BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Kepailitan merupakan suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan
masalah
utang-piutang.
Dikatakan
perusahaan
pailit
apabila
perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita namakan debitor. Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan.Kasus pailitnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai channel TPI dengan slogan Milik Kita Bersama ini merupakan salah satu contoh dari beribu-ribu perusahaan yang dikatakan pailit oleh kreditornya. Berawal dari tuntutan Crown Capital Global Limited (CCGL), perseroan yang berkedudukan di British Virgin Islands terhadap TPI dalam dokumen resmi yang diperoleh di pengadilan, permohonan pernyataan pailit itu diajukan Crown Capital melalui kuasa
hukumnya
Ibrahim
Senen,
dengan
perkara
No.31/PAILIT/
2009/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 19 Juni 2009. Pemohon, dalam permohonan pailitnya, mengklaim termohon mempunyai kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih US$53 juta (nilai pokok saja), di luar bunga, denda, dan biaya lainnya. Untuk terpenuhinya unsur-unsur pasal 2 (1) UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemohon juga menyertakan kreditur lainnya yakni Asian Venture Finance Limited dengan tagihan US$10,325 juta, di luar bunga, denda, dan biaya lainnya. Pasal 2 (1) UU Kepailitan memuat ketentuan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun permohonan dari krediturnya. 1
Melihat laporan CCGL, pihak Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan tuntutan dari CCGL untuk memailitkan TPI pada 14 Oktober 2009. Namun, rupanya Pengadilan Niaga melakukan kesalahan ketika memutuskan untuk memailitkan TPI. Pengadilan Niaga tidak melakukan proses verifikasi utang-piutang secara lebih jeli, sehingga akhirnya banyak pihak yang seakan-akan menyalahkan keputusan Pengadilan Niaga yang tidak member kesempatan untuk TPI membela diri. Kejanggalan ini kemudian disangka sebagai akibat munculnya Markus (Makelar Kasus) yang tidak beritikad baik dan berencana merugikan TPI. Merasa tidak bersalah, TPI melakukan kasasi untuk permohonan peninjauan kembali kasus tersebut kepada Mahkamah Agung. Dari kasus tersebut, diperlihatkan bagaimana proses peradilan Indonesia berjalan. Setelah proses verifikasi
oleh
Mahkamah
Agung,
kesalahan-kesalahan
yang
belum
teridentifikasi oleh Pengadilan Niaga mulai Nampak. Sedikit demi sedikit bukti pembayaran tagihan utang oleh TPI dimunculkan dalam setiap persidangan kasasi. Dalam laporan keuangan tersebut dikatakan, bahwa surat utang (obligasi) milik TPI sebesar US$53 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 telah berhasil dibayar. Lagipula, ada masalah lain yang lebih kompleks tentang keberadaan surat-surat utang itu. Keadaan yang rumit itu seharusnya tidak dilanjutkan dalam urusan hukum. Dikatakan bahwa, persyaratan pengajuan kepailitan adalah apabila transaksi yang berjalan berlangsung dengan sederhana, bukan kompleks seperti masalah dugaan pailitnya TPI. Apalagi dikatakan juga dari hasil pengkajian ulang, bahwa hanya ada 1 kreditor yang merasa punya masalah utang piutang dengan TPI, sementara dalam persyaratan dikatakan bahwa harus ada lebih dari 1 kreditor yang merasa dirugikan yang boleh mengajukan kasus ini ke pengadilan. Melihat 2 kekeliruan di atas, pada tanggal 15 Desember 2009 akhirnya diputuskan bahwa TPI tidak Pailit. TPI masih produktif dalam memberikan informasi, pendidikan, inspirasi, dan hiburan kepada berjuta-juta pemirsa di
2
seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi TPI dan pekerja-pekerjanya. Kejadian ini menurut penulis adalah unik dan sangat menarik perhatian banyak orang. Seseorang yang sudah dituduh pailit oleh Pengadilan Negeri kemudian karena merasa tidak bersalah dan harus berjuang diri, TPI membawa kasus ini ke lembaga peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung untuk mejalani kasasi. Tentu bukan proses yang singkat untuk mengurus masalah ini. Maka itu, perlu kita cari tahu bagaimana proses peradilan masalah kepailitan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. 1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang bisa diambil adalah :
1.3.
1.
Apakah yang dimaksud dengan kepailitan itu?
2.
Bagaimanakah proses pengajuan kasus kepailitan melalui hukum?
3.
Siapa sajakah yang terlibat dalam masalah kepailitan?
4.
Bagaimana kelanjutan kasus Pailitnya TPI?
5.
Mengapa TPI dinyatakan tidak jadi pailit? Apa yang terjadi?
Tujuan Penulisan
1.
Tujuan Objektif : a.
untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan kepailitan;
b.
untuk mencari tahu proses pengajuan kasus kepailitan melalui hukum;
2.
c.
untuk mengetahui siapa saja yang terlibat terlibat dalam masalah kepailitan; kepailitan;
d.
untuk mencari tahu kelanjutan kasus pailitnya TPI; dan
e.
untuk mengetahui penyebab TPI tidak jadi pailit.
Tujuan Subjektif : untuk menambah pengetahuan dan cara berpikir penulis dalam menyelesaikan masalah Hukum Bisnis khususnya masalah kepailitan.
3
BAB II PEMBAHASAN 2.1.
Pendahuluan
Kepailitan tak pernah lepas dari masalah utang-piutang. Salah satu sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang sebelum tahun 1998 kepailitan diatur dalam F aillissement aillissement Verordening Stb. Tahun 1905 No.217 Yo.Stb. Tahun 1906 Nomor 348, tetapi sejak tahun 1998, kepailitan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan , kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 , lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 37
Tahun
2004
tentang
Kepailitan
dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang. 1
Sementara itu, undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban ini didasarkan pada asas-asas antara lain asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. 1.
Asas Keseimbangan Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
2.
Asas Kelangsungan Usaha
Asas
kelangsungan
usaha
adalah
terdapat
ketentuan
yang
memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 3.
Asas Keadilan Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tiap-tiap tagihan terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.
4. 1
Asas Integrasi
Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong,S.H,,M.H.
2008.
184 4
Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo, hal.183-
Asas integrasi adalah sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Dengan demikian, undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan perlindungan bagi kepentingan para kreditor umum/konkuren yang perlunasannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1131 Y o Pasal 1132 KUH Perdata, terdapat kelemahan dalam perlunasan utang piutang. Diketahui Diketahui dalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan kebendaan menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya tiap-tiap piutang, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan adanya ketentuan kedua pasal tersebut di atas, memungkinkan kreditor-kreditor tidak akan mendapat perlunasan 100% sehingga dengan adanya undang0undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan memberikan keadilan bagi kreditor-kreditor untuk memperoleh hakhaknya dalam perlunasan utang-piutangnya. 2.2.
Definisi Pailit
Pengertian pailit atau bangkrut menurut Black¶s Law Distionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 1, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. 5
Dalam hal ini, kurator merupakan balai harta peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawasa sesuai dengan undang-undang ini. Dalam pasal 1 butir 7 yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, timbul karena perjanjian atau undangundang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.2 2.3.
Mengajukan Kepailitan
Adapun syarat-syarat yang dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan Pasal 2 adalah sebagai berikut. 1.
Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2.
Kejaksaan dapat mengajukan mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya : a. debitor melarikan diri; b. debitor menggelapkan menggelapkan bagian dari harta harta kekayaan; kekayaan; c. debitor mempunyai mempunyai utang kepada Badan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e. debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;
2
Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong,S.H,,M.H. op.cit. hal.185 6
f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. 3. Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. 4. Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpan dan penyelesaian permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasal Modal (BPPM) karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan BPPM. 5. Debitor adalah perusahaan p erusahaan asuransi, perusahaan p erusahaan reasuransi, reasur ansi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pernyataan pailit sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan diajukan suatu upaya hukum. Namun, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan/diucapkan setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk : 1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; 2. menunjuk kurator sementara sementara untuk mengawasi a.
pengelolaan usaha debitor, dan
b.
pembubaran kepada kreditor dan pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor dalam kepailitan merupakan kewenang kurator.
Dengan demikian, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Hakim pengawas ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga yang berkewajiban mengawasi pengurusan dan pemberesan hata pailit yang dilakukan oleh kurator. Kedudukan hakim pengawas sangat penting karena selain mempunyai kewenangan pengawasan juga memimpin pelaksanaan kepailitan dan 7
berbagai kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur dalam pasal UUK. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Sementara itu, kurator berdasarkan Pasal 16 berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor. Artinya, perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun. Apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku kurator, namun apabila diangkat kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan maka kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak kreditor atau debitor. 2.4.
Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya
Dalam Pasal 21, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, demi hukum debitor telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Apabila debitor adalah perseroan terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator. Putusan dihitung sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan, sejak pukul 00.00 waktu setempat. 8
Dalam pada itu, debitor demi hukumnya telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagai berikut : 1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjanya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, 2. segala sesuatu yang diperoleh diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, 3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Pada intinya, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan diajukan oleh atau terhadap terhadap kurator. Dalam hal tuntutan yang diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit dan penghukuman tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. 2.5.
Pihak-pihak yang Terkait Dalam Pengurusan Harta Pailit
Dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor.
9
1. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi mengawasi pengurusan dan dan pemberesan pemberesan harta pailit. 2. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam Pasal 70, kurator dapat dilakukan oleh : a. balai harta peninggalan; b. kurator lain, sebagai berikut: 1) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; 2) terdaftar pada kementrian kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. 3. Panitia kreditor dalam putusan pailit atau penetapan pengadilan dapat membentuk panitia kreditor, terdiri atas tiga orang yang dipilih dari kreditor yang
telah
mendaftarkan
diri
untuk
diverifikasi,
dengan
maksud
memberikan nasihat kepada kurator. Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain terhadap semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia. Dalam hal diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan panita kreditor untuk meminta nasihat. Sementara itu, kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor. Oleh karena itu, dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka kurator dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor. Dalam rapat kreditor, hakim pengawas bertindak sebagai ketua, sedangkan kurator wajib hadir dalam rapat kreditor. Rapat kreditor, seperti rapat verifikasi, rapat membicarakan akur (accord ), ), rapat luar biasa, dan rapat pemberesan harta pailit. 10
2.6.
Kasus Dugaan Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)
3
Tuduhan pailit oleh perusahaan Crown Capital Global Limited (CCGL) terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dikabulkan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009. Putusan tersebut menuai banyak protes oleh para ahli hukum, DPR, Komisi Penyiaran Indonesia, pekerja TPI, dan semua konsumen siaran TPI di Indonesia. Hal ini disinyalir adanya campur tangan Makelar Kasus (Markus), sehingga kasus ini aneh sekali jika dikabulkan dengan mudahnya oleh Pengadilan Niaga. Menurut Sang Nyoman, Direktur Utama TPI, keberadaan makelar kasus dalam perkara ini disinyalir sangat kuat mengingat sejumlah fakta hukum yang diajukan ke persidangan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara ini Ketika didesak siapa makelar kasus yang dimaksud, Nyoman mengatakan bahwa ada pihak yang disebut- sebut mendapat tugas pemberesan sengketa ini dan mengaku sebagai pengusaha batu bara berinisial RB. Inisial ini pernah terungkap ketika ada rapat pertemuan antara hakim pengawas, tim kurator, dan direksi TPI di Jakarta Pusat pada Rabu (4/11/2009). Hal tersebut dirasa aneh oleh pihak TPI sendiri karena pihak TPI tidak merasa memiliki utang yang belum terbayar kepada CCGL. Menurut Pengadilan Niaga, tuduhan kepailitan dikabulkan dengan alasan didasarkan pada asumsi majelis hakim bahwa TPI tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara dalam kenyataannya yang terjadi adalah : 1. Pada 1996, TPI yang masih dipegang Presiden Direktur Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut mengeluarkan sub ordinated bond (Sub Bond) sebesar USD53 juta. Utang dalam bentuk sub ordinated bond tersebut 3
Artikel kumulatif diambil dari : www.okezone.com kolom Ekonomi
11
dibuat sebagai rekayasa untuk mengelabuhi publik atas pinjaman dari BIA. Marx menjelaskan, rekayasa terjadi karena ditemukan fakta bahwa uang dari Peregrine Fixed Income Ltd masuk ke rekening TPI pada 26 Desember 1996. Namun, selang sehari tepatnya 27 Desember 1996, uang tersebut langsung ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd. Setelah utang-utang itu dilunasi oleh manajemen baru TPI, dokumendokumen asli Sub Bond masih disimpan pemilik lama yang kemudian diduga diambil secara tidak sah oleh Shadik Wahono (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Marga Nusaphala Persada) 2. Terjadi transaksi Sub Bond antara Filago Ltd dengan CCGL dengan menggunakan promissory note (surat perjanjian utang) sehingga tidak ada proses pembayaran. Semua transaksi pengalihan Sub Bond berada di luar kendali TPI setelah Sub Bond berpindah tangan, sehingga apabila CCGL menagih hutang dari Sub Bond, jelas-jelas illegal. Hal ini juga sulit diterima oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Mengapa? Karena penanganan kasus yang melibatkan media massa tidak bisa disamakan dengan penanganan perusahaan jasa atau lainnya. Sebab, tidak semua
kalangan
mampu
dan
sanggup
menggunakannya,
sehingga
penanganannya pun harus dikecualikan. "Ini kan nampak sangat ceroboh, tidak bisa disamakan," kata dia. Dalam putusan pailit ini, aku Ade, kerugian tidak hanya dialami perusahaan tersebut tapi masyarakat luas juga turut dirugikan. Pihak kuasa hukum PT TPI mencoba memberi klarifikasi yang sejujurnya disertai
dengan
yangtercatat di
bukt-bukti
otentik
melalui
segala
macam
transaksi
buku ATM Bank BNI 46 yang menjadi ATM basis bagi
perusahaan TPI. Dikatakan Marx Andriyan, bahwa pada tahun 1993 telah ditandatangani Perjanjian ang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta.Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama,"
12
utaang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar USD50 juta.Atas instruki pemilik lama, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI tapi ke rekening pribadi pemilik lama," Dalam laporan keuangan TPI juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai USD53 juta. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik dipastikan bahwa di dalam neraca TPI 2007 dan 2008 juga tidak tercatat adanya kreditur maupun tagihan dari CCGL. Seharusnya utang-hutang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan. Bahkan,kata Marx,pada 2007, MNC sebagai pemilik saham 75 persen di TPI mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka (PT MNC Tbk). Menghadapi kejanggalan proses hukum ini, PT TPI mengajukan kasus ini ke kasasi.Mereka berharap untuk bisa menyelesaikan masalah tuduhan ini dengan secepatnya. Karena setelah mendengar berita pailit, para pekerja TPI mulai gelisah , takut di-PHK, dan hak-hak Serikat Pekerja tidak terurus dengan baik. Sidang putusan kasasi kasus pailit TPI ini dipimpin ketua majelis hakim Abdul Kadir Mappong dengan hakim anggota Zaharuddin Utama dan M Hatta Ali. Sungguh kabar yang membawa angin segar bagi TPI dan seluruh pihak yang telah mendukung TPI dalam usaha penolakan kasus pailit. Mengapa? Karena pada Selasa, 15 Desember 2009, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi TPI yang diajukan oleh karyawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Alhasil, putusan pailit atas TPI pun batal. Mengapa pihak Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permintaan TPI untuk mencabut kasus tuduhan pailit CCGL? Dijelaskan Hatta,ikut serta dalam proses pengadilan kasasi salah satu hakim anggota yang majelis hakim mengabulkan permohonan dengan alasan permohonan pailit yang sudah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sederhana. Karena sesuai UU Kepailitan, pembuktiannya harus sederhana. "Perkaranya rumit dan ruwet. Misalnya, pembuktian laporan tahunan. Juga banyak buktibukti yang memerlukan ketelitian yang sifatnya tidak sederhana," terang Hatta. 13
Jadi, kesimpulannya, TPI tidak jadi dipailitkan karena laporan dugaan oleh CCGL tidak terbukti benar, bukti-bukti belum jelas, dan karena pembukuan laporan tahunan yang tersedia sangat jauh dari kata sederhana, sementara peraturan tentang kepailitan jelas mengungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana. Akibat berita baik ini, keluarga besar PT TPI yang sahamnya 75% dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra yang dimiliki oleh Henry Tanoe melakukan syukuran dan memantapkan hati dan langkah kembali untuk mengibarkan sayapnya di udara. 2.7.
Analisis Kasus
Pemohon
kasus
:
Crown
Capital
Global
Limited
(CCGL)
menyampaikan tuduhan kepailitan terhadap Tertuduh : PT Citra Televisi Pendidikan Indonesia Indonesia (PT TPI)
kepada Pengadilan Niaga Niaga di di Pengadilan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Tuduhan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PT TPI dijatuhi kasus kepailitan pada tanggal 14 Oktober 2009. Dasar penerimaan kasus ini oleh Pengadilan Negeri terletak pada didasarkan pada asumsi majelis hakim bahwa TPI tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang obligasi jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta kepada Crown Capital Global Limited (CCGL). Padahal, kata Marx, pengacara PT TPI, bukti-bukti yang diajukan penggugat untuk mempailitkan TPI tidak berdasar dan penuh rekayasa. Sementara di lain pihak, CCGL menduga menduga ada rekayasa laporan keuangan PT TPI mengenai mengenai hak tagih USD53 juta, di mana uang sebesar itu adalah milik Santoro Corporation yang terafiliasi dengan PT Media Nusantara Citra (MNC). Akibat putusan Pengadilan Negeri untuk memailitkan PT TPI yang bekerja di bidang penyiaran, timbullah pro-kontra tersendiri dari sisi : 1.
PT TPI itu sendiri. Mereka merasa dan dan memiliki memiliki bukti otentik otentik bahwa hutang USD53 juta itu hanyalah rekayasa CCGL yang ingin merugikan TPI. Dikatakan bahwa surat berharga dalam rupa Obligasi diterbitkan pada 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada 24 Desember 2006. Tapi 14
hingga tanggal jatuh tempo, TPI tak kunjung melunasi utang tersebut sehingga Crown pun mengajukan gugatan pailit. Sementara dalam laporan keuangan TPI, obligasi itu tidak tercatat karena obligasi sudah pindah tangan. 2.
Komisi Penyiaran Indonesia. Menurut komisi ini, seharusnya ada perbedaan
perlakuan
hukum
antara
perusahaan
media
dengan
perusahaan bisnis pada umumnya. Karena apapun yang berkaitan dengan media, selalu ada hubungannya dengan masyarakat luas yang menjadi pemirsa atau konsumen itu sendiri. Jangan sampai karena sengketa bisnis, kepentingan pemirsa terabaikan. 3.
DPR. Menurut mereka, mereka, masalah masalah intern intern TPI jangan dibiarkan berlarut-larut. DPR sangat memberi dukungan kepada TPI yang menjadi saluran informasi, pendidikan, dan hiburan untuk masyarakat masyarakat luas. Kepailitan TPI akan berdampak sistemik karena berkaitan dengan tenaga kerja, saham,dan hilangnya akses informasi. Merasa tidak bersalah, PT TPI kemudian meminta peninjauan ulang atas
masalah ini. Sesuai prosedur, TPI membawa masalah ini ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Setelah melakukan tahap verifikasi (Pencocokan piutang), ditemukan banyak kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Maryana selaku ketua majelis hakim dengan dua anggotanya, Sugeng Riyono dan Syarifuddin. Beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh majelis hakim terdahulu : 1.
ketentuan yang mengharuskan jumlah jumlah kreditur yang mengajukan pailit haruslah lebih dari dua. Tapi, dalam masalah ini, hanya ada satu kreditur, PT Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara, kreditur lain yang disebutkan yakni Asian Venture Finance Limited , dinilai perusahaan 'buatan' atau fiktif, yang tidak bisa dimasukan dalam kategori kreditur. Intinya, perusahaan yang mengajukan pailit itu cuma ada satu,
2.
menjelaskan jika transaksi yang dilakukan atas atas obligasi obligasi jangka jangka panjang (sub ordinated bond) senilai USD53 juta tersebut bukanlah transaksi yang sederhana.
Sedangkan
dalam 15
peraturan
tentang
kepailitan
jelas
diungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana. Dengan meninjau kekeliruan-kekeliruan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memutus kasus tersebut dan menyatakan bahwa TPI tidak pailit. Karena dalam hukum nasional, kedudukan Mahkamah Agung adalah kedudukan tertinggi, maka keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan PT TPI resmi tidak pailit.
.
16
BAB III PENUTUP 3.1.
Kesimpulan
Beberapa hal yang bisa diambil kesimpulannya mengenai proses hukum kepailitan di Indonesia dan inti sari dari hasil penyelesaian kasus kepailitan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, antara lain : 1.
Debitor dikatakan dikatakan pailit apabila mempunyai mempunyai dua/lebih kreditor dan tidak membayar lunas segala utang-utangnya, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2,
Dalam putusan pernyataan pailit pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas debitor dan kreditor yang ditunjuk dari hakim pengadilan.
3.
Kurator
dalam
Pasal
16
berwenang
untuk
melaksanakan
tugas
pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkann meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Artinya, perbuatan kurator tidak dapat diganggu gugat. 4.
Apabila debitor/kreditor kurang sesuai dengan kurator yang ditunjuk darI Balai Harta Peninggalan (BHP), maka debitor/kreditor boleh mengajukan usul pengangkatan kurator ke pengadilan. Syaratnya: kurator harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan salah satu pihak.
5.
Kasus Pailitnya TPI gagal , tidak tidak lain disebabkan disebabkan karena poin 1 pada bagian kesimpulan ini, tidak berhasil dicapai.
6.
Sistem peradilan berjalan dengan lancar dan prosedural. Namun, Namun, sempat terjadi perseturuan di samping tentang penagihan utang-piutang. Hal ini disebabkan karena CCGL tidak sepakat apabila tiga kurator yang diajukan PT TPI menggantikan kurator lama yang sudah disediakan Pengadilan.
7.
Peninjauan kembali kembali kasus pailit dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Keputusan MA tidak dapat diganggu gugat. 17
3.2.
Saran
1.
Hendaknya Pengadilan Niaga sungguh-sungguh memperihitungkan putusan
hakimnya
disesuaikan
dengan
bukti-bukti
yang
telah
diidentifikasi, verifikasi, dan bagaimana kreditor atau debitornya. Jangan sembarangan mengambil keputusan, karena akan berdampak pada pelanggaran kode etik. 2.
Jika merasa tidak bersalah, hendaknya tergugat berani meminta pengkajian ulang kasus oleh Mahkamah Agung, supaya masalah pidana atau perdata terselesaikan dengan adil seadil-adilnya.
3.
Masih banyaknya peraturan UU Kepailitan yang
harus direvisi
khususnya mengenai kewenangan kurator. Beberapa di antaranya adalah : a.
Harus ada izin pengadilan untuk melakukan penjualan asset, Intinya,
b.
Kurator
seharusnya
melaksanakan
tugasnya
ketika
ada
putusan
pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.Jika masih ada upaya hukum lain, seperti kasasi, kurator seharusnya tidak dapat melaksanakan tugasnya. Permohonan uji materi tersebut tidak lepas dari kasus pailit yang sempat dialami TPI.
18
DAFTAR PUSTAKA
Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. 2008. H ukum ukum dalam Ekonomi. Jakarta:Grasindo
Internet : www.okezone.com www.kompas.com www.google.com
19
