengenali penderita-penderita kekurangan gizi
b.
Mengembangkan program perbaikan gizi
c.
Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakt
4.
Upaya kesehatan lingkungan
Kegiatan – kegiatan utama kesehaatan lingkungan yang dilakukan staf puskesmas di antaranya adalah: a. b. c. d. e. f. g. 5. a. b. c. d. e. f. g. h. 6.
Penyehatan air bersih Penyehatan pembuangan kotoran Penyehatan lingkungan perumahan Penyehatan air buangan/limbah Pengawasan sanitasi tempat umum Penyehatan makanan dan minuman Pelaksanaan peraturan perundangan Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Mengumpulkan dan menganalisa data penyakit Melaporkan kasus penyakit menular Menyelidiki benar atau tidak laporan yang masuk Tindakan permulaan untuk menahan penyakit menular Menyembuhkan penderita , hingga tidak lagi menjadi sumber penyakit Pemberian imunisasi Pemberantasan vector Pendidikan kesehatan kepada masyarakat Upaya penggobatan
a. Melaksanakan diagnosis sedini mungkin melalui pengkajian riwayat penyakit,
mengadakan
pemeriksaan
fisik,
mengadakan
pemeriksaan
laboraatorium, dan membuat diagnosis b. Melaksanakan tindakan pengobatan c. Melakukan upaya rujukan
22
7.
Upaya penyuluhan kesehatan masyarakat
a. Kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan oleh petugas di klinik, rumah,dan kelompok-kelompok masyarakat b. Di tinggkat puskesmas tidak ada petugas penyuluhan tersendiri, tetapi di tinggkat kabupaten di adakan tenaga-tenaga koordinator penyuluhan kesehatan 2.3.7 Peran puskesmas
Dalam kontek otonomi daerah saat ini, puskesmas mempunyai
peran yang sangat viltal. Sebagai institusi pelaksana teknis, puskesmas dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk keikutsertaan untuk
menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang, tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Puskesmas juga dituntut dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara kompeherensif dan terpadu 2.3.8 Wilayah kerja puskesmas Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 2.3.9 Fasilitas penunjang
23
Untuk perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, maka puskesmas
perlu di tunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut puskesmas pembantu dan puskesmas keliling 1.
Puskesmas pembantu
Puskesmas pembantu lebih sering disebut Pustu atau Pusban, merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas sebagai ruang lingkup wilaya yang kecil. 2.
Puskesmas keliling
Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang di lengkapi dengan kendaraan bermotor roda dua atau perahu motor, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas dalam wilayah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan :
a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang sulit di jangkau oleh pelayanan kesehatan b. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa c. Dapat dipergunakan sebagai alat transportasi penderita dalam rangka rujukan bagi kasus darurat d. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audio visual. 3.
Bidan desa
Setiap daerah pasti disediakan seorang bidan yang bertangung
jawab langsung kepada kepala kesehatan. Wilayah kerja bidan desa adalah satu desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3000 jiwa. Tugas bidan desa adalah membina peran serta masyarakat melalui pembinaan posyandu dan
24
pembinaan kelompok desa dasawarsa serta pertolongan persalinan di rumah penduduk.
Kedudukan puskesmas a.Kedudukan administrasi Puskesmas membantu perangkat desa daerah pemerintahan daerah tingkat dua dan bergantung jadwal langsung, baik secara teknis maupun administrtif kepada kepala kesehatan daerah tingkat dua Kedudukan dalam herarki pelayanan kesehatan Sesuai dengan SKN, puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas kesehatan
b.
pertama.
Stuktur organisasi dan tata kerja 1.
Unsur pimpinan; Kepala puskesmas
2.
Unsur pembantu pemimpin; Urusan taat usaha
3.
Unsur pelaksana ; Unit I,II,III,IV,V VI, VII
Tugas pokok puskesmas : 1. Kepala puskesmas : Bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan puskesmas 2. Kepala urusan tata usaha : Mempunyai tugas di bidang kepegawaian, keuangan, dll 3. Unit 1: Melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi 4. Unit II: Melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit 5. Unit III: Melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan tenaga kerja dan manula 6. Unit IV: Melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, sekolah dan olahraga 7. Unit V: Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyuluhan 8. Unit VI: Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan inap 9. Unit VII: Melakukan tugas kefarmasian
Program puskesmas :
25
1.
Kesejahteraan
ibu
dan
anak (KIA)
10. Perawatan
kesehatan
masyarakat
2.
Keluarga berencana
11. Usaha kesehatan kerja
3.
Usaha peningkatan gizi
12. Usaha kesehatan gigi dan
4.
Kesehatan lingkungan
5.
Pemberantasan penyakit
Upaya
termasuk
pengobatan,
pelayanan
darurat
kecelakaan 7.
Penyuluhan
kesehatan masyarakat 8.
13. Usaha kesehatan jiwa 14. Kesehatan mata
menular 6.
mulut
Usaha kesehatan sekolah
15. Laboratorium 16. Pencatatan dan pelaporan sistem informasi kerja 17. Kesehatan usia lanjut 18. Pembinaan
pengobatan
tradisional 9.
Kesehatan olahraga
Jangkauan pelayanan kesehatan Tidak semua masyarakat dapat terjangkau oleh puskesmas pusat oleh karena itu ada puskesmas pembantu dan bidan.
Dukungan rujukan 1.
Sistem rujukan upaya kesehatan adalah sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadi penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat,
2.
baik secara vertical maupun horizontal Jenis rujukan a. Rujuakan medis
26
1) Konsultasi penderita untuk keperluan diagnostic pengobatan, tindakan, operatif, dll 2) Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap 3) Medatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan pelayanan kesehatan b. Rujukan kesehatan Menyangkut masalah kesehatanmasyarakat yang bersifat preventif, dan promotif 1) Survey epidemologi dan pemberantasan penyakit atas keajadian luarbiasa atau terjangkitnya penyakit menular 2) Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah 3) Penyelidikan penyebab keracunan, bantuan teknologi penangulangan keracunan dan bantuan obat – obatan atas terjadinya masalah keracunan 4) Pemberian makanan, tempat tinggal dan obat-obatan untuk pengungsi atas terjadinya bencana alam 5) Sarana dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas kekurangan air
3.
bersih masyarakat umum 6) Pemeriksaan spesimen air laboratorium kesehatan dll Tujuan sistem rujukan upaya kesehatan a. Tujuan umum Dihasilkanya pemerataan usaha pelayanan kesehatan yang didukung kualitas pelayanan yang optimal dalam rangka memecahkan masalah kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna b. Tujuan khusus 1) Dihasilkanya upaya pelayanan kesehatan klinik yang bersifat kuratif dan
rehabiltatif secara berhasil guna dan berdaya guna 2) Dihasilkanya upya kesehatan mesyarakat yang bersifat preventif dan promotif guna dan berdaya guna 4.
Jenjang tingkat pelayanan kesehatan
5.
Alur rujukan
Rujuksn medis
a. Internal antara petugas medis b. Antara puskesmas pembantu dan puskesmas
27
c. Antara masyarakat dan puskesmas d. Antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain e. Antara puskesmas dengan rumah sakit, laboratorium atau fasilitas kesehatan 6.
Upaya peningkatan mutu rujukan Langkah-langkah;
a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesams dalam menampung rujukan dari puskesmas pembantu dan pos kesehatan lain dari masyarakat b. Mengadakan rujukan antara dengan mangadakan ruang tambahan untuk 10 tempat tidur perawatan penderita gawat darurat di lokasi strategis Meningkatkan sarana komunikasi anatara unit pelayanan kesehtan Menyediakan puskesmas keliling di setiap kecamatan Menyediakan sarana pencatatan dan pelaporan bagi sistem rujukan Meningkatkan upaya dana sehat masyarakat untuk menunjang masyarakat
c. d. e. f.
Pukesmas perawatan Adalah puskesmas yang di beri tambahan ruang dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara Berikut ini adalah puskesmas perawatan a. b. c. d. e.
Puskesmas terletak kurang lebih 20 km dari rumah sakit Puskesmas mudah dicapai dengan kendaraan bermotor Puskesmas dipimpin oleh dokter dan telah mempunyai tenaga yang memadai Jumlah kunjungan puskesmas minimal 100 orang perhari Penduduk wilayah keraja puskesmas dan penduduk wilaya 3 puskesmas di
sekitarnya f. Pemerintah daerah bersedia menyadiakan dana rutin yang memadai Fungsi 1.
Kegiatan
a. Melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gadar dan merawat sementara penderita gadar untuk observasi penderita dalam rangka diagnostic dengan rata-rata 3-7 hari perawatan,
28
b. Melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke RS, c. Memberikan pertolongan persalinan bagi kehamilandengan resiko tinggi dan persalinan dengan penyulit d. Melakuan metode operasi pria dan metode operasi wanita untuk KB 2.
Ketenagaan
Dua orang yang telah mendapatkan pelatihan klinis di RS selama 6 bulan dalam bidang bedah, obstetri, dan ginekologi. Pediatric, internis, satu orang perawat yang telah dilatih selama 6 bulan berada di bidang perawatan bedah, kebidanan, pediatric, serta penyakit dalam. Tiga orang perawat atau bidan diberi tugas bergilir dan satu orang pekerja kesehatan tamatan SMA atau lebih 3.
Sarana
Memerlukan tempat untuk melakukan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan menyediakan luas bangunan, ruangan, ruang pelayanan, serta peralatan yang lengkap yaitu ruang rawat tinggal yang mememadai (nyaman; luas dan terpisah antara anak-anak, wanita dan laki-laki untuk menjaga privasi) ruangan operasi dan ruangan post-operasi, ruangan persalinan (termasuk ruangan menyusui sekaligus ruang recovery), kamar perawat jaga, serta kamar linen dan cuci 4.
Peralatan medis
Peralatan operasi terbatas, peralatan obstetric potologis, peralatan vasektomi dan tubektomi, peralatan resusitasi dan minimal 10 tempat tidur dengan peralatan perawatan
2.4 Konsep Kesehatan Masyarakat
Kesehatan masyarakat merupakan suatu ilmu yang menjaga dan
mengembangkan kesehatan pada keluarga dan komunitas melalui promosi pola hidup
29
sehat, penelitian untuk pencegahan penyakit dan cedera serta deteksi dan kontrol penyakit infeksius. Secara keseluruhan, kesehatan masyarakat bertujuan untuk menjaga kesehatan semua populasi. Populasi ini dimulai dari sekecil perumahan lokal, atau sebesar populasi suatu negara ataupun seluruh dunia. Kesehatan masyarakat profesional mencoba untuk mencegah masalah timbul atau terjadi melalui program edukasi implementasi, rekomendasi aturan – aturan, mengatur pelayanan dan berpartisipasi dalam penelitian. Kesehatan masyarakat juga bekerja untuk membatasi gangguan kesehatan. Sebagian besar kesehatan masyarakat adalah mempromosikan kesetaraan, kualitas,dan akses pelayanan kesehatan.
Menurut Ikatan Dokter Amerika (1948) Kesehatan Masyarakat adalah
ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknik sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat. Pilar utama Ilmu Kesehatan Masyarakat ini antara lain : 1. Administrasi
Kesehatan
Masyarakat. 2. Pendidikan Kesehatan Ilmu Perilaku.
-
dan
3. Biostatistik/Statistik 4. 5. 6. 7.
Kesehatan. Kesehatan Lingkungan. Gizi Masyarakat. Kesehatan Kerja. Epidemiologi.
Tiga fungsi utama dari kesehatan masyarakat adalah :
1. Mengkaji dan memonitor kesehatan dari seluruh komunitas dan populasi yang beresiko untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan prioritas. 2. Pembentukan kebijakan publik didesain untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan prioritas dalam konteks lokal dan nasional yang telah diidentifikasi.
30
3. Untuk memastikan seluruh populasi memiliki akses pelayanan yang tepat dengan biaya efektif, termasuk promosi kesehatan dan pelayanan pencegahan penyakit. -
Dari pengalaman-pengalaman praktik kesehatan masyarakat yang telah
berjalan sampai pada awal abad ke-20, Winslow (1920) akhirnya membuat batasan kesehatan masyarakat (public health) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan, melalui ‘Usaha-usaha Pengorganisasi Masyarakat’ untuk (Notoatmodjo, 2007) : 1. 2. 3. 4.
Perbaikan sanitasi lingkungan Pemberantasan penyakit-penyakit menular Pendidikan untuk kebersihan perorangan. Pengorganisasi pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis
dini dan pengobatan. 5. Pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. terjadi
Profesional kesehatan masyarakat mencoba untuk mencegah masalah dari atau
berulang
melalui
pelaksanaan
program-program
pendidikan,
merekomendasikan kebijakan, pelayanan administrasi dan melakukan penelitian berbeda dengan profesional klinis seperti dokter dan perawat, yang berfokus terutama pada mengobati individu setelah mereka menjadi sakit atau terluka. Kesehatan masyarakat juga bekerja untuk membatasi kesenjangan kesehatan. Sebagian besar kesehatan masyarakat mempromosikan ekuitas kesehatan, kualitas dan aksesibilitas. -
Salah satu cara untuk menggambarkan luasnya kesehatan masyarakat adalah
dengan melihat beberapa kampanye penting mengenai kesehatan masyarakat: 1. Vaksinasi dan kontrol penyakit
6. Kesehatan ibu dan bayi dan
infeksius 2. Keselamatan berkendara 3. Keselamatan kerja 4. Keselamatan dan kesehatan
akses perencanaan keluarga 7. Mencegah kematian karena
makanan 5. Keselamatan air minum bersih
penyakit jantung koroner dan stroke
31
8. Rekognisi
pemakaian
rokok
sebagai bahaya kesehatan 9.
2.5 Konsep Keperawatan Kesehatan Masyarakat 10. 2.5.1 Keperawatan Kesehatan Masyarakat 11. Kerawatan kesehatan masyarakat adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok beresiko tinggi, dalam pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan keperawatan. (Allender & Spradley, 2001) 12. Sementara itu, menurut Stanhope & Lancaster (1997), bahwa keperawatan kesehatan masyarakat adalah suatu sintesa dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan komunitas yang
diterapkan untuk meningkatkan dan memelihara
kesehatan penduduk. Menurut peneliti pengertian keperawatan kesehatan masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia adalah yang disampaikan oleh kelompok kerja keperawatan CHS (1997) yaitu, suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan terutama pada kelompok resiko tinggi dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan penekanan
pada
peningkatan
kesehatan,
pencegahan
penyakit
serta
tidak
mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan yang diberikan dapat terjangkau oleh komunitas dan melibatkan komunitas sebagi mitra dalam pemberian pelayanan keperawatan. klien dalam keperawatan kesehatan masyarakat adalah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. (Allender & Spradley, 2001) 13. Kegiatan Perawat Puskesmas mencakup Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dilaksanakan perawat Puskesmas sesuai dengan kompetensi, peran dan fungsinya pada semua tatanan pelayanan kesehatan strata pertama baik di dalam gedung (poliklinik rawat jalan Puskesmas, ruang rawat inap Puskesmas, Puskesmas Pembantu) maupun diluar gedung
32
Puskesmas (Puskesmas Keliling, Posyandu, Sekolah, Tempat Kerja, Panti, Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Permasyarakatan (Lapas), Rumah Keluarga) dengan prioritas upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan yang wajib dilaksanakan di Kabupaten atau Kota tertentu.(Kemenkes RI,2006) 14. Inti perkesmas adalah jasa diberikan dalam kerangka berbasis masyarakat dan layanan berbasis masyarakat didorong oleh kebutuhan dan sumber daya masyarakat dan lingkungannya, perawat menilai masyarakat setiap hari saat bekerja dengan individu, keluarga, kelompok di lingkungan sekolah tempat kerja dan rumah. (Manitoba, 1998) 15. Ada dua istilah yang perlu diketahui sebelum membahas perawatan kesehatan masyarakat, yaitu Public Health Nursing (PHN) dan Community Health Nursing (CHN), kedua istilah tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sama yaitu Perawatan Kesehatan Masyarakat. Akan tetapi Freeman (1981), tidak lagi mengunakan istilah public tetapi mengantinya dengan community dikarenakan istilah public mengandung pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas. Perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus (spesialisasi ) dalam ilmu keperawatan. (Ruth, 1981, 1961) 16. Menurut beberapa ahli perkesmas adalah sebagai berikut : Perawatan Kesehatan Masyarakat adalah lapangan khusus yang merupakan gabungan keterampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial, sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitatif, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada keluarga yang sehat, individu yang sakit dan tidak dirawat di rumah sakit beserta keluarganya, kelompok masyarakat khusus yang mempunya masalah kesehatan dimana hal tersebut akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. (Helvie 1998; Smith & Maurer,1995 dan Hitchcock 1999). 17. 2.5.2
Dasar Hukum Keperawatan Kesehatan Masyarakat
33
18. Dasar hukum pelaksanaan Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat) yaitu: 1). Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, 2). Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 3). Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, 4). Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.94/KEP/M.PAN/II/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, 5). Kepmenkes no 279 / menkes / 2006 tentang Pedoman Perkesmas di Puskesmas, 6). Kepmenkes no 128 / menkes / sk / II / 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat, 8) Kepmenkes No.836 tahun 2005 tentang pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan, 9) Kepmenkes nomor 279 tahun 2006 tentang pedoman upaya penyelenggaraan perkesmas di puskesmas, 10). Permenkes R.I No.HK.02.02 / Menkes / 148 / I / 2010 tentang izin dan penyelengaraan Praktek Keperawatan. (Kemenkes, 2006) 19. Sasaran keperawatan kesehatan masyarakat adalah individu, keluarga, kelompok, masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan akibat faktor ketidaktahuan, ketidakmauan maupun ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. (Allender & Spradley, 2001) Prioritas sasaran adalah yang mempunyai masalah kesehatan terkait dengan masalah kesehatan prioritas daerah, terutama : yang belum kontak dengan sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas serta jaringannya), atau sudah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan tetapi memerlukan tindak lanjut keperawatan di rumah. 20. Menurut Allender & Spradley (2001), sasaran priotitas individu adalah balita gizi buruk, ibu hamil risiko tinggi, usia lanjut, penderita penyakit menular (antara lain : TB Paru, Kusta, Malaria, Demam Berdarah, Diare, ISPA/Pneumonia), penderita penyakit degenerative. Sebagai contoh, Pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat pada penderita TB Paru dibagi sesuai daerah binaan, asuhan keperawatan lebih difokuskan pada individu yang sakit belum mencakup seluruh anggota keluarga serta penekanan kegiatan pada aspek preventif dan kuratif. Penemuan kasus dengan pasif promotif case fanding. Kegagalan pengobatan karena kurangnya peran PMO, efek samping obat dan pasien merasa sembuh pada fase lanjutan. (Saluk, 2003).
34
21. Sasaran keluarga, adalah keluarga yang termasuk rentan terhadap masalah kesehatan atau risiko tinggi, dengan prioritas : keluarga miskin belum kontak dengan sarana pelayanan kesehatan, keluarga miskin sudah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan mempunyai masalah kesehatan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan balita, kesehatan reproduksi penyakit menular, keluarga tidak termasuk miskin yang mempunyai masalah kesehatan prioritas serta belum memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan. (Allender & Spradley, 2001) Program perkesmas untuk keluarga miskin masih menjadi prioritas di puskesmas karena konsep dasar perkesmas bertujuan untuk melaksanakan ketiga level pencegahan penyakit dan kelompok sasaran utamanya adalah keluarga miskin dan kelompok resiko tinggi dengan berbagai kerentanannya terhadap masalah kesehatan. (CHS, 1997) 22. Sasaran kelompok adalah kelompok masyarakat khusus yang rentan terhadap timbulnya masalah kesehatan baik yang terikat maupun tidak terikat dalam suatu institusi. (Allender & Spradley, 2001) Kelompok masyarakat khusus tidak terikat dalam suatu institusi antara lain Posyandu, Kelompok Balita, Kelompok ibu hamil, Kelompok Usia Lanjut, Kelompok penderita penyakit tertentu, kelompok pekerja informal, kelompok masyarakat khusus terikat dalam suatu institusi, antara lain sekolah, pesantren, panti asuhan, panti usia lanjut, rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas). 23. Sasaran masyarakat adalah masyarakat yang rentan atau mempunyai risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan, diprioritaskan pada masyarakat di suatu wilayah (RT, RW, Kelurahan/Desa) yang mempunyai jumlah bayi meninggal lebih tinggi di bandingkan daerah lain, jumlah penderita penyakit tertentu lebih tinggi dibandingkan daerah lain, cakupan pelayanan kesehatan lebih rendah dari daerah lain. Selanjutnya adalah masyarakat di daerah endemis penyakit menular (malaria, diare, demam berdarah, dan lain-lain), masyarakat di lokasi/barak pengungsian, akibat bencana atau akibat lainnya, masyarakat di daerah dengan kondisi geografi sulit antara lain daerah terpencil, daerah perbatasan, masyarakat di daerah pemukiman baru dengan transportasi sulit seperti daerah transmigrasi. (Allender & Spradley,
35
2001) Masyarakat seharusnya bukan dijadikan objek intervensi dari pelayanan kesehatan melainkan merupakan mitra kerja dalam setiap kegiatan yang di tujukan terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat, dari mulai perencanaan, pelaksanaan program sampai evaluasi kegiatan dilakukan bersama masyarakat, kegiatan ini merupakan lahan dari praktik keperawatan kesehatan masyarakat. (Anderson, 2007) 24. 2.5.3
Pelaksanaan Kegiatan Keperawatan Masyarakat
25. Pelaksanaan program keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas dalam kegiatannya terintegrasi pada enam upaya kesehatan wajib Puskesmas maupun upaya pengembangan yang wajib dilaksanakan di daerah tertentu. (Kemenkes, 2006) Pengelolaan perkesmas secara manajemen tentunya sama dengan penerapan manajemen Puskesmas pada umumnya, yaitu menerapkan pemikiran manajemen sistem terbuka, sehingga perkesmas merupakan kegiatan bagian dari organisasi Puskesmas dan mempengaruhi dari setiap program yang ada di Puskesmas. (Sulaeman, 2009) 26. Keterpaduan kegiatan perkesmas dalam upaya kesehatan baik wajib maupun penunjang di Puskesmas dipengaruhi oleh elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga jika salah satu elemen tersebut tidak ada maka perkesmas tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. (Sulaeman, 2009) Elemen yang dimaksud adalah input berupa tenaga, dana, bahan atau sarana prasarana, metode, teknologi, serta pasar dan pemasaran, kemudian adanya proses yang merupakan sistem yang mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan, output keluaran yang dihasilkan dari berlangsungnya proses, hasil akhir (outcome) merupakan hasil yang dicapai dari suatu program berupa indikatorindikator keberhasilan suatu program, manfaat dan dampak (impact), umpan balik, dan lingkungan. (Sulaeman, 2009) 27. 2.5.4
Indikator Kinerja
28. Indikator kinerja perawat Puskesmas, menurut Kemenkes tahun 2006 meliputi indicator kinerja klinik (eksternal untuk mengukur keberhasilan pelayanan
36
keperawatan kesehatan masyarakat yang dilakukan) dan fungsional (internal untuk mengukur pencapaian angkakredit jabatan fungsionalnya. 29. 1). Indikator kinerja klinik 30. Yaitu indikator kinerja klinik perawatn Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan Perkesmas 31. dan
merupakan
indikator
antara
pencapaian
inkator
SPM
Puskesmas/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja klinik perawat Puskesmas, meliputi input, proses, output dan outcome. (Kemenkes, 2006) 32.
Indikator input, meliputi tenaga perawat yang bekerja sudah mendapat
pelatihan Perkesmas. (Kemenkes, 2006) Pelatihan menunjukkan adanya penambahan pengetahuan, keterampilan petugas untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan efektif, serta menyiapkan untukpengembangan selanjutnya.(Notoatmojo, 2003) Perawat tersebut harus memiliki rasa Tanggung jawab dan akuntabilitas. (Soejadi,1994) Tersedianya sarana berupa PHN kit, dukungan administrasi, transportrasi, dana operasional,standar pedoman /SOP dan sistem penghargaan. (Kemenkes, 2006) 33.
Indikator proses, adanya perencanaan kegiatan perawatan perkesmas
bulanan beserta rencana Asuhan Keperawatan, dilakukannya kegiatan bimbingan oleh Kepala Puskesmas atau perawat penyelia, kegiatan koordinasi dengan petugas kesehatan lain, kegiatan monitoring, diskusi refleksi kasus, Pertemuan strategik. (Kemenkes, 2006) 34.
Indikator output meliputi peningkatan kesadaran staf terhadap tugas
dan tanggung jawab, peningkatan kinerja, peningkatan motivasi, peningkatan keputusan kerja, persentasi suspek kasus maupun kasus positif prioritas, persentasi keluarga rawan kesehatan dan kelompok khusus yang di bina dan persentasi pasien rawat inap Puskesmas dilakukan asuhan keperawatan. (Kemenkes 2006) 35.
Indikator outcome meliputi persentasi keluarga rawan kesehatan
mandiri memenuhi kebutuhan kesehatannya. Tingkat kemandirian keluarga dicapai sebagai hasil (outcome) asuhan keperawatan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan lintas program dan sektor. Tingkat kemandirian keluarga meliputi keluarga
37
mandiri Tingkat I (KM-I), Tngkat II (KM II), Tingkat III (KM-III) dan tingkat IV (KM-IV). (Kemenkes, 2006) 36. 2) Indikator Kinerja Fungsional 37.
Yaitu indiktor kinerja perawat Puskesmas untuk mengukur pencapaian
angka kredit jabatan fungsional, yaitu jumlah angka kredit yang dicapai sama dengan jumlah kegiatan Perawatan dalam mencapai indikator kliniknya.(Kemenkes, 2006) 38.
39. 2.6 Konsep Keperawatan Komunitas 40.
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu determinan dalam
mencapai masyarakat yang sehat, meskipun disadari bahwa peran lingkungan dan factor perilaku merupakan determinan yang lebih besar pengaruhnya pada kesehatan (Blum). Mengutip konsep dari H. L. Blum, secara umum pelayanan kesehatan terdiri dari empat upaya yaitu pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Dalam kaitannya dengan peningkatan dan kemajuan masyarakat. Pelayanan kesehetan ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami atau dihadapi masyarakat agar dapat terhindar dari kematian dini, kecacatan, bahkan rendahnya taraf kebugaran sehingga terjaga produktivitas penduduk. 41.
Menurut WHO (1959), keperawatan komunitas adalah bidang
perawatan khusus yang merupakan gabungan ketrampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial, sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guns meningkatkan kesehatan, penyempumaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada individu, keluarga, yang mempunyai masalah dimana hal itu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. 42. 2.6.1 Pengertian Keperawatan 43.
Keperawatan adalah ilmu yang mempelajari penyimpangan atau tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi perubahan, penyimpangan atau tidak berfungsinya secara optimal setiap unit yang terdapat dalam sistem hayati tubuh manusia, baik secara individu, keluarga, ataupun masyarakat dan ekosistem. 38
Keperwatan adalah suatu bentuk pelayanan professional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan biologi, psikologi, sosial dan spiritual secara komprehensif, ditujukan kepada individu keluarga dan masyarakat baik sehat maupun sakit mencakup siklus hidup manusia. 44.
Asuhan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik maupun
mental, keterbatasan pengetahuan serta kurang kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan serta pemeliharaan kesehatan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan utama (Primary Health care) untuk memungkinkan setiap orang mencapai kemampuan hidup sehat dan produktif. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab serta etika profesi keperawatan. 45.
Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki falsafah yang bertujuan
mengarahkan kegiatan keperawatan yang dilakukan. Pertama, Keperawatan menganut pandangan yang holistic terhadap manusia yaitu keutuhan sebagai makhluk biopsiko-sosial-spiritual. Kedua, kegiatan keperawatan dilakukan dengan pendekatan humanistic dalam arti menghargai dan menghormati martabat manusia, memberi perhatian kepada klien serta menjunjung tinggi keadilan bagi semua manusia. Ketiga, keperawatan bersifat universal dalam arti tidak membedakan atas ras, jenis kelamin, usia, warna kulit, etnik, agama, aliran politik dan status ekonomi sosial. Keempat, keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan serta yang kelima, keperawatan menganggap klien sebagai partne aktif dalam arti perawat selalu bekerjasama dengan klien dalam pemberian asuhan keperawatan. 46. 47. 2.6.2 Pengertian Komunitas 48.
Menurut Vanina Delobelle, definisi suatu komunitas adalah group
beberapa orang yang berbagi minat yang sama, yang terbentuk oleh 4 faktor, yaitu: 1. Komunikasi dan keinginan berbagi (sharing): Para anggota saling menolong satu sama lain. 2. Tempat yang disepakati bersama untuk bertemu 3. Ritual dan kebiasaan: Orang-orang datang secara teratur dan periodik 39
4. Influencer: Influencer merintis sesuatu hal dan para anggota selanjutnya ikut terlibat 49.
Vanina juga menjelaskan bahwa komunitas mempunyai beberapa
aturan sendiri, yaitu: 1. Saling berbagi (Share): Mereka saling menolong dan berbagi satu sama lain dalam komunitas. 2. Komunikasi: Mereka saling respon dan komunikasi satu sama lain. 3. Kejujuran: Dilarang keras berbohong. Sekali seseorang berbohong, maka akan segera ditinggalkan. 4. Transparansi: Saling bicara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu hal. 5. Partisipasi: Semua anggota harus disana dan berpartisipasi pada acara bersama komunitas. 50.
Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada
suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. 51. 52. 2.6.3 Pengertian Keperawatan Komunitas 53.
Menurut WHO (1959), keperawatan komunitas adalah bidang
perawatan khusus yang merupakan gabungan ketrampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial, sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guns meningkatkan kesehatan, penyempumaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada individu, keluarga, yang mempunyai masalah dimana hal itu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. 54.
Keperawatan kesehatan komunitas adalah pelayanan keperawatan
profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok resiko tinggi, dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui
40
pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan keperawatan (Spradley, 1985; Logan and Dawkin, 1987). 55.
Keperawatan Komunitas adalah pelayanan keperawatan profesional
yang ditujukan pada masyarakat dengan penekanan kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan rehabilitasi dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagi mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan (CHN, 1977). Di Indonesia dikenal dengan sebutan perawatan kesehatan masyarakat (PERKESMAS) yang dimulai sejak permulaan konsep Puskesmas diperkenalkan sebagai institusi pelayanan kesehatan profesional terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif. 56. 57. 2.6.4 Tujuan Keperawatan Komunitas 58.
1. Tujuan
Umum
Meningkatkan
derajat
kesehatan
dan
kemampuan
masyarakat secara meyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara mandiri. 59. 2. Tujuan khusus 60.
a. Dipahaminya pengertian sehat dan sakit oleh masyarakat.
61.
b. Meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat untuk melaksanakan upaya perawatan dasar dalam rangka mengatasi masalah keperawatan. 62.
c. Tertanganinya kelompok keluarga rawan yang memerlu¬kan
pembinaan dan asuhan keperawatan. 63.
d.
Tertanganinya
kelompok
masyarakat
khusus/rawan
yang
memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan di rumah, di panti dan di masyarakat.
41
64.
e.
Tertanganinya
kasus-kasus
yang
memerlukan
penanganan
tindaklanjut dan asuhan keperawatan di rumah. 65.
f. Terlayaninya kasus-kasus tertentu yang termasuk kelompok resiko
tinggi yang memerlukan penanganan dan asuhan keperawatan di rumah dan di Puskesmas. 66.
g. Teratasi dan terkendalinya keadaan lingkungan fisik dan sosial
untuk menuju keadaan sehat optimal. 67. 68. 2.6.5 Paradigma Keperawatan Komunitas 69.
Paradigma keperawatan komunitas terdiri dari empat komponen
pokok, yaitu manusia, keperawatan, kesehatan dan lingkungan (Logan & Dawkins, 1987). Sebagai sasaran praktik keperawatan klien dapat dibedakan menjadi individu, keluarga dan masyarakat. 1. Individu Sebagai Klien 70. Individu adalah anggota keluarga yang unik sebagai kesatuan utuh dari aspek biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Peran perawat pada individu sebagai klien, pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasarnya yang mencakup kebutuhan biologi, sosial, psikologi dan spiritual karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, kurangnya kemauan menuju kemandirian pasien/klien. 2. Keluarga Sebagai Klien 71. Keluarga merupakan sekelompok individu yang berhubungan erat secara terus menerus dan terjadi interaksi satu sama lain baik secara perorangan maupun secara bersama-sama, di dalam lingkungannya sendiri atau
masyarakat
secara
keseluruhan.
Keluarga
dalam
fungsinya
mempengaruhi dan lingkup kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman dan nyaman, dicintai dan mencintai, harga diri dan aktualisasi diri. 72. Beberapa alasan yang menyebabkan keluarga merupakan salah satu fokus pelayanan keperawatan yaitu : 73. a. Keluarga adalah unit utama dalam masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. 42
74.
b. Keluarga sebagai suatu kelompok dapat menimbulkan,
mencegah, memperbaiki ataupun mengabaikan masalah kesehatan didalam kelompoknya sendiri. 75. c. Masalah kesehatan didalam keluarga saling berkaitan. Penyakit yang diderita salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga tersebut. 3. Masyarakat Sebagai Klien 76. Masyarakat memiliki cirri-ciri adanya interaksi antar warga, diatur oleh adat istiadat, norma, hukum dan peraturan yang khas dan memiliki identitas yang kuat mengikat semua warga. 77. Kesehatan dalam keperawatan kesehatan
komunitas
didefenisikan sebagai kemampuan melaksanakan peran dan fungsi dengan efektif. Kesehatan adalah proses yang berlangsung mengarah kepada kreatifitas, konstruktif dan produktif. Menurut Hendrik L. Blum ada empat faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Lingkungan terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang berkaitan dengan fisik seperti air, udara, sampah, tanah, iklim, dan perumahan. Contoh di suatu daerah mengalami wabah diare dan penyakit kulit akibat kesulitan air bersih. 78. Keturunan merupakan faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawanya sejak lahir, misalnya penyakit asma. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam menentukan derajat kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 79. Keperawatan
dalam
keperawatan
kesehatan
komunitas
dipandang sebagai bentuk pelayanan esensial yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, dan kelompok dan masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dengan menggunakan proses keperawatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan dalam bentuk
43
pelayanan biologi, psikologi, sosial dan spiritual secara komprehensif yang ditujukan kepada individu keluarga dan masyarakat baik sehat maupun sakit mencakup siklus hidup manusia. 80. Lingkungan dalam paradigma keperawatan berfokus pada lingkungan masyarakat, dimana lingkungan dapat mempengaruhi status kesehatan manusia. Lingkungan disini meliputi lingkungan fisik, psikologis, sosial dan budaya dan lingkungan spiritual. 81. 82. 2.6.6 Sasaran Keperawatan Komunitas 83. Sasaran keperawatan komunitas adalah seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, dan kelompok yang beresiko tinggi seperti keluarga penduduk di daerah kumuh, daerah terisolasi dan daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita dan ibu hamil. Menurut Anderson (1988) sasaran keperawatan komunitas terdiri dari tiga tingkat yaitu 1. Tingkat Individu. 84. Perawat memberikan asuhan keperawatan kepada individu yang mempunyai masalah kesehatan tertentu (misalnya TBC, ibu hamil d1l) yang dijumpai di poliklinik, Puskesmas dengan sasaran dan pusat perhatian pada masalah kesehatan dan pemecahan masalah kesehatan individu 2. Tingkat Keluarga. 85. Sasaran kegiatan adalah keluarga dimana anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dirawat sebagai bagian dari keluarga dengan mengukur sejauh mana terpenuhinya tugas kesehatan keluarga yaitu mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan, memberikan perawatan kepada anggota keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat dan memanfaatkan sumber daya dalam masyarakat
untuk
meningkatkan
kesehatan
keluarga.
Prioritas pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat difokuskan pada keluarga rawan yaitu : 86. a. Keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan, yaitu keluarga dengan: ibu hamil yang belum ANC, ibu nifas yang persalinannya ditolong oleh dukun dan neo¬natusnya, balita tertentu, penyakit kronis
44
menular yang tidak bisa diintervensi oleh program, penyakit endemis, penyakit kronis tidak menular atau keluarga dengan kecacatan tertentu (mental atau fisik). 87. b. Keluarga dengan resiko tinggi, yaitu keluarga dengan ibu hamil yang memiliki masalah gizi, seperti anemia gizi berat (HB kurang dari 8 gr%) ataupun Kurang Energi Kronis (KEK), keluarga dengan ibu hamil resiko tinggi seperti perdarahan, infeksi, hipertensi, keluarga dengan balita dengan BGM, keluarga dengan neonates BBLR, keluarga dengan usia lanjut jompo atau keluarga dengan kasus percobaan bunuh diri. 88. c. Keluarga dengan tindak lanjut perawatan 89. 3. Tingkat Komunitas 90. Dilihat sebagai suatu kesatuan dalam komunitas sebagai klien. 91. a. Pembinaan kelompok khusus 92. b. Pembinaan desa atau masyarakat bermasalah. 93. 94. 2.6.7 Ruang Lingkup Keperawatan Komunitas 95. Keperawatan komunitas mencakup berbagai bentuk upaya pelayanan kesehatan baik upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun resosialitatif. 96.
Upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga teratur, rekreasi dan pendidikan seks. 97.
Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit dan
gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga kelompok dan masyarakat melalui kegiatan imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala melalui posyandu, puskesmas dan kunjungan rumah, pemberian vitamin A, iodium, ataupun pemeriksaan dan peme¬liharaan kehamilan, nifas dan menyusui. 98.
Upaya kuratif bertujuan untuk mengobati anggota keluarga
yang sakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan perawatan orang sakit dirumah, perawatan orang sakit sebagai tindaklanjut dari Pukesmas atau rumah
45
sakit, perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis, perawatan buah dada, ataupun perawatan tali pusat bayi baru lahir. 99.
Upaya rehabilitatif atau pemulihan terhadap pasien yang
dirawat dirumah atau kelompok-kelompok yang menderita penyakit tertentu seperti TBC, kusta dan cacat fisik lainnya melalui kegiatan latihan fisik pada penderita kusta, patch tulang dan lain sebagainya, kegiatan fisioterapi pada penderita stroke, batuk efektif pada penderita TBC, dll. 100. Upaya resosialitatif adalah upaya untuk mengembalikan pen¬derita ke masyarakat yang karena penyakitnya dikucilkan oleh masyarakat seperti, penderita AIDS, kusta dan wanita tuna susila. 101. 102.
2.6.8 Peran Perawat Komunitas
103.
1. Pendidik (Educator)
104.
Perawat memiliki peran untuk dapat memberikan informasi yang
memungkinkan klien membuat pilihan dan mempertahankan autonominya. Perawat selalu mengkaji dan memotivasi belajar klien. 105.
2. Advokat
106.
Perawat memberi pembelaan kepada klien yang tidak dapat bicara
untuk dirinya. 107.
3. Manajemen Kasus
108.
Perawat
memberikan
pelayanan
kesehatan
yang
bertujuan
menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mengurangi fragmentasi, serta meningkatkan kualitas hidup klien. 109.
4. Kolaborator
110.
Perawat komunitas juga harus bekerjasama dengan pelayanan rumah
sakit atau anggota tim kesehatan lain untuk mencapai tahap kesehatan yang optimal. 5. Panutan (Role Model) 111. Perawat kesehatan komunitas seharusnya dapat menjadi panutan bagi setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan peran yang
46
diharapkan. Perawat dituntut berperilaku sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari. 6. Peneliti 112. Penelitian
dalam
asuhan
keperawatan
dapat
membantu
mengidentifikasi serta mengembangkan teori-teori keperawatan yang merupakan dasar dari praktik keperawatan. 113. 7. Pembaharu (Change Agent) 114. Perawat kesehatan masyarakat dapat berperan sebagai agen pembaharu terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat terutama dalam merubah perilaku dan pola hidup yang erat kaitannya dengan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. 115.
47
116. 117.
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
118.
3.1 Kesimpulan 119.
Sistem kesehatan menurut WHO merupakan semua kegiatan yang
tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 120.
Primary Health Care (PHC) adalah pelayanan kesehatan pokok yang
berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dari sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat. Di Indonesia, jaringan berbasis komunitas dan penyelenggaraan PHC dilaksanakan di Puskesmas dan partisipasi masyarakat lainnya, karena puskesmas adalah unit pelaksana fugsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan. 121.
Keperawatan komunitas adalah bidang perawatan khusus yang
merupakan gabungan keterampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial. Keperawatan kesehatan komunitas adalah pelayanan keperawatan professional yang ditujukan pada masyarakat kelompok resiko tinggi dalam upaya pencapaian kesehatan yang optimal. 122.
3.2 Saran 123.
Berdasarkan hasil uraian tersebut, perawatan kesehatan primer
merupakan kegiatan utama yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehata masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan puskesmas maupun keperawatan komunitas. Oleh kerena itu perawat komunitas harus mampu mengembangkan dan menyelenggarkan program kesehatan yang telah dicanangkan guna dapat mencapai kesehatan masyarakat yang optimal.
124.
DAFTAR PUSTAKA
125.
126.
Allender,J.A. & Spradley, B. W. (2001). Community Health Nursing:
Concept and 127.
Practice, Fifth Edition. Lippincot : Philadelphia
128.
129.
Anderson, E (2007). Buku Ajar Keperawatan Komunitas: Teori dan
Praktik, ed 3. 130.
Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
131.
132.
CHS. (1997). Community Health Service.
133.
134.
Departemen Kesehatan RI. 1997. Paradigma sehat, Jakarta: Dep.
Kes. RI 135.
136. 137.
Depkes. (2009). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Depkes RI.
Depkes. (2011, Juni 30). Implementasi Primary Health Care di Indonesia. Dipetik
November
11,
2015,
dari
Depkes:
http://www.depkes.go.id/article/view/1558/implementasi-primary-health-caredi-indonesia.html 138.
Efendi F dan Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas
(Teori dan 139.
Praktik dalam Keperawatan). Jakarta: Salemba Medika
140.
141.
Helvie C.O. (1998). Advanced Practice Nursing in The Community.
California: Sage 142.
publication Inc
143.
144.
Kemenkes RI. 2006. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
2006. Jakarta : 145. 146.
Kemenkes RI
147.
Mubarak, Wahid Iqbal, dkk. 2009. Ilmu Kesehatan Komunitas Teori
dan Aplikasi. 148.
Jakarta:Salemba Medika
149.
150.
Potter, Patricia. 2005. Buku Ajar Fundamental
Keperawatan :
Konsep, Proses, dan 151.
Praktek, Ed.4, Vol.1 . Jakarta: EGC.
152.
153.
Saluk, M. K. (2003). Evaluasi Terhadap Peran Perawat Dalam
Melaksanakan 154.
Program Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis Paru di Puskesmas
155.
Gondokusuman II Kota Yogyakarta. UGM Yogyakarta
156.
157.
Sulaeman, E. S. (2009). Manajemen Kesehatan Teori dan Praktik di
Puskesmas. 158.
Surakarta
159.
160.
Sumijatun, dkk. 2005. Konsep Dasar Keperawatan Komunitas. Jakarta
: EGC 161.
162.
www.cdcfoundation.org
163.
164.
http://www.who.int/trade/glossary/story076/en/
165.
166.
http://www.cdcfoundation.org/content/what-public-health
167.
168.
http://ners.unair.ac.id/materikuliah/Konsep%20Puskesmas.pdf
169. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40176/4/Chapter%20II.pdf 170.
171.
http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/
172.
http://www.pusdiklat-aparaturkes.net/Downloads/Diklat
%20Kepemimpinan/Pelatihan%20PKP%20Kepala
%20Dinkes/MODUL.1%20PKP520KADINKES/POKOK%20BAHASAN %20DAN%20ATAU%20SUB%20BAHASAN/Sistem%20Kesehatan %20%201/_materi%20inti%201_sistem%20kesehatan_uraian%20materi %20pokok%20bahasan%201.pdf (diakses pada tanggal 12 November 2015) 173. 174. 175. 176. 177.
