ADMINISTRASI KEBIJAKAN RUMAH SAKIT
KELOMPOK IV : 1. BERLIAN FIKA
201612048
2. FATQUR ROCHMAN
201612055
3. HAMIDAH R.
201612056
4. MEIRIZKA DWI A.
201612061
5. MUTIARA AYU
201612067
6. RISWANDA JANUAR
201612072
PRODI ADMINISTRASI RUMAH SAKIT STIKES YAYASAN RUMAH SAKIT DR. SOETOMO
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.
Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.
Surabaya, 18 Oktober
Penyusun
ii
Daftar Isi
Kata Pengantar ................................................................................ Daftar Isi
ii
...................................................................................
iii
BAB I Pendahuluan.........................................................................
4
a. Latar Belakang ...................................................................... b. Rumusan Masalah ................................................................. c. Tujuan ...................................................................................
4 5 5
BAB II Pembahasan .......................................................................
6
2.1 Sejarah Analisis Kebijakan .......................................................
6
2.2 Pengertian Analisis Keabijakan ................................................
6
2.3 Lingkup Analisis Kebijakan......................................................
8
a. Analisis Kebijakan Prospektif ..............................................................
8
b. Analisis Kebijakan Retropektif ............................................................
9
c. Analisis Kebijakan Yang Terintegrasi ..................................................
10
2.4 Proses Analisis Kebijakan.........................................................
12
a. Perumusan Masalah ..............................................................
12
b. Peramalan ............................................................................
14
c. Rekomendasi ........................................................................
15
d. Pemantauan ..........................................................................
16
e. Evaluasi .................................................................................
17
BAB III Penutup a. Kesimpulan ..........................................................................
18
Daftar Pustaka .................................................................................
19
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan merupakan segala sesuatu yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, sebagai serangkaian tindakan
untuk
mencapai
tujuan
dan
sasaran
program-program
pemerintahannya. Maksud dan tujuan kebijakan dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang sedang berkembang dimasyarakat dan masalah yang muncul dalam masyarakat begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya. Namun, tidak semua masalah bisa melahirkan kebijakan publik.
Oleh karena itu, untuk menentukan sebuah permasalahan perlu adanya proses pengidentifikasian masalah atau yang disebut juga dengan perumusan masalah. Bukan pekerjaan yang mudah untuk mengidentifkasi sebuah permasalahan. Terkadang, kita akan salah menginterpretasi bahwa masalah yang muncul bukan merupakan sebuah permasalahan kebijakan (Dunn, 2000: 209). Perlu adanya kehatian-kehatian dalam proses perumusan permasalahan. Untuk merumuskan sebuah kebijakan baru, setelah maslah teridentifikasi dengan baik, maka diperlukan adanya peramalan kebijakan, hal ini dilakukan untuk berhasilnya sebuah analisis kebijakan dan yang akan memberikan pengaruh bagi perbaikan pembuatan kebijakan itu sendiri. Sehingga melalui peramalan kita akan memperoleh visi yang prospektif, sehingga dapat memperluas kapasitas kita untuk memahami, mengontrol dan membimbing masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Rekomendasi kebijakan akan dapat diberikan setelah adanya analisa kebijakan dilakukan. Dan ketika kebijakan diimplementasikan perlu adanya pemantauan hasil-hasil kebijakan serta evaluasi kinerja kebijakan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, dimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikiankompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan 4
perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi seperti ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit.Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malah mendelegitimasi pemerintah itu sendiri. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengambilan suatu kebijakan tentunya memerlukan analisis yang cukup jeli, dengan menggunakan berbagai model serta
pendekatan
yang
sesuai
dengan
permasalahan
yang
akan
dipecahkan. Untuk bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dipandang sangat perlu bagi pengambil kebijakan untuk mengerti serta memahami berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan.
B. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud analisis kebiajkan menurut William N Dunn? 2. Apa saja lingkup dari analisis kebijakan menurut William N Dunn? 3. Bagaimana proses tahapan analisis kebijakan menurut William N Dunn?
C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dari analisis kebiajkan menurut William N Dunn 2. Untuk mengetahui ruang lingkup analisis kebijakan menurut William N Dunn 3. Untuk mengetahui tahapan analisis kebijakan menurut William N Dunn
5
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Sejarah Analisis Kebijakan Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan bermula ketika politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat memecahkan masalah public. India barangkali merupakan asal muasal tradisi ini, ketika Kautilia menulis Arthashastra di India pada tahun 300 SM yang antara lain berisi tuntutan pembuatan kebijakan. Kautilia adalah penasehat kerajaan Mauyan di India Utara. Analisi kebijakan mendapatkan tempat yang terhormat pada abad pertengahan ketika muncul profesi spesialis kebijakan yang diangkat para raja dan bangsawan untuk memberikan nasehat teknis kebijakan dimana para raja dan bangsawan tersebut tidak mampu. Impaknya, pembuatan kebijakan semakin memerlukan ahli-ahli penasehat kebijakan.
2.2 Pengertian Analisis Kebijakan Pengertian mengenai analisis kebijakan telah dikembangkan dan dirumuskan sejak lama. Sejumlah pakar bahkan telah memiliki definisi tersendiri mengenai analisis kebijakan, antara lain : a. Carl W. Patton dan David S. Savicky. Menurut kedua pakar tersebut analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang diubah sebagai konsekuensi dari kebijakan yang lama. b. William Dunn, yang menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin Ilmu Sosial terapan yang menerapkan beberapa metode analisis, dalam konteks argumentasi dan debat
publik
untuk
menciptakan
secara
kritis
kegiatan
penaksiran,
serta
pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut. c. Quade (1982) yang mendefinisikan analisis kebijakan sebagai bentuk aplikasi penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial-teknis
dan diarahkan untuk memeroleh pemahaman yang lebih baik.
d. Grindle dan Thomas (1991) memberikan pengertian yang cenderung bersandar pada aktor (pelaku kebijakan) dengan menyatakan bahwa analisis kebijakan pada dasarnya berfokus pada (aspek) kenegaraan-pada sektor pemerintahan atau publik pada politisi,
6
biokrat dan kelompok yang memiliki kepentingin (Hogwood dan Gunn,1984; Grindle dan Thomas, 1991). e. Kunt (1971), dalam Solichin (2012), yang memberikan batasan tentang analisis kebijakan sebagai : “the kind of systematic disciplined analytical, scholarship, creative study where primary motivation is to produce well-supported recommendation for actions dealing with concrete political problems (sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan andal, beberapa tindakan untuk memecahkan masalah-masalah politik yang konkret). Pada dasarnya pengertian analisis kebijakan kesehatan tidak berbeda jauh dengan pengertian analisis kebijakan publik. Sebagaimana yang dijelaskan Walt (2004) dan Buse Mays & Walt (2012), bahwa analisis kebijakan kesehatan adalah suatu pendekatan multi-disiplin dalam kebijakan publik yang bertujuan menjelaskan interaksi antara institusi, kepentingan, dan ide dalam proses pengembangan kebijakan kesehatan. Analisis kebijakan pada bidang kesehatan juga meruapakan satu bentuk riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah kesehatan masyarakat secara utuh sehingga dengan pemahaman tersebut dapat mengarahkan pada alternatif solusi untuk masalah tersebut. Sebagai aktivitas intelektual, analisis kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan) dalam satu atau lebih tahapan proses pembuatan kebijakan. Karena merupakan suatu riset terapan, salah satu aspek penting dalam analisis kebijakan adalah enyediaan informasi yang relevan terkait masalah dan unsur sistem dalam
kebijakan.
Informasi
yang
dimaksud
menjadi
data
yang
disiapkan,
dikomunikasikan dan lalu digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk memahami permasalahan serta mencari alternatif solusi untuk permasalahan tersebut. Analisis kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses beraumentasi dan debat untuk mengkaji secara kritis permaslahan kebijakan. Itulah sebabnya, analisis kebijakan sering kali juga didefinisikan sebagai “pengkomunikasian” dan penilaian kritis, pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan)”. Kualitas analisis kebijakan (pengetahuan, informasi, penilaian kritis) adalah penting untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Namun di sisi lain terdapat pernyataan Dunn yang menarik sebagai berikut.
7
“.............................tetapi analisis kebijakan yang baik (berkualitas) belum tentu dimanfaatkan oleh pemakainya, dan jikapun analisis kebijakan digunakan belum menjamin kebijakan yang lebih baik. Pada kenyataannya, ada jarak yang amat lebar antara pembuatan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan.” Dengan demikian, analisis kebijakan pada dasarnya adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk meningkatkan proses pengembangan kebijakan.
2.3 Lingkup Analisis Kebijakan 1. Analisis Kebijakan Prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan. Secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi. “ sebaliknya penelitian kebijakan berkenaan dengan semua studi yang menggunakan metode ilmiah untuk menerangkan fenomena dan/atau menentukan hubungan di antara mereka ”.
8
Analisi prospektif acapkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang di unggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya. Misalnya pakar ilmu politik Graham Alison memperkirakan mungkin tidak lebih dari 10 persen dari kerja yang di perlukan untuk mencapai seperangkat hasil kebijakan yang di kendaki di peroleh sebelum aksi kebijakan di mulai: Itu bukan berarti bukan berarti bahwa kita mempunyai terlalu banyak solusi analitis yang baik terhadap masalah. Melainkan, kita mempunyai lebih banyak solusi yang baik ketimbang mempunyai aksi yang analis kebijakan berbeda dengan macam-macam pertanyaan yang secara tradisional di tanyakan.
2. Analisis Kebijakan Retrospektif
Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan tr ansformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada: a. Analis yang berorientasi pada berorientasi Disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab akibat kebijakan. Contoh: Upaya pencarian teori dan konsep kebutuhan serta kepuasan tenaga kesehatan di Indonesia, dapat memberi kontribusi pada pengembangan manajemen SDM original berciri Indonesia (kultural). Orientasi pada tujuan dan sasaran kebijakan tidak terlalu dominan. Dengan demikian, jika ditetapkan untuk dasar kebijakan memerlukan kajian tambahan agar lebih operasional. b. Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum. Contoh: Pendidikan dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Orientasi tujuan bersifat umum, namun dapat memberi variabel kebijakan
9
yang mungkin dapat dimanipulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaranpeningkatan program UKS oleh puskesmas. c. Analisis beriorientasi Aplikasi, menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis. Contoh: analis dapat memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelayanan KIA di Puskesmas. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah kebijakan KIA di puskesmas.Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan. 3.Analisis Kebijakan Yang Terintegrasi
Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelididkan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut
para
analis
untuk
secara
terus
menerus
menghasilkan
dan
menstransformasikan informasi setiap saat. Hal ini berarti bahwa analis dapat terlibat dalam transformasi komponen-komponen infornasi-kebijakan searah dengan putaran jarum jam berulangkali sebelum akhirnya pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan. Analis yang terintegrasi dengan begitu bersifat terus menerus, berulang-ulang, tanpa ujung, paling tidak dalam prinsipnya. Analisis dapat memulai penciptaan dan transformasi informasi pada seti ap titik dari lingkaran analisis, baik sebelum dan sesudah aksi. Selanjutnya, hubungan antara dua “tahap” analisis kebijakan – misalnya antara perumusan masalah dan peramalan- dapat dipandang sebagai “titik” dialektis, di mana tidak mungkin untuk menyatakan dengan pasti di mana penggunaan metode analisis kebijakan dimulai dan berakhir.
10
Analisis yang terintegrasi dapat digambarkan dengan mempertentangkan antara evaluasi-evaluasi retrospektif terhadap kebijakan publik, dan eksperimeneksperimen program kebijakan. Evaluasi restrospektif terhadap kebijakan dan program di dalam sejumlah bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara khusus menilai kinerja kebijakan dan program-program yang sedang berjalan. Sebaliknya eksperimen kebijakan dan program menilai kinerja program dan kebijakan baru dalam hal hasil nyatanya. Untuk menilai bentuk-bentuk baru dari aksi kebijakan di bawah kondisis politik dan administrasi yang realistis, perlu sekali untuk menciptakan informasi pada setiap tahap analisis kebijakan: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evalusi. Anilisis kebijakan prospektif dan retrospektif, meskipun memulai dan mengakhiri analisis pada waktu yang berbeda, mengharuskan analis melengkapi bagian dari lingkaran analisis. Analisis kebijakan yang terintegrasi mempunyai semua kelebihan yang dimiliki oleh semua metodologi analisis prospektif dan retrospektf, tetapi tidak satupun dari kelemahan mereka. Analisis yang terintegrasi melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu. Tidak demikian halnya dengan analisis prospektif dan retrospektif, yang menyediakan lebih sedikit informasi. Sebagai contoh, analisis kebijakan prospektif cenderung lemah dalam hal keterbatasannya dan ketidakcukupan informasi yang dihasilkannya men yangkut perubahan nilai tujuan dan sasaran yang terjadi setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Sebaliknya, analisis kebijakan retrospektif dalam hal ketidakmampuannya untuk mengarahkan aksi-aksi kebijkan, karena sebagian besar terikat pada informasi yang pasif mengenai konsekuensi kebijakan setelah diimplementasikan. Akhirnya, analisis yang terintegrasi dibangun diatas kekuatan disiplin yang menspesialisasikan pada analisis prospektif (seperti ekonomi, teknik sistem, riset operasi), dan yang menekankan pada analisis retrospektif (seperti ilmu poitik, sosiologi, dan hukum). Oleh karena itu, analisis yang terintegrasi adalah multidisiplin di dalam arti yang sebenarnya.
11
2.4 Proses Analisa Kebijakan
Tahap-tahap dalam Proses Analisa Kebijakan
Penggunaan prosedur analisis kebijaksanaan seperti: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, evaluasi. Memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling t ergantung mereka terkait di dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan. Oleh karena itu komponen-komponen informasi-kebijakan (seperti masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerjan kebijakan) ditransformasikan dari satu ke yang lainnya dengan menggunakan prosedur analisi-kebiajakan. Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja. 1. Perumusan Masalah Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilainilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Memahami masalah kebijakan merupakan hal yang penting, karena para analis kebijakan terlihat lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah. Ciri-ciri masalah adalah interdependence, subjectivity, artificiality, dynamics. Langkah awal dalam perumusan masalah
12
adalah dengan mengenali
situasi atau mengenali masalah. Pengenalan
situasi ini akan menghasilkan situasi masalah. Dari situasi masalah kemudian dikembangkan dengan proses pencarian masalah yang lebih detil dan membentuk sebuah meta masalah. Dengan demikian, meta masalah adalah masalah diatas masalah, atau dikenal juga sebagai “tumpukan masalah yang belum terstruktur”. Dari meta masalah ini dilakukan pendefinisian atau pengklasifikasian masalah, sehingga menghasilkan masalah substantif. Dari sejumlah masalah substantif yang ada, kemudian ditentukan beberapa masalah yang akan segera ditangani sesuai dengan kemampuan pemerintah. Dalam bentuk siklus, model perumusan masalah William Dunn dapat dilihat sebagai berikut
13
2. Peramalan Peramalan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Para pembuat serta penganalisa kebijakan harus mengetahui bagaimana cara meramalkan suatu kebijakan, tujuan serta manfaat sebuah peramalan kebijakan. Sehingga, seperti yang telah tersampaikan sebelumnya, apabila peramalan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh visi yang baik, sehingga dapat memperluas kapasitas kita untuk memahami, mengontrol dan membimbing masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Peramalan kebijakan terkait menjadi satu dengan proses analisa kebijakan. Karena didalam menganalisa kebijakan, untuk menformulasikan sebuah rekomendasi kebijakan baru, maka diperlukan adanya peramalan peramalan atau prediksi mengenai kebijakan yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang. Menurut Dunn, peramalan kebijakan ( policy forecasting ) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi factual tentang situasi social masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. (Dunn, 2000: 291) Suatu prosedur untuk membuat informasi factual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Ramalan mempunyai tiga bentuk utama, yaitu:
-
Ekstrapolasi
-
Teoritik
-
Penilaian Pendapat
Forecasting (Dunn,1994b) 14
3. Rekomendasi Rekomendasi merupakan proses rasional dimana para analis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralsan tentang solusi-solusi yang potensial dari maslah publik. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di masa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Prosedur rekomendasi meliputi transformasi informasi mengenai kebijakan yang akan membuahkan hasil yang bernilai. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan khusus perlu adanya informasi tentang konsekuensikonsekuensi di masa datang setelah dilakukannya berbagai alternative tindakan,
sementara
itu,
membuat
rekomendasi
kebijakan
juga
mengharuskan kita menentukan alternative man yang paling baik dan mengapa. Oleh karenanya prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi terkait erat dengan persoalan etika dan moral.
Rekomendasi (Dubb, 1994b) Prosedur-prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan
(deskripsi,
prediksi,
evaluasi,
dan
preskripsi)
dapat
dibandingkan dan dipertimbangkan menurut waktu digunakannya prosedur prosedur tersebut dan jenis pertnyaan yang sesuai (empiric, valuatif, normatif).
15
Dalam membuat rekomendasi, analisis kebijakan secara khusus menjawab berbagai persoalan tentang sasaran, biaya, hambatan-hambatan, eksternalitas waktu, risiko dan ketidakpastian. Pilihan public dan swasta berbeda dalam tiga hal: hakikat proses kebijakan public, hakikat tujuan kebijakan publik yang bersifat kolektif, arti barang-barang public.
Kriteria untuk rekomendasi kebijakan : 1. Efektifitas 2. Efesiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Responsifitas 6. Kelayakan
4. Pemantauan Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan public. Pemantauan bermaksud memberikan pernyataan yang bersifat penandaan dan terutama yang berkepentingan untuk menetapkan premis premis factual tentang kebijakan public. Pemantauan menghasilkan pernyataan yang bersifat penandaan setelah kebijakan dan program diadopsi, lalu diimplementasikan, sebelum tindakan dilakukan. Informasi yang dihasilkan melalui pemantauan memiliki setidak-tidaknya empat fungsi, yaitu ketundukan, pemeriksaan, akuntasi, dan eksplanasi. Ada dua jenis hasil kebijakan yaitu keluaran dan dampak. Tindakan daei kebijakan terdiri dari masukan dan proses. Sementara itu, kebijakan memiliki dua tujuan utama yaitu, regulasi dan alokasi.
16
Pemantauan (Dunn, 1994b) Pemantauan dapat dipilah dalam empat jenis pendekatan: akuntansi sistem sosial, eksperimental sosial, pemeriksaan sosial, serta sintesis riset dan praktik. Pendekatan-pendekatan terhadap pemantauan memerhatikan hasilhasil yang berkaitan dengan kebijakan, berfokus pada tujuan dan berorientasi pada perubahan. 5. Evaluasi Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan yang lain: titik berat kepada nilai hubungan ketergantungan antara nilai dan fakta, orientasi masa kini dan masa lalu, dan dualitas nilai. Kriteria evaluasi kebijakan: efektivitas, estimasi, kecukupan, kesamaan, daya tanggap dan kelayakan. Tiga pendekatan utama evaluasi dalam analisis kebijakan adalah: evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi teoretis keputusan. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. 1). Yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengeni kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu(misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu(sebagai contoh, 20% pengurangan penyakit kronis pada tahun 1990) telah dicapai. 2). Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhdap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
17
KESIMPULAN William Dunn, yang menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin Ilmu Sosial terapan yang menerapkan beberapa metode analisis, dalam konteks argumentasi dan debat publik untuk menciptakan secara kri tis kegiatan penaksiran, serta pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut. Bentuk analisis kebijakan terdapat tiga bentuk yaitu analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan retropektif, dan analisis kebijakan yang terintegrasi. Dimana di analisis kebijakan retopektif memiliki tipe kegiatan yang dikebangkan oleh tiga kelompok analisis yaitu analisis yang beorientasi pada disiplin,analisis yang berorientasi pada masalah,analisis yang berorientasi pada aplikasi. Proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu perumusan masalah,peramalan,rekomendasi kebijakan,pemantauan hasil kebijakan,dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja kebijakan.
18
Daftar Pustaka
Dunn, W. N., 1994. Public Policy Analysis. 2 ed. New Jersey: Prentice Hall . MARS, D. D. A., 2014. Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Kesehatan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Nugroho, D. R., 2014. Public Policy. 5 ed. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
19
20
